Anggota Kelompok Khusus DPR Papua, Yonas Nusi menyampaikan bahwa dari rapat – rapat yang dilakukan, diketahui ternyata dana beasiswa ini tidak hanya diberikan bagi mereka yang tidak mampu dan layak dibiayai, namun ternyata ada juga anak sejumlah pejabat yang menerima aliran dana tersebut.
Ketua MRP Papua, Nerlince Wamuar Rollo, mengungkapkan bahwa bahwa calon kepala daerah, Kabupaten/Kota harus harus Orang Asli Papua. Khusus untuk Kota Jayapura, pencalonan Walikota dan Wakil Walikota harus orang Port Numbay asli.
Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John Gobay menyampaikan bahwa aspirasi bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota di Tanah Papua semua dijabat oleh OAP sejatinya bukan aspirasi baru karenanya Poksus mendukung apa yang sedang diperjuangkan MRP se Tanah Papua.
“Ini bagian tindak lanjut dan sesungguhnya ini sudah lama dimana Juli tahun 2023 lalu kami lakukan pendampingan penyelamatan aset – aset Pemprov Papua dimana ketika itu ada 141 unit di Pemprov dan 90 di DPRP,” kata Dian kepada wartawan di halaman parkir belakang kantor DPRP.
Diskusi ini dilakukan di Jakarta karena menurut John seluruh keputusan negara diambil dan diputuskan di Jakarta sehingga ia mencoba mendengatkan isu ini langsung ke Jakarta. Ini sekaligus membangun koordinasi dengan para pihak di Jakarta untuk sama – sama mengawal aspirasi tersebut.
Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan Drs Agustinus Joko Guritno, M.Si saat membuka kegiatan tersebut agar proses pemilihan dan pengangkatan DPRP dan DPRK harus dilakukan sesuai dengan perundangan-undangan.
“Kami saat ini sedang menyiapkan sidang dengan agenda APBD perubahan dan semoga sebelum masa jabatan anggota DPR Papua berakhir semua sudah bisa dituntaskan sehingga kami berharap eksekutif juga harus bisa memasukkan lebih awal sebab jika tidak ini akan berdampak ke depan,” imbuhnya.
Jika sesuai jadwal, mereka sudah harus bertolak sejak Maret bulan kemarin. Dan sekali lagi persoalan anggaran yang menjadi sandungan. Ketua KONI Papua, Kenius Kogoya mencoba mendorong ini dengan melakukan pertemuan bersama Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw.
Kondisi gedung seperti itu tak ditampik bahkan beberapa waktu lalu karena belum juga diisi akhirnya ia berinisiatif untuk membawa meja dan kursi sendiri dari rumah. “Kemarin memang sempat bawa dari rumah, tapi setelah ada meja akhirnya saya kembalikan. Gedung megah tapi dalamnya kosong,” jelas Nerlince.
‘’Nanti Pansel baik Pansel provinsi maupun pansel kabupaten yang akan melakukan pemilihan. Kemarin perintah pak Pj Gubernur Papua Selatan kepada kami agar dalam minggu ini mulai melakukan sosialisasi sehingga minggu selanjutnya kita mulai rapat untuk melakukan pengkajian dan pembahasan-pembahasan. Kita harapkan bulan Mei sudah mulai dilakukan dengan pembentukan Panpil,’’ jelasnya.
Hanya selama ini harus diakui jika sosok laki – laki selalu mendominasi dan perempuan kerap hanya dijadikan pelengkap. Padahal menurut anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusi seharusnya perempuan diberikan yang baik dengan melihat trek record yang sudah tersaji selama ini.
Dalam aksi tersebut para pendemo membawa empat buah spanduk putih berukuran 1x3 meter yang berisi tuntuan mereka. Dalam aksi demo ini mereka meminta Presiden RI menerbitkan Perpu tentang calon kepada daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus Orang Asli Papua (OAP).
Ketua PKMPB, Krisman Dedi Fonataba menjelaskan bahwa pihaknya juga membahas soal regulasi kursi pengangkatan DPRP dan DPRK diseluruh tanah Papua. Regulasi ini dikatakan merujuk nomor perkara yang pernah diajukan ke MP dan kemudian diadopsi oleh Pansus DPR RI pada 15 Juli 2001 ke dalam UU Nomor 2 tahun 2001 perubahan kedua atas UU Nomor 21 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Sangat kecil dan kalah dari masyarakat di luar Papua. Ini menjadi catatan khusus bagi Kelompok Khusus DPR Papua yang mulai menggodok draf terkait regulasi yang berkaitan dengan proteksi hak politik OAP dalam Pemilu.
