"Pergantian wakil gubernur ini adalah rencana Tuhan agar PDIP keluar sebagai pemenang dan dari puluhan nama akhirnya muncul satu nama yang disepakati yakni Pak Constant Karma," ujar Komarudin Watubun kepada wartawan. Sebelumnya, sejumlah nama telah diusulkan oleh BTM kepada partai politik pendukungnya. Namun, setelah melalui proses evaluasi, PDIP dan PKN akhirnya memilih Constant Karma sebagai pendamping.
“Pesan saya seluruh penyelenggara dan ASN Pemprov harus netral, hilangkan kepentingan pribadi dan kelompok yang merusak jalanya demokrasi di Papua,” kata Ramses dalam arahannya.
Dia mengatakan, harus ada keseimbangan untuk posisi gubernur dan wakilnya yang mewakili dua wilayah itu. Jika partai pengusung mengambil wakilnya dari Tabi, itu justru akan menyulitkan proses selanjutnya. BTM sudah mewakili Tabi, karena itu wakilnya harus berasal dari Saireri.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, pembiayaan PSU tetap mengacu pada aturan yang berlaku, yakni bersumber dari APBD. Untuk itu, Pemprov Papua melakukan review terhadap proposal anggaran yang diajukan guna memastikan efisiensi penggunaan dana.
Proses ini sendiri dilakukan dalam tahapan awal jelang pendaftaran yang dilakukan oleh KPU. Karenanya banyak yang menganggap jika PSU terjadi karena perbuatan KPU yang bekerja tak sesuai aturan main. Kondisi ini lantas ditanggapi Adam Arisoy. Mantan Ketua KPU Papua periode 2015-2020 ini mengatakan bahwa dieranya ia menghandle 29 kabupaten dan 1 kota dan semua berjalan lancar tanpa ada PSU.
Menurut Syamsier kalimat yang menyatakan gubernur yang tertunda itu merupakan suatu kalimat motivasi dan kebetulan pada saat itu yang hadir hanya BTM juga merupakan mantan walikota Jayapura dua priode sebelum masa kepemimpinan ABR saat ini.
Terkait penetapan nomor urut paslon, akan berlaku nomor sesuai hasil penetapan Pilkada kemarin. Dengan demikian, Benhur Tomi Mano bersama calon wakil barunya akan tetap menggunakan nomor urut 01, sementara Pasangan Calon (Paslon) Mathius D. Fakhiri (Mari-Yo) tetap menggunakan nomor urut 02. "Jadi, nomornya tetap sama karena dalam keputusan MK kemarin tidak ada perintah soal pergantian nomor urut paslon," jelas Idham.
Sepanjang perjalanan dari Kabupaten Jayapura, pasangan ABR-Harus (sapaan akrab Abisasi Rollo dan Rustan Saru) disambut meriah oleh masyarakat, termasuk anak-anak sekolah. Setibanya di Kantor Wali Kota Jayapura, mereka langsung menggelar acara ramah tamah dengan para relawan di halaman kantor tersebut.
Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut, KPU Papua mengajukan anggaran sebesar Rp 168 miliar. Angka ini lebih besar dibanding anggaran Pilkada pada November 2024 sebesar Rp 155 miliar. Kemudian Bawaslu Papua mengajukan sebesar Rp 151 miliar atau hampir 200 persen lebih.
Deny menyatakan bahwa hingga saat ini, baik KPU Papua maupun Bawaslu belum melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRP. Oleh karena itu, Pansus dibentuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. "Karena dana hibah itu jumlahnya bukan sedikit, ada Rp. 155 miliar, sehingga penting bagi kami mengetahui penggunaannya," ujar Denny di ruang kerjanya, Senin (3/3).
Steve menjelaskan, anggaran PSU lebih besar dari Pilkada tahun 2024 lantaran saat itu mereka masih terbantukan dengan KPU di sembilan kabupaten/kota di Papua. Terutama dalam hal pembiayaan badan adhock, operasional, gaji termasuk distribusi logistik.
Dalam pidatonya di hadapan pendukung, BTM menegaskan bahwa perjuangannya bersama rakyat Papua belum usai. "Kita telah melalui banyak rintangan, dari awal pencalonan hingga kini. Tetap saja ada yang berusaha menghambat perjuangan kita," tegasnya.
