Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin mengatakan laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas lembaga pengawas pemilu atas penggunaan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan PSU.
Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua. Sesuai aturan, setelah pengumuman penetap
‘’Hasil paripurna DPRK Boven Digoel sudah disampaikan kepada kita untuk diteruskan ke Mendagri untuk ditetapkan dalam sebuah surat keputusan. Nah, kita sudah selesaikan seluruh dokumen dan mengirimkan ke Mendagri. Jadi k
“Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh masyarakat Papua yang telah menjaga kedamaian dan ketentraman selama proses Pemilukada, sejak awal tahun hingga penetapan putusan MK. Ini adalah bukti bahwa Papua
Penetapan gubernur Papua tersebut oleh KPU dijadwalkan akan digelar hari ini (Sabtu, 20 September 2025) sekira pukul 15.00 WIT di Kantor KPU Papua, Jln Raya Pantai Holtekamp. Penetapan ini dilakukan setelah MK memutuskan
Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze dihubungi media ini mengungkapkan bahwa penetapan pasangan bupati dan wakil bupati Boven Digoel terpilih Roni Omba-Marlinus telah ditetapkan KPU Kabupaten Boven Digoel. ‘’
Salah satu dalil pemohon yang didalami lebih lanjut yakni mengenai dugaan partisipasi pemilih yang melebihi 100 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 62 tempat pemungutan suara (TPS) di 8 kabupaten/kota pada Pemungutan Su
Salah satu saksi, Zulfikar, yang merupakan saksi BTM–CK tingkat provinsi sekaligus tim tabulasi data, membeberkan adanya ketidaksesuaian hasil di beberapa daerah. Zulfikar menyebut, di Kabupaten Supiori pihaknya menemuka
Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menyatakan agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli, serta mengesahkan alat bukti tambahan. Sebut Saldi adapun keputusan ini diambil setelah MK menemukan cukup alasan untuk
Dijelaskan Fajar putusan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan MK Nomor 9 tahun 2025 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota.
‘’Tanggal 10 September besok baru putusan MK apakah lanjut atau ditolak,’’ kata Ketua KPU Papua Selatan Theresia Mahuze saat dihubungi lewat telpon selulernya yang saat ini sedang di Jakarta mengikuti sidang MK atas guga
Menjelang putusan itu, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, menyampaikan harapan agar MK dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan yang profesional, independen, dan adil dalam memutuskan perkara
Prinsipnya, kata Fajar, dalam persidangan dan jawaban pihaknya akan menampilkan hal-hal yang menurut mereka sudah dilakukan dan sesuai ketentuan. Karena KPU pada prinsipnya meyakini bahwa apa yang sudah ditetapkan itu ad
Ia menerangkan, sidang akan dimulai pada 2 September dengan agenda sidang pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon, dilanjutkan dengan sid
Adapun Permohonan itu telah diregistrasi MK pada Jumat (22/8/2025) dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik 22/PAN.MK/e-AP3/08/2025. Meski begitu, Kadiv Hukum KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon men
Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan. Helda Ambay saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya, Rabu mengungkapkan, kedua Paslon yang mengajukan gugatan hasil PSU Boven Digoel ke MK tersebut adalah Paslon nomor u
Tersisah satu Kabupaten yaitu Biak Numfor yang saat ini sementara melakukan rekapitulasi di tingkat KPU Papua. Kondisi ini memungkinkan persaingan antar Paslon nomor urut 01, Benhur Tomi Mano-Constan Karma (BTM-CK), dan
Diketahui PSU tersebut dilakukan KPU untuk kedua kalinya di ketiga TPS itu, pasca terbukti terjadi pelanggaran dalam PSU pemilihan gubernur (Pilgub) dan wakil gubernur (Wagub) Papua pada, 6 Agustus 2025 lalu.
