AKBP Christian, mengatakan saat ini kondisi di kabupaten Kerom cukup kondusif dimana, setiap pasangan calon (Paslon) selalu memberitahu kepada pihak kepolisian sebelum melakukan kampanye.
 Nerlince menjelaskan bahwa sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, MRP memiliki tugas dan wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama.
 Hal lainnya, Polres Jayapura juga telah melakukan koordinasi, komunikasi dengan baik kepada lima Paslon serta meminta Paslon kepada masing masing Tim sukses/pemenangnya bisa ikut membantu menjaga Kamtibmas selama kampanye jangan sampai melakukan hal yang bisa menimbulkan gesek dan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan.
  Dikatakan kenaikan TPP sebagai langkah untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai dilingkungan Provinsi Papua. Yang tentunya akan dilakukam secara bertahap. "Kita akan lakukan kajian, mulai dari jam masuk kerja, dia buat apa, itu akan dibuat supaya tidak melakukan korupsi dan lain-lain demi meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.
Dimana Paslon saat menyampaikan visi misi saat kampanye dilarang keras menggunakan politik identitas terkait SARA, karena berkampanye menggunakan politik identitas SARA yang tidak terkendali bisa menyebabkan konflik SARA.
 Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura dan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura telah menyelenggarakan kegiatan pertemuan bersama dalam rangka menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura.
  Dia menjelaskan setelah tahapan deklarasi kampanye damai dilakukan beberapa waktu lalu, saat ini setiap pasangan calon kepala daerah sedang melakukan kegiatan kampanye, sejak 25 Oktober sampai 23 November 2024 nanti. Karena itu, saat ini pihaknya sedang dalam tahapan persiapan kelengkapan logistik Pilkada Papua.
 Dia mengatakan penyelenggara pemilu tidak boleh terkontaminasi dengan apapun yang dapat mencoreng demokrasi. Menurut dia, peserta pemilu juga harus menghargai apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan, termasuk UU Pemilu dan UU Pemilukada bahkan peraturan KPU yang mengatur pemilu, kampanye dan lainnya.
  Christian Sohilait kini berharap agar warga jangan terprovokasi dengan isu yang muncul jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. Ia meminta agar warga harus memilah informasi yang muncul selama tahapan pilkada serentak.
Di mana pemasangan baliho calon kepala daerah itu diduga dilakukan oleh tim sukses masing-masing pasangan calon kepala daerah, baik untuk pemilihan kepala daerah tingkat Kota Jayapura maupun di tingkat provinsi dalam hal ini calon gubernur.