Baginya, Papua bukan sekadar tanah kelahiran atau wilayah administratif yang dipimpinnya. Namun Papua adalah rumah. Dan rumah itu, kata BTM, harus dibangun bersama dengan rasa cinta dan tanggung jawab. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, ia justru memilih menebar optimisme, bukan perpecahan.
Dari postur APBD sebesar Rp 2,7 triliun, terpangkas Rp 291 miliar akibat efisiensi. Untuk itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong meminta pelaksanaan PSU Pilkada Papua harus dilakukan secara efisien. Pihaknya pun mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Putusannya sendiri telah dibacakan pada Senin (24/2) dimana salah satunya adalah mendiskualifikasi calon wakil gubernur, Yermias Bisai dari kepesertaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Selanjutnya proses pemilihan sudah harus dilakukan dengan waktu yang diberikan 180 hari. Tomi Mano sendiri menerima putusan ini dan menganggap ini adalah keputusan yang bijak.
Menurutnya, kedua lembaga tersebut seharusnya bekerja berdasarkan aturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, mereka dinilai lebih banyak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, Pilkada Papua diwarnai berbagai persoalan yang berujung pada kerugian negara dan terutama rakyat, karena harus dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Papua.
Namun tokoh-tokoh masyarakat Papua Pegunungan dan segenap penduduk Papua Pegunungan menunjukkan sikap sukacita dan rasa kasih dalam kontestasi politik lokal baik gubernur dan bupati di delapan kabupaten se-Papua Pegunungan.
Usai MK membacakan putusan, BTM yang berada di Jakarta lantas mendapat telepon dari sang istri Kristina Luluporo yang ketika itu bersama tim ikut memantau dari Papua. Ketika melakukan video call, BTM nampak tertegun dan menyapa dengan terbata-bata. Ia sempat menangis dan menerima semua putusan MK.
Hal ini terungkap usai gugatan yang diajukan pemohon yakni paslon nomor 2 Befa Yigibalom-Natan Pahabol tidak dapat diterima. Dengan putusan MK ini, secara otomatis mengikrarkan kemenangan pasangan John Tabo- Ones Pahabol (Jones) dalam pilkada pertama untuk Provinsi Papua Pegunungan 2024.
Keputusan ini secara otomatis membatalkan hasil Pilkada Papua yang sebelumnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, yang memenangkan kandidat Benhur Tommy Mano-Yermias Bisai. Tidak hanya itu, MK juga mendiskualifikasi Calon Wakil Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Yermias Bisai, dari kepesertaan dalam Pilgub Papua 2024.
Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, mengajukan berbagai pertanyaan kepada Yermias Bisai mengenai proses pendaftarannya sebagai calon dalam Pilkada Papua. Salah satu fokus utama adalah pengurusan Surat Keterangan (Suket) Tidak Pernah Dipidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jayapura. Hal ini menjadi poin sengketa yang diajukan oleh pihak pemohon, yaitu kuasa hukum Mathius D. Fakhri-Aryoko Rumaropen (Mari-Yo).
Menanggapi isu tersebut, Pemerhati Politik, Victor Buefar menegaskan bahwa suara yang telah disalurkan oleh masyarakat Papua adalah murni pilihan rakyat dan lahir dari hati nurani mereka. Ia menilai bahwa tuduhan-tuduhan yang berkembang saat ini merupakan opini tidak berdasar yang sengaja dibuat oleh pihak tertentu.
Ketua Forum Intelektual Muda Tabi Saireri, Yulianus Dwa, menyampaikan bahwa beberapa pendapat miring yang berkembang di masyarakat hanyalah pendapat pribadi dari oknum yang tidak senang dengan kemenangan pasangan Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai (TM-YB).
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga menyatakan penetapan ini dilakukan ini dimana KPU Provinsi Papua Pegunungan menyerahkan Surat keputusan (SK) hasil pemilihan bupati dan Wakil Bupati Nomor 74 tahun 2024 yang menetapka Calon Bupati terpilih Athenius Murib, SH, MH dan Wakil Bupati terpili Ronny Elopere, S.IP, M.KP dengan perolehan suara 109.954 kepada DPRK Jayawijaya.
