Pelaksanaan forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk kepatuhan dan implementasi nyata KPU Papua terhadap payung hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Unda
Koordinator Devisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Pegunungan Naftali Emmanuel Pawika mengatakan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 Tingkat Provinsi Papua Pegunungan yang tel
Hal itu merupakan tindak lanjut atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mengabulkan seluruh permohonannya terkait informasi yang sebelumnya dikecualikan.
“Inti acara kita hari ini adalah menerima salinan resmi fo
Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, Agus Filma menyatakan mulai dari hari ini pihaknya sudah mulai melakukan pembukaan kegiatan yang telah direncanakan bertepatan dengan hari kesadaran nasional dengan melakukan ape
Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua. Sesuai aturan, setelah pengumuman penetap
‘’Hasil paripurna DPRK Boven Digoel sudah disampaikan kepada kita untuk diteruskan ke Mendagri untuk ditetapkan dalam sebuah surat keputusan. Nah, kita sudah selesaikan seluruh dokumen dan mengirimkan ke Mendagri. Jadi k
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRP Denny H. Bonai didampingi para wakil ketua. Turut hadir Pj Sekda Papua Suzana Wanggai, Ketua dan anggota KPU Papua, serta seluruh unsur Forkopimda. Hanya saja dari pasangan terpilih, h
“Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh masyarakat Papua yang telah menjaga kedamaian dan ketentraman selama proses Pemilukada, sejak awal tahun hingga penetapan putusan MK. Ini adalah bukti bahwa Papua
Penetapan gubernur Papua tersebut oleh KPU dijadwalkan akan digelar hari ini (Sabtu, 20 September 2025) sekira pukul 15.00 WIT di Kantor KPU Papua, Jln Raya Pantai Holtekamp. Penetapan ini dilakukan setelah MK memutuskan
Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze dihubungi media ini mengungkapkan bahwa penetapan pasangan bupati dan wakil bupati Boven Digoel terpilih Roni Omba-Marlinus telah ditetapkan KPU Kabupaten Boven Digoel. ‘’
Salah satu dalil pemohon yang didalami lebih lanjut yakni mengenai dugaan partisipasi pemilih yang melebihi 100 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 62 tempat pemungutan suara (TPS) di 8 kabupaten/kota pada Pemungutan Su
Menurut Lily keputusan ini menunjukkan bahwa MK tidak serta-merta menolak atau mengabulkan permohonan, melainkan memberi kesempatan bagi para pihak untuk membuktikan dalil dan bantahannya secara terbuka di hadapan hukum.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan pengamanan tersebut merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja yang telah dimulai sejak tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua hingga pelaksanaan Pemungut
Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menyatakan agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli, serta mengesahkan alat bukti tambahan. Sebut Saldi adapun keputusan ini diambil setelah MK menemukan cukup alasan untuk
Dijelaskan Fajar putusan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan MK Nomor 9 tahun 2025 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota.
‘’Tanggal 10 September besok baru putusan MK apakah lanjut atau ditolak,’’ kata Ketua KPU Papua Selatan Theresia Mahuze saat dihubungi lewat telpon selulernya yang saat ini sedang di Jakarta mengikuti sidang MK atas guga
Sejak awal persidangan, yang disiarkan langsung di akun YouTube resmi Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung dinamis. Kuasa hukum pemohon berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa telah terjadi pelanggaran fundamental yang b
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua (Termohon) menyebut dalil Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1, Benhur Tomi Mano-Constant Karma (Pemohon) tidak disertai dengan adanya bukti pelanggaran hukum atau kesalahan pet
Prinsipnya, kata Fajar, dalam persidangan dan jawaban pihaknya akan menampilkan hal-hal yang menurut mereka sudah dilakukan dan sesuai ketentuan. Karena KPU pada prinsipnya meyakini bahwa apa yang sudah ditetapkan itu ad
Ia menerangkan, sidang akan dimulai pada 2 September dengan agenda sidang pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon, dilanjutkan dengan sid
Disatu sisi Renida juga menyebutkan bahwa pelaksanaan PSU paska putusan MK berlangsung demokratis. Hal ini ia sampaikan jika melihat dari proses yang berjalan selama ini dilakukan oleh pihak penyelenggara yakni Komisi Pe
Adapun Permohonan itu telah diregistrasi MK pada Jumat (22/8/2025) dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik 22/PAN.MK/e-AP3/08/2025. Meski begitu, Kadiv Hukum KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon men
