SENTANI – Gubernur Papua Mathius Fakhiri berharap Konferensi III Masyarakat Adat dan Pemuda I Wilayah Mamta-Tabi Tahun 2026 tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi konkret, terutama terkait batas wilayah adat dan penyelesaian persoalan hak ulayat.
Menurut Fakhiri, konferensi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali nilai-nilai adat dan budaya yang mulai dilupakan oleh generasi saat ini.
Ia mengatakan, selama ini pemerintah kerap dihadapkan pada berbagai persoalan adat dan budaya yang bersinggungan dengan kebijakan pembangunan. Kondisi tersebut terkadang menimbulkan persoalan karena belum adanya titik temu antara pemerintah dan masyarakat adat.
“Kami pemerintah banyak dibuat sibuk dengan persoalan adat dan budaya. Banyak hal yang selalu bertabrakan dan beririsan dengan pemerintah sehingga belum memiliki titik temu,” ujar Fakhiri, Rabu (7/10).
Karena itu, ia berharap konferensi tersebut tidak hanya memperkuat kelembagaan Dewan Adat, tetapi juga menghasilkan kejelasan mengenai batas-batas wilayah adat serta tatanan adat yang berlaku di setiap wilayah.
SENTANI – Gubernur Papua Mathius Fakhiri berharap Konferensi III Masyarakat Adat dan Pemuda I Wilayah Mamta-Tabi Tahun 2026 tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi konkret, terutama terkait batas wilayah adat dan penyelesaian persoalan hak ulayat.
Menurut Fakhiri, konferensi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali nilai-nilai adat dan budaya yang mulai dilupakan oleh generasi saat ini.
Ia mengatakan, selama ini pemerintah kerap dihadapkan pada berbagai persoalan adat dan budaya yang bersinggungan dengan kebijakan pembangunan. Kondisi tersebut terkadang menimbulkan persoalan karena belum adanya titik temu antara pemerintah dan masyarakat adat.
“Kami pemerintah banyak dibuat sibuk dengan persoalan adat dan budaya. Banyak hal yang selalu bertabrakan dan beririsan dengan pemerintah sehingga belum memiliki titik temu,” ujar Fakhiri, Rabu (7/10).
Karena itu, ia berharap konferensi tersebut tidak hanya memperkuat kelembagaan Dewan Adat, tetapi juga menghasilkan kejelasan mengenai batas-batas wilayah adat serta tatanan adat yang berlaku di setiap wilayah.