‘’Melalui rapat paripurna ini kami mengumumkan penetapan Bapak Apolo Safanpo sebagai gubernur Papua Selatan terpilih periode 2025-2030 dan Bapak Paskalis Imadawa sebagai wakil gubernur Papua Selatan terpilih periode 2025-2030,’’ kata Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silvianus Silubun, yang memimpin rapat paripurna tersebut didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.
"Putusan MK adalah yang terbaik, siapa pun yang terpilih wajib kita dukung. Jangan sampai karena agenda lima tahunan ini masyarakat kita justru terpecah, karena itu akan berdampak pada pembangunan Papua ke depan,” kata Gubernur Ramses. “Mari kita terima kemenangan dan kekalahan dengan penuh syukur," sambung Ramses.
Saldi Isra juga mengingatkan agar semua pihak menyerahkan hasil perkara sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. "Jangan sampai ada kuasa hukum yang ingin mendapatkan keuntungan besar dari prinsipal dengan mengaku bahwa untuk menang di MK dibutuhkan sejumlah uang. Prinsipal yang merasa cemas terhadap hasil persidangan lalu berusaha mengumpulkan uang tersebut. Itu tidak boleh terjadi," tuturnya.
Anggota Bawaslu Papua Yofrey Piryamta N. Kebelen menuturkan, pihaknya telah memverifikasi sejumlah laporan terkait sengketa dan menemukan bahwa tidak ada bukti pelanggaran. Dari lima laporan yang diterima Bawaslu, hanya satu yang terdaftar secara resmi.
Berdasarkan sertifikat C hasil, suara Mari-Yo di distrik tersebut awalnya hanya 8.125 suara, namun dalam sertifikat D hasil kecamatan meningkat menjadi 17.262 suara. Ini menjadi ledakan perolehan suara yang tidak masuk akal. Kenaikan ini terutama terjadi di beberapa kelurahan, seperti Ardipura, Entrop, Argapura, dan Hamadi, dengan total tambahan suara mencapai 9.137 suara.
Menurut KPU, tidak adanya pencoblosan di 32 distrik merupakan dalil yang tidak terbukti karena saksi dari pihak Befa-Natan tercatat hadir dalam rapat pleno tingkat distrik di Kabupaten Tolikara.
Karena telah mengesahkan hasil Pleno PPD Japsel yang dianggap cacat hukum. Dimana terjadi penggelembungan suara secara signifikan untuk kemenangan Paslon nomor urut 02 Matius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (Mari-Yo).
Kemandirian bukan hanya sebuah tujuan, tetapi sebuah komitmen. Papua di bawah kepemimpinan BTM akan terus mendorong penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat adat, pengembangan UMKM, dan peningkatan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas.
Meski bukan sebagai pihak yang harus mengomentari berdasar atau tidaknya namun upaya hukum yang dilakukan tim Mari Yo akhirnya ikut ditanggapi tim BTM-YB. Marshel Morin selaku juru bicara BTM-YB mengatakan masalah proses pencalonan gubernur khususnya Calon Wakil terpilih Yermias Bisai, sesungguhnya sudah tidak bermasalah.
Ia mencatat jumlah permononan perselisihan di MK saat ini mencapai 283 permohonan yang diterima. Dengan rincian 136 permohonan diajukan secara daring melalui simpel. Mkri.id, kemudian 147 lainnya diajukan secara langsung melalui kepaniteraan MK.
Dalam salinan berita acara MK ada 4 point gugatan yang diajukan yaitu perta ma berkaitan dengan proses pendafta ran Calon Wakil Gunsernur Papua Yer mias Bisai. MariYo menilai KPU Papua selaku termohon telah melakukan pe langgaran asas dan prinsip jujur. Kare na meloloskan berkas pendaftaran Yermias Bisai yang illegal.
Terkait dengan hal ini, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan khusus Pilkada. Baik provinsi maupun kabupaten/kota ada gugatan dan itu menjadi hak kontestan Pilkada untuk menyalurkan hak hukum dan demokrasinya.
Sebagai pihak terkait, Ronny bersama tim hukumnya sedang menunggu jadwal MK, adapun tahapannya setelah permohonan masuk di MK, panitera akan memeriksa berkas pengguat atau pemohon atau disebut proses dismissal untuk memastikan apakah gugatan itu bisa diterima atau tidak. Setelah tahapan ini selesai, maka MK tetapkan jadwal sidang.
