Maichel Awom selaku Koordinator Komunitas Masyarakat Adat Anti Korupsi (Kampak) menjelaskan pihaknya sengaja datang kemudian membentangkan spanduk untuk mempertanyakan perkembangan kasus korupsi.
Karena itu kata dia, Kota Jayapura adalah kota yang sangat terbuka, dan kota yang sangat majemuk. Tetapi juga Kota Jayapura juga tentu memberikan peluang bagi masyarakat, karena berbagai kesempatan juga mungkin tersedia, terutama lapangan pekerjaan.
Ketua Ikatan Pegunungan Tengah Kabupaten Merauke Doniki Wandik ditemui di pengungsian GOR Hiad Sai Merauke menjelaskan bahwa pihaknya memilih mengungsi karena air sudah masuk ke dalam rumah.
Namun sejatinya kondisi serupa juga dialami warga Indonesia di Jayapura yang juga kerap diamankan kepolisian PNG akibat kebabalasan memasuki wilayah territorial PNG. Disini Akmal menjelaskan bahwa sejak Januari – April 2024 ada ada 19 orang warga PNG yang sudah dideportasi sedangkan ada 4 lagi yang sedang diproses hukum.
Atas tindakan ini, serta alat bukti yang dituangkan dalam persidangan, sehingga hakim berkesimpulan bahwa perbuatan mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar UU Pemilu. Sehingga mereka (terdakwa ) harus menjalani hukuman dengan membayar denda, sebesar Rp. 1 juta, apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan hukuman kurungan selama 5 hari.
Dengan kejadian itu, Mormon mengaku mengalami kerugian yang tidak sedikit, mencapai puluhan juta rupiah. "Sapi ini sebagai aset dan juga modal, tapi sudah pada mati. Tentu kita rugi dan berharap pemerintah cepat memberikan solusi," tuturnya.
Dikatakan untuk calon peserta yang sudah mendaftar sebanyak 1.169 orang dan semuanya telah melakukan verifikasi. Kabag SDM mengungkapkan verifikasi pendaftaran online akan dilakukan hingga tanggal 28 April mendatang namun mulai tanggal 20 April esok, Pabanrim Polresta Jayapura Kota sudah menggelar Pemeriksaan Administrasi Awal hingga berakhir di tanggal 28 April.
Dikatakan jika merujuk pada hukum humaniter atau hukum internasional, kombatan atau belligren adalah bagian dari subjek hukum internasional. Oleh sebab itu, jika nomenklaturnya diubah, maka secara otomatis Papua telah dijadikan sebagai daerah perang.
Dia pun mempertanyakan kevalidan dari surat usulan Pj Wali Kota Jayapura versi kedua tersebut. Pasalnya di dalam surat tersebut tertera tanda tangan mereka selaku pimpinan di DPRD Kota Jayapura.
"Apakah legislatif dan eksekutif akan tetap memelihara keraguan dan membiarkan kondisi tumpang tindih, carut-marut ini berlanjut, atau bersedia mengambil langkah berani dengan merumuskan rencana aksi yang mencerminkan perubahan kebijakan atau keputusan politik?" kata Fahmi.