“Tadi dalam rapat kami dan pihak eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat untuk merubah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam rangka menjawab masalah progam beasiswa mahasiswa unggul Papua,” jelasnya usai memimpin rapat tersebut.
Pasalnya dulunya persoalan ini bisa diselesaikan ketika sistem penganggaran masih dikelola di pemerintah provinsi namun karena langsung terbagi ke provinsi daerah otonomi baru akhirnya muncul masalah baru. Meski demikian kata Jhony pihaknya tak menampik jika ada sistem yang salah di BPSDM Provinsi Papua.
Dana Cadangan ini tertuang dalam Perda Papua Nomor 1 tahun 2010 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Sumbernya sendiri berasal dari dana Otsus dimana sejak APBD tahun 2006 sudah dijalankan dengan menyisihkan anggaran sebesar Rp 36 miliar dan hingga tercatat mencapai hampir Rp 1 triliun lebih.
Kampanye ini dihadiri beberapa Caleg diantaranya Caleg DPR Papua, Jhony Banua Rouw, Toni Tesar dan Olvah Alhamid sebagai Caleg DPR RI, termasuk Caleg Kota, Sigit. Disini Jhony menjelaskan berbagai program yang sudah dilakukan mulai dari program rehab rumah, pemasangan jaringan listrik, jalan lingkungan, lampu jalan, pelatihan keterampilan pemuda, hingga bantuan sosial UKM.
"Saya atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam dalamnya atas semua peristiwa yang terjadi," kata Yunus Wonda, Perwakilan keluarga almarhum Lukas Enembe di Jayapura, Jumat.
“Hasil penyelidikan dari tim labfor seperti itu. Tidak ada unsur kesengajaan. Ini semua akibat factor elektrik. Sebab situasi kondisi kendaraan yang terus terjemur di cuaca panas,” kata Victor Mackbon menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos Selasa (26/12).
Pejabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengungkapkan, persoalan ini merupakan persoalan yang sangat serius dan pihaknya akan melakukan upaya-upaya agar mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan tinggi ini di dalam negeri maupun di luar negeri bisa tetap melanjutkan satu dunia.
Terdapat 13 Raperdasi dan Raperdasus dibahas dalam sidang tersebut. Sidang dibuka oleh Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, yang saat itu dihadiri juga oleh Pj Sekda Papua Derek Hegemur.
“Ya kami harus katakan untuk adik – adik mahasiswa agar lebih hemat sebab kami sudah tidak mampu untuk membiayai lagi. Kami sudah kembalikan ke kabupaten kota termasuk ke provinsi pemekaran dan tetap saja ada beban yang tak bisa diselesaikan,” beber Jhony di kantor DPR Papua, Senin (18/12).
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyampaikan bahwa regulasi yang dibuat ini sudah sesuai dengan pasal 87 Permendagri Nomor 120 tahun 2018 tentang produk hukum daerah.
Perlu satu kebijakan yang memang berpihak untuk segera menuntaskan masalah beasiswa tersebut. Pansus untuk beasiswa mahasiswa sendiri sudah beberapa kali memanggil pihak terkait dan dikatakan ada dampak positif dimana tunggakan dari Januari hingga Juni akhirnya bisa dibayarkan. Hanya untuk Juli hinga Desember ini yang masih menggantung.
Rustan Saru, menyampaikan Kampanye tersebut dilakukan untuk bersosialisasi kepada masyarakat terkait proses pemilihan umum yang berlangsing secara serentak di tahun 2024 mendatang. Hal itu bertujuan agar masyarakat mengetahui apa saja yang harus dilakukan, serta mereka dapat mengetahui profil dari setiap pasangan calon legislatif dari partai amanat nasional.
Museum Noken dibangun hingga selesai pada tahun 2013 dengan dana pembangunan museum noken bersumber dari APBN yang dianggarkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Seorang pria paro baya yang berkeliling Indonesia menggunakan sepeda. Johny Banua yang mendengar ada sosok petualang ingin bertemu langsung memberikan waktu untuk diskusi. Disini Ketua DPRP sempat kaget karena saat berkenalan ternyata sama – sama bernama Joni.
