Pertemuan antara KPU Provinsi Papua dan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil ini untuk berkoordinasi mengenai data pemilih sebelum dilakukan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2024 mendatang.
“Kami juga akan mengundang teman-teman di kabupaten/kota untuk satukan pemahaman sesuai dengan undang-undang, regulasi dan juga tahapan kami,” jelas Diana saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (15/6).
Ketua KPU Yahukimo, Adreas Silak, S.Ip menyebut dengan peluncuran tahapan ini, maka KPU seluruh Indonesia termasuk KPU Yahukimo wajib memulai semua proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 sebagaimana regulasi.
Secara spesifik jadwal tahapan yang telah diresmikan dalam PKPU Nomor 3/2022 itu menjelaskan, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih digelar sejak 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, secara garis besar anggaran pemilu Rp 76 triliun terbagi dua. Yakni kegiatan tahapan yang meliputi honor petugas dan logistik. Lalu, sosialisasi serta kegiatan pendukung.
KPU Papua hingga kini terus mensosialisasikan aplikasi lindungi hakmu yang memang dibuat untuk mendukung proses pesta demokrasi. Upaya untuk mengajak masyarakat ikut mencoblos dan bukan justru golput. Dari aplikasi ini dikatakan pengguna bisa tahu apakah ia terdaftar sebagai pemilih termasuk lokasi dimana ia harus mencoblos.
’’Saya bicara tahun anggaran 2022 ya. Dari 76,6 T, nah ini (perlu) 8 T yang cair tahun ini,’’ ujarnya. Meski demikian, Yulianto menyebut masih ada potensi efisiensi saat pembahasan angka itu.
Kepada jajaran KPU-Bawaslu, Jokowi berharap bisa segera menyiapkan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024. “Dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak,” katanya.
Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. ”Saya sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, presiden akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih,” ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Diana Simbiak menyampaikan, pada prinsipnya KPU sedang merencanakan soal anggaran. Namun perencanaan ini baru sebatas dibahas di lingkungan KPU itu sendiri.
