Dikatakan kenaikan TPP sebagai langkah untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai dilingkungan Provinsi Papua. Yang tentunya akan dilakukam secara bertahap. "Kita akan lakukan kajian, mulai dari jam masuk kerja, dia buat apa, itu akan dibuat supaya tidak melakukan korupsi dan lain-lain demi meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pertemuan hari ini merupakan konsilidasi internal bersama dari berbagai pihak baik dan menghasilkan 4 pola penanganan konflik tersebut yang telah disetujui oleh Pemprov Papua Pegunungan, MRPP, PGGJ, tokoh masyarakat dan PJ bupati dari 3 Kabupaten, serta TNI/Polri.
Dalam tatap muka PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A ke masyarakat Nduga yang ada di Kampung Sapalek Kelurahan Sinakma Distrik Wamena Kota menyatakan bahwa hasil dari diskusi itu pihaknya telah menyepakati akan ada kompensasi untuk ganti rugi bagi rumah yang terbakar maupun hewan ternak yang mati maupun semua kerusakan yang terjadi selama konflik kemarin.
Menurut Hans, pada hari-hari biasa pihaknya hanya menerima pendapatan PKB per hari yakni Rp300 juta-Rp500 juta.“Oleh karena itu adanya program pembebasan denda yang digulirkan Pemerintah Provinsi Papua sejak Juli 2024, maka kami memperpanjang kembali program tersebut dari 21 September hingga 21 Oktober,” ujarnya.
Hal ini seiring dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun anggaran 2025 direncanakan mencapai Rp 2,701 triliun, dengan rincian anggaran pendapatan sebesar Rp 2,505 triliun sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 2,701 triliun.
Ia mengakui jika sebenarnya sudah ada jalan lingkar Lukmen yang harus tingkatkan atau maksimalkan jalan itu dengan menggunakan Sirtu supaya keluhan masyarakat terkait sampah berserahkan di pinggir jalan umum, itu bisa teratasi.
Pemprov mulai membangun komunikasi dengan para tokoh masyarakat dari Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Nduga guna mencari tahu permasalahan yang sebenarnya serta mencari solusi agar konflik ini bisa segera diselesaikan.
Tak tanggung-tanggung, Inspektorat menegaskan akan berikan sanksi tegas hingga pemecatan bagi ASN di lingkungan Pemprov Papua jika secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) atau ketidaknetralan ASN di Pilkada nanti.
Yohanes Walilo menggantikan Sekda sebelumnya M Ridwan Rumasukun, yang dilantik menjadi pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Pemprov, seiring dengan masa pensiun yang bersangkutan.
“Kita (perwakilan dari Mimika-red) itu tidak lengkap kemarin. Undangannya kan pemerintah jadi yang hadir kan pemerintah sementara dari Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai itu ada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) ada tokoh masyarakatnya yang hadir jadi dipending, dimungkinkan minggu ini, kita menunggu undangan dari Provinsi semoga itu bisa segera,” katanya.
