LINTAS PAPUA

PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakandata yang ada nantinya akan dilakukan pengecekan kembali secara rill apakah benar atau tidak, sehingga untuk data itu diminta by name dan by addres, dalam penyaluran ini penting sekali dari sisi data yang disediakan agar penyaluran bantuan yang dilakukan pemerintah tepat sasaran pada yang membutuhkan.

Kapolsek menjelaskan, pada Selasa pagi pihaknya telah memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk mediasi dan membahas terkait pembayaran denda adat tersebut yang sudah dinanti sejak beberapa tahun lalu. Pihak yang membayar kata Limbong sudah bersepakat untuk mengumpulkan dana. 

Seperti diketahui, ada empat orang pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika yang maju sebagai peserta yang mengikuti seleksi terbuka Sekda definitif sebelumnya telah lolos seleksi administratif beberapa waktu lalu. 

  ‘’Memang ada kebijakan dari KPU RI bahwa harus dilakukan perekrutan ulang sehingga kita melakukan proses pendaftyaran ulang  PPS untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serentak seluruh Indonesia,’’ katanya. 

  Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suarnaya, SH, SIK membenarkan pria mabuk yang membawa parang dan melakukan pengrusakan tersebut diproses hukum untuk memberi efek jerah kepada warga agar tidak sembarangan membawa alat tajam dan mengancam orang.

"Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan filosofi otonomi daerah, dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945," ungkap Tito Karnavian.

Bupati Merauke mengatakan, SK yang akan dikeluarkan memutuskan bahwa pelaksanaan jam belajar dan mengajar di sekolah hanya berjalan dari Senin sampai Jumat, sedangkan hari Sabtu ditiadakan. 

Kegiatan dipimpin Kaur Gakkum  Subbid Provos Bid Propam Polda Papua, AKP Abdul Wahidin beserta personel Subbid Provos Bid Propam Polda Papua dan Kaur Kes Kamtibmas Bid Dokkes Polda Papua, AKP Didik Supowo beserta Personel Bid Dokkes Polda Papua.

"Kita akan bedah materi LKPJ TA 2023 yang telah kami terima nanti dengan tim ahli dewan. Selanjutnya kita akan cek turun ke lapangan dengan masing- masing Komisi DPRD Kabupaten Jayapura, apakah materi LKPJ TA 2023 yang kita terima sama tidak di lapangan dengan apa yang sudah dikatakan Pj Bupati Jayapura dalam pidato rapat paripurna tersebut,"ungkapnya, Rabu (24/4) kemarin.

Adanya arus balik  pasca libur lebaran dan pendaftaran penerimaan calon (Casis) Bintara Polri  membuat warga yang mengurus Adminduk dengan melakukan legalisir KK dan lainnya mengalami peningkatan.