Keduanya direncanakan Rabu pukul 08.00 WIT akan dilantik sebagai Gubernur dan wakil Guberur Papua, periode 2025-2030 oleh presiden di istana negara. Pelantikan ini juga akan mengakhiri kekhawatiran publik terkait kepemim
Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua. Sesuai aturan, setelah pengumuman penetap
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRP Denny H. Bonai didampingi para wakil ketua. Turut hadir Pj Sekda Papua Suzana Wanggai, Ketua dan anggota KPU Papua, serta seluruh unsur Forkopimda. Hanya saja dari pasangan terpilih, h
“Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh masyarakat Papua yang telah menjaga kedamaian dan ketentraman selama proses Pemilukada, sejak awal tahun hingga penetapan putusan MK. Ini adalah bukti bahwa Papua
Dalam putusannya, MK menolak semua dalil yang diajukan pemohon termasuk eksepsi dari para pihak. Dalil-dalil tersebut antara lain terjadinya perubahan perolehan suara, tidak responsifnya KPU Papua menangapi keberatan pem
Perkara dengan nomor registrasi 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 ini diajukan oleh pasangan calon Benhur Tomi Mano-Constant Karma (BTM-CK). Mengingat tingginya atensi publik terhadap putusan tersebut, Polda Papua menyatakan kesia
Pilkada bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga bagaimana prosesnya dijalankan. Persidangan yang berlangsung sejak awal September 2025 memperlihatkan adanya perbedaan tafsir antar pihak mengenai apakah pelaksanaa
"Kami berharap semua berjalan dengan aman, semua pihak menanggapi dengan dewasa untuk bisa menerima hasil putusan MK. Serta kami berharap agar masyarakat tetap menjaga kerukunan dan persatuan yang sudah terjalin dengan t
Salah satu dalil pemohon yang didalami lebih lanjut yakni mengenai dugaan partisipasi pemilih yang melebihi 100 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 62 tempat pemungutan suara (TPS) di 8 kabupaten/kota pada Pemungutan Su
Menurut Lily keputusan ini menunjukkan bahwa MK tidak serta-merta menolak atau mengabulkan permohonan, melainkan memberi kesempatan bagi para pihak untuk membuktikan dalil dan bantahannya secara terbuka di hadapan hukum.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan pengamanan tersebut merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja yang telah dimulai sejak tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua hingga pelaksanaan Pemungut
Menjelang putusan itu, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, menyampaikan harapan agar MK dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan yang profesional, independen, dan adil dalam memutuskan perkara
Dalam arahannya, Wakapolda menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas keberhasilan mengawal aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 1–2 September 2025. Menurutnya, pengamanan berjalan lancar berkat dedikasi, integr
Pemohon mendalilkan selisih suaranya sebesar 0,8 persen atau 4.134 suara dengan Paslon Nomor Urut 2 Matius Fakhiri-Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen (Pihak Terkait) karena adanya partisipasi pemilih di atas 100 persen m
Prinsipnya, kata Fajar, dalam persidangan dan jawaban pihaknya akan menampilkan hal-hal yang menurut mereka sudah dilakukan dan sesuai ketentuan. Karena KPU pada prinsipnya meyakini bahwa apa yang sudah ditetapkan itu ad
Ia menerangkan, sidang akan dimulai pada 2 September dengan agenda sidang pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon, dilanjutkan dengan sid
Disatu sisi Renida juga menyebutkan bahwa pelaksanaan PSU paska putusan MK berlangsung demokratis. Hal ini ia sampaikan jika melihat dari proses yang berjalan selama ini dilakukan oleh pihak penyelenggara yakni Komisi Pe
Adapun Permohonan itu telah diregistrasi MK pada Jumat (22/8/2025) dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik 22/PAN.MK/e-AP3/08/2025. Meski begitu, Kadiv Hukum KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon men
"PSU Papua belum berakhir. Kami bersama masyarakat masih terus berjuang mencari kebenaran di Mahkamah Konstitusi (MK). Saya optimis perjuangan ini akan membuahkan hasil yang memuaskan bagi rakyat Papua yang menginginkan
Dalam pernyataannya, BTM-CK menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang terus memberikan perhatian terhadap pembangunan di Papua melalui berbagai program strategis nasional (PSN) maupun program berbasis kerakyata
“Kami Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencegah potensi gangguan pasca-penetapan PSU Pilgub,” katanya di Jayapura, Senin (25/8).
