Ketika Juliana J Waromi Jadi Salah Satu Nama yang Diusulkan Jadi Penjabat Gubernur Papua
Jabatan Gubernur Provinsi Papua akan berakhir September 2023 mendatang. Untuk mengisi kekosongan itu DPRP Papua beberapa waktu lalu mengusulkan 3 nama kandidat sebagai penjabat Gubernur. Yakni, M. Ridwan Rumasukun, Anthonius Ayorbaba dan Juliana J Waromi. Seperti apa tanggapan tokoh perempuan terhadap usulan nama Pj Gubernur ini?
Laporan: Carolus Daot-Jayapura
Merespon atas usulan itu, Tokoh Perempuan Papua tampaknya sangat mengharapkan dari tiga nama yang diusulkan kemendagri dapat memilih Juliana J. Waromi sebagai Penjabat Gubernur.
Doliana Yaka Dewa, selaku Aktivis perempuan Papua mengatakan sejak Provinsi Papua sebagai provinsi induk berada dalam wilayah kesatuan republik Indonesia hampir seluruh jabatan stuktural di Provinsi Papua didominasi oleh pemimpin laki laki.
Namun dengan melihat perekembangan saat ini secara global, maka negara dituntut untuk memperhatikan keadilan dan kesetaraan dalam meminimalisir adanya diskiriminasi dan ketimpangan. Salah satunya dengan mendorong dan memperhatikan partisipasi perempuan dalam segala aspek, baik sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik termasuk penempatan posisi kedudukan perempuan di ranah pemerintahan.
Sebagai wujud dari komitmen negara dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur maka Organisasi Perempuan, LSM mengharapkan Juliana J Waromi, dapat dipilih sebagai Pj Gubernur Papua.
“Dengan sangat hormat kepada presiden, kami bermohon agar tetapkan Juliana J. Waromi sebagai Pj Gubernur Papua. Karena kami melihat track record dari perempuan Papua ini sangat layak untuk menjadi pemimpin,” kata Doliana Yaka Dewa di Jayapura Jumat (11/8)
Diapun mengapresiasi kepada presiden melalui Kementerian Dalam Negeri, karena sebelumnya telah memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender di Papua dengan menempatkan Ribka Haluk, sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah.
Untuk itu, karena Papua sebagai Provinsi Induk Pemerintah, mereka meminta pemerintah pusat perlu menempatkan perempuan asli Papua sebagai pemimpin “Kami juga mengapresiasi kepada DPR Papua karena telah memperhatikan suara perempuan Papua, kesetaraan dan keadilan dimana dari sejumlah kandidat yang direkomendasikan DPR Papua telah menunjukan dedikasinya untuk memutuskan keterwakilan persmpuan dalam pengusulan 3 (tiga) nama ke pusat,” ujarnya.
Dilanjutkan berdasarkan amanat Undang Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang merupakan perwujudan pengakuan negara atas kekhususan Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UndangUndang.
Undang-Undang tersebut mengatur seluruh aspek penyelenggaraan politik pemerintahan di Provinsi Papua. Secara khusus terdapat amanat untuk memperhatikan dan memberdayakan perempuan.
Untuk menegakan hak asasi manusia kaum perempuan, maka pemerintah provinsi berkewajiban membina melindungi hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikan sebagai mitra sejajar dengan kaum laki-laki.
“Untuk itu, kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo agar dalam penentuan Penjabat Gubernur Papua harus memperhatikan keaslian orang Papua secara khusus hak dan kedudukan perempuan dalam pemerintahan,” tegasnya.
Hal senada juga diharapkan oleh Levina Yane Toko Perempuan Sarmi. Levina menilai dari tiga kandidat yang diusulkan oleh DPR Papua, semuanya memiliki kualitas, namun terlepas daripada itu sudah sepatutnya tokoh perempuan menjadi pemimpin di Tanah Papua.
“Sosok Juliana J Waromi itu sangat layak jadi pemimpin, dia merupakan seorang mama yang bisa menyelesaikan segala aspek persoalan tentu juga untuk menbangun tanah Papua,” ungkapnya.
Juga dikatakan oleh Vanda Kirihio, Direktur Yayasan Harapan Ibu Papua. Dirinya memilih Juliana J. Waromi sebagai PJ Gubernur karena ingin mendorong kesetaraan gender.
“Papua hari ini ada dalam kondisi sakit, sehingga kami membutuhkan seorang mama untuk merawat Papua, karena kami yakin dengan dipimpin oleh kaum perempuan maka segala persoalan di Papua dapat diselesaikan dengan baik, Kami harap presiden melihat kondisi kami di Papua hari ini,” ungkaonya.
Harapan lain juga disampaikan oleh Albina Beno. Anggota Pleno Representasi Perempuan Adat Tabi, di Dewan Adat Papua. Yang ingin mendorong Juliana J. Waromi sebagai Pj Gubernur.
“Saya mendukung Juliana Waromi sebagai Pj Gub Papua karena perempuan juga punya hak yang sama untuk menjadi pemimpin,” tegasnya. (*/tri)