“Untuk pembinaan politik kepada perempuan juga masih kami lakukan. Ada yang sudah menjabat dan lolos kami minta mereka berbagi pengalaman, bercerita dan memberikan pendidikan politik kepada mereka yang baru mau berkecimpung,” beber Betty Puy di Engros pekan kemarin.
Nattan menyinggung ketidakberesan semisal adanya dugaan praktek nepotisme. Ia menyebut ada konspirasi. “Anak Pj Sekda yang jauh di bawah kami bisa menempati posisi jabatan sekretaris BKD dan saat ini Plt BKD, ini apa lagi kalau bukan nepotisme. Kami minta ini semua dirombak lagi, dicek lagi,” bebernya.
Adapun dasar penuntutan kuasa hukum Bachtiar Gafar ini, karena pleno suara di tingkat PPD Jayapura Utara, dianggap curang. Sebab diduga oknum PPD berupaya menggelembungkan suara caleg berinisal R. Sehingga yang terjadi klien dari kuasa hukum Relika Tambunan ini tidak lolos menjadi anggota DPRP periode 2024-2029.
"Dan pada kesempatan ini juga saya selaku kepala Kesbangpol Kabupaten Sarmi mewakili Bupati Sarmi mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelengara dalam hal ini KPU dan BAWASLU serta TNI- Polri dan seluruh masyarakat yang telah mengawasi semua tahapan pemilihan umum dengan baik
Sampah-sampah rumah tangga dan para pedagang di pusat kota selalu menumpuk di ujung kali tersebut. Bahkan sampah-sampah tersebut berserakan hingga di terapung di atas air, sehingga mengundang bau yang menyengat dan menganggu pemandangan sekitar kota.
Jayakusma mendapatkan perolehan suara sebanyak 8.874 suara. Dia pun menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat Papua khususnya dapil 1, Abepura, Heram dan Muara Tami yang sudah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada dirinya untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Papua satu periode ke depan.
Proses pleno yang baru ditutup pada jam 04.08 WIT pagi tadi berjalan lancar dan aman, kendatipun masih ada saksi dari beberapa Parpol tidak menerima hasil pleno rekapitulasi ditingkat KPU Provinsi Papua tersebut.
“Maksud saya apakah semua yang dilantik sudah mengikuti proses Diklat Pimpinan?, termasuk apakah sudah mewakili wilayah Tabi Saireri?. Saya pikir dua hal ini penting dan tidak asal mengangkat,” sindir Boy Dawir.
Ramses Wally mengatakan, bicara soal dugaan money politics (politik uang) yang didiga dilakukan oleh ENT, oknum calon anggota legislatif (Caleg) DPR Provinsi Papua dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Jayapura kepada oknum Ketua PPD Waibu inisial DD dengan alasan uang itu ia berikan sebagai sumbangan kedukaan kepada DD, ini tentu tidak masuk akal.
Pasalnya, dari sejumlah aspirasi yang disampaikan ke Kelompok Khusus DPR Papua ternyata dikeluhkan proses seleksi atau tes perwira yang tidak mendapatkan hasil positif. Kebanyakan gagal.
Juliana Waromi nampak berang ketika mendengar dan mengetahui apabila tandatangannya dipalsukan untuk kepentingan yang tidak ia ketahui. Iapun meminta agar kasus ini segera ditindaklanjuti oleh kepolisian agar bisa diungkap semua siapa saja pihak yang terlibat.
Sekadar diketahui, pada 14 Desember 2023 lalu Pemkot Jayapura telah mengumumkan hasil verifikasi dan validasi (Verval) Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga Kontrak Formasi Tahun 2021 adalah sebanyak 1.200 orang. Dimana alokasi formasi CASN sebanyak 836 orang dan alokasi formasi CPPPK 192 orang.
