JAKARTA- Bareskrim Polri akhirnya menetapkan tiga jenderal Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping dan penghapusan data elektronik serta illegal access. Ketiganya jadi tersangka dan kini menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri, Jakarta.
Informasi yang beredar, tak tanggung-tanggung ada enam jenderal polisi aktif yang diamankan. Keenam jenderal itu berinisial L, A, N, S, E, D. Kemudian, satu lagi perwira berpangkat Kombes berinisial F juga diamankan. Disini Bareskrim Polri mengungkap modus dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat lainnya.
Menariknya, praktik penyadapan ini diduga berlangsung sejak 2025 dan melibatkan sejumlah petinggi kepolisian. Kasus ini mulai terungkap setelah seorang petugas yang mengetahui adanya aktivitas mencurigakan melaporkannya kepada kepolisian. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Bareskrim Polri melalui proses penyelidikan hingga penyidikan.
Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Selasa malam (3/11/2026), Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa modus yang digunakan para tersangka diduga dengan memasukkan nomor telepon tertentu ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Melalui sistem tersebut, nomor-nomor yang telah dimasukkan kemudian menjadi sasaran penyadapan. Namun, proses itu diduga dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi yang berlaku di lingkungan kepolisian. “Pada periode tahun 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ungkap Asep kepada awak media.
JAKARTA- Bareskrim Polri akhirnya menetapkan tiga jenderal Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping dan penghapusan data elektronik serta illegal access. Ketiganya jadi tersangka dan kini menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri, Jakarta.
Informasi yang beredar, tak tanggung-tanggung ada enam jenderal polisi aktif yang diamankan. Keenam jenderal itu berinisial L, A, N, S, E, D. Kemudian, satu lagi perwira berpangkat Kombes berinisial F juga diamankan. Disini Bareskrim Polri mengungkap modus dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat lainnya.
Menariknya, praktik penyadapan ini diduga berlangsung sejak 2025 dan melibatkan sejumlah petinggi kepolisian. Kasus ini mulai terungkap setelah seorang petugas yang mengetahui adanya aktivitas mencurigakan melaporkannya kepada kepolisian. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Bareskrim Polri melalui proses penyelidikan hingga penyidikan.
Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Selasa malam (3/11/2026), Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa modus yang digunakan para tersangka diduga dengan memasukkan nomor telepon tertentu ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Melalui sistem tersebut, nomor-nomor yang telah dimasukkan kemudian menjadi sasaran penyadapan. Namun, proses itu diduga dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi yang berlaku di lingkungan kepolisian. “Pada periode tahun 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ungkap Asep kepada awak media.
