JAYAPURA – Anggota Dewan Pakar Dewan Pengarah Bidang Geopolitik dan Geostrategis BPIP RI, Prof Dr. Drs. Ermaya Suraditana, SH, MH, MS menyebutkan bahwa memasuki tahun politik, Papua mesti hati hati.
“Papua sekarang mau menghadapi Pemilu, kita harus hati hati agar tidak terjadi suatu fluktuasi politik yang mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa,” kata Ermaya kepada Cenderawasih Pos, usai memberikan pengarahan kepada peserta pada peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II angkatan XXX, pelatihan kepemimpinan administrator angkatan II, pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten se Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya, Senin (7/8).
Selain itu, Ermaya juga mengingatkan tentang etika pemerintahan dan demokrasi tetap dijalankan. Tetapi, demokrasi tidak bebas kebablasan.
“Gunakan analisis Asoka sebagai analisis untuk melahirkan kebijakan bagi seorang pemimpin, dengan memperhatikan aspek kemampuan, aspek kekuatan, aspek peluang, aspek dan aspek budaya,” kata Ermaya.
Lanjut Ermaya, jika aspek tersebut digunakan. Keputusannya akan membawa manfaat bagi diri sendiri, bangsa dan negara. “Yang terpenting, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini menjadi peran yang sangat mendasar, karena tanpa landasan kualitas sumber daya manusia maka pembangunan dan jalannya roda pemerintahan pasti akan mengalami gangguan,” ungkapnya.
Selain itu, Ermaya juga menyatakan jika seorang pemimipin harus memiliki imajinasi yang kuat. Agar dia bisa melakukan suatu aktivitas untuk bisa menguasai apa yang menjadi tugas dan fungsi pokoknya.
“Kondisi dunia yang sedang mengalami perubahan harus diantisipasi, sehingga kebijakan kebijakan tingkat nasional bisa menyesuaikan. Dengan begitu, tidak terjadi suatu proses penetrasi krisis karena sekarang dunia sedang menghadapi krisis,” terangnya.
Ermaya menyebut, kehadiran BPSDM untuk mengakselarasi bagaimana kualitas SDM dari 6 Provinsi di tanah Papua. “Dengan cara seperti itu, akan menjadi daerah daerah provinsi yang kelak menjadi mandiri, lebih otonom dan bisa menjadikan daerah tersebut tidak ketergantungannya penuh kepada pusat melainkan daerah otonom tadi bisa meningkatkan PAD dan bisa membangun dengan baik,” pungkasnya. (fia/tri).