“Yang jelas Pemprov mendukung asosiasi ayam petelur local, apalagi jika hasilnya sudah surplus. Pelan – pelan kita coba kendalikan dulu dan itu kebijakan yang diambil. Ini akan dimulai dari dari sisi volume,” kata Herman kepada wartawan di Kantor DPR Papua, Kamis (16/11)
Ketua Tim Pansus Fauzun Nihayah menjelaskan bahwa terkait dengan desakan orang tua penerima beasiswa tersebutm sehingga dibentuklah Pansus Beasiswa ini. Dimana selama 3 tahun berturut-turut, pengelolaan beasiswa ini menjadi temuan BPK.
“Kami berharap juga seperti itu, artinya untuk saat ini telur sudah surplus di Jayapura, Timika dan beberapa daerah lainnya dan kami harapkan telur – telur dari luar tidak dibawa masuk lagi sebab peternak telur akan mengalami kesulitan untuk mencari pasar karena telur dari luar terkadang lebih murah,” kata Mega melalui ponselnya, Rabu (15/11).
“Iya, ini harus kami duduk bersama bahas dulu. Secara aturan sudah mengamanatkan itu tinggal bagaimana unsur pimpinan membuka rapat badan musyawarah untuk menetapkan kapan akan dilakukan pembahasan,” kata Yunus Wonda di kantornya belum lama ini.
Dan dari hasil verifikasi, ternyata dari DCT ada empat nama anggota DPR Papua yang mengubah posisi. “Jadi setelah kami cek, ternyata ada empat anggota yang memilih pindah. Hanya empat nama ini semua dari kelompok khusus yang masuk ke partai,” kata Sekwan, Dr Juliana Waromi di ruang kerjanya belum lama ini.
Sekretaris DPR Papua, Dr Juliana Waromi mengaku dirinya sebagai pimpinan Cabor Panahan merasa kecewa lantaran venue yang berada di belakang Stadion Lukas Enembe ini terancam rusak akibat mangkrak.
“Kami dari koalisi partai dan di DPR, saya berinisiatif membentuk relawan yang disebut ProGib atau Prabowo Gibran dan saat ini relawan ProGib ada di tingkat provinsi dan akan kembali dibentuk hingga kabupaten kota,” jelas Boy Dawir saat ditemui di Restoran Yougwa, Sentani, Selasa (7/11).
Lokasi pertama yang didatangi adalah Panti Asuhan Philadelfia di Dosay, Sentani Barat. Kemudian di Kompleks Kingmi Jemaat Yarusalem Kampung Harapan serta Panti Asuhan Sayap Kasih Kampung Harapan.
Pasalnya Yunus khawatir jika diserahkan pada Desember maka pembahasan akan terburu – buru dan diyakini tidak maksimal. “Kami masih menunggu RAPBD induk 2024 yang harus segera diajukan oleh eksekutif ke DPR. Kami minta diserahkan bulan ini sehingga tak terkesan buru – buru dan ada waktu dan ruang untuk anggota DPR melihat lebih jauh isi RAPBD induk,” kata Yunus Wonda di kantor DPRP belum lama ini.
Kejadian kebakaran sendiri terjadi pada Rabu (23/8) dini hari dan sejumlah saksi telah dimintai keterangan termasuk mendatangkan tim Labfor dari Makassar. Meski demikian hingga kini pihak DPR Papua belum juga mendapat penjelasan terkait penyebabnya.
Dari sinilah baru akan disikapi dengan keputusan untuk menghentikan semua hak – hak yang melekat dari anggota DPR tersebut. Hanya, kata Juliana, hak – hak akan diberhentikan apabila anggota tersebut pindah partai maupun dari kelompok khusus masuk ke partai.
Aparat keamanan juga telah menyatakan untuk warga tidak melakukan aktifitas di lokasi yang tidak terjangkau oleh aparat. Namun terkait aksi kekerasan bersenjata yang menewaskan 13 masyarakat sipil akhirnya ditanggapi oleh DPR Papua. DPR belakangan ini memang tak banyak berkomentar terkait kasus HAM.
