Menanggapi hal itu, Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey, yang juga diisukan sudah siap maju dalam bursa pencalonan Walikota Jayapura 2024 itu mengungkapkan, pengunduran diri itu memang harus dilakukan oleh ASN, namun bukan berarti harus dilakukan saat ini.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan anggota DKPP RI, Ratna Dewi Pettalolo, Ti Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Papua Unsur Masyarakat, Yullus Gerson Athanasius Thesia dan TPD Provinsi Papua Unsur Masyarakat Hanny Grasius Dladius Tanamal.
Belakangan ini Isu berhembus kencang, bahwa Frans Pekey sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah dari salah satu partai politik di Kota Jayapura. Hanya saja, Frans Pekey baru mengutus timnya untuk mengambil formulir pendaftaran itu.
Abdul Muis mengutarakan apresiasinya kepada masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kabupaten Mimika yang berambisi untuk berkontestasi sebagai calon Cawabup pada Pilkada tahun ini.
Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi E DPR Papua ini tak mau menanggapi berlebihan dengan munculnya namanya dalam bursa dan pooling yang dilakukan masyarakat. “Ya silahkan saja itu kan boleh boleh saja. Mau lewat pooling atau survey itu boleh saja,” katanya belum lama ini.
Diakui, pasti semua orang menginginkan Papua ini maju, termasuk dirinya. Namun untuks aat ini, dirinya fokus dengan bidang tugasnya saat ini. Apalagi saat ini perosalan stunting di Papua, dan DOB lanjutnya masih menjadi perhatian serius. Sehingga terkait dengan politik mesti harus dikesampingkan.
Untuk itu, bagi Calon Kepala Daerah (Cakada) yang mau maju dalam Pilkada Kabupaten Jayapura dari kalangan birokrasi ASN Pemkab Jayapura diminta tetap mengikuti aturan yang ada, sehingga tidak mencampur adukan kepentingan politik dengan aturan dalam birokrasi ASN sebagai abdi negara dan pelayanan masyarakat.
Ramses juga meminta Cakada tetap menjaga kondusifitas Kamtibmas di Kabupaten Jayapura. Tidak boleh membuat gerakan tambahan sehingga membuat gaduh atau suhu politik di Kabupaten Jayapura jadi memanas.
PDIP menyatakan memiliki dua sosok yang diusung secara internal namun jika ada nama dari luar yang bagus maka pihaknya akan fleksibel. Ia menyampaikan bahwa PDIP mengagendakan pada 31 Mei telah memiliki semua data bakal calon yang akan diperjuangkan. PDIP sendiri tidak kaku harus selalu diposisi kepala daerah tetapi bisa juga menempati posisi wakil.
Selain itu dalam hal pengawasan pihaknya akan melakukan peran dan fungsi secara tegas. Pasalnya pada pemilu serentak kemarin berbagai persoalan terjadi, dimana diduga banyak penyelenggara yang melakukan kecurangan terhadap hasil pemilu.
