Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengatakan, Populasi survey ini adalah seluruh warga Negara Indonesia di Kabupaten Jayapura yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2024, yaitu mereka yang telah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang telah menikah ketika survei dilakukan.
Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, dari dokumen yang baru ditandatangani itu untuk pencairannya akan dilakukan sekitar bulan Juni 2024 mendatang atau 5 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Jayapura.
Sampai dengan saat ini, sudah ada tiga orang bakal Calon Bupati Jayapura yang sudah datang ke Kantor BPC PDIP Kabupaten Jayapura untuk mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat Kantor DPC PDIP Kabupaten Jayapura di Distrik Waibu.
  Meski santer, ada sejumlah pejabat yang diisukan akan maju Pilkada Kota Jayapura, namun Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, mengaku hingga kini belum ada pejabat Pemkot yang memastikan diri maju.
 Dia mengakui KPU Kota Jayapura saat ini baru diisi oleh anggota-anggota baru yang baru dilantik dan juga baru melaksanakan tugasnya. Tentu hal ini butuh penyesuaian dan adaptasi terutama terkait dengan aturan yang berlaku di dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kota Jayapura.
 Sekretaris DPD PDI Perjuangan, Surya Ibrahim mengatakan secara internal ada dua nama yang sementara masih menjadi bakal calon dari PDIP yakni mantan Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano dan mantan Bupati Biak, Hery Nap.
Kemudian bagi anggota partai yang masih terdaftar sebagai pengurus partai, namun mau mendaftar sebagai anggota PPD, maka wajib membuat surat pengunduran diri dari partai politik yang dikeluarkan langsung oleh Partai Politik. "Kami KPU tidak berwenang membuat surat itu yang disebut silong, karena itu kewenangan partai politik," jelasnya.
  Dia mengatakan, sebelumnya aturan penyaluran support dana Pilkada dari pemerintah daerah terutama pemerintah kota Jayapura itu dibagi ke dalam dua tahap yaitu 50% disalurkan pada 5 bulan sebelum pilkada dan 50% berikutnya disalurkan satu bulan sebelum Pilkada.
Hanya selama ini harus diakui jika sosok laki – laki selalu mendominasi dan perempuan kerap hanya dijadikan pelengkap. Padahal menurut anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusi seharusnya perempuan diberikan yang baik dengan melihat trek record yang sudah tersaji selama ini.
  Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Raymond Mandibondibo mengatakan, belakangan ini pihaknya gencar melakukan pelayanan perekaman KTP elektronik terutama sebelum Pilkada. Selain melakukan perekaman, pihaknya juga melakukan pencetakan terhadap KTP elektronik masyarakat di kota Jayapura.