IHRPD sendiri merupakan lembaga pemberi penghargaan, lembaga pemantau, peneliti dan pengembangan sumber daya manusia. Penghargaan yang diberikan oleh IHRDP berdasarkan kajian dan seleksi.
“Ya sampai sekarang kami juga tidak tahu apa yang menyebabkan kebakaran. Apakah ada kesengajaan atau seperti apa. Yang tahu adalah pihak kepolisian tapi sampai sekarang kami juga masih menunggu,” jelas Sekwan DPR Papua, Dr Juliana Waromi di ruang kerjanya, Senin (30/10/2023).
Presiden Jokowi dianggap perlu mempertimbangkan kondisi terkini kesehatan Lukas Enembe yang dirasa semakin parah. Aspek kemanusiaan lantaran jika tetap dipaksakan maka besar kemungkinan kesehatan Lukas Enembe terus memburuk. Karenanya John menyampaikan bahwa sudah waktunya Presiden Jokowi mengeluarkan amnesty untuk Lukas Enembe.
Jhon meminta penjabat gubernur maupun penjabat wali kota bisa ikutan berbelanja di tempat ini, agar kondisi pasar yang terlihat mulai sepi bisa kembali ramai. Para pejabat bisa ikut mengajak warga lainnya berbelanja atau melakukan jual beli kebutuhan dapur di lokasi ini.
Dari persoalan tersebut Komisi IV DPR Papua berinisiatif untuk mengundang para pihak dan mendudukkan dalam satu ruangan. Pertemuan di ruang Banggar DPRP ini dipimpin oleh Jansen Monim bersama Ketua Komisi IV, Arnold Walilo.
“Terkait pengisian jabatan eselon II, III dan IV di Provinsi Papua saya meminta Penjabat Gubernur dan Plh Sekda untuk memperhatikan baik soal pengisian dan pergantian pejabat di Pemprov,” kata Boy di kantor DPR Papua, Rabu (11/10).
“Kalau mau dibilang ini sudah lama kami pertanyakan terkait regulasi. UU Otsus sudah diperkuat dengan PP 106 dan 107, namun perlu kesepahaman bersama agar semua lembaga kementerian harus mengacu pada pelaksanaan UU Otsus secara specialis dan generalis,” kata Yonas Nusi, salah satu anggota DPR Papua, Senin (9/1).
Terkait ini salah satu anggota DPR Papua, Yonas Nusi berpendapat bahwa perlu dibuat sebuah regulasi semisal Kepres yang isinya tentang komitmen pemerintah untuk tetap melakukan percepatan pembangunan di Papua.
Ia menyebut bahwa regulasi yang sudah disahkan diantaranya terkait Perlindungan dan Pemanfaatan Danau di Papua, regulasi terkait Pangan Lokal, regulasi menyangkut Nelayan di Papua, regulasi terkait Masyarakat Adat, Pertambangan Rakyat hingga Penanganan Konflik Sosial.
Jika di kota – kota besar, kata Jhon, semua diproteksi sedemikian rupa sehingga generasi sekarang masih bisa menyimak apa saja yang terjadi sebelum Jayapura berkembang seperti sekarang.
“Minggu lalu kami diberitahu bahwa tim Labfor masih membutuhkan sample di lokasi kejadian. Jadi ada beberapa barang bukti lainnya yang perlu dilengkapi,” kata Kasat Reskrim Poresta, AKP Oscar di halaman Mapolresta Jayapura, Rabu (20/9) kemarin.
Ini kesempatan untuk menyampaikan apa yang bisa dibantu oleh pemerintah pusat. Dikatakan Sinut Busup yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN DPR Papua bahwa ada sejumlah catatan yang patut menjadi perhatian khususnya untuk Provinsi Papua Pegunungan.
Sama seperti ketika Papua belum dimekarkan. Hanya yang sedikit berbeda adalah hasil dari reses ini tidak dilaporkan ke Gubernur Papua melainkan akan diteruskan kepada kepala daerah di masing – masing wilayah DOB.