Dengan berakhirnya proses Pemilu tahun 2024 dianggap ada moment yang lebih penting yang patut dipikirkan. Salah satu anggota Kelompok Khusus DPR Papua, Yonas Nusi menyampaikan bahwa penting untuk memilih pemimpin, namun lebih penting bagaimana menata kehidupan untuk tetap bisa bertahan dan lebih baik.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya membenarkan hal itu. Rosina Kebubun mengungkapkan, bahwa Soter Cabui merupakan Bacaleng Provinsi Papua Selatan dari Partai Keadilan Sejahtera pada Dapil II nomor urut 2 pada partai tersebut.
Hanya saja, mekanisme seleksi atau perekrutan anggota DPR kabupaten/kota di Papua dari kusi pengangkatan Otsus ini masih menunggu dasar aturan teknisnya, yakni Peraturan Gubernur Papua.
Menanggapi aspirasi warga tersebut, anggota DPRP, Dr. Kristhina RI Luluporo, SIP.,MAP., menyampaikan akan melakukan komunikasi dengan instansi terkait di jajaran Pemkot Jayapura maupun Pemprov Papua dalam mencarikan solusi mengatasi kesulitan pupuk di tingkat petani.
“Tadi dalam rapat kami dan pihak eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat untuk merubah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam rangka menjawab masalah progam beasiswa mahasiswa unggul Papua,” jelasnya usai memimpin rapat tersebut.
Pasalnya dulunya persoalan ini bisa diselesaikan ketika sistem penganggaran masih dikelola di pemerintah provinsi namun karena langsung terbagi ke provinsi daerah otonomi baru akhirnya muncul masalah baru. Meski demikian kata Jhony pihaknya tak menampik jika ada sistem yang salah di BPSDM Provinsi Papua.
Dana Cadangan ini tertuang dalam Perda Papua Nomor 1 tahun 2010 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Sumbernya sendiri berasal dari dana Otsus dimana sejak APBD tahun 2006 sudah dijalankan dengan menyisihkan anggaran sebesar Rp 36 miliar dan hingga tercatat mencapai hampir Rp 1 triliun lebih.
Kampanye ini dihadiri beberapa Caleg diantaranya Caleg DPR Papua, Jhony Banua Rouw, Toni Tesar dan Olvah Alhamid sebagai Caleg DPR RI, termasuk Caleg Kota, Sigit. Disini Jhony menjelaskan berbagai program yang sudah dilakukan mulai dari program rehab rumah, pemasangan jaringan listrik, jalan lingkungan, lampu jalan, pelatihan keterampilan pemuda, hingga bantuan sosial UKM.
"Saya atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam dalamnya atas semua peristiwa yang terjadi," kata Yunus Wonda, Perwakilan keluarga almarhum Lukas Enembe di Jayapura, Jumat.
“Hasil penyelidikan dari tim labfor seperti itu. Tidak ada unsur kesengajaan. Ini semua akibat factor elektrik. Sebab situasi kondisi kendaraan yang terus terjemur di cuaca panas,” kata Victor Mackbon menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos Selasa (26/12).
Pejabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengungkapkan, persoalan ini merupakan persoalan yang sangat serius dan pihaknya akan melakukan upaya-upaya agar mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan tinggi ini di dalam negeri maupun di luar negeri bisa tetap melanjutkan satu dunia.
Terdapat 13 Raperdasi dan Raperdasus dibahas dalam sidang tersebut. Sidang dibuka oleh Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, yang saat itu dihadiri juga oleh Pj Sekda Papua Derek Hegemur.
“Ya kami harus katakan untuk adik – adik mahasiswa agar lebih hemat sebab kami sudah tidak mampu untuk membiayai lagi. Kami sudah kembalikan ke kabupaten kota termasuk ke provinsi pemekaran dan tetap saja ada beban yang tak bisa diselesaikan,” beber Jhony di kantor DPR Papua, Senin (18/12).
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyampaikan bahwa regulasi yang dibuat ini sudah sesuai dengan pasal 87 Permendagri Nomor 120 tahun 2018 tentang produk hukum daerah.
Perlu satu kebijakan yang memang berpihak untuk segera menuntaskan masalah beasiswa tersebut. Pansus untuk beasiswa mahasiswa sendiri sudah beberapa kali memanggil pihak terkait dan dikatakan ada dampak positif dimana tunggakan dari Januari hingga Juni akhirnya bisa dibayarkan. Hanya untuk Juli hinga Desember ini yang masih menggantung.