"PSU Papua belum berakhir. Kami bersama masyarakat masih terus berjuang mencari kebenaran di Mahkamah Konstitusi (MK). Saya optimis perjuangan ini akan membuahkan hasil yang memuaskan bagi rakyat Papua yang menginginkan
Dalam akta tersebut, berkas permohonan BTM-CK telah tercatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3). Sesuai Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, pemohon diberi waktu tiga hari kerja untuk melengkapi berka
Ia menerangkan, sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa peserta pemilihan kepala daerah dapat mengajukan sengketa/pembatalan SK penghitungan perolehan suara paling lambat ti
Contohnya saja praktik-praktik politik uang, ketidaknetralan penyelenggara negara dalam hal ini ASN, TNI-Polri, kepala daerah, kepala kampung dan dugaan pelanggaran lainnya. Dari banyaknya pelanggaran ini menurut Kepala
Penetapan ini dibacakan pukul 22.40 WIT. Namun, hasil ini ternyata mendapat penolakan dari saksi kubu BTM-CK. Mereka menolak menandatangani berita acara hasil penetapan. Mereka juga menyampaikan catatan kejadian khusus d
Ia mengaku banyak pemberitaan yang muncul di media mainstream yang mengabarkan adanya dugaan kuat pelanggaran netralitas penyelenggara negara. Demikian pula adanya PSU lagi di 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan i
Aksi tersebut dilakukan lantaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan kurang tegasnya Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Papua dalam mengawasi jalannya PSU.
Tersisah satu Kabupaten yaitu Biak Numfor yang saat ini sementara melakukan rekapitulasi di tingkat KPU Papua. Kondisi ini memungkinkan persaingan antar Paslon nomor urut 01, Benhur Tomi Mano-Constan Karma (BTM-CK), dan
Diketahui PSU tersebut dilakukan KPU untuk kedua kalinya di ketiga TPS itu, pasca terbukti terjadi pelanggaran dalam PSU pemilihan gubernur (Pilgub) dan wakil gubernur (Wagub) Papua pada, 6 Agustus 2025 lalu.
Dengan lima daerah yang baru menyelesaikan rekapitulasi tingkat provinsi, maka untuk pleno ditingkat provinsi besar kemungkinan akan molor atau tak sesuai dengan jadwal. “Sabtu (16/8), KPU Papua belum bisa menetapkan pas
Bahkan, data-data perolehan suara kerap disebarkan melalui media sosial. Padahal, saat ini KPU Provinsi Papua sedang melaksanakan rapat pleno di tingkat provinsi, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan
Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambaya bersama Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze dan 3 komisioner lainnya yang memantau langsung Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan
Ketua KPU Papua, Diana Dorthea Simbiak menyampaikan, PSU ulang tersebut berdasarkan rekomendasi Pandis kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang diklarifikasi oleh panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara
Sedangkan untuk beberapa wilayah lainnya masih dalam tahapan penyelesaian rekapitulasi tingkat kabupaten/kota. “Untuk beberapa wilayah lainnya, kota dan beberapa kabupaten masih dalam tahapan penyelesaian rekapitulasi di
‘’Direncanakan hari ini 7 PPD. Mudah-mudahan dari 7 PPS tersebut sudah datang dari distrik. Sementara 3 PPD lainnya rencana Rabu besok. Karena dijadwal yang disusun KPU Boven Digoel, pleno tingkat kabupaten akan berlangs
Petugas PPD Distrik Abepura saat mengangkat kotak suara ke dalam truk untuk dibawa ke KPU Kota Jayapura dengan pengawalan ketat aparat, Senin (11/8). (foto:Jimi/Cepos)
Menurut Herald, rendahnya partisipasi lebih dipengaruhi oleh banyaknya warga yang sudah pindah domisili, bekerja, atau kuliah di luar Papua, namun tidak melapor ke Disdukcapil. Selain itu, terdapat pula warga yang telah
Hanya saja jika melihat kondisi terkini nampaknya kedua Pasangan Calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur Papua justru masih saling mengklaim kemenangan lewat hasil penghitungan cepat atau quick count. Baik pasangan no
Kadiv Hukum KPU Papua, Fajar Irianto Kambon mengungkapkan, dari supervisi yang dilakukan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melihat masyarakat ikut mengawal proses rekap. Meski tak menampik bahwa terjadi dinamika, namun itu bi
Rapat Pleno tersebut terbuka untuk umum, dan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak. Kepada Cenderawasih Pos di kantor KPU Kota Jayapura usai kegiatan Dorthea menyampaikan proses rekapitulasi pero
Dari temuan tersebut, berawal dari laporan Panwas Distrik (Pandis) Nimbokrang pada 5 Agustus 2025, saat logistik tiba di Kampung Berap. Penyelenggara di tingkat kampung (PPS) bersama KPPS, PTPS, PKD, Linmas, dan aparat k
Hal ini dilakukan setelah Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengunggah C hasil ke aplikasi Sirekap yang kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik.