Sekwan sendiri sudah membangun komunikasi dengan ketua DPR, Jhony Banua Rouw namun ketika itu belum bisa menyampaikan langsung lantaran ketua DPR sedang dalam perawatan. Disini kata Sekwan sejatinya ia setuju dengan apa yang disampaikan oleh ketua DPR dimana pengalokasian anggaran sepatutnya sesuai dengan Perda.
Ia tak mau setelah menandatangani akhirnya melakukan kesalahan berjamaah dan akhirnya menjadi sorotan publik. Jhony tak menampik bahwa risalah ini akan lebih baik bila dibubuhi empat tandatangan pimpinan DPR. Namun karena tak sependapat dengan isi tujuan penganggaran akhirnya iapun memilih tak ikut menandatangani.
Para pimpinan fraksi menyatakan kekhawatirannya mengingat apabila lewat waktu maka catatan buruk kinerja anggota DPR Papua tahun 2022 lalu terkait gagalnya menggelar sidang APBD perubahan ketika itu akan kembali berlanjut pada tahun 2023. Tentunya pimpinan fraksi ini tak ingin disalahkan oleh masyarakat untuk kali kedua.
“Momen ini harus dimaksimalkan untuk mendorong program strategis yang dimiliki Pemprov Papua. Perlu melakukan pendekatan yang membuka peluang untuk menopang pembangunan,” kata Jansen Monim, anggota Komisi IV DPR Papua belum lama ini di kantor DPR.
“Langkah – langkah sudah kami ambil dan saya memang meminta tim Labfor agar hasil labnya segera disampaikan. Sebab biasanya memang membutuhkan waktu sekira 2 minggu untuk mengetahui apa penyebab dan dimana titik awal kebakaran,” kata Kapolresta menjawab pertanyaan CeposOnline.Com di Ruko Dok II, Rabu (30/8) malam.
“Ruas jalan ini ada di perbatasan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi, saya kemarin kesana dan menyaksikan langsung bahwa kondisi jalannya memang cukup parah. Tidak nyaman melintas di lokasi ini,” kata Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Jhon Gobay, Rabu (30/8).
Thomas menyebut bahwa kejadian mengejutkan ini bukan kali pertama, sebab beberapa tahun lalu kejadian benda yang diduga sebagai bom juga sempat membuat para anggota DPRP dan panik. Apalagi saat itu benda tersebut diletakkan tak jauh dari ruang rapat.
“Jangan sampai ada pihak yang akhirnya dirugikan dari pelaksanaan kegiatan ini terutama pengusaha dan masyarakat,” jelas Tan Wie Long dalam laporan pendapat akhir fraksi para sidang rancangan peraturan daerah Papua tentang perubahan APBD tahun 2023.
Anggiat menerangkan, penarikan kendaraan dinas ini mulai dilakukan usai kunjungan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pemerintah Provinsi Papua pada Mei tahun 2023 lalu.
Ini seperti yang disampaikan Fraksi Nasdem yang malam sebelum kejadian terbakarnya 13 unit mobil ini sempat menyinggung dalam laporan fraksi. Lalu dalam sidang APBD Perubahan pekan kemarin Nasdem kembali mengingatkan agar hal tersebut bisa disegerakan guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan.
“Untuk itu, Fraksi Gabungan Keadilan Nurani meminta kepada lembaga DPR Papua untuk melakukan perubahan tata tertib dewan untuk melakukan perubahan tata tertib dewan untuk dapat diakomodir, salah satu pimpinan dewan untuk dapat mengakomodir salah satu anggota DPRP dari kursi pengangkatan,” kata Jack Komboy, pekan kemarin.
“Dan saat ini adalah momen yang bersejarah, karena pada 5 September 2023, sebagai masa akhir jabatan memimpin dan langkah bersama untuk mewujudkan visi dan komitmen kita bersama dalam gerakan "Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan,” kata Derek membacakan pidato Plh. Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun.
Kata Yunus, gubernur seperti Lukas Enembe adalah sosok pemimpin yang berani dan luar biasa. Bahkan ia berani bertaruh siapapun gubernur yang akan memimpin Papua rasanya sulit menyamai apa yang sudah ditorehkan oleh Lukas Enembe.
