Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

JAYAPURA-Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengeluarkan surat edaran tentang upaya konkret pengendalian inflasi di Provinsi Papua Tahun 2026 guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi nasional. Melalui surat edaran tersebut, seluruh bupati dan wali kota di Papua diminta mendukung serta memastikan pelaksanaan enam langkah strategis pengendalian inflasi di masing-masing daerah.

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor guna memastikan ketersediaan pasokan serta mencegah penimbunan, hingga penguatan kerja sama antardaerah untuk memperlancar distribusi komoditas pangan strategis.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menggalakkan gerakan menanam melalui pemanfaatan pekarangan rumah, kelompok tani, dan penguatan pangan lokal. Langkah lainnya yakni mengoptimalkan realisasi belanja tidak terduga (BTT) dan dukungan APBD untuk intervensi pengendalian inflasi sesuai ketentuan yang berlaku, serta melaksanakan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara rutin disertai tindak lanjut hasil rapat secara berkelanjutan.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andry, mengatakan salah satu program yang terus diperkuat pemerintah adalah gerakan pangan murah di sejumlah titik di Kota Jayapura.

Menurutnya, program tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah fluktuasi ekonomi nasional maupun global.

“Pangan murah ini salah satunya untuk menjaga inflasi kita tetap aman,” ucapnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (28/5).

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat koordinasi dan sinergi bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di seluruh wilayah Papua.

JAYAPURA-Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengeluarkan surat edaran tentang upaya konkret pengendalian inflasi di Provinsi Papua Tahun 2026 guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi nasional. Melalui surat edaran tersebut, seluruh bupati dan wali kota di Papua diminta mendukung serta memastikan pelaksanaan enam langkah strategis pengendalian inflasi di masing-masing daerah.

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor guna memastikan ketersediaan pasokan serta mencegah penimbunan, hingga penguatan kerja sama antardaerah untuk memperlancar distribusi komoditas pangan strategis.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menggalakkan gerakan menanam melalui pemanfaatan pekarangan rumah, kelompok tani, dan penguatan pangan lokal. Langkah lainnya yakni mengoptimalkan realisasi belanja tidak terduga (BTT) dan dukungan APBD untuk intervensi pengendalian inflasi sesuai ketentuan yang berlaku, serta melaksanakan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara rutin disertai tindak lanjut hasil rapat secara berkelanjutan.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andry, mengatakan salah satu program yang terus diperkuat pemerintah adalah gerakan pangan murah di sejumlah titik di Kota Jayapura.

Menurutnya, program tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah fluktuasi ekonomi nasional maupun global.

“Pangan murah ini salah satunya untuk menjaga inflasi kita tetap aman,” ucapnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (28/5).

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat koordinasi dan sinergi bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di seluruh wilayah Papua.