Befa-Nathan sendiri akhirnya memilih bersuara untuk menjelaskan ke massa pendukung mereka terkait perkembangan terakhir. Keduanya meminta masyarakat bersabar dengan tetap menjaga situasi daerah agar tetap kondusif.
Menurut Fajar Irianto Kambon, berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstritusi (MK), paslon MARI-YO (sapaan akrab nomor urut dua itu) tercatat mendaftarkan gugatannya pada Rabu, 18 Desember 2024, pukul 23.45 WIB malam secara daring.
Gugatan ini pun mendapatkan respon dari Forum Pemuda dan Masyarakat Peduli Pembangunan dan Demokrasi (FMPM2D) Papua Selatan di Jayapura. Forum ini menilai gugatan dari LSM Serekat Demokrasi ini hanya dalih untuk merusak jalannya demokrasi di Provinsi Papua Selatan.
Mewakili PPD dari 6 Distrik yakni Distrik Air Garam, Aweku, Kembu, Umbi, Yuneri dan Unggawi, Peko Penggu menyatakan pihaknya ingin menyampaikan apa yang terjadi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara yang mana ada 6 distrik yang dihanguskan suaranya sekitar 42000 lebih oleh KPU.
Menurutnya, ini justru akan menimbulkan konflik kepentingan dan menimbulkan oligarki baru yang ada di pusat maupun di daerah. Sebab yang bisa mengakses kekuasaan adalah mereka yang memiliki sumberdaya sosial dan sumber daya ekonomi.
Terkait hasil yang sudah ditetapkan KPU Papua, Fakhiri menyampaikan terima kasih atas kerja keras tim, relawan dan masyarakat dalam memperjuangan Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen di Pilkada 2024. "Perjuangan yang telah kita lakukan harus kita syukuri, sebab kita bisa melakukan semua proses dengan santun dan damai. Saya berharap kita tetap menjaga ketenteranan serta kedamaian," katanya.
Dalam Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunugan tahun 2024 Paslon nomor urut 01 Dr (HC) Jhon Tabo-Dr. Ones Pahabol unggul 156.654 dengan dengan perolehan suara 720.925, sedangkan Paslon nomor urut 02 Befa Yigibalom, SE, MSi -Natan Pahabol, S.Pd 564.280 suara dari DPT 1.293.683 8 Kabupaten.
Calon Gubernur papua Pegunungan Nomor Urut 01 Dr (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan Tuhan memberikan sesuatu itu berdasarkan apa yang dilakukan dan Tuhan perhitungkan itu, oleh karena itu Tuhan menempatkannya bersama Dr. Ones Pahabol, SE, MM untuk mengangkat jatidiri, harkat dan martabat masyarakat di Papua Pegunungan untuk sama dengan saudara -saudara di daerah lain.
Ketua Bawaslu Kota, Frans Rumsarwir, mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil Ketua dan Anggota Komisioner KPU Kota Jayapura serta PPD Distrik Jayapura Selatan untuk melakukan klarifikasi atas dugaan kasus pengelembungan suara gubernur 02, Mathius D. Fakhiri-Aryoko Rumaropen (Mari-Yo) di Distrik Jayapura selatan, pada Pilkada 2024.
Catatan catan itu berkaitan dengan pelanggaran pelanggaran baik asministrasi dan kode etik penyelenggara, ketidaknetralan ASN, hingga penegak hukum yang terlibat politik praktis dan juga catatan lain yang ditemukan selama proses pilkada 2024 di Papua. Sebut saja di Kota Jayapura, penyelenggara dalam hal ini KPU maupun PPD Jayapura Selatan secara brutal melakukan kecurangan, dengan menggelembungkan suara paslon nomor urut 02 Mari-Yo secara signifikan.
Khususnya di Papua, meski sejak lama DPD PDIP Papua mendorong kadernya untuk bertarung menjadi Pemimpin di wilayah adat Tabi-Saireri, namun kembali lagi bahwa semangat mereka terpatahkan dengan kekuatan logistik. Bisa dikatakan bahwa mereka tidak mampu membayar mahar partai politik yang tarifnya memuncak langit.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyatakan proses Pilkada di wilayahnya berjalan dengan suasana yang aman dan kondusif. Ramsespun menyampaikan bahwa jika akhirnya ada gugatan maka itu juga bagian dari demokrasi.