Ia menyoroti bahwa hampir dua tahun terakhir, pemerintahan di Provinsi Papua berjalan tanpa kepastian karena hanya dipimpin oleh Penjabat Gubernur. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam membuat program baru karena dibat
Bupati Sarmi, yang turut menyaksikan langsung proses pendistribusian logistik tersebut, menegaskan pentingnya netralitas dan profesionalisme penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan PSU yang dijadwalkan berlangsung pada 6
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Diana Dorthea Simbiak menyampaikan hal tersebut kepada Cenderawasih usai debat kandidat yang diselenggarakan di Kantor KPU Papua di Jayapura, Rabu (30/7) malam.
Plh. Ketua KPU sarmi, Zelfina Yakwart menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan daerah guna memastikan seluruh petugas lapangan, termasuk Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungu
Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Papua, Yofrey Piryamta juga menyampaikan hal yang sama. Dalam keterangannya kepada Cenderawasih Pos Yofiya menyebut, secara keseluruhan pelaksanaan debat yang telah di
Kepada Cenderawasih Pos, pengamat sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Uncen, Dr. Renida J. Torobi, S.Sos., M.Si. menyebutkan bahwa dirinya mengacu kepada pernyataan dari Wakil Menteri Dalam Negeri un
Antusiasme para pendukung dari kedua pasangan calon tetap tinggi meski dibatasi hanya 40 orang yang boleh memasuki ruang debat. Pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Benhur Tomi Mano-Constan Karma (BTM-CK) mengenakan kem
Untuk tahap awal, pada H-6 jelang PSU, KPU Sarmi akan mulai mendistribusikan logistik ke tingkat KPPS melalui PPD dan KPS. Logistik yang dikirim lebih dulu berupa undangan C.Pemberitahuan.KWK dan dana operasional pembuat
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sarmi, Haris Karubaba menyampaikan bahwa Bimtek dilaksanakan selama tiga hari, dengan fokus pendalaman teknis pungut-hitung serta proses rekapitulasi mulai dari tingkat PPD (Dis
Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak menuturkan, debat tersebut nantinya akan dilaksanakan beberapa segmen dengan waktu 120 menit. Pada segmen pertama, setiap pasangan cagub dan cawagub akan diberi kesempatan untuk mema
Dalam dokumen keputusan itu dijelaskan bahwa pemberhentian sementara dilakukan karena Steve Dumbon terbukti melanggar kode etik, sumpah/janji jabatan, dan/atau pakta integritas sebagai penyelenggara pemilu.
Methodius melihat sinergitas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sebagai penyelengga Pemilu di delapan kabupaten/kota sangat diperlukan dan dinantikan masyarakat Papua. langkah koordinatif dan supervisi dalam membangun ekosis
Hanya pemberhentian ini sifatnya masih sementara. Meski begitu nampaknya agenda PSU bakal hangat karena belum apa-apa sudah ada korban dan pergantian. Terkait pemberhentian ini, Steve akhirnya angkat suara. Mantan Ketua
Haris menyampaikan bahwa KPU dan Bawaslu Papua memiliki peran krusial dalam menjaga kepercayaan publik. Keduanya diharapkan menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan sesuai aturan yang berlaku.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Sarmi, Ardin, mengungkapkan bahwa kedua distrik tersebut memiliki sejumlah warga yang masih tercatat sebagai pemilih tetap, namun saat ini tinggal di luar wilayah. Guna memastikan hak pil
Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Sarmi, Ardin, S.IP menjelaskan, KPU Sarmi sejauh ini telah melantik badan ad hoc, namun masih ada kekurangan dalam proses administratif, terutama terkait penerbitan SK Sekretariat PPS
Ketua KPU Biak Numfor, Joey Lawalata, dalam pertemuan dengan Pemerintah Daerah mengungkapkan kekhawatirannya terkait kemungkinan penurunan tingkat partisipasi pemilih jika tidak ada dukungan yang optimal.
