JAYAPURA – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua akan dilaksanakan pada, 6 Agustus 2025 mendatang. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota/kabupaten.
Terkait dengan persiapan PSU ini, banyak sorotan yang ditujukan ke KPU Kota Jayapura yang dituding melakukan manuver politik. Sebagai contoh KPU Kota Jayapura belakang ini menjadi sorotan publik. Hal itu terjadi karena banyaknya persepsi hingga tudingan miring menyusul dilakukannya evaluasi terhadap anggota Badan Ad Hoc atau yang lebih dikenal anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) oleh KPU Kota Jayapura.
Seperti diketahui bersama, evaluasi tersebut berujung pada pergantian sejumlah besar anggota PPD se-Kota Jayapura. Menanggapi banyaknya tudingan tersebut Ketua KPU Kota Jayapura, Marthapina Anggai mengaku bahwa dirinya telah berkomentar, namun kepada Cenderawasih Pos ia tidak menjelaskan lebih detail isi dari komentarnya itu.
“Terkait dengan itu, sudah dikomentari,” jawaban singkat Ketua KPU itu melalui keterangan tertulisnya, saat dihubungi Cenderawasih Pos, Senin (28/4) pagi.
Sementara itu terkait dengan rolling jabatan di KPU Kota Jayapura, sebagaimana yang telah dilakukan oleh KPU provinsi Papua, Marthapina mengaku belum ada rolling jabatan. Kalaupun ada, ketua KPU itu mengatakan semua harus melalui rapat pleno.
“Roling jabatan saya tidak tau dan belum ada roling jabatan, semua harus dengan rapat pleno,” ujarnya.
Informasi miring juga muncul setelah KPU Kota Jayapura melakukan evaluasi terhadap anggota PPD yang dilakukan Ketua Martapina Anggai dan Ance Wally, dengan memecat sejumlah anggota PPD di dua wilayah. Sementara, dua Komisioner lainnya malah tidak dilibatkan dalam penetapan tersebut.
JAYAPURA – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua akan dilaksanakan pada, 6 Agustus 2025 mendatang. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota/kabupaten.
Terkait dengan persiapan PSU ini, banyak sorotan yang ditujukan ke KPU Kota Jayapura yang dituding melakukan manuver politik. Sebagai contoh KPU Kota Jayapura belakang ini menjadi sorotan publik. Hal itu terjadi karena banyaknya persepsi hingga tudingan miring menyusul dilakukannya evaluasi terhadap anggota Badan Ad Hoc atau yang lebih dikenal anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) oleh KPU Kota Jayapura.
Seperti diketahui bersama, evaluasi tersebut berujung pada pergantian sejumlah besar anggota PPD se-Kota Jayapura. Menanggapi banyaknya tudingan tersebut Ketua KPU Kota Jayapura, Marthapina Anggai mengaku bahwa dirinya telah berkomentar, namun kepada Cenderawasih Pos ia tidak menjelaskan lebih detail isi dari komentarnya itu.
“Terkait dengan itu, sudah dikomentari,” jawaban singkat Ketua KPU itu melalui keterangan tertulisnya, saat dihubungi Cenderawasih Pos, Senin (28/4) pagi.
Sementara itu terkait dengan rolling jabatan di KPU Kota Jayapura, sebagaimana yang telah dilakukan oleh KPU provinsi Papua, Marthapina mengaku belum ada rolling jabatan. Kalaupun ada, ketua KPU itu mengatakan semua harus melalui rapat pleno.
“Roling jabatan saya tidak tau dan belum ada roling jabatan, semua harus dengan rapat pleno,” ujarnya.
Informasi miring juga muncul setelah KPU Kota Jayapura melakukan evaluasi terhadap anggota PPD yang dilakukan Ketua Martapina Anggai dan Ance Wally, dengan memecat sejumlah anggota PPD di dua wilayah. Sementara, dua Komisioner lainnya malah tidak dilibatkan dalam penetapan tersebut.