Hanya dari kejadian tersebut pengamanan di lingkungan kantor dan gedung DPR Papua bakal diperketat. Sistem pengawasan juga tidak hanya dilakukan lewat CCTV tetapi petugas diminta untuk mobile.
“Tadi beliau sampaikan terimakasih kepada DPRP maupun MRP dan seluruh masyarakat karena sudah mendukung beliau selama ini. Harapan kami adalah kami di DPRP mendukung dalam doa dimana beliau dalam keadaan sakit dan sedang menjalani proses hukum dan semoga beliau bisa menjalani dengan kekuatan dari Tuhan,” kata Boy Dawir.
Agenda sidang DPR Papua dalam rangka pengumuman usul pemberhentian akhir masa jabatan Gubernur Papua tahun 2018 – 2023 yang diselenggarakan di ruang sidang DPR Papua pada Jumat (25/8) kemarin menuai banyak protes.
Pasalnya menurut Thomas jika merujuk pada aturan main maka yang memenuhi syarat hanyalah Muhammad Ridwan Rumasukun yang kini menjabat sebagai Plh Gubernur Papua. Sementara dua nama lainnya yakni Dr. Juliana Waromi maupun Anthonius Ayorbaba sama – sama belum memenuhi syarat.
“Karena ini menjadi hajatan kami di DPR dan untuk menghormati beliau sebagai pimpinan di Papua kami sedang menyiapkan sebuah sidang yang menghadirkan beliau langsung tapi nanti lewat zoom,” kata Sekwan DPRP, DR Juliana Waromi di ruang kerjanya, Kamis (24/8).
Sekwan juga merasa aneh jika kendaraan yang diparkir tanpa aki bisa terbakar sehingga muncul dugaan jika ada unsur kesengajaan. Namun ia masih meyakini kasus ini bisa diungkap pihak kepolisian.
"Jadi sudah 4 orang yang penyidik ambil keterangannya sejak kemarin dan masih ada beberapa saksi lagi yang harus dimintai keterangannya sehingga pemeriksaan masih terus berlanjut," ujar AKP Oscar.
Meski tahun ini dan ke depan dipastikan angaran tidak “segemuk” tahun – tahun sebelumnya namun pemerintah harus tetap konsisten dan lebih cerdas menggali pendapatan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki.
Setiap rangka mobil diperiksa dengan teliti, baik yang terlihat secara kasat mata maupun harus membongkar kap mobil lebih dulu. Ini untuk mencari tahu darimana asal api sebelum menghanguskan belasan mobil.
Kejadian ini menurut Kabid Damkar Kota Jayapura, Feronita Kirana pihaknya baru tahu justru dari WA Grup. “Tidak ada yang melaporkan, kami tahunya dari WAG. dan langsung ditindaklanjuti pos terdekat, ” kata Feronita paginya.
Pemprov perlu lebih memperketat pengelolaan keuangan apabila tidak mau keteteran di pertengahan tahun nanti. Pasalnya dari rapat paripurna dalam rangka pembahasan Raperdasi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 tadi malam terdapat kenaikan dari jumlah APBD.
Kejadian demi kejadian sudah harus direduksi agar jangan lagi ada korban jiwa. Pemerintah daerah bersama forkopimda perlu menginisiasi sebuat resolusi perdamaian konflik Nduga agar jangan lagi ada yang meregang nyawa sia - sia.
Presiden yang menggunakan pakaian adat Tanimbar memang langsung ngegas dengan menyoroti banyak aspek. Terkait ini Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw menerjemahkan bahwa presiden terlihat langsung fokus pada penyampaian bahwa ini tahun politik.
Doliana Yaka Dewa, selaku Aktivis perempuan Papua mengatakan sejak Provinsi Papua sebagai provinsi induk berada dalam wilayah kesatuan republik Indonesia hampir seluruh jabatan stuktural di Provinsi Papua didominasi oleh pemimpin laki laki.
Kedua, memiliki komitmen tinggi terhadap NKRI dan kedaulatan negara atas Papua. Harus bisa membersihkan Provinsi Papua induk dari aktivitas kelompok - kelompok anti pembangunan dan berideologi nasionalisme ekslusif.
