JAYAPURA – Masa jabatan Plh Gubernur Papua akan berakhir pada September 2023 dan nama – nama pengganti mulai berproses. DPR Papua sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengusulkan juga mulai menggodok. Dari enam nama yang masuk kini mengerucut menjadi tiga.
“Ada enam nama yang masuk dan kami sudah putuskan jadi 3 nama dan nama ini akan kami usulkan ke Mendagri,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw usai memimpin sidang, Senin (7/8). DPRP bahkan merencanakan besok (9 Agustus) nama – nama ini sudah masuk ke meja Mendagri.
Jhony menyebut bahwa dalam pembahasan dengan pimpinan fraksi semua mengacu pada UU Otsus dimana kewenangan menunjuk penjabat gubernur adalah DPRP dan dari kesepakatan pimpinan fraksi bahwa yang jadi penjabat gubernur adalah orang asli Papua.
“Dan semoga yang kami usulkan bisa diputuskan oleh pak presiden agar pembangunan bisa berjalan dengan baik dan kami berharap presiden mengambil salah satu dari tiga yang kami usulkan dan bukan dari luar,” katanya.
Ia menegaskan bahwa harus mendengar apa yang diusulkan sebab DPRP lahir karena UU Otsus sehingga rujukan Orang Asli Papua (OAP) harus menjadi prioritas utama untuk posisi penjabat gubernur ini.
Namun untuk tiga namatersebut Jhony belum mau menyebut. “Nanti ada waktunya kami sampaikan setelah kami serahkan. Sudah pasti sosok yang paham tentang Papua, jadi dia hidup lama di Papua dan paham karakter termasuk pendekatannya seperti apa,” jelasnya.
Jadi karena waktunya pendek ia berharap jangan hanya datang untuk belajar soal orang Papua, soal kultur Papua kemudian masih harus menyesuaikan.
“Kami harap yang ada di Papua saja, yang sudah lama bertugas di Papua. Jadi misal ada bunyi dayung, ia sudah paham siapa yang naik perahu, lalu lihat bekas kaki ia sudah paham siapa yang lewat jadi sangat kenal social kulturnya,” tegas Jhony.
Otsus menurutnya jangan dilihat jangan hanya soal sisi anggaran tapi dari kebijakan juga. “Anggap saja apa yang kami putuskan itu yang terbaik. Kami rapat tidak voting tapi musyawarah dan tak ada kepentingan partai atau kelompok,” paparnya.
Ditambahkan Wakil Ketua I, DR Yunus Wonda, bahwa Papua adalah daerah dengan otonomi khusus jadi tidak perlu terlalu jauh mencari siapa yang cocok. “Keputusan kami tadi seperti itu (OAP),” tambahnya.
Wakil Ketua III Yulianus Rumboirussy juga mengamini. “Kita perlu memberikan kesempatan dan kehormatan negara dengan menempatkan anak – anak Papua memimpin. Jangan Otsus situ hanya menjadi label,” sindirnya.
Usulan DPRP dikatakan tentu sosok yang memiliki kapasitas, punya pengalaman kerja dan lainnya sehingga dipastikan sesuai dengan yang dibutuhkan. “Kami berharap tetap mengambil salah satu dari usulan kami,” tutupnya.
Sekadar diketahui mulai banyak nama-nama yang berseliweran di media sosial sejumlah tokoh asal Papua dari tanah Saireri yang dianggap sudah mumpuni, begitu juga dari pusat (Kemenpolhukam) yang mengusulkan jenderal bintang dua, belum dari Kemendagri.
Namun Sabtu (5/8) pekan lalu Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan, semua nama yang diusulkan bakal diproses secara setara. Termasuk usulan dari pusat. Dia menegaskan, Kemendagri tidak akan memonopoli usulan di level pusat. ’’Tidak ada, langsung di bypass Kemendagri,’’ ujarnya Sabtu
Dikatakan, selain dari DPRD, ada mekanisme usulan dari pusat yang dikelola Kemendagri.
Benni menjelaskan, semua kementerian/lembaga yang memiliki pejabat yang memenuhi syarat bisa menyampaikan usulan. Nanti, usulan itu ditampung Kemendagri untuk dibicarakan bersama dengan K/L lainnya. Karena itu, dia menampik prasangka sebagian orang yang menganggap Kemendagri akan menentukan sendiri. ’’Seakan-akan dimonopoli Kemendagri. Enggak,’’ tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta pemerintah berhati-hati dalam menentukan Pj. Mengingat jumlahnya cukup besar. ’’Ini masif dan menentukan. Ada 85 Pj dengan banyak provinsi utama,’’ ujarnya.(ade/wen)
