Bangunan ini sebelumnya digunakan sebagai kantor Bawaslu Papua. Posisinya persis bersebelahan dengan pintu masuk gedung DPR Papua. Sarinah sendiri adalah nama pengasuh Soekarno sekaligus pusat perbelanjaan modern pertama di Indonesia yang d
Ancaman tenggelamnya daratan Kampung Nubuai bukan sekadar kekhawatiran tanpa alasan. Berdasarkan penuturan perwakilan Tokoh Pemuda masyarakat hukum adat Kampung Nubuai, Musa Sawaki, daratan di wilayah pemukiman mereka kini telah terkikis hi
Ketua Tim Kuasa Hukum dari Ludya E Logo, Yulianto, SH, MH menyatakan Praperadilan ini dilakukan sebab objek surat yang diduga palsu belum dijelaskan secara terang, serta adanya dugaan tindakan penyitaan pemeriksaan surat yang perlu diuji ke
Dana cadangan atau yang dulu disebut dana abadi Pemprov Papua terus berkurang. Dana yang dulu sempat terkumpul sampai Rp 1,6 triliun itu kini hanya tersisa Rp 134 miliar. Pemerintah Provinsi Papua sendiri mengusulkan pencabutan Peraturan Da
Hal itu disampaikan Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah, Ukkas, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus dan Training of Trainers (ToT) Majelis Rakyat Papua
Dari total 7.813 ASN yang tercatat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, jumlah pegawai yang mengikuti apel pagi disebut belum mencapai separuh. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius seluruh pimpinan organisasi perangka
Enam bulan pertama Tahun 2026 menjadi periode yang sarat tantangan bagi Kepolisian Daerah (Polda) Papua. Di tengah dinamika keamanan yang masih dipengaruhi aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB), meningkatnya berbagai bentuk kejahatan konv
Ketiga tersangka masing-masing berinisial RS, AS, dan II. Mereka diduga memiliki peran berbeda dalam kasus yang berawal dari aksi pemerasan hingga penyebaran video asusila korban ke media sosial. Direktur Reserse Siber Polda Papua, Kombes P
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih menjadi salah satu penyebab utama fluktuasi harga pangan di Papua.
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Namun di balik capaian tersebut,