Dengan lima daerah yang baru menyelesaikan rekapitulasi tingkat provinsi, maka untuk pleno ditingkat provinsi besar kemungkinan akan molor atau tak sesuai dengan jadwal. “Sabtu (16/8), KPU Papua belum bisa menetapkan pas
Bahkan, data-data perolehan suara kerap disebarkan melalui media sosial. Padahal, saat ini KPU Provinsi Papua sedang melaksanakan rapat pleno di tingkat provinsi, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan
Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambaya bersama Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze dan 3 komisioner lainnya yang memantau langsung Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan
Ketua KPU Papua, Diana Dorthea Simbiak menyampaikan, PSU ulang tersebut berdasarkan rekomendasi Pandis kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang diklarifikasi oleh panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara
Sedangkan untuk beberapa wilayah lainnya masih dalam tahapan penyelesaian rekapitulasi tingkat kabupaten/kota. “Untuk beberapa wilayah lainnya, kota dan beberapa kabupaten masih dalam tahapan penyelesaian rekapitulasi di
‘’Direncanakan hari ini 7 PPD. Mudah-mudahan dari 7 PPS tersebut sudah datang dari distrik. Sementara 3 PPD lainnya rencana Rabu besok. Karena dijadwal yang disusun KPU Boven Digoel, pleno tingkat kabupaten akan berlangs
Tiga TPS tersebut yakni TPS 27 dan 28 di Kelurahan Entrop, dan TPS 06 di Kelurahan Ardipura. Ketiganya diindikasikan melakukan pelanggaran dalam pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pi
Anggota Bawaslu Papua, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas (Koordiv P2H), Yofrey Piryamta Kebelen mengatakan, sejak awal Bawaslu sudah menyampaikan ke KPU melalui surat imbauan untuk memastikan seluruh jajar
Petugas PPD Distrik Abepura saat mengangkat kotak suara ke dalam truk untuk dibawa ke KPU Kota Jayapura dengan pengawalan ketat aparat, Senin (11/8). (foto:Jimi/Cepos)
Menurut Herald, rendahnya partisipasi lebih dipengaruhi oleh banyaknya warga yang sudah pindah domisili, bekerja, atau kuliah di luar Papua, namun tidak melapor ke Disdukcapil. Selain itu, terdapat pula warga yang telah
“Prinsipnya KPU akan menindaklanjutinya. Namun menindaklanjuti ini ada dua yaitu menindaklanjuti untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, itulah yang sementara dilakukan oleh teman-teman di KPU Sarmi dan KPU Kabupaten
Kadiv Hukum KPU Papua, Fajar Irianto Kambon mengungkapkan, dari supervisi yang dilakukan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melihat masyarakat ikut mengawal proses rekap. Meski tak menampik bahwa terjadi dinamika, namun itu bi
Rapat Pleno tersebut terbuka untuk umum, dan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak. Kepada Cenderawasih Pos di kantor KPU Kota Jayapura usai kegiatan Dorthea menyampaikan proses rekapitulasi pero
Menurut Fajar, penyelenggara wajib membuka ruang bagi publik yang ingin menyaksikan langsung jalannya proses rekapitulasi. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan proses pemilu berjala
Dari temuan tersebut, berawal dari laporan Panwas Distrik (Pandis) Nimbokrang pada 5 Agustus 2025, saat logistik tiba di Kampung Berap. Penyelenggara di tingkat kampung (PPS) bersama KPPS, PTPS, PKD, Linmas, dan aparat k
Kepala Divisi Hukum KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon menjelaskan, setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan mengungah C hasil yang kemudian dilakukan rekap
Adapun Dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut berada di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi. Anggota Bawaslu Papua, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Yofrey Piryamta Kebelen saat dikonfermasi membe
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Marman, S.Sos, dihubungi media ini lewat telpon selulernya, beberapa jam setelah TPS ditutup untuk pencoblosan mengungkapkan bahwa pelaksanaan PSU berlangsung secara serentak mulai d
“Kami tidak hadir langsung, namun dalam pertemuan sebelumnya kami sudah melakukan penguatan kelembagaan untuk memberikan pendampingan. Termasuk mengarahkan teman-teman di Bawaslu untuk berkoordinasi melakukan penertiban
Bawaslu minta kepada para Paslon Pilgub Papua untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Tidak main-main, Bawaslu menegaskan akan memberikan sanksi jika terbukti ada Paslon melakukan pelanggaran selama masa tenang.
Plt. Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa posko ini sekaligus akan menjadi media center pasangan nomor urut 2 Mari-Yo.
