Yermias Paulus Ruben Ndiken mengungkapkan bahwa penerapan absensi elektronik berbasis online ini seiring dengan pemberlakukan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) bagi seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke yang dimulai tahun 2024 ini. Dimana TPP ini merupakan amanat dari peraturan presiden Perpres) tahun 2020 yang seharusnya 3 tahun lalu sudah harus diberlakukan.
"Setelah pensiun dari ASN karena saya sudah mengabdi kurang lebih 32 tahun, saya siap mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Jayapura dalam Pilkada serentak 2024. Kenapa saya nyatakan komitmen seperti itu, karena saya telah 10 tahun bekerja sebagai ASN di Kabupaten Jayapura yang menjabat di Eselon II dan saya sangat tahu tentang karakteristik Kabupaten Jayapura,"ungkapnya.
“Redistribusi ini merupakan dampak diberlakukannya Perda No. 18 tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah,” ucap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, Marthen Kogoya, menegaskan bahwa meski tidak menjalankan tugas sebagai ASN selama menjalani vonis hukuman selama 6 bulan, namun status Gilbert tetap sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Setidaknya ada 191 CPNS di lingkup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua yang dinyatakan lulus. Dari jumlah itu ada 14 CPNS sudah didistribusikan ke beberapa OPD, dan tersisa 177 orang yang terdata sebagai CPNS Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
Pelaksana Tugas Asisten Bidang Pemerintahan Setda Papua Yohanis Walilo mengatakan tahun ini merupakan masa transisi Pemprov Papua pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan di tambah adanya pelaksanaan Pemilihan Umum ( Pemilu) 2024.
Sekadar diketahui, pada 14 Desember 2023 lalu Pemkot Jayapura telah mengumumkan hasil verifikasi dan validasi (Verval) Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga Kontrak Formasi Tahun 2021 adalah sebanyak 1.200 orang. Dimana alokasi formasi CASN sebanyak 836 orang dan alokasi formasi CPPPK 192 orang.
Dikatakan, kompetensi atau kemampuan dalam dunia kerja sangat penting karena dengan begitu masyarakat akan bersaing secara sehat. Sebaliknya apabila bermalas-malasan atau tidak meningkatkan kompetensi maka akan mengalami ketertinggalan dari masyarakat lainnya.
Setidaknya ada satu anggota KPPS yang berprofesi sebagai anggota Satpol PP di Pemkot Jayapura dan juga oknum lurah yang ikut ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Bawaslu Papua sesaat setelah pelaksanaan Pemilu serentak tersebut.
Para ASN diminta untuk menjunjung tinggi kedisiplinan, baik itu disiplin kehadiran, disiplin waktu maupun dalam tugas dan tanggungjawab. "Para pimpinan OPD diharapkan rutin melakukan pengawasan dan juga harus jadi contoh bagi para pegawai," ujarnya.