“Kami saat ini sedang menyiapkan sidang dengan agenda APBD perubahan dan semoga sebelum masa jabatan anggota DPR Papua berakhir semua sudah bisa dituntaskan sehingga kami berharap eksekutif juga harus bisa memasukkan lebih awal sebab jika tidak ini akan berdampak ke depan,” imbuhnya.
PJ Bupati Jayawijaya Dr Sumule Tumbo, SE, MM menyatakanpemda Jayawijaya saat ini menunggu usulan pencairan karena Pemda Jayawijaya sudan menandatangani MoU Perjanjian hibah daerah dengan KPU, Bawaslu, Polres Jayawijaya dan Kodim 1702/ Jayawijaya, oleh karena itu pihaknya menunggu usulan pencairan dari pemerima hibah.
Dia mengatakan, sebelumnya aturan penyaluran support dana Pilkada dari pemerintah daerah terutama pemerintah kota Jayapura itu dibagi ke dalam dua tahap yaitu 50% disalurkan pada 5 bulan sebelum pilkada dan 50% berikutnya disalurkan satu bulan sebelum Pilkada.
Dirkrimsus Polda Papua, Kombes Pol Ade Sapari mengatakan pihaknya telah melakukan upaya hukum penyidikan dan Minggu malam tim telah melakukan penahanan. Selain itu pada 5 April lalu BPKP juga telah merilis kerugian negara yang mencantumkan angka ini.
Menurut Frans Pekey, Kota Jayapura adalah kota heterogen, kota yang sangat majemuk. Oleh karena itu, dalam penyusunan program pembangunan jangan mengabaikan dan penting untuk menjaga kearifan lokal. Ada kebijakan adat dan peningkatan sumberdaya manusia. Hal ini penting supaya ada keseimbangan antara penduduk lokal.
Pj Bupati Marthen Kogoya dalam sambutannya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena atas kuasa dan kasih-Nya sehingga Pemkab Tolikara bisa melaksanakan penyerahan DPA yang merupakan akhir dari seluruh proses perencanaan APBD TA 2024. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan DPA.
Hal ini disampaikan Bupati Omaleng mengingat APBD Kabupaten Mimika tahun 2024 mencapai Rp7,5 triliun bukanlah anggaran yang sedikit sehingga program kegiatan yang sudah direncanakan dalam APBD Tahun 2024 agar segera dilaksanakan.
Kepala Dinas Kesehatan dr. Willy Mambieuw, SpB menyatakan sesuai dengan arahan dari PJ Bupati Jayawijaya terkait dengan pelayanan kebutuhan dasar sehingga penyesuaian diarahkan untuk mengaktifkan rumah sakit Pratama di Kimbim karena sudah selesai di bangun dan juga telah diresmikan di tahun lalu.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tolikara Sekwan Amos Wandik,S.Sos dalam laporannya sesuai surat masuk Penjabat Bupati Tolikara Nomor 900/204.1/BUP/2023 tanggal 14 september 2023 perihal penyampaian materi KUA Tahun Anggaran 2024.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam pasal 110 peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ditegaskan dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala Daerah mengeluarkan pengeluaran tiap bulan paling tinggi 1/12 dari APBD tahun sebelumnya.