Kasatpol PP Kota Jayapura, Dionisius Deda menjelaskan bahwa pihaknya telah mengikuti pertemuan dengan KPU, Bawaslu dan sejumlah pihak terkait lainnya terkait beberapa hal termasuk menyikapi masa tenang jelang PSU Pilgub
“Ribuan Panwas ini mulai bekerja sejak masuk masa tenang mulai tanggal 3, 4 dan 5 Agustus 2025. Kemudian pada saat pencoblosan pada, Rabu 6 Agustus 2025 dan setelah pemilihan yang dilanjutkan dengan rekapitulasi surat su
Yofrey menerangkan, selama masa tenang, menuju PSU pada, Rabu 6 Agustus 2025, pihaknya masih melakukan pengawasan. Hal tersebut ditegaskan Bawaslu untuk memastikan tidak adanya kampanye dan sejenisnya yang dilakukan oleh
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Diana Dorthea Simbiak menyampaikan hal tersebut kepada Cenderawasih usai debat kandidat yang diselenggarakan di Kantor KPU Papua di Jayapura, Rabu (30/7) malam.
Pernyataan tersebut langsung dikoreksi oleh pasangan calon gubernur Papua nomor urut, Benhur Tomi Mano atau yang akrab di sapa BTM. Dalam pernyataannya BTM menilai bahwa data yang disampaikan calon gubernur nomor urut 2
Meski sama-sama "memiliki celah" namun kedua paslon mengklaim menguasai panggung dan unggul. Pasangan Benhur Tomi Mano–Constan Karma (BTM–CK) misalnya. Juru Bicara BTM–CK, Marshel Morin, menilai penampilan pasangan yang
Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Papua, Yofrey Piryamta juga menyampaikan hal yang sama. Dalam keterangannya kepada Cenderawasih Pos Yofiya menyebut, secara keseluruhan pelaksanaan debat yang telah di
Antusiasme para pendukung dari kedua pasangan calon tetap tinggi meski dibatasi hanya 40 orang yang boleh memasuki ruang debat. Pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Benhur Tomi Mano-Constan Karma (BTM-CK) mengenakan kem
Untuk tahap awal, pada H-6 jelang PSU, KPU Sarmi akan mulai mendistribusikan logistik ke tingkat KPPS melalui PPD dan KPS. Logistik yang dikirim lebih dulu berupa undangan C.Pemberitahuan.KWK dan dana operasional pembuat
Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak menuturkan, debat tersebut nantinya akan dilaksanakan beberapa segmen dengan waktu 120 menit. Pada segmen pertama, setiap pasangan cagub dan cawagub akan diberi kesempatan untuk mema
Pasangan MARIYO menyatakan siap menghadapi debat tersebut. Yang difokuskan adalah menawarkan program kerja dan juga pesan-pesan damai menjaga kerukunan, taati hukum dan mengajak membuat pilkada ini menggembirakan dan jau
Karena itu, lanjut mantan Ketua KPU Kabupaten Merauke ini, 2 hari lalu Devisi Data dan Informasi KPU Republik Indonesia baru pulang dari Boven Digoel untuk memberikan bimbingan tehnis (Bimtek) kepada seluruh anggota PPD
Haris menyampaikan bahwa KPU dan Bawaslu Papua memiliki peran krusial dalam menjaga kepercayaan publik. Keduanya diharapkan menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan sesuai aturan yang berlaku.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pencegahan bagi Pengawas Pemilu pada PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 Pasca Putusan MK dengan menghadirkan Narasumber Haris Azhar sebagai pemantau Pemilu yang secara resmi t
Ketua KPU Biak Numfor, Joey Lawalata, dalam pertemuan dengan Pemerintah Daerah mengungkapkan kekhawatirannya terkait kemungkinan penurunan tingkat partisipasi pemilih jika tidak ada dukungan yang optimal.
"Kesiapan kita dalam pelaksanaan PSU mulai dari membentuk badan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Badan Pusat Statistik (BPS) Pemilihan Umum, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga Sekretariatan," katanya k
“Apel ini untuk memastikan bahwa seluruh personel, materiil, alat perlengkapan, termasuk moril dan kesehatan pasukan dalam kondisi siap operasional, baik menjelang maupun saat PSU berlangsung,” ujar Pangdam.
Disinggung sola upaya sosialisasi Joey menyadari masih terkendala dari sisi penganggaran. "Sebenarnya upaya kami adalah mengoptimalkan upaya sosialisai di 'Budgeting' karena jujur saja kita dibatasi secara budgeting.