Ada nama Plh Gubernur, Ridwan Rumasukun, Juliana Waromi sebagai pejabat senior di DPR Papua dan Antonius Ayorbaba dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua. Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw menjelaskan pemilihan tiga nama yang diantar ini adalah buah kesepakatan seluruh pimpinan fraksi.
Nah hari ini tiga nama itu juga telah diserahkan ke kemendagri namun hingga sore kemarin tak satupun anggota DPR yang mau bersuara terkait siapa saja yang dijagokan. Terkait ini Plh Gubernur, Ridwan Rumasukun juga enggan banyak berkomentar.
“Kami undang untuk memastikan prosesnya seperti apa dan jika sudah dibuka kami mau cek seperti apa penyelesaiannya. Jika ada yang harus diselesaikan maka kami meminta untuk ini diperhatikan dan apa yang disampaikan masyarakat adat sebisa mungkin dijawab agar tak ada lagi palang memalang dikemudian hari,” kata Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda usai pertemuan, Selasa (8/8) kemarin.
Rapat paripurna DPR Papua pekan kemarin mendengarkan laporan pertanggungjawaban gubernur terkait penggunaan APBD tahun 2022. Semua fraksi menyetujui namun dibarengi dengan catatan. Ada yang menyinggung soal angka Rp 1,575 triliun yang menjadi catatan BPK.
“Ada enam nama yang masuk dan kami sudah putuskan jadi 3 nama dan nama ini akan kami usulkan ke Mendagri,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw usai memimpin sidang, Senin (7/8). DPRP bahkan merencanakan besok (9 Agustus) nama – nama ini sudah masuk ke meja Mendagri.
DPR Papua akhirnya menetapkan sejumlah rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
Disini hampir semua fraksi menyampaikan soal pengelolaan anggaran yang dirasa banyak temuan dan tidak sesuai. Tugas Plh Gubernur kini bertambah dimana ia diminta memberikan penjelasan lebih detail terkait anggaran yang sudah digunakan namun ada juga yang patut dipertanyakan.
Gabungan komisi mengapresiasi capaian realisasi PAD yang melampaui target namun gubernur dan jajaran perlu mengecek lagi persoalan dan solusi PAD agar lebih optimal dan inovatif,” beber Paskalis Letsoin SH, MH
Ada anggaran Rp 1,5 triliun lebih yang dikatakan perlu dipertanggungjawabkan. Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menjelaskan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
Rapat yang digelar di ruang sidang DPR Papua ini menyinggung soal penggunaan anggaran tahun 2022 yang dirasa mengganjal. Ada anggaran Rp 1,5 triliun lebih yang dikatakan perlu dipertanggungjawabkan.
Jangan justru hanya sekedar program tanpa ada yang menjadi pembeda dengan yang sudah – sudah. Pasalnya Jhon melihat banyak program yang dipaparkan OPD tidak jauh beda dengan program tahun sebelumnya dan yang membedakan hanyalah angka.
“Saya pikir ini di depan mata dan bukan di pedalaman pegunugan. Jangan loading terlalu lambat, bila ada yang memposting di media sosial untuk harus ada segera ada tindakan, bukan duduk manis di balik meja dan menunggu,” tegas Gobay.
Ia menyatakan bahwa selama ini nampaknya tak ada orang Papua yang akhirnya menjadi kaya usai menjual tanahnya. Yang ada adalah warisan bagi anak cucu ini hilang dan berpindah tangan secara legal dan dikuasai orang lain yang memang bertujuan memiliki aset tersebut.
Juliana Waromi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah kendaraan lain yang masih harus ditertibkan baik yang dikuasai oleh ASN yang sudah purna tugas maupun mantan anggota DPR Papua.
‘‘Ada juga catatan terkait hak suara Pemilu di tahun 2024 dimana kami sampaikan bahwa peluang terjadi pelanggaran HAM ini sangat terbuka. Banyak warga punya hak pilih dan dipilih tidak akan menggunakan hak pilihnya sebab regulasi PKPU menegaskan bahwa yang berhak menggunakan hak pilih adalah masyarakat yang memegang E-KTP dan di Papua masih banyak sekali yang tidak memiliki E-KTP,“ beber Jhon Banua.