Rustan Saru, menyampaikan Kampanye tersebut dilakukan untuk bersosialisasi kepada masyarakat terkait proses pemilihan umum yang berlangsing secara serentak di tahun 2024 mendatang. Hal itu bertujuan agar masyarakat mengetahui apa saja yang harus dilakukan, serta mereka dapat mengetahui profil dari setiap pasangan calon legislatif dari partai amanat nasional.
Museum Noken dibangun hingga selesai pada tahun 2013 dengan dana pembangunan museum noken bersumber dari APBN yang dianggarkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Seorang pria paro baya yang berkeliling Indonesia menggunakan sepeda. Johny Banua yang mendengar ada sosok petualang ingin bertemu langsung memberikan waktu untuk diskusi. Disini Ketua DPRP sempat kaget karena saat berkenalan ternyata sama – sama bernama Joni.
“Yang jelas Pemprov mendukung asosiasi ayam petelur local, apalagi jika hasilnya sudah surplus. Pelan – pelan kita coba kendalikan dulu dan itu kebijakan yang diambil. Ini akan dimulai dari dari sisi volume,” kata Herman kepada wartawan di Kantor DPR Papua, Kamis (16/11)
Ketua Tim Pansus Fauzun Nihayah menjelaskan bahwa terkait dengan desakan orang tua penerima beasiswa tersebutm sehingga dibentuklah Pansus Beasiswa ini. Dimana selama 3 tahun berturut-turut, pengelolaan beasiswa ini menjadi temuan BPK.
“Kami berharap juga seperti itu, artinya untuk saat ini telur sudah surplus di Jayapura, Timika dan beberapa daerah lainnya dan kami harapkan telur – telur dari luar tidak dibawa masuk lagi sebab peternak telur akan mengalami kesulitan untuk mencari pasar karena telur dari luar terkadang lebih murah,” kata Mega melalui ponselnya, Rabu (15/11).
“Iya, ini harus kami duduk bersama bahas dulu. Secara aturan sudah mengamanatkan itu tinggal bagaimana unsur pimpinan membuka rapat badan musyawarah untuk menetapkan kapan akan dilakukan pembahasan,” kata Yunus Wonda di kantornya belum lama ini.
Dan dari hasil verifikasi, ternyata dari DCT ada empat nama anggota DPR Papua yang mengubah posisi. “Jadi setelah kami cek, ternyata ada empat anggota yang memilih pindah. Hanya empat nama ini semua dari kelompok khusus yang masuk ke partai,” kata Sekwan, Dr Juliana Waromi di ruang kerjanya belum lama ini.
Sekretaris DPR Papua, Dr Juliana Waromi mengaku dirinya sebagai pimpinan Cabor Panahan merasa kecewa lantaran venue yang berada di belakang Stadion Lukas Enembe ini terancam rusak akibat mangkrak.
“Kami dari koalisi partai dan di DPR, saya berinisiatif membentuk relawan yang disebut ProGib atau Prabowo Gibran dan saat ini relawan ProGib ada di tingkat provinsi dan akan kembali dibentuk hingga kabupaten kota,” jelas Boy Dawir saat ditemui di Restoran Yougwa, Sentani, Selasa (7/11).
Lokasi pertama yang didatangi adalah Panti Asuhan Philadelfia di Dosay, Sentani Barat. Kemudian di Kompleks Kingmi Jemaat Yarusalem Kampung Harapan serta Panti Asuhan Sayap Kasih Kampung Harapan.
Pasalnya Yunus khawatir jika diserahkan pada Desember maka pembahasan akan terburu – buru dan diyakini tidak maksimal. “Kami masih menunggu RAPBD induk 2024 yang harus segera diajukan oleh eksekutif ke DPR. Kami minta diserahkan bulan ini sehingga tak terkesan buru – buru dan ada waktu dan ruang untuk anggota DPR melihat lebih jauh isi RAPBD induk,” kata Yunus Wonda di kantor DPRP belum lama ini.
Kejadian kebakaran sendiri terjadi pada Rabu (23/8) dini hari dan sejumlah saksi telah dimintai keterangan termasuk mendatangkan tim Labfor dari Makassar. Meski demikian hingga kini pihak DPR Papua belum juga mendapat penjelasan terkait penyebabnya.