Warning ini berupa kepala daerah dilarang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, terkecuali yang bersangkutan mengajukan izin cuti di luar tanggungan negara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undan
Hal ini dilakukan KPU dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam PSU sangat menurun. Karena itu, KPU Papua tak henti-hentinya melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemilu dan hak pilih masyarakat dengan menyebar
"Kemarin sebelumnya kita merancang H-5, tetapi setelah melihat berbagai dinamika di lapangan terutama terkait dengan kondisi geografis dan cuaca yang tidak menentu, dan jauh dari kota, maka dipercepat menjadi H-7 untuk d
" Untuk 17 distrik lainnya mengikuti secara daring, total peserta anggota KPPS sebanyak 2.296 tersebar pada 328 TPS, di 19 distrik, 139 kampung dan 5 kelurahan," terangnya.
Menindaklanjuti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Ser
Aksi tersebut pun mendapatkan beragam komentar dari warga Net. Diduga aksi tersebut melanggar Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 280 ayat (1) huruf h, yang secara tegas menyebutkan bahwa kampanye
Kepada Cenderawasih Pos Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumsarwir mengatakan secara khusus yang menjadi perhatian pihaknya dalam melakukan pengawasan adalah terkait dengan materi kampanye yang di sampaikan Paslon kepad
Pelantikan 4.025 KPPS tersebut akan tersebar di 575 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Jayapura. Masing-masing TPS akan diisi 7 orang, meliputi Ketua dan anggota. Pelantikan itu dilaksanakan di terminal lama PTC Entro
Dalam pengamanan PSU yang akan berlangsung di satu kota dan delapan kabupaten di Provinsi Papua, Polda Papua mengerahkan sebanyak 2.269 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Linmas.
Menurut dia, koordinasi ini penting dilakukan agar saat pendistribusian logistik tidak mengalami kendala berarti karena sudah diprediksi terlebih dahulu. Dia mengatakan, untuk mengantisipasi cuaca maka pendistribusian lo
KPU telah menjadwalkan dari 1 Juli hingga 20 juli 2025 untuk melakukan pengeseran surat suara yang telah didistribusikan ke KPU kabupaten/kota. Untuk surat suara telah dilipat dan sudah siap digunakan. Rencananya, 25 jul
Di mana, dalam Pilgub kali ini Partai Golkar masih berdiri kokoh di barisan Mathius D Fakhiri dan Aryoko Rumaropen atau MDF-AR. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, partai berlambang pohon beringin itu sepertinya mempu
Satu dari tiga laporan tersebut sementara ditangani terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Tak hanya itu, Bawaslu Kota Jayapura juga mendapatkan laporan dari Bawaslu provinsi Papua yang sementara ini dite
Menyikapi putusan DKPP ini, Kadiv Hukum KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon mengatakan saat ini komisioner-komisioner KPU Papua telah mem-back up atau bertindak sebagai KPU Kota Jayapura sementara waktu, untuk mengg
"Tapi paling lama, kami terima putusan itu tujuh hari pasca putusan, sesuai perintah," jelasnya. Meski belum ada perintah resmi, Frans menyebut Bawaslu Kota Jayapura tetap memantau proses penyediaan logistik menjelang pe
Menangapi itu Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak melalui Kadiv Hukum KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon mengatakan saat ini komisioner-komisioner KPU Papua telah bertindak sebagai KPU Kota Jayapura sementara wak
Pihaknya berharap, sampai dengan selesai sortir dan lipat surat suara, tidak banyak surat suara yang mengalami kerusakan, maupun cacat dan tidak dapat digunakan.
Hingga saat ini, Dorthea mengaku belum ada hambatan ataupun kendala dalam pendestribusian logistik ini. Dirinya juga belum mendapatkan laporan dari KPU tingkat bawah.
Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze yang mendampingi langsung KPU Boven Digoel yang melakukan cetak surat suara PSU tersebut mengatakan surat suara untuk PSU kepala daerah Boven Digoel tersebut telah dicetak
"Kita sudah menghadap dan melapor kepada Bapak Bupati dalam audiensi kemarin. Kami minta agar satu minggu sebelum hari H, masyarakat pemilih sudah bisa dimobilisasi pulang ke kampung masing-masing," ujar Haris.
