Asep menjelaskan, sejumlah nomor telepon yang menjadi target intersepsi dimasukkan ke dalam sistem LIMS tanpa melewati tahapan pemeriksaan atau verifikasi terlebih dahulu. Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap meskipun tidak memiliki keterkaitan dengan penanganan perkara hukum yang sedang berlangsung, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan.
Dengan demikian, aktivitas penyadapan tersebut diduga tidak memiliki dasar kepentingan penegakan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam aturan yang berlaku. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah pada perbuatan makar. Menurutnya, tindakan tersebut tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Sebab, penyadapan terhadap Presiden berpotensi mengancam keamanan serta kepentingan negara.
“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11). Ia menegaskan, salah satu pertimbangan yang membuat tindakan tersebut dinilai mengarah makar adalah adanya potensi ancaman terhadap kepentingan nasional.
Bahkan, tindakan penyadapan itu juga berisiko terhadap keselamatan dan keamanan kepala negara. “Termasuk membahayakan pimpinan negara,” tegasnya. Di sisi lain, Presiden Prabowo mengambil langkah dengan memberhentikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Keputusan pemberhentian tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani langsung oleh Prabowo.
Asep menjelaskan, sejumlah nomor telepon yang menjadi target intersepsi dimasukkan ke dalam sistem LIMS tanpa melewati tahapan pemeriksaan atau verifikasi terlebih dahulu. Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap meskipun tidak memiliki keterkaitan dengan penanganan perkara hukum yang sedang berlangsung, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan.
Dengan demikian, aktivitas penyadapan tersebut diduga tidak memiliki dasar kepentingan penegakan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam aturan yang berlaku. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah pada perbuatan makar. Menurutnya, tindakan tersebut tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Sebab, penyadapan terhadap Presiden berpotensi mengancam keamanan serta kepentingan negara.
“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11). Ia menegaskan, salah satu pertimbangan yang membuat tindakan tersebut dinilai mengarah makar adalah adanya potensi ancaman terhadap kepentingan nasional.
Bahkan, tindakan penyadapan itu juga berisiko terhadap keselamatan dan keamanan kepala negara. “Termasuk membahayakan pimpinan negara,” tegasnya. Di sisi lain, Presiden Prabowo mengambil langkah dengan memberhentikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Keputusan pemberhentian tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani langsung oleh Prabowo.