Dalam akta tersebut, berkas permohonan BTM-CK telah tercatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3). Sesuai Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, pemohon diberi waktu tiga hari kerja untuk melengkapi berka
Ia menerangkan, sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa peserta pemilihan kepala daerah dapat mengajukan sengketa/pembatalan SK penghitungan perolehan suara paling lambat ti
Ia menegaskan, proses demokrasi harus diikuti dengan sikap dewasa dan penerimaan hasil sesuai aturan hukum yang berlaku. Agus mengatakan, setelah pleno penetapan hasil PSU oleh KPU Papua, tahapan berikutnya akan bergantu
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang telah berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses tahapan
Masih ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencari keadilan. BTM - CK tidak menerima hasil pleno yang menyebut hasil 255.683 suara dan 259.817 suara. Dan Jumat (22/8) siang kemarin paslon ini akhirnya muncul ke publik mem
Dengan adanya sikap keberatan itu, maka kemenangan Mari-Yo bergantung pada putusan MK sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berwenang memutus sengketa hasil Pemilu. Terkait ini, Guru Besar Sosiologi Universitas Cender
Contohnya saja praktik-praktik politik uang, ketidaknetralan penyelenggara negara dalam hal ini ASN, TNI-Polri, kepala daerah, kepala kampung dan dugaan pelanggaran lainnya. Dari banyaknya pelanggaran ini menurut Kepala
Penetapan ini dibacakan pukul 22.40 WIT. Namun, hasil ini ternyata mendapat penolakan dari saksi kubu BTM-CK. Mereka menolak menandatangani berita acara hasil penetapan. Mereka juga menyampaikan catatan kejadian khusus d
Ia mengaku banyak pemberitaan yang muncul di media mainstream yang mengabarkan adanya dugaan kuat pelanggaran netralitas penyelenggara negara. Demikian pula adanya PSU lagi di 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan i
Aksi tersebut dilakukan lantaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan kurang tegasnya Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Papua dalam mengawasi jalannya PSU.
Tersisah satu Kabupaten yaitu Biak Numfor yang saat ini sementara melakukan rekapitulasi di tingkat KPU Papua. Kondisi ini memungkinkan persaingan antar Paslon nomor urut 01, Benhur Tomi Mano-Constan Karma (BTM-CK), dan
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pleno tersebut. Ia mengakui bahwa kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung adalah putra terbaik Papua.
Dengan lima daerah yang baru menyelesaikan rekapitulasi tingkat provinsi, maka untuk pleno ditingkat provinsi besar kemungkinan akan molor atau tak sesuai dengan jadwal. “Sabtu (16/8), KPU Papua belum bisa menetapkan pas
Bahkan, data-data perolehan suara kerap disebarkan melalui media sosial. Padahal, saat ini KPU Provinsi Papua sedang melaksanakan rapat pleno di tingkat provinsi, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan
Tim Hukum menyatakan memiliki 17 catatan dugaan bukti pelanggaran yang dilakukan oknum aparat keamanan selama penyelenggaraan PSU. Ada dugaan aparat ikut terlibat secara terstruktur dan sistematis dalam PSU. Bukti ini ju
Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dan pilihan adalah hal yang wajar dalam sebuah pesta demokrasi. Ia berharap perbedaan ini tidak lantas menjadi pemicu perpecahan di masyarakat.
