Dari surat edaran tersebut, ditetapkan hari libur resmi dan cuti bersama di wilayah Provinsi Papua diantaranya, Senin 1 April Paskah hari kedua. Senin 8 April hungga 15 April cuti bersama Idul Fitri.
Menurut dia, pihaknya memprioritaskan pendistribusian kendaraan dinas itu kepada OPD yang telah membantu pelaksanaan penertiban aset daerah itu. “Jadi masih ada 103 kendaraan hasil penerbitan aset di DPR Papua, di mana kendaraan tersebut belum didistribusikan karena menunggu penyerahan kepada Gubernur Papua,” ujarnya lagi.
Laduani menjelaskan, untuk bawang putih mengalami kerusakan di Surabaya. Sehingga dimungkinkan mengalami kenaikan harga jelang lebaran, namun untuk saat ini harganya relatif stabil.
“Surveilans kami fokuskan di Kabupaten Jayapura, lantaran populasi ternak babi banyak di daerah tersebut, selain itu juga menjadi lalu lintas masuknya ternak babi dari Kabupaten Sarmi dan bandara,” ucapnya.
“Tidak mudah untuk mempertahankan sebab harus ada kerja ikhlas di situ,” tambah Petronela. Ditambahkan Alex Waisimon, peraih Kalpataru 2017 bahwa ia harus bersembunyi dibalik karakter orang gila untuk bisa mempertahankan hutan.
Nattan menyinggung ketidakberesan semisal adanya dugaan praktek nepotisme. Ia menyebut ada konspirasi. “Anak Pj Sekda yang jauh di bawah kami bisa menempati posisi jabatan sekretaris BKD dan saat ini Plt BKD, ini apa lagi kalau bukan nepotisme. Kami minta ini semua dirombak lagi, dicek lagi,” bebernya.
Beragam tuntutan disampaikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) saat melakukan aksi demo, yakni meminta KPK menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2022, atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Padahal masyarakat sipil ini datang ke Papua ke pedalaman atas permintaan dari masyarakat Papua sendiri untuk membangun rumah, membangun puskesmas, membangun sekolah, tetapi mereka bunuh," kata Izak.
“Keberadaan pasukan non organik di Papua terutama TNI sangat meresahkan, bukannya melakukan penegakan hukum dengan baik yang ada justru menangkap dan melakukan penyiksaan,” ucap Theo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, menyebut satgas satgas yang ditugaskan ke Papua tidak diberikan pembekalan yang baik. Inilah yang menyebabkan kerap terjadi bentrok di lapangan.