Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya Rulliani Talantan dan Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa, disaksikan oleh sejumlah anggota DPRD dan Kepala Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan untuk perubahan APBD Pemkab sedang memproses karena memang DPRD Jayawijaya juga sudah meminta laporan tersebut agar agenda ini tak lewat dari bulan september ini, tentunya ini yang akan diusahakan untuk bisa diselesaikan agenda ini.
Menurut gabungan Komisi DPR Kabupaten Merauke itu, setiap tahunnya, anggaran yang digelontorkan untuk Diklat penjenjangan maupun diklat teknis tersebut setiap tahunnya cukup besar. Namun, pemerintah daerah menjadikan persoalan keterbatasan sumber daya aparatur sebagai permasalahan dalam pemerintahan daerah.
Sidang pembahasan Perubahan APBD 2024 ini dilakukan menjelang 1 bulan berakhirnya masa jabatan anggota DPR Kabupaten Merauke periode 2019-2024 pada 21 Oktober mendatang.
Ketua DPRD Puncak, Lukius Newegalen dalam sambutannya berharap dalam penyerapan anggaran APBD yang dilakukan oleh OPD (Organiasi Perangkat Daerah), harus dilaksanakan dengan baik, karena tinggal tiga bulan lagi tutup tahun anggaran 2024.
Pada rapat tersebut sebelumnya dilakukan penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Papua terhadap Raperda APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025, dan kemudian dilanjutkan mendengarkan Jawaban Pj Gubernur Papua terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Papua terkait Raperdasi APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025.
"Hasil pengukuran bayi dan balita pada Juni – Agustus 2024 sebanyak 1.006 anak mengalami stunting di Kabupaten Jayapura. Angka stunting tersebut mengalami kenaikan hingga 13,3 persen dari angka tahun lalu 11,7 persen,"ungkapnya
Yang paling penting dan harus dilakukan oleh setiap pimpinan organisasi perangkat daerah terutama bagi masing-masing OPD pengumpul pendapatan asli daerah Kota Jayapura. Misalnya Bagaimana upaya mereka untuk lebih aktif mencari sumber-sumber PAD di Kota Jayapura. Karena menaikkan APBD itu sebenarnya bisa, dilihat dari potensi PAD yang dicapai oleh masing-masing OPD di Kota Jayapura.
Penjabat Walikota Jayapura, Christian Sohilait menegaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi catatannya kepada seluruh staf. Yang pertama, setiap organisasi perangkat daerah harus memastikan semua kegiatan yang direncanakan di APBD induk 2024 harus selesai. Kemudian setiap OPD juga harus memastikan semua kegiatan APBD perubahan 2024 ini sudah harus berjalan.
“Intinya akan tetap diselesaikan khusunya untuk NPHD masalah keamanan,” tegas Ramses. Namun dari 8 kabupaten dan 1 kota sebelumnya diberitakan jika Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom yang masih "nunggak".