Dari data yang dibacakan KPU total keseluruhan suara BTM-YB di 9 Kabupaten/Kota sebanyak 269.970 suara. Sementara pasangan Mathius D. Fakhiri-Aryoko Rumaropen (Mari-Yo) mendapatkan 262.777 suara. Dengan demikian BTM unggul dengan perolehan 51 persen suara sementara MARI-YO hanya 49 Persen atau selisih 7.193 suara. Dengan melihat hasil tersebut, maka Pilkada Papua ini bisa dikatakan belum sepenuhnya berakhir.
Yang ada malah masalah data pemilih justru tarik ulur. Bahkan salah satu komisioner KPU Kota Jayapura, Benny Karubaba ketika membacakan laporan ternyata sempat menyebut ada kemungkinan terjadi kesalahan input karena satu minggu terakhir ada tambahan dari TNI Polri. Ini lantas memantik pertanyaan baru ada kaitan apa TNI Polri terkait data yang dipersoalkan ini.
Lalu pada Kamis (12/12) kemarin proses kembali dilanjutkan namun sekali lagi, pihak penyelenggara belum bisa menuntaskan persoalan yang ada. KPU Papua akhirnya memutuskan untuk agenda diskor dan akan dilanjutkan pada hari ini (Jumat, 13/12). Banyak yang menyayangkan kejadian ini karena sangat berpotensi terjadi pergeseran suara apalagi sebelumnya KPU Papua menyatakan hasil PPD Japsel cacat.
Ini setelah KPU Kota Jayapura menuntaskan pleno rekapitulasi suara di 5 distrik. Dan sekali lagi proses yang harusnya tuntas pada 9 Desember itu malah molor dan diumumkan pada 11 Desember diakibatkan pleno PPD Japsel yang dianggap bermasalah. Rapat pleno berakhir jam 06.40 WIT pagi dan ditutup dengan penetapan hasil perolehan suara dari 2 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta 4 pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Papua, daerah lain seperti Papua Selatan hanya mencapai 78 persen bahkan Pilkada Jakarta yang notabene SDM cukup tinggi juga terjadi penurunan yang signifikan dimana berdasarkan data Charta Politika mencatat partisipasi pemilih Pilkada Jakarta 2024 sebesar 58 persen
"Kami ikuti pleno dari awal dan selalu diabsen dan ini pleno terbuka cuma saat pleno Japsel barulah kami diminta surat tugas atau surat pemberitahuan dari kantor padahal sejak tanggal 5 tidak ada masalah," kata Hans Palen wartawan CeposOnline.Com tadi malam.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga menyatakan, untuk daerah -daerah yang direkomendasikan Bawaslu untuk dilakukan PSU itu wajib hukumnya dilakukan oleh KPU, jika rekomendasi ini tak direspon maka sudat ini bisa muncul di MK, atau ke DKPP dan menjadi resiko yang besar.
Seperti diketahui, hari pertama rekapitulasi suara tingkat provinsi KPU Papua berdasarkan hasil data model D-Hasil KPU Supiori Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai (BTM-YB) unggul atas Paslon nomor urut 2, Matius D. Fakhiri-Aryoko Rumaropen (Mari-Yo).
Berdasarkan hasil data model D-Hasil KPU Supiori dan Sarmi, Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 1 Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai (BTM-YB) unggul atas Paslon nomor urut 2 Matius D. Fakhiri-Aryoko Rumaropen (Mari-Yo).
Salah satu yang dituntaskan adalah Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Dibacakan Ketua PPD Muara Tami, Kelurahan Koya Barat bahwa untuk data perolehan suara gubernur paslon nomor urut 01 Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai (BTM-YB) meraih suara sebanyak 5.845 sementara Paslon nomor urut 02 Mathius D. Fakhiri-Aryoko Rumaropen (Mari-Yo) sebanyak 5.357.
Dihadapan pendukungnya, Calon gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengajak masyarakat Papua Selatan untuk menyalurkan hak konstitusionalnya dan hak politiknya untuk memilih pemimpin dengan datang ke tempat-tempat pemungutan suara dengan memilih pasangan nomor urut 4.