Atnike menjelaskan bahwa kunjungannya ini bagian dari program kerja terhadap pemangku kepentingan di Papua dan untuk DPR Papua pihaknya selain memperkenalkan komisionel yang baru tetapi juga menyampaikan isu yang menjadi prioritas Komnas HAM.
‘‘Dengan dasar itulah kami kemudian menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan daerah provinsi tentang perlindungan danau dan kini telah disahkan dan telah diberikan penomoran, Perdasus Papua Nomor 11 tahun 2021 tentang Penyelematan dan Pengelolaan Danau di Provinsi Papua,“ kata Jhon Gobay, Ahad (18/6).
Sebelumnya mereka sempat menghadang satu taxi online yang terlihat beroperasi dan nyaris terjadi kericuhan. Untungnya aparat keamanan segera turun dan menghentikan aksi main hakim sendiri tersebut. Aksi demo ini diterima Ketua Komisi IV DPR Papua, Arnol Walilo bersama Wakil Ketua Komisi IV, Yansen Monim, di halaman Kantor DPR Papua, Senin.
“Ada yang kami temukan penjualan aset-aset Pemprov yang dijual tanpa sepengetahuan kami DPR Papua,” ujar Jhony usai mengikuti rapat Pansus Aset DPR Papua bersama direksi PT Jamkrida dan PT Irian Bhakti Mandiri di Ruang Banggar DPR Papua pekan kemarin.
Akibatnya sejumlah masyarakat Papua tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal karena ketiadaan biaya. Di sisi lain, pemerintah pusat mendorong, termasuk masyarakat Papua harus menggunakan layanan BPJS Kesehatan sebagai jaminan.
Dalam sambutannya Abiasi Rollo mengatakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD kota Jayapura ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua, Nomor : 155.1/129/Tahun 2023. Tanggal 29 Maret 2023 lalu tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu, Anggota DPRD Kota Jayapura Periode 2019-2022.
“Kami ingin tertibkan semua dan memang ini menjadi komitmen kami agar sistem pengelolaan keuangan di Pemprov ini bisa tertata lebih baik,” kata Jhony Banua di ruang kerjanya, Selasa (30/5).
Pansus ini nantinya akan bekerja menginventarisir penggunaan anggaran yang disebut keluar jalur. Kata Jhony dari laporan BPK ada penggunaan anggaran Rp 1,75 triliun yang patut dipertanyakan.
Yunus meminta siapapun itu untuk bisa membedakan sebab tidak semua memahami situasi politik di Papua. Pilot Philips hanya bekerja melayani dan juga memiliki keluarga, istri dan anak. Pilot ini diyakini tidak paham dengan situasi terkini Papua karena tugasnya lebih banyak hanya untuk pelayanan.
Laode menyebut sebagai dasar pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Papua telah menyampaikan LKPD Tahun Anggaran 2022 yang memuat informasi keuangan daerah dengan perincian, pertama realisasi pendapatan sebesar Rp11,03 triliun atau 102,55% dari anggaran sebesar Rp10,76 triliun
“Teman – teman baru saja kembali menyelesaikan reses selama 14 hari ke daerah – daerah dan tentu ada banyak temuan atau catatan yang mereka dapat di lapangan. Ini akan dibahas untuk selanjutnya menjadi perhatian pemerintah provinsi,” kata Yulianus Rumboirussy di Jayapura belum lama ini.
“Kami bersyukur karena akhirnya perjalanan kami ke provinsi bisa ditemui oleh Plh Gubernur langsung. Beliau orangnya merespon sekali dan tidak neko – neko, langsung memberi jawaban,” kata Herol Mano, Kepala Kampung Imandoa mewakili tiga kepala kampung lainnya, Jumat (5/5).
Iapun menegaskan apabila ada pihak yang menggunakan Burung Cenderawasih asli sebagai aksesoris dan cinderamata, maka akan dikenakan hukuman pidana. Hal itu sudah sesuai dengan perda perda perlindungan Burung Cendrawasih.