Adapun TPS yang akan melaksanakan PSU adalah: TPS 001 Kampung Berap, Distrik Nimbokrang, TPS 002 Kampung Waiya, Distrik Depapre, TPS 002 Kampung Yobe, Distrik Sentani dan TPS 002 Kampung Doyo Lama, Distrik Waibhu, yang d
Ketua KPU Papua, Diana Dorthea Simbiak menyampaikan, PSU ulang tersebut berdasarkan rekomendasi Pandis kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang diklarifikasi oleh panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara
Sedangkan untuk beberapa wilayah lainnya masih dalam tahapan penyelesaian rekapitulasi tingkat kabupaten/kota. “Untuk beberapa wilayah lainnya, kota dan beberapa kabupaten masih dalam tahapan penyelesaian rekapitulasi di
Meski HUT RI kali ini berdekatan waktunya dengan pleno rekapitulasi suara PSU Pilgub Papua di KPU Provinsi Papua, namun kepolisian memastikan hanya akan menerapkan pola pengamanan rutin yang dilakukan setiap tahun, terma
Menurutnya, hal ini menandakan masyarakat tidak lagi menghendaki adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid II. “PSU ini adalah pertarungan harga mati, yang diharapkan jauh dari aspek pelanggaran Pemilu yang sifatnya ters
Tiga TPS tersebut yakni TPS 27 dan 28 di Kelurahan Entrop, dan TPS 06 di Kelurahan Ardipura. Ketiganya diindikasikan melakukan pelanggaran dalam pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pi
Terkait itu, Komnas HAM Papua kata Frits, sudah memberi saran kepada Bawaslu Papua paling tidak Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk mengecek keberadaan yang bersangkutan. Apakah Hp yang bersangkutan hilang, atau yang b
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen, mengatakan hingga proses pleno di tingkat distrik yang hampir rampung, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Jayapura tetap terj
Anggota Bawaslu Papua, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas (Koordiv P2H), Yofrey Piryamta Kebelen mengatakan, sejak awal Bawaslu sudah menyampaikan ke KPU melalui surat imbauan untuk memastikan seluruh jajar
Petugas PPD Distrik Abepura saat mengangkat kotak suara ke dalam truk untuk dibawa ke KPU Kota Jayapura dengan pengawalan ketat aparat, Senin (11/8). (foto:Jimi/Cepos)
“Sejauh ini PPD yang sudah membacakan hasil pleno di tingkat kabupaten antara lain PPD Bonggo, PPD Bonggo Timur, PPD Pantai Timur, PPD Sarmi Selatan, PPD Sarmi Timur, PPD Sarmi, PPD Tor Atas, dan PPD Pantai Barat,” jelas
Beragam tulisan di spanduk itu di antaranya "Copot jabatan para penjahat demokrasi". Narasi ini menempelkan beberapa foto mulai dari Menteri Bahlil Lahadalia, Pj Gubernur Agus Fatoni dan juga Kapolda Papua, Irjend Pol Pa
Menurut Herald, rendahnya partisipasi lebih dipengaruhi oleh banyaknya warga yang sudah pindah domisili, bekerja, atau kuliah di luar Papua, namun tidak melapor ke Disdukcapil. Selain itu, terdapat pula warga yang telah
Ia menilai, PSU bukan hanya merugikan pasangan calon, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Apalagi, pelaksanaan PSU menggunakan dana APBD yang saat ini mengalami penyusutan akibat pemekaran daerah otonomi baru
Hanya saja jika melihat kondisi terkini nampaknya kedua Pasangan Calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur Papua justru masih saling mengklaim kemenangan lewat hasil penghitungan cepat atau quick count. Baik pasangan no
Guru Besar Sosiologi Universitas Cenderawasih (Uncen), Prof Dr Ave Lefaan MS, mengatakan bahwa kurang lebih dua tahun terakhir pembangunan di Papua berjalan kurang stabil. Hal ini, menurutnya, disebabkan karena pemerinta
“Prinsipnya KPU akan menindaklanjutinya. Namun menindaklanjuti ini ada dua yaitu menindaklanjuti untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, itulah yang sementara dilakukan oleh teman-teman di KPU Sarmi dan KPU Kabupaten
Dari kecepatan mengumpulkan data ini memunculkan harapan agar hal serupa juga bisa dilakukan ketika berbicara kemanusiaan atau hal lain yang berkaitan dengan data. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Cenderawasih (Uncen)
Kadiv Hukum KPU Papua, Fajar Irianto Kambon mengungkapkan, dari supervisi yang dilakukan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melihat masyarakat ikut mengawal proses rekap. Meski tak menampik bahwa terjadi dinamika, namun itu bi
Rapat Pleno tersebut terbuka untuk umum, dan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak. Kepada Cenderawasih Pos di kantor KPU Kota Jayapura usai kegiatan Dorthea menyampaikan proses rekapitulasi pero
Menurut Fajar, penyelenggara wajib membuka ruang bagi publik yang ingin menyaksikan langsung jalannya proses rekapitulasi. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan proses pemilu berjala
Dari temuan tersebut, berawal dari laporan Panwas Distrik (Pandis) Nimbokrang pada 5 Agustus 2025, saat logistik tiba di Kampung Berap. Penyelenggara di tingkat kampung (PPS) bersama KPPS, PTPS, PKD, Linmas, dan aparat k
Hal ini dilakukan setelah Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengunggah C hasil ke aplikasi Sirekap yang kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik.