Dalam pesannya Wamendagri Ribka Haluk mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak khususnya di Papua harus berjalan dengan aman, lancar dan damai tidak ada halangan apapun, sehingga pada bulan Februari 2025 sudah dilakukan pelantikan kepala daerah di Pilkada serentak di Papua. Iapun menegaskan jangan ada lagi Pilkada susulan atau PSU dan permasalahan di MK.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyatakan, kedatangannya yang ke tiga kali ke Wamena Ibukota Provinsi Papua Pegunungan untuk memastikan persiapan KPU Provinsi dan kabupaten se wilayah ini. Pasalnya waktu pelaksanaan Pemilu tinggal seminggu karenanya kesiapan perlu lebih dimatangkan.
Pertanyaan sambungan yang ditanyakan pria tersebut adalah siapa calon gubernur yang akan dipilih pada 27 November nanti. Sebuah pertanyaan yang sifatnya pribadi dan rahasia yang seharusnya tidak ditanyakan oleh siapapun apalagi jika itu seorang anggota Polisi. "Mereka menanyakan siapa calon kuat di wilayah tersebut dan pimpinan RT RW ini akan meilih siapa," beber Mukri.
Kapolres Jayawijaya melalui Kasi humas Ipda M Suryanto ketika di konfirmasi membenarkan adanya dua pelaku pembuat miras jenis CT yang telah diamankan sat Narkoba Polres Jayawijaya dimana salah satunya adalah seorang wanita berinisial CT (47) diamankan di Sinakma Wamena
Kehadiran alumni SMP Muhammadyah (1968) itu disambut hangat oleh seluruh keluarga besar Muhammadiyah. Sebagai alumni ia mengaku tidak pernah lupa dengan Muhammadiyah. Sebab disanalah ia belajar banyak tentang arti toleransi. Salah satunya bagaimana menjadi seorang kepemimpinan yang baik.
Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan devisi Hukum Ansar S menyatakan untuk debat publik ini dilakukan tiga kali, sehingga KPU Papua Pegunungan melakukan debat Publik Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan untuk yang ke tiga kalinya di Wamena.
Calon Gubernur Nomor Urut 1 Dr. (HC) Jhon Tabo, M.BA menyatakan usai pihaknya melakukan kampanye ke 8 Kabupaten se Papua Pegunungan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU, sudah dilihat hati seluruh masyarakat ada di pasangan 01 Jones yang memimpin Provinsi yang baru ini, oleh karena itu pihaknya yakin dan percaya 27 November pilihan rakyat adalah Jones.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun menjelaskan bahwa dari kebutuhan sebanyak 172.501 lembar surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua Selatan di Kabupaten Merauke ditemukan kelebihan 153 lembar surat suara yang sudah dilipat dan disortir itu.
Masyarakat yang memiliki dan menggunakan hak pilihnya, menjadi unsur penting dalam suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2024 pada 27 November mendatang. Sebagai pemegang hak suara, masyarakat telah disuguhkan berbagai bentuk kampanye paslon yang maju dalam kontestasi politik, Pilkada Provinsi Papua dan Kota Jayapura.
Adapun pada acara tatap muka tersebut BTM menerima sejumlah aspirasi dari warga Kampung Buton. diantaranya masalah pendidikan. Warga setempat berharap BTM nantinya bisa mengelolah pendidikan di Papua dengan baik. Pasalnya menurut mereka, pengolahan pendidikan di Provinsi Papua saat ini tidak berjalan maksimal seperti biaya pendidikan yang masih tinggi.
Dalam debat ini ada berbagai isu yang dibahas antara lain pelayanan kesehatan, masalah kemiskinan ekstrim, masalah pembangunan infrastruktur, masalah pelayanan publik, masalah disparitas harga BBM di Papua, dan masalah transportasi serta perekonomian untuk pelaku usaha lokal di papua.
Selain fokus pada pertanian dan perkebunan BTM juga akan fokus pada pengelolahan peternakan. Sebagaimana dirinya saat menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Rehabilitasi dia cukup aktif memberikan bantuan ternak ke masyarakat setempat.