Komisioner KPU Sarmi Divisi Penyelenggaraan dan Hukum, Haris E. Karubaba, mengungkapkan bahwa di Distrik Tor Atas, khususnya di Kampung Bora Bora dan Kampung Waf, terdapat dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang hanya dap
Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak menjelaskan bahwa seluruh tahapan telah disusun secara berjenjang oleh KPU Provinsi Papua dan diikuti oleh KPU kabupaten/kota di wilayah masing-masing. Pihaknya telah menyiapkan rang
“Jika saya ingin mencari harta, mungkin saya tidak akan maju sebagai calon gubernur. Saya sudah terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024–2029. Tapi kemenangan itu saya jadikan batu loncatan untuk mengabdi lebih luas
Menurut Yofrey, dalam masa kampanye ini, kepala daerah seperti Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota diperbolehkan mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon (paslon) yang mereka dukung. Namun, mereka d
Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze mengungkapkan, kedua orang badan adhoc pada Pilkada serentak 2024 itu tidak dipakai lagi sebagai badan adhoc KPU, karena pertama, 1 orang diantaranya masuk dalam tim
“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada teradu I,Yati Enoch, selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Mappi terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ungkap Heddy Lugito saat me
Ketua KPU Biak Numfor, Joey N. Lawalata, menjelaskan bahwa persiapan PSU mengacu pada Surat Dinas Nomor 16 Tahun 2025 tentang Jadwal dan Tahapan PSU hasil Putusan MK, serta Surat Dinas Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tahapan
Wamedagri Ribka Haluk mengatakan kehadirannya di Merauke dan memimpin rapat dengan tujuan hanya untuk memastikan dukungan dana PSU Kabupaten Boven Digoel oleh pemerintahan kepada penyelenggara.
Ketua KPU Papua, Diana Dorthea Simbiak mengatakan kegiatan rapat koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka mensukseskan PSU 2025 dan pentingnya sinergi semua pihak. Rapat koordinasi tersebut dilakukan demi terwujudnya
Setelah dilakukan rasonalisasi anggaran pada, 28 April 2025, dan ditetapkan pemerintah Provinsi Papua pada, Kamis (15/5), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mendapatkan anggaran sebesar Rp 93 miliar untuk pelaksa
NPHD PSU ini turun drastis dari pengajuan awal dari penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu dan TNI-Polri yang total keseluruhannya Rp 392,4 miliar. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menerangkan bahwa usulan awal kebutuha
KPU telah menetapkan jadwal PSU Pilgub Papua periode 2025-2030 akan dilaksanakan pada Rabu, 6 Agustus 2025. Pasca penetapan pasangan calon oleh KPU, maka Bawaslu juga sudah melakukan pengawasan kampanye termasuk m
‘’Untuk pemilih tambahan ini, yang akan dihitung khusus mereka yang namanya tidak ada dalam DPT tapi pencoplosan datang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Tapi yang dihitung khusus yang mencoplos pasangan
Terkait dengan persiapan PSU ini, banyak sorotan yang ditujukan ke KPU Kota Jayapura yang dituding melakukan manuver politik. Sebagai contoh KPU Kota Jayapura belakang ini menjadi sorotan publik. Hal itu terjadi karena
Menanggapi kondisi itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Methodius Kossay, SH, M.Hum, CMP, CT, mengatakan bahwa seluruh kantor pelayanan publik tak terkecuali KPU harus terbuka dan transparan demi kepentingan masyaraka
Selain itu mereka juga membahas terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Pada kesempatan ini pula pihak Bawaslu juga meminta dukungan anggaran kepada Pemerintah Kot
Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumasrwir menjelaskan bahwa tujuan audiens dengan pimpinan Kota Jayapura itu dalam rangka mensukseskan PSU Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua.
Dikatakan seluruh tahapan harus dipastikan berjalan sesuai dengan jadwal baik kampanye, persiapan surat suara dan kelengkapan lainnya. Karena itu diharapkan anggaran untuk PSU segera direalisasikan Pemkab setempat, ka
Persiapan itu dikonfirmasikan oleh Ketua KPU Papua, Diana Dorthea Simbiak kepada Cenderawasih Pos pada pekan lalu, tepatnya Rabu (9/4). Dorthea mengatakan sejauh ini pihaknya telah melaksanakan berbagai persiapan untuk m
Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak mengatakan bahwa untuk DPT tidak berubah, tidak ada penambahan. Kalaupun ada yang kurang, kata Diana, pihaknya akan melakukan evaluasi mendalam lagi. Tetapi yang pasti tidak melak
Sosialiasi akan dilakukan setelah pihaknya melakukan beberapa rangkaian persiapan PSU. Kegiatan sosialisasi diselenggarakan di halaman KPU Provinsi Papua yang dihadiri oleh seluruh perwakilan seluruh partai politik (pa
Diakui Prof Julius Ary Mollet bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Papua sebenarnya tidak berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Apalagi Papua saat ini masih mengandalkan dana transfer pusat.
