JAYAPURA-Menganggap aksi pemalangan jalan cukup mengganggu dan perlu segera diselesaikan, Komisi IV mengundang Dinas PU Provinsi Papua untuk mengecek dan memastikan sudah sampai dimana proses penyelesaian pemalangan jalan Hamadi-Holtekamp.
“Kami undang untuk memastikan prosesnya seperti apa dan jika sudah dibuka kami mau cek seperti apa penyelesaiannya. Jika ada yang harus diselesaikan maka kami meminta untuk ini diperhatikan dan apa yang disampaikan masyarakat adat sebisa mungkin dijawab agar tak ada lagi palang memalang dikemudian hari,” kata Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda usai pertemuan, Selasa (8/8) kemarin.
Ia bahkan meminta Dinas PU segera memetakan kembali jalan sepanjang 9 Km tersebut. Milik siapa saja dan bagaimana penyelesaiannya. “Kami juga berharap masyarakat bisa membantu menjelaskan sehingga ketika pemerintah menyelesaikan maka tidak lagi terjadi pemalangan. Pemerintah sudah pernah membayar namun nilainya itu apakah sesuai atau tidak,” tambahnya.
“Saya pimpin rapat dan meminta PU melakukan pendataan secara baik agar pembayaran tepat sasaran. Ini fasilitas umum dan harus didukung bersama dan saya pikir dibukanya jalan ini juga disetujui oleh masyarakat jadi penting untuk melihat tuntutan seperti apa dan kesanggupan pemerintah seperti apa,” tambahnya.
Ditambahkan Kadis PUPR, Amos bahwa sejatinya pihaknya sudah berupaya melakukan penyelesaian namun masyarakat tidak mau menunggu apa yang dilakukan. “Jadi kami sudah bayar tapi mungkin belum full dan akan diupayakan untuk membayar sesuai NJOP. Kemarin pak Plh Gubernur sudah ambil alih dan akan segera mengundang. Kami juga berharap ini bisa segera selesai,” tutupnya. (ade/wen)
JAYAPURA-Menganggap aksi pemalangan jalan cukup mengganggu dan perlu segera diselesaikan, Komisi IV mengundang Dinas PU Provinsi Papua untuk mengecek dan memastikan sudah sampai dimana proses penyelesaian pemalangan jalan Hamadi-Holtekamp.
“Kami undang untuk memastikan prosesnya seperti apa dan jika sudah dibuka kami mau cek seperti apa penyelesaiannya. Jika ada yang harus diselesaikan maka kami meminta untuk ini diperhatikan dan apa yang disampaikan masyarakat adat sebisa mungkin dijawab agar tak ada lagi palang memalang dikemudian hari,” kata Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda usai pertemuan, Selasa (8/8) kemarin.
Ia bahkan meminta Dinas PU segera memetakan kembali jalan sepanjang 9 Km tersebut. Milik siapa saja dan bagaimana penyelesaiannya. “Kami juga berharap masyarakat bisa membantu menjelaskan sehingga ketika pemerintah menyelesaikan maka tidak lagi terjadi pemalangan. Pemerintah sudah pernah membayar namun nilainya itu apakah sesuai atau tidak,” tambahnya.
“Saya pimpin rapat dan meminta PU melakukan pendataan secara baik agar pembayaran tepat sasaran. Ini fasilitas umum dan harus didukung bersama dan saya pikir dibukanya jalan ini juga disetujui oleh masyarakat jadi penting untuk melihat tuntutan seperti apa dan kesanggupan pemerintah seperti apa,” tambahnya.
Ditambahkan Kadis PUPR, Amos bahwa sejatinya pihaknya sudah berupaya melakukan penyelesaian namun masyarakat tidak mau menunggu apa yang dilakukan. “Jadi kami sudah bayar tapi mungkin belum full dan akan diupayakan untuk membayar sesuai NJOP. Kemarin pak Plh Gubernur sudah ambil alih dan akan segera mengundang. Kami juga berharap ini bisa segera selesai,” tutupnya. (ade/wen)