Calon Gubernur Paua Pegunungan Nomor Urut 1 Dr (HC), Jhon Tabo, SE, M.BA menyatakan penyampaian visi dan misi pasangan calon nomor urut 1 Dr (HC), Jhon Tabo, SE, M.BA, - Dr.Ones Pahabol,SE. MM,(Jones) mengusung 3 tungku Adat, Agama dan Pemerintah tentunya ini yang akan diletakan dalam pemerintahan.
Pada kesempatan tersebut, lanjut Mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan sangat mengharapkan debat kandidat ini dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat di Papua Pegunungan sehingga dapat menentukan pilihannya dengan menilai sendiri apa yag menjadi strategi dua calon dalam membangun DOB tersebut.
Tito sendiri mengaku sudah mendengar rekaman suara tersebut dan sempat kaget. Iapun memerintahkan untuk ini ditelusuri. Mendagri memerintahkan Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong melakukan pemeriksan internal terhadap Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait berkaitan dengan rekaman tersebut. Tito mengaku begitu mendapat rekaman suara itu langsung memerintahkan Pj Gubernur Papua melakukan pemeriksaan internal.
Dari blusukannya itu dia menerima sejumlah asiprasi pedagang setempat salah satunya terkait penyediaan SPBU khusus. Saat ini memang TPI Hamadi memiliki SPBU khusus, akan tetapi pengelolahannya belum maksimal.
Dari rekaman suara ini langsung ditindaklanjuti LSM Gempur Papua, dan Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat (KMP3R) dengan melaporkan PJ Walikota Jayapura, Christian Sohilait ke Bawaslu Provinsi. Mereka mendesak agar Bawaslu Papua, menelusuri rekaman suara tersebut guna untuk memastikan pemilik suara. Bilamana terbukti benar maka harus diberikan sanksi tegas, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Berdasarkan catatan Bawaslu Papua, mulai dari tema yang digunakan saat debat publik, terkait panelis, tamu undangan yang berasal dari ASN, TNI-Polri, dan atau pejabat daerah dan lainnya.
Ketua KPU Provinsi Papua, Steve Dumbon mengungkapkan bahwa pelipatan surat suara melibatkan ratusan tenaga yang dilaksanakan di gudang logistik KPU kabupaten/kota masing-masing, di Provinsi Papua.
Dari sejumlah metode tersebut dalam Pasal 65ayat ( 2) UU Pilkada dijelaskan ada beberapa metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD yang salah satunya adalah debat publik antar pasangan calon. Pada Pilkada di tingkat Provinsi, debat publik dilakukan paling banyak 3 kali oleh KPU Provinsi.
Para petugas itu nantinya bertugas di 105 distrik,993 kampung atau kelurahan dan 2.023 TPS yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota. Sebelum bertugas, para petugas akan mengikuti bimbingan teknis terlebih dahulu.
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon menjelaskan surat suara dikirim dari Jawa menuju Papua menggunakan transportasi udara. "Untuk empat wilayah di Saireri meliputi Biak, Yapen, Serui dan Waropen. Surat suaranya sudah tiba di gudang logistik
“ Ketentuan tersebut memberikan kesempatan pasangan calon untuk melakukan pergantian. Disini pergantian dilakukan terhadap Ausilius Youw (yang berhalangan tetap atau meninggal dunia) kepada Agustinus Anggaibak sudah sesuai ketentuan,” terangnya.
Hal itu didorong untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat saat melakukan pemeriksaan kesehatan dilayanan kesehatan. "Kami hadirkan kartu sehat Plus ini untuk membackup kartu BPJS kesehatan karena kadang pasien pergi berobat tidak aktif kartunya," jelas YB.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang terlibat dalam debat adalah pasangan calon Benhur Tomi Mano - Yermias Bisai (BTM-Yes) dan Paslon Matius D Fakhri - Aryoko Rumaropen (Mar-Yo). Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengawali pidato dengan menyampaikan Data Pemilih Tetap (DPT) di Papua adalah 750.959 pemilih.
Lawan politik saat ini selalu mencari cari kesalahan keduanya guna untuk menurunkan elektabilitas. Mulai dari masalah Persipura yang turun ke kasta liga dua, YB yang baru baru ini dituding menggunakan ijasah palsu, lalu baru-baru ini, BTM di dicecar oleh salah satu Akademisi Uncen.