Ia menegaskan bahwa PSU telah berlangsung secara terbuka, dan rakyat Papua telah menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, hasil suara yang diperoleh oleh pasangan BTM-CK merupakan bentuk aspirasi murni rakyat tanpa ada peng
Beberapa diantaranya, hak suara dari kelompok yang secara objektif tidak dapat hadir di TPS asal, seperti mahasiswa yang sedang KKN, pekerja atau aparatur yang bertugas di luar domisili, pasien dan tenaga kesehatan di ru
"Jadi rekapitulasi itu adalah proses yang terbuka untuk umum dan publik juga untuk mengawal," kata Fajar kepada Cenderawasih Pos via telepon. Sehingga proses yang tengah berjalan ini dapat terwujud dengan baik. Untuk itu
Ia menyoroti bahwa hampir dua tahun terakhir, pemerintahan di Provinsi Papua berjalan tanpa kepastian karena hanya dipimpin oleh Penjabat Gubernur. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam membuat program baru karena dibat
Ia juga mengajak masyarakat Papua tetap mempertahankan situasi yang kondusif di lingkungan masing-masing. “Siapa pun yang terpilih, itulah yang sudah Tuhan tentukan. Jika sudah ketentuan Tuhan, maka kita semua harus mene
Adapun Dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut berada di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi. Anggota Bawaslu Papua, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Yofrey Piryamta Kebelen saat dikonfermasi membe
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) harusnya bisa bersikap, terlebih mantan Pj Gubernur Papua Tengah itu sedang berada di Papua dalam rangka pemantauan PSU.
“Kami tidak hadir langsung, namun dalam pertemuan sebelumnya kami sudah melakukan penguatan kelembagaan untuk memberikan pendampingan. Termasuk mengarahkan teman-teman di Bawaslu untuk berkoordinasi melakukan penertiban
Pj Gubernur juga mengingatkan bahwa proses PSU adalah momen penting untuk memperkuat demokrasi di Tanah Papua. Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga suasana kondusif yang selama ini sudah terjaga.
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi, Ardin, mengatakan bahwa mobilisasi masyarakat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran PSU di wilayah-wilayah yang sec
Mathius menuturkan, Partai NasDem merupakan partai besar di Papua, yang selama ini telah menunjukkan capaian signifikan dalam kancah politik lokal. Pada periode sebelumnya, NasDem berhasil menduduki peringkat pertama di
Kasatpol PP Kota Jayapura, Dionisius Deda menjelaskan bahwa lewat Instruksi walikota pihaknya akan melakukan pengawasan sekaligus penerbitan di lapangan. "Dalam Instruksi ini, diberlakukan dari 1-7 Agustus," ujar Dionisi
Bawaslu minta kepada para Paslon Pilgub Papua untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Tidak main-main, Bawaslu menegaskan akan memberikan sanksi jika terbukti ada Paslon melakukan pelanggaran selama masa tenang.
Kasatpol PP Kota Jayapura, Dionisius Deda menjelaskan bahwa pihaknya telah mengikuti pertemuan dengan KPU, Bawaslu dan sejumlah pihak terkait lainnya terkait beberapa hal termasuk menyikapi masa tenang jelang PSU Pilgub
“Ribuan Panwas ini mulai bekerja sejak masuk masa tenang mulai tanggal 3, 4 dan 5 Agustus 2025. Kemudian pada saat pencoblosan pada, Rabu 6 Agustus 2025 dan setelah pemilihan yang dilanjutkan dengan rekapitulasi surat su
Dengan semangat HUT RI ke 80 PSU Papua berjalan sukses. Karena itu ia berharap masyarakat Kota Jayapura berpartisipasi secara aktif dan jangan sampai Golongan putih (Golput). Hal ini ia sampaikan mengingat PSU telah depa
“Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan terpecah belah, dan semangat songsong kemerdekaan RI ke-80 tahun. Jangan lupa untuk semangat juga untuk menyongsong PSU tanggal 6 Agustus, semua datang ke TPS untuk menyalur
Yofrey menerangkan, selama masa tenang, menuju PSU pada, Rabu 6 Agustus 2025, pihaknya masih melakukan pengawasan. Hal tersebut ditegaskan Bawaslu untuk memastikan tidak adanya kampanye dan sejenisnya yang dilakukan oleh
“Kegiatan ini kita pusatkan secara maksimal, terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana, personel, serta pengecekan terakhir sebelum personel bergerak ke titik-titik pengamanan,” jelasnya.
"Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sarmi agar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 6 Agustus nanti. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan baik demi masa depan Papua yang lebih baik," ujarnya ke
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Diana Dorthea Simbiak menyampaikan hal tersebut kepada Cenderawasih usai debat kandidat yang diselenggarakan di Kantor KPU Papua di Jayapura, Rabu (30/7) malam.
Menjelang masa tenang yang dimulai tanggal 3 hingga 5 Agustus, pihaknya terus melakukan pemantauan intensif. Simon mengingatkan bahwa meskipun masa tenang seharusnya bebas kampanye, justru kerap terjadi praktik politik u
Apel tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan operasional seluruh personel yang akan ditugaskan dalam pengamanan PSU, yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025 di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wi
Pernyataan tersebut langsung dikoreksi oleh pasangan calon gubernur Papua nomor urut, Benhur Tomi Mano atau yang akrab di sapa BTM. Dalam pernyataannya BTM menilai bahwa data yang disampaikan calon gubernur nomor urut 2
Meski sama-sama "memiliki celah" namun kedua paslon mengklaim menguasai panggung dan unggul. Pasangan Benhur Tomi Mano–Constan Karma (BTM–CK) misalnya. Juru Bicara BTM–CK, Marshel Morin, menilai penampilan pasangan yang
Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Papua, Yofrey Piryamta juga menyampaikan hal yang sama. Dalam keterangannya kepada Cenderawasih Pos Yofiya menyebut, secara keseluruhan pelaksanaan debat yang telah di
Kepada Cenderawasih Pos, pengamat sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Uncen, Dr. Renida J. Torobi, S.Sos., M.Si. menyebutkan bahwa dirinya mengacu kepada pernyataan dari Wakil Menteri Dalam Negeri un
Menurutnya, dalam perencanaan pembangunan TPS, perlu diprioritaskan lokasi yang luas dan terbuka, agar akses bagi pemilih lebih mudah dan tidak menyulitkan, khususnya bagi pemilih yang mengalami keterbatasan fisik.
Antusiasme para pendukung dari kedua pasangan calon tetap tinggi meski dibatasi hanya 40 orang yang boleh memasuki ruang debat. Pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Benhur Tomi Mano-Constan Karma (BTM-CK) mengenakan kem
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, berdasarkan aduan yang diterima, mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Biak, Yapen dan Kabupaten Keerom. Bahkan ada informasi jika pergerakan massa in
Untuk tahap awal, pada H-6 jelang PSU, KPU Sarmi akan mulai mendistribusikan logistik ke tingkat KPPS melalui PPD dan KPS. Logistik yang dikirim lebih dulu berupa undangan C.Pemberitahuan.KWK dan dana operasional pembuat
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sarmi, Haris Karubaba menyampaikan bahwa Bimtek dilaksanakan selama tiga hari, dengan fokus pendalaman teknis pungut-hitung serta proses rekapitulasi mulai dari tingkat PPD (Dis
Morin menyebut bahwa tidak ada persiapan khusus yang dilakukan menjelang debat. Seperti biasa, BTM dan tim mengawali hari dengan doa bersama yang rutin dilakukan di kediaman Benhur Tomi Mano.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, tren terkait PSU cukup tinggi di dua minggu sebelum hari pemungutan suara. Ini terjadi di platform X, diikuti FB, IG/Tiktok dan Webs
Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak menuturkan, debat tersebut nantinya akan dilaksanakan beberapa segmen dengan waktu 120 menit. Pada segmen pertama, setiap pasangan cagub dan cawagub akan diberi kesempatan untuk mema
Ia memaparkan, dalam Pilkada sebelumnya, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 749.670 orang, dengan lebih dari 3.500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua. Di balik angk
Dalam dokumen keputusan itu dijelaskan bahwa pemberhentian sementara dilakukan karena Steve Dumbon terbukti melanggar kode etik, sumpah/janji jabatan, dan/atau pakta integritas sebagai penyelenggara pemilu.
Pelaku yang dilaporkan menggunakan akun dengan nama Bonny Meabun. Ia terekam dalam jejak digital menuliskan kalimat yang tidak pantas saat mengomentari foto MDF dan Yulce Enembe. Dirinya juga menyampaikan narasi bahwa Mathius Fakhiri yang membunuh Lukas Enembe.
Menurut Ardin, masih terdapat sekitar lima sekretariat PPS di wilayah Kabupaten Sarmi yang belum terbentuk. Pihaknya menargetkan agar proses penerbitan SK dapat diselesaikan dalam satu hingga dua hari ke depan.