"Kesiapan kita dalam pelaksanaan PSU mulai dari membentuk badan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Badan Pusat Statistik (BPS) Pemilihan Umum, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga Sekretariatan," katanya k
Disinggung sola upaya sosialisasi Joey menyadari masih terkendala dari sisi penganggaran. "Sebenarnya upaya kami adalah mengoptimalkan upaya sosialisai di 'Budgeting' karena jujur saja kita dibatasi secara budgeting.
Hal ini dilakukan KPU dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam PSU sangat menurun. Karena itu, KPU Papua tak henti-hentinya melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemilu dan hak pilih masyarakat dengan menyebar
"Kemarin sebelumnya kita merancang H-5, tetapi setelah melihat berbagai dinamika di lapangan terutama terkait dengan kondisi geografis dan cuaca yang tidak menentu, dan jauh dari kota, maka dipercepat menjadi H-7 untuk d
" Untuk 17 distrik lainnya mengikuti secara daring, total peserta anggota KPPS sebanyak 2.296 tersebar pada 328 TPS, di 19 distrik, 139 kampung dan 5 kelurahan," terangnya.
Menindaklanjuti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Ser
Selain itu, KPU juga telah menyiapkan antisipasi untuk menghindari gangguan selama proses PSU berlangsung. Mitigasi juga dilakukan untuk memastikan tahapan tetap berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Termasuk par
Pelantikan 4.025 KPPS tersebut akan tersebar di 575 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Jayapura. Masing-masing TPS akan diisi 7 orang, meliputi Ketua dan anggota. Pelantikan itu dilaksanakan di terminal lama PTC Entro
Menurut dia, koordinasi ini penting dilakukan agar saat pendistribusian logistik tidak mengalami kendala berarti karena sudah diprediksi terlebih dahulu. Dia mengatakan, untuk mengantisipasi cuaca maka pendistribusian lo
KPU telah menjadwalkan dari 1 Juli hingga 20 juli 2025 untuk melakukan pengeseran surat suara yang telah didistribusikan ke KPU kabupaten/kota. Untuk surat suara telah dilipat dan sudah siap digunakan. Rencananya, 25 jul
Dari hasil diskusi ini dikeluarkannya himbauan bersama yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati, WaliKota dan Wakil WaliKota, TNI/POLRI, Aparatur Sipil Negara (ASN), tokoh gama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh p
Menyikapi putusan DKPP ini, Kadiv Hukum KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon mengatakan saat ini komisioner-komisioner KPU Papua telah mem-back up atau bertindak sebagai KPU Kota Jayapura sementara waktu, untuk mengg
Hanya saja menurut Pengamat Kebijakan Publik Papua yang juga merupakan Akademisi Methodeus Kosay ada hal yang patut diwaspadai yakni politik identitas yang menyinggung soal agama, ideologi, dan etnis. Pasalnya ini menjad
"Tapi paling lama, kami terima putusan itu tujuh hari pasca putusan, sesuai perintah," jelasnya. Meski belum ada perintah resmi, Frans menyebut Bawaslu Kota Jayapura tetap memantau proses penyediaan logistik menjelang pe
Menangapi itu Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak melalui Kadiv Hukum KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon mengatakan saat ini komisioner-komisioner KPU Papua telah bertindak sebagai KPU Kota Jayapura sementara wak
Menurut Ramses, jika penyelenggara (KPU, Bawaslu), TNI-Polri dan ASN netral. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka PSU di Papua berjalan denga aman dan lancar hingga terpilih gubernur pilihan rakyat.
DKPP memutuskan untuk memberhentikan secara tetap para teradu, yaitu Martapina Anggai (Ketua KPU merangkap anggota), Ance Wally, dan Benny Karubaba (masing-masing sebagai anggota KPU Kota Jayapura), terhitung sejak putus
Pihaknya berharap, sampai dengan selesai sortir dan lipat surat suara, tidak banyak surat suara yang mengalami kerusakan, maupun cacat dan tidak dapat digunakan.
Diana Simbiak menyatakan isu keterlambatan rekapitulasi suara tidak berkaitan dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Ia menegaskan tidak ada keterlambatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), KPU juga
Hingga saat ini, Dorthea mengaku belum ada hambatan ataupun kendala dalam pendestribusian logistik ini. Dirinya juga belum mendapatkan laporan dari KPU tingkat bawah.
Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak mengatakan bahwa pendistribusian kotak dan surat suara pemilu tersebut melibatkan pihak ketiga yang dikawal ketat oleh aparat keamanan dan Bawaslu Papua hingga tempat tujuan.
"Kita sudah menghadap dan melapor kepada Bapak Bupati dalam audiensi kemarin. Kami minta agar satu minggu sebelum hari H, masyarakat pemilih sudah bisa dimobilisasi pulang ke kampung masing-masing," ujar Haris.
Kekhawatiran molornya rekapitulasi suara PSU ini, lantaran Bawaslu belum melihat adanya mitigasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar pelaksanaan rekapitulasi itu tidak menjadi molor. Sebagaimana pernah terjad
Komisioner KPU Sarmi Divisi Penyelenggaraan dan Hukum, Haris E. Karubaba, mengungkapkan bahwa di Distrik Tor Atas, khususnya di Kampung Bora Bora dan Kampung Waf, terdapat dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang hanya dap
Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak menjelaskan bahwa seluruh tahapan telah disusun secara berjenjang oleh KPU Provinsi Papua dan diikuti oleh KPU kabupaten/kota di wilayah masing-masing. Pihaknya telah menyiapkan rang
"Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua akan dilaksanakan melalui PSU dengan harapan bisa berjalan lebih baik. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, serta menjunjung tinggi netralitas TNI, P
Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze mengungkapkan, kedua orang badan adhoc pada Pilkada serentak 2024 itu tidak dipakai lagi sebagai badan adhoc KPU, karena pertama, 1 orang diantaranya masuk dalam tim
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Jayapura Herald J. Berhitu mengatakan, DPT Kabupaten Jayapura, masih berpatokan pada data sebelumnya yaitu 131.000.
Kepada Cenderawasih Pos, Gerson salah satu wartawan yang mengaku diusir komisioner KPU Kota Jayapura yang saat itu menjalankan tugasnya, membeberkan bahwa kejadian tersebut berawal saat dirinya dan beberapa wartawan
“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada teradu I,Yati Enoch, selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Mappi terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ungkap Heddy Lugito saat me
Ketua KPU Biak Numfor, Joey N. Lawalata, menjelaskan bahwa persiapan PSU mengacu pada Surat Dinas Nomor 16 Tahun 2025 tentang Jadwal dan Tahapan PSU hasil Putusan MK, serta Surat Dinas Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tahapan
Ketua PPD Distrik Swandiwe, Ayub Kmur, mengungkapkan bahwa dari total 8 anggota PPD, hanya satu orang yang telah menerima pembayaran, sementara 7 lainnya masih menunggu hak mereka. "Itu semua total ada 8 PPD, 90 PPS khus
Wamedagri Ribka Haluk mengatakan kehadirannya di Merauke dan memimpin rapat dengan tujuan hanya untuk memastikan dukungan dana PSU Kabupaten Boven Digoel oleh pemerintahan kepada penyelenggara.
Bawaslu memastikan akan terus memantau pergerakan badan Ad Hoc ini. Hal itu dikatakan untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum tertentu yang berafiliasi dengan partai politik kemudian bermain di dalamnya.
Ketua KPU Papua, Diana Dorthea Simbiak mengatakan kegiatan rapat koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka mensukseskan PSU 2025 dan pentingnya sinergi semua pihak. Rapat koordinasi tersebut dilakukan demi terwujudnya
Setelah dilakukan rasonalisasi anggaran pada, 28 April 2025, dan ditetapkan pemerintah Provinsi Papua pada, Kamis (15/5), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mendapatkan anggaran sebesar Rp 93 miliar untuk pelaksa
Terpidana dengan inisial AS (74) ditangkap di Perumnas III Waena, Abepura, Kamis (15/5) tanpa perlawanan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Papua, Aguwani mengatakan AS sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi Pemil
Sidang ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang diajukan oleh Bambang Retob terhadap Ketua KPU Kota Jayapura, Martapina Anggai, serta dua Komisioner lainnya, Ance Wally dan Benny Karubaba.
‘’Untuk pemilih tambahan ini, yang akan dihitung khusus mereka yang namanya tidak ada dalam DPT tapi pencoplosan datang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Tapi yang dihitung khusus yang mencoplos pasangan