Dari sinilah baru akan disikapi dengan keputusan untuk menghentikan semua hak – hak yang melekat dari anggota DPR tersebut. Hanya, kata Juliana, hak – hak akan diberhentikan apabila anggota tersebut pindah partai maupun dari kelompok khusus masuk ke partai.
Aparat keamanan juga telah menyatakan untuk warga tidak melakukan aktifitas di lokasi yang tidak terjangkau oleh aparat. Namun terkait aksi kekerasan bersenjata yang menewaskan 13 masyarakat sipil akhirnya ditanggapi oleh DPR Papua. DPR belakangan ini memang tak banyak berkomentar terkait kasus HAM.
IHRPD sendiri merupakan lembaga pemberi penghargaan, lembaga pemantau, peneliti dan pengembangan sumber daya manusia. Penghargaan yang diberikan oleh IHRDP berdasarkan kajian dan seleksi.
“Ya sampai sekarang kami juga tidak tahu apa yang menyebabkan kebakaran. Apakah ada kesengajaan atau seperti apa. Yang tahu adalah pihak kepolisian tapi sampai sekarang kami juga masih menunggu,” jelas Sekwan DPR Papua, Dr Juliana Waromi di ruang kerjanya, Senin (30/10/2023).
Presiden Jokowi dianggap perlu mempertimbangkan kondisi terkini kesehatan Lukas Enembe yang dirasa semakin parah. Aspek kemanusiaan lantaran jika tetap dipaksakan maka besar kemungkinan kesehatan Lukas Enembe terus memburuk. Karenanya John menyampaikan bahwa sudah waktunya Presiden Jokowi mengeluarkan amnesty untuk Lukas Enembe.
Jhon meminta penjabat gubernur maupun penjabat wali kota bisa ikutan berbelanja di tempat ini, agar kondisi pasar yang terlihat mulai sepi bisa kembali ramai. Para pejabat bisa ikut mengajak warga lainnya berbelanja atau melakukan jual beli kebutuhan dapur di lokasi ini.
Dari persoalan tersebut Komisi IV DPR Papua berinisiatif untuk mengundang para pihak dan mendudukkan dalam satu ruangan. Pertemuan di ruang Banggar DPRP ini dipimpin oleh Jansen Monim bersama Ketua Komisi IV, Arnold Walilo.
“Terkait pengisian jabatan eselon II, III dan IV di Provinsi Papua saya meminta Penjabat Gubernur dan Plh Sekda untuk memperhatikan baik soal pengisian dan pergantian pejabat di Pemprov,” kata Boy di kantor DPR Papua, Rabu (11/10).
“Kalau mau dibilang ini sudah lama kami pertanyakan terkait regulasi. UU Otsus sudah diperkuat dengan PP 106 dan 107, namun perlu kesepahaman bersama agar semua lembaga kementerian harus mengacu pada pelaksanaan UU Otsus secara specialis dan generalis,” kata Yonas Nusi, salah satu anggota DPR Papua, Senin (9/1).
Terkait ini salah satu anggota DPR Papua, Yonas Nusi berpendapat bahwa perlu dibuat sebuah regulasi semisal Kepres yang isinya tentang komitmen pemerintah untuk tetap melakukan percepatan pembangunan di Papua.
Ia menyebut bahwa regulasi yang sudah disahkan diantaranya terkait Perlindungan dan Pemanfaatan Danau di Papua, regulasi terkait Pangan Lokal, regulasi menyangkut Nelayan di Papua, regulasi terkait Masyarakat Adat, Pertambangan Rakyat hingga Penanganan Konflik Sosial.
Jika di kota – kota besar, kata Jhon, semua diproteksi sedemikian rupa sehingga generasi sekarang masih bisa menyimak apa saja yang terjadi sebelum Jayapura berkembang seperti sekarang.
“Minggu lalu kami diberitahu bahwa tim Labfor masih membutuhkan sample di lokasi kejadian. Jadi ada beberapa barang bukti lainnya yang perlu dilengkapi,” kata Kasat Reskrim Poresta, AKP Oscar di halaman Mapolresta Jayapura, Rabu (20/9) kemarin.
Ini kesempatan untuk menyampaikan apa yang bisa dibantu oleh pemerintah pusat. Dikatakan Sinut Busup yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN DPR Papua bahwa ada sejumlah catatan yang patut menjadi perhatian khususnya untuk Provinsi Papua Pegunungan.
