Demo damai yang dilakukan solidaritas ASN ini masih berkaitan dengan proses pelantikan pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemprov yang dinilai terjadi nepotisme dan tidak memperhatikan keberpihakan pada OAP, serta sejumlah masalah yang terjadi di Provinsi Papua.
Nerlince menyampaikan, sesuai dengan undangan MRP tertera, Selasa (23/4) membahas berbagai macam agenda seperti, yang pertama mengenai isu-isu yang berkembang di Papua dan di kota Jayapura, kemudian yang kedua tentang keuangan MRP, dan yang ke tiga tentang kerja siklis. Nerlince menegaskan ASN harus kerja sesuai dengan aturan atau mekanisme yang ada dalam MRP.
Dari sepanduk yang dibawa para pendemo, tertulis berbagai tuntutan, diantaranya yakni Meminta Pj Gubernur segera keluarkan SPTJM Non ASN pemprov Papua, kemudian meminta segera umumkan data Non ASN yang terdata dalam database Menpan dan mendata Honorer yang belu terdata pada database Menpan, terus meminta kepada Kapolda papua agar mengusut tuntas data Honorer siluman di Pemprov Papua, dan juga terakhir segera mengeluarkan Honorer siluman dalam pengangkatan, EX THK ll.
Karena itu, sebagai penggantinya PJ Walikota Jayapura itu, telah mengambil kebijakan agar TPP bagi setiap aparatur sipil negara di Kota Jayapura itu dibayarkan secara utuh khusus untuk bulan Maret tahun ini.
Ribuan aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Jayapura kembali berkantor usai menjalani libur panjang lebaran selama lebih dari satu minggu belakangan ini. Di hari pertama masuk kantor penjabat Walikota Jayapura mewajibkan semua pegawai dan ASN mengikuti apel gabungan pada hari perdana pasca libur panjang itu.
"Dari laporan masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka diketahui kehadiran ASN mencapai 87 persen di hari pertama masuk kantor setelah libur lebaran," katanya di Jayapura, Selasa.
Mantan Rektor Uncen Jayapura ini, menjelaskan bahwa libur dan cuti bersama menjalang dan setelah hari raya Idul Fitri sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi.
Plt Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyebut penyampaian aspirasi merupakan hal biasa dan hak setiap warga negara. Sebab, dijamin dalam Undang Undang yaitu menyampaikan pendapat di depan umum.
Menurut Debora, proses tender proyek di lingkungan Pemprov Papua saat ini seluruhnya melalui layanan pengadaan secara elektronik. Dimana tahap pertama, BPBJ Papua sudah mengirim ke seluruh perangkat daerah di provinsi untuk melakukan penginputan rencana umum pengadaan (RUP).
Lebih lanjut dikatakan bahwa korban langsung dibawa RSUD Dekai guna mendapat pertolongan medis namun saat dirujuk ke Jayapura menggunakan pesawat Adven (NGI) sekitar pukul 11.20 WIT, nyawanya tak tertolong. Korban dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan dari bandara ke rumah sakit Yowari Sentani.
