SENTANI-Pemerintah Provinsi Papua menetapkan Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, sebagai kawasan berbasis perikanan untuk mendorong pengembangan ekonomi pesisir.
Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur perikanan seperti dermaga kampung, akses jalan menuju kawasan laut, serta pengembangan kawasan kampung nelayan. Pemerintah juga merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan hasil laut, termasuk pabrik pengalengan ikan.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengatakan Depapre akan dijadikan pusat pengembangan sektor perikanan di Provinsi Papua. Pemerintah, kata dia, akan memberikan dukungan kepada kelompok nelayan melalui penyediaan kapal tangkap dan pendampingan teknis untuk meningkatkan hasil produksi.
“Depapre akan menjadi pusat perikanan Provinsi Papua. Kami akan bangun fasilitas, termasuk pabrik pengalengan ikan,” kata Fakhiri usai tatap muka dengan ondoafi dan masyarakat di Kampung Waiya, Distrik Depapre, Rabu (29/4).
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada kelompok nelayan berupa kapal tangkap dan pendampingan teknis agar hasil produksi meningkat. “Tidak perlu semua jadi pegawai negeri. Laut kita luas, cari ikan, pemerintah akan bantu beli hasil tangkapan,” kata Fakhiri.
Ia juga menegaskan prinsip pemerintah yang tidak melakukan pembelian tanah dalam proyek pembangunan. “Kalau saya beli, nanti kalian tidak punya hak lagi. Kami (pemerintah) hanya masuk dengan program, manfaatnya kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Fakhiri berharap masyarakat tetap menjaga pembangunan yang berjalan serta mengawasi pelaksanaannya. Ia juga memastikan akan terus turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan warga. “Saya tidak akan capek bertemu masyarakat demi kebaikan bersama,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pengembangan Depapre sebagai sentra ekonomi berbasis kelautan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
