Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu dengan Bupati Jayapura, Yunus Wonda, maupun Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yocku, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jayapura.
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, setiap pemanfaatan wilayah adat harus melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk proses pelepasan tanah adat s
Aksi pemalangan kembali terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura. Ini merupakan bentuk peringatan kedua dari masyarakat adat pemilik hak ulayat. Pihak ulayat menegaskan bahwa langkah ini diambil karena tuntutan penyelesaian ganti r
Dalam aksinya itu, pada pendemo membawa satu spanduk bertuliskan Tanah Papua Krisis Kemanusiaan, Stop PSN, Stop Militerisme, stop pembangunan PSN 135 Km yangh sedang digugat di PTUN Jayapua. Papua bukan tanah kosong karena ada manusianya, a
Ia menjelaskan setiap penelitian yang dilakukan pihak kampus selalu mengedepankan penggabungan antara pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah agar menghasilkan rekomendasi yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan.Obet mengatakan Papua mem
Kabar penting bagi masyarakat penerima Bantuan Sosial (Bansos). Pemerintah berencana mengubah total skema penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin. Ke depan, tidak ada lagi pembagian bansos dalam wujud barang atau sembako. Semua akan dis
Menurut Abisai, antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut mulai terlihat di berbagai wilayah Kota Jayapura. Banyak warga yang memberikan dukungan kepada tim nasional favorit mereka melalui berbagai kegiatan,
Dalam Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ancaman didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga
