Meski berada dalam kondisi sulit, para tukang ojek di Pangkalan Ojek Pasar Karang memilih tidak menaikkan tarif. Mereka mengaku lebih mengutamakan masyarakat kecil, terutama para pedagang pasar, yang juga sedang berjuang memenuhi kebutuhan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih menjadi salah satu penyebab utama fluktuasi harga pangan di Papua.
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Namun di balik capaian tersebut,
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan hasil yang menggembirakan. Melalui pelayanan langsung ke masyarakat, ratusan dokumen kependudukan berhasil diselesaikan
  Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan sektor ekonomi hilir. Meskipun PT Pertamina (Persero) telah berulang kali memastikan bahwa stok BBM dalam kondisi aman dan
 Abisai juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di kalangan pemuda pasca Musyawarah Daerah (Musda). Ia meminta Ketua KNPI yang baru untuk merangkul seluruh komponen pemuda, termasuk pihak-pihak yang sebelumnya memiliki perbedaan pil
  Menurut Evert, buku cerita rakyat tersebut akan menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kehadiran buku ini juga menjadi bukti bahwa Kota Jayapura memiliki kekayaan budaya yang patut dijaga, dilestarikan,
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua menggelar sosialisasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) serta Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi generasi muda Papua
–Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) mendorong lahirnya Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Perlindungan Hak-hak Perempuan Asli Papua (OAP). Regulasi tersebut dinilai penting sebagai payung hukum u
  Wali Kota juga meminta Dinas Sosial Kota Jayapura untuk terus melakukan pemantauan terhadap seluruh bantuan yang telah disalurkan. Menurutnya, pengawasan sangat penting agar program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran, bermanfaa