Sama seperti ketika Papua belum dimekarkan. Hanya yang sedikit berbeda adalah hasil dari reses ini tidak dilaporkan ke Gubernur Papua melainkan akan diteruskan kepada kepala daerah di masing – masing wilayah DOB.
Sekwan sendiri sudah membangun komunikasi dengan ketua DPR, Jhony Banua Rouw namun ketika itu belum bisa menyampaikan langsung lantaran ketua DPR sedang dalam perawatan. Disini kata Sekwan sejatinya ia setuju dengan apa yang disampaikan oleh ketua DPR dimana pengalokasian anggaran sepatutnya sesuai dengan Perda.
Ia tak mau setelah menandatangani akhirnya melakukan kesalahan berjamaah dan akhirnya menjadi sorotan publik. Jhony tak menampik bahwa risalah ini akan lebih baik bila dibubuhi empat tandatangan pimpinan DPR. Namun karena tak sependapat dengan isi tujuan penganggaran akhirnya iapun memilih tak ikut menandatangani.
Para pimpinan fraksi menyatakan kekhawatirannya mengingat apabila lewat waktu maka catatan buruk kinerja anggota DPR Papua tahun 2022 lalu terkait gagalnya menggelar sidang APBD perubahan ketika itu akan kembali berlanjut pada tahun 2023. Tentunya pimpinan fraksi ini tak ingin disalahkan oleh masyarakat untuk kali kedua.
“Momen ini harus dimaksimalkan untuk mendorong program strategis yang dimiliki Pemprov Papua. Perlu melakukan pendekatan yang membuka peluang untuk menopang pembangunan,” kata Jansen Monim, anggota Komisi IV DPR Papua belum lama ini di kantor DPR.
“Langkah – langkah sudah kami ambil dan saya memang meminta tim Labfor agar hasil labnya segera disampaikan. Sebab biasanya memang membutuhkan waktu sekira 2 minggu untuk mengetahui apa penyebab dan dimana titik awal kebakaran,” kata Kapolresta menjawab pertanyaan CeposOnline.Com di Ruko Dok II, Rabu (30/8) malam.
“Ruas jalan ini ada di perbatasan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi, saya kemarin kesana dan menyaksikan langsung bahwa kondisi jalannya memang cukup parah. Tidak nyaman melintas di lokasi ini,” kata Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Jhon Gobay, Rabu (30/8).
Thomas menyebut bahwa kejadian mengejutkan ini bukan kali pertama, sebab beberapa tahun lalu kejadian benda yang diduga sebagai bom juga sempat membuat para anggota DPRP dan panik. Apalagi saat itu benda tersebut diletakkan tak jauh dari ruang rapat.
“Jangan sampai ada pihak yang akhirnya dirugikan dari pelaksanaan kegiatan ini terutama pengusaha dan masyarakat,” jelas Tan Wie Long dalam laporan pendapat akhir fraksi para sidang rancangan peraturan daerah Papua tentang perubahan APBD tahun 2023.
Anggiat menerangkan, penarikan kendaraan dinas ini mulai dilakukan usai kunjungan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pemerintah Provinsi Papua pada Mei tahun 2023 lalu.
Ini seperti yang disampaikan Fraksi Nasdem yang malam sebelum kejadian terbakarnya 13 unit mobil ini sempat menyinggung dalam laporan fraksi. Lalu dalam sidang APBD Perubahan pekan kemarin Nasdem kembali mengingatkan agar hal tersebut bisa disegerakan guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan.
“Untuk itu, Fraksi Gabungan Keadilan Nurani meminta kepada lembaga DPR Papua untuk melakukan perubahan tata tertib dewan untuk melakukan perubahan tata tertib dewan untuk dapat diakomodir, salah satu pimpinan dewan untuk dapat mengakomodir salah satu anggota DPRP dari kursi pengangkatan,” kata Jack Komboy, pekan kemarin.
“Dan saat ini adalah momen yang bersejarah, karena pada 5 September 2023, sebagai masa akhir jabatan memimpin dan langkah bersama untuk mewujudkan visi dan komitmen kita bersama dalam gerakan "Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan,” kata Derek membacakan pidato Plh. Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun.
Kata Yunus, gubernur seperti Lukas Enembe adalah sosok pemimpin yang berani dan luar biasa. Bahkan ia berani bertaruh siapapun gubernur yang akan memimpin Papua rasanya sulit menyamai apa yang sudah ditorehkan oleh Lukas Enembe.
