Jhony Rouw: KPS Harus Tetap Layani Warga Papua
JAYAPURA-DPR Papua sedang memperjuangkan kembali, pemanfaatan Kartu Papua Sehat (KPS) untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Papua. Hal ini menjadi perhatian DPRP setelah pemerintah provinsi Papua tidak lagi menganggarkan dana KPS sejak tahun 2022 lalu.
Akibatnya sejumlah masyarakat Papua tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal karena ketiadaan biaya. Di sisi lain, pemerintah pusat mendorong, termasuk masyarakat Papua harus menggunakan layanan BPJS Kesehatan sebagai jaminan.
Rouw menegaskan, kondisi Papua tidak bisa disamaratakan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Karena di Papua masih banyak warga Papua yang belum mengenal BPJS Kesehatan, karena tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
“Pemerintah tidak boleh samakan Papua dengan daerah lainnya. BPJS hanya menjangkau kota, sementara di pedalaman orang tidak tahu. Nah ini yang harus dibiayai KPS,” kata Jhony Banua Rouw, Rabu (31/5). (roy/tri)
Jhony Rouw: KPS Harus Tetap Layani Warga Papua
JAYAPURA-DPR Papua sedang memperjuangkan kembali, pemanfaatan Kartu Papua Sehat (KPS) untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Papua. Hal ini menjadi perhatian DPRP setelah pemerintah provinsi Papua tidak lagi menganggarkan dana KPS sejak tahun 2022 lalu.
Akibatnya sejumlah masyarakat Papua tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal karena ketiadaan biaya. Di sisi lain, pemerintah pusat mendorong, termasuk masyarakat Papua harus menggunakan layanan BPJS Kesehatan sebagai jaminan.
Rouw menegaskan, kondisi Papua tidak bisa disamaratakan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Karena di Papua masih banyak warga Papua yang belum mengenal BPJS Kesehatan, karena tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
“Pemerintah tidak boleh samakan Papua dengan daerah lainnya. BPJS hanya menjangkau kota, sementara di pedalaman orang tidak tahu. Nah ini yang harus dibiayai KPS,” kata Jhony Banua Rouw, Rabu (31/5). (roy/tri)
