JAYAPURA–Wacana redistribusi atau pengalihan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Papua ke kementerian dan instansi vertikal mendapat dukungan penuh dari DPR Papua. Langkah yang diinisiasi Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, itu dinilai sebagai solusi untuk menekan beban belanja pegawai yang selama ini membengkak di tengah sulitnya kondisi fiskal daerah.
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah konkret yang patut didukung karena jumlah ASN di lingkungan Pemprov Papua saat ini dinilai sudah melebihi kebutuhan riil organisasi.
Menurutnya, jumlah ASN Pemprov Papua saat ini mencapai sekitar 8.600 orang, sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan hanya berkisar 5.000 hingga 6.000 pegawai. Kondisi itu menyebabkan belanja pegawai, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), menjadi sangat besar dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau ada beberapa pegawai yang nantinya dialihkan ke kementerian, saya sangat mendukung kebijakan gubernur. Kita tahu belanja pegawai kita sangat besar. Ini langkah yang baik untuk mengurangi beban tersebut,” kata Bonai kepada wartawan, Sabtu (1/8)
JAYAPURA–Wacana redistribusi atau pengalihan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Papua ke kementerian dan instansi vertikal mendapat dukungan penuh dari DPR Papua. Langkah yang diinisiasi Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, itu dinilai sebagai solusi untuk menekan beban belanja pegawai yang selama ini membengkak di tengah sulitnya kondisi fiskal daerah.
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah konkret yang patut didukung karena jumlah ASN di lingkungan Pemprov Papua saat ini dinilai sudah melebihi kebutuhan riil organisasi.
Menurutnya, jumlah ASN Pemprov Papua saat ini mencapai sekitar 8.600 orang, sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan hanya berkisar 5.000 hingga 6.000 pegawai. Kondisi itu menyebabkan belanja pegawai, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), menjadi sangat besar dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau ada beberapa pegawai yang nantinya dialihkan ke kementerian, saya sangat mendukung kebijakan gubernur. Kita tahu belanja pegawai kita sangat besar. Ini langkah yang baik untuk mengurangi beban tersebut,” kata Bonai kepada wartawan, Sabtu (1/8)