Debat perdana tersebut dilakukan untuk kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yakni Pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 BTM -YB dan nomor urut 2 MARI -YO. Steve Dumbon menjelaskan debat terbuka itu akan berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali untuk kedua Paslon.
Tema yang terlihat cukup normatif dan biasa - biasa saja. Disini Tomi Mano menyatakan bahwa tema tersebut sudah sesuai dengan visi dan misi keduanya termasuk sudah seperti apa yang dikerjakan selama ini.
Dalam debat yang menghadirkan dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Nomor urut 01 Befa Yigibalom-Natan Pahabol dan Nomor urut 02 Jhon Tabo -Ones Pahabol untuk saling adu gagasan terkait pembangunan ekonomi, Pengelolaan SDA dan kesejahteraan masyarakat.
Adapun beberapa aset daerah Pemprov Papua yang sampai saat ini belum dikelola maksimal, diantaranya aset hotel, yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Diantaranya Hotel Numbay di Kota Jayapura, Arfak di Manokwari, Hotel Asmat di Kabupaten Merauke dan Hotel Mapia di Kabupaten Biak Numfor, serta beberapa aset lainnya.
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan bahwa penjabat gubernur melaksanakan penugasan dari Kemendagri. Karena Pj Gubernur ditunjuk oleh Presiden atas usulan Mendagri. Begitu juga Sekda ditetapkan oleh Presiden dengan keputusan Presiden atas usulan Mendagri.
“Makanya kita ini sekarang bagaimana untuk menyamakan persepsi, besok ini debat kandidat, tetap saya akan datang meskipun saya tidak didampingi oleh Pak Ausilius You. Saya minta untuk namanya dibacakan. Nanti berikutnya siapa itu soal nanti tapi kita ingin survive, kita berjuang, apa yang beliau letakkan dasar yang baik untuk perubahan dan kesejahteraan itu perjuangkan sampai harus jadi,” tambahnya.
Adapun itu merupakan biaya yang ditanggung pemerintah daerah kepada guru guru PAUD di Kabupaten Jayapura. "Angka Rp. 250 ribu ini sudah termasuk honor kami setiap bulan, bahkan awalnya itu hanya Rp. 150. tapi naik menjadi Rp. 250 sampai sekarang kami hanya dibayar dengan angka segitu," ungkapnya dihadapan BTM.
Debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur akan digelar tiga kali, dua kali di Papua tanggal 22 Oktober dan 8 November di Papua Youth Creative Hub dan tanggal 21 November di Jakarta. Dalam debat nanti, masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur diperbolehkan membawa rombongan maksimal 50 orang untuk menghadiri debat tersebut.
Kadang kala satu minggu hanya satu kali mengalir, bahkan sama sekali tidak mendapat aliran. Sehingga warga terpaksa harus membeli air menggunakan mobil tangki. Di satu sisi, meski aliran PDAM tidak stabil, namun warga tetap wajib membayar iuran bulanan.
Debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur akan digelar tiga kali, dua kali di Papua tanggal 22 Oktober dan 8 November berlokasi di Papua Youth Creative Hub dan tanggal 21 November di Jakarta.
Ketua KPU Papua Steve Dumbon di Jayapura, Rabu, mengatakan hal ini sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas oleh sebab itu KPU wajib memfasilitasi karena mereka memiliki hak yang sama.
Dikatakan pihaknya sangat memahami kerja kerja jurnalis, salah satunya sebagai media kontrol, terhadap kerja kerja pemerintah maupun instansi intansi di Provinsi Papua. Tapi juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
Willem Awom selaku tokoh Masyarakat Kompleks Organda menyampaikan kehadiran BTM membawa sukacita bagi mereka. Karena selama menjabat sebagai Walikota Jayapura banyak hal yang dilakukan untuk kesejahetraan warga kompleks Organda. Terlepas dari keberhasilannya, tampak masih menyisakan berbagai persoalan, salah satunya masalah banjir. Oleh sebab itu, pihaknya berharap jika terpilih maka BTM bisa selesaikan masalah tersebut.
Menangapi hal itu, Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Oscar Oswald Wambrauw berharap kepada pasangan calon gubernur Papua terpilih nantinya agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sektor pendidikan di tanah Papua.