Hanya dari kejadian tersebut pengamanan di lingkungan kantor dan gedung DPR Papua bakal diperketat. Sistem pengawasan juga tidak hanya dilakukan lewat CCTV tetapi petugas diminta untuk mobile.
“Tadi beliau sampaikan terimakasih kepada DPRP maupun MRP dan seluruh masyarakat karena sudah mendukung beliau selama ini. Harapan kami adalah kami di DPRP mendukung dalam doa dimana beliau dalam keadaan sakit dan sedang menjalani proses hukum dan semoga beliau bisa menjalani dengan kekuatan dari Tuhan,” kata Boy Dawir.
Agenda sidang DPR Papua dalam rangka pengumuman usul pemberhentian akhir masa jabatan Gubernur Papua tahun 2018 – 2023 yang diselenggarakan di ruang sidang DPR Papua pada Jumat (25/8) kemarin menuai banyak protes.
Pasalnya menurut Thomas jika merujuk pada aturan main maka yang memenuhi syarat hanyalah Muhammad Ridwan Rumasukun yang kini menjabat sebagai Plh Gubernur Papua. Sementara dua nama lainnya yakni Dr. Juliana Waromi maupun Anthonius Ayorbaba sama – sama belum memenuhi syarat.
“Karena ini menjadi hajatan kami di DPR dan untuk menghormati beliau sebagai pimpinan di Papua kami sedang menyiapkan sebuah sidang yang menghadirkan beliau langsung tapi nanti lewat zoom,” kata Sekwan DPRP, DR Juliana Waromi di ruang kerjanya, Kamis (24/8).
Sekwan juga merasa aneh jika kendaraan yang diparkir tanpa aki bisa terbakar sehingga muncul dugaan jika ada unsur kesengajaan. Namun ia masih meyakini kasus ini bisa diungkap pihak kepolisian.
"Jadi sudah 4 orang yang penyidik ambil keterangannya sejak kemarin dan masih ada beberapa saksi lagi yang harus dimintai keterangannya sehingga pemeriksaan masih terus berlanjut," ujar AKP Oscar.
Meski tahun ini dan ke depan dipastikan angaran tidak “segemuk” tahun – tahun sebelumnya namun pemerintah harus tetap konsisten dan lebih cerdas menggali pendapatan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki.
Setiap rangka mobil diperiksa dengan teliti, baik yang terlihat secara kasat mata maupun harus membongkar kap mobil lebih dulu. Ini untuk mencari tahu darimana asal api sebelum menghanguskan belasan mobil.
Kejadian ini menurut Kabid Damkar Kota Jayapura, Feronita Kirana pihaknya baru tahu justru dari WA Grup. “Tidak ada yang melaporkan, kami tahunya dari WAG. dan langsung ditindaklanjuti pos terdekat, ” kata Feronita paginya.
Pemprov perlu lebih memperketat pengelolaan keuangan apabila tidak mau keteteran di pertengahan tahun nanti. Pasalnya dari rapat paripurna dalam rangka pembahasan Raperdasi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 tadi malam terdapat kenaikan dari jumlah APBD.
Kejadian demi kejadian sudah harus direduksi agar jangan lagi ada korban jiwa. Pemerintah daerah bersama forkopimda perlu menginisiasi sebuat resolusi perdamaian konflik Nduga agar jangan lagi ada yang meregang nyawa sia - sia.
Presiden yang menggunakan pakaian adat Tanimbar memang langsung ngegas dengan menyoroti banyak aspek. Terkait ini Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw menerjemahkan bahwa presiden terlihat langsung fokus pada penyampaian bahwa ini tahun politik.
Doliana Yaka Dewa, selaku Aktivis perempuan Papua mengatakan sejak Provinsi Papua sebagai provinsi induk berada dalam wilayah kesatuan republik Indonesia hampir seluruh jabatan stuktural di Provinsi Papua didominasi oleh pemimpin laki laki.
Kedua, memiliki komitmen tinggi terhadap NKRI dan kedaulatan negara atas Papua. Harus bisa membersihkan Provinsi Papua induk dari aktivitas kelompok - kelompok anti pembangunan dan berideologi nasionalisme ekslusif.
