Marince, salah seorang orang tua murid, mengaku lega dan bahagia karena anak-anak akhirnya bisa kembali belajar di sekolah setelah menunggu selama empat bulan. "Saya sangat senang anak saya bisa kembali sekolah. Kasihan selama empat bulan m
Berdasarkan informasi yang dihimpun Cenderawasih Pos pada, Senin (11/5), aksi ini dipicu oleh sisa pembayaran hak ulayat senilai Rp7 Miliar yang seharusnya dilunasi pada Desember 2025. Sebelumnya, diketahui pemerintah pusat telah mengucurka
Ahli waris tanah adat Emmaleuw Bhelle, Daud Felle, menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan aparat yang membuka palang di Kantor Distrik Sentani tanpa koordinasi dengan pihak adat maupun pemerintah daerah. Daud, yang merupakan ahli wari
Barto sapaan akrab politisi PKB itu menegaskan bahwa setiap aspirasi atau keberatan terhadap kebijakan pimpinan seharusnya disampaikan melalui mekanisme yang tepat, tanpa harus mengorbankan kepentingan publik.
Dari informasi yang beredar aksi palang jalan ini terjadi karena adanya empat ekor anjing yang mati dibunuh dengan cara dipotas (diracun). Hal tersebut menyebabkan masyarakat marah dan memblokade jalan. Dari beberapa gam
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Pemerintah Distrik Kimaam dan dihadiri oleh Kapolsek Kimaam beserta anggota, perwakilan Koramil Kimaam, Danpos Satgas 123 Kimaam, pihak Bandara Kimaam, LMA Pulau Kimaam, tokoh adat, tokoh
Emma menjelaskan bahwa akar persoalan ini mencakup tiga poin utama, krisis obat-obatan psikotropika, keterlambatan pembayaran jasa pelayanan, dan ketersediaan reagen laboratorium. Terkait kelangkaan obat, Ema mengakui ad
Lusia Leftumun mengungkapkan, pemalangan ini merupakan yang kedua kalinya. Di tahun 2025 saat sekolah mau dipagar tembok bagian depan, sekolah di palang. Kemudian saat itu dibuka oleh pihak kepolisian setelah negosiasi t
Dikatakan, anggota Pos Kudamati segera menuju TKP sambil menunggu kedatangan Kijang Kota. Namun, saat tiba di lokasi, situasi sudah ricuh antara korban dan pelaku. Meskipun anggota berusaha mengamankan situasi, kedua bel
Meski resmi dibuka beberapa catatan penting yang dapat dipetik dari hasil mediasi dari kedua belah pihak tersebut yakni terkait dengan kompensasi pembayaran lahan pembangunan kedua gedung sekolah itu dari pemerintah Kota
Pemalangan kedua sekolah tersebut dilakukan oleh keluarga Mebri dan Wamblolo. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan penyelesaian hak ulayat atas lahan yang hingga kini dinilai belum diselesaikan oleh pihak terkait. A
Menyikapi persoalan itu, pihaknya telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pertemuan bersama kepala kampung, guru-guru, serta orang tua murid guna mencari solusi terbaik.
Aksi penanaman salib merah oleh masyarakat adat dilaksanankan di beberapa titik yang telah digusur paksa dan diserobot oleh perusahaan untuk pembangunan jalan sepanjang 13 Kilometer, cetak sawah baru, pembangunan pelabuh
Koordinator aksi yang enggan menyebut namanya menyampaikan, para honorer sudah berulang kali menyuarakan aspirasi melalui berbagai pertemuan dan surat resmi, namun tidak pernah mendapat tindak lanjut yang jelas. “Kami su
“Kalau permasalahan ini menyangkut pelayanan publik, dampaknya sangat besar, membahayakan banyak orang, misalnya sekolah dipalang, pendidikan tidak berjalan berarti berhubungan dengan pembangunan SDM, puskemas atau rumah
Tindakan ini juga merupakan aksi protes terhadap program Puskesmas di Kampung Atuka yang tidak melibatkan Orang Asli Papua (OAP) secara khusus masyarakat setempat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, dalam aks
Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura, Evert N. Merauje, menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil Pemerintah Kota Jayapura di bawah kepemimpinan Wali Kota Abisai Rollo selalu berorientasi pada kepentingan jang
Rustan menyampaikan bahwa sesuai arahan Wali Kota Jayapura, kepala kampung diberikan waktu dua hari untuk menempelkan laporan transparansi penggunaan dana desa tahap I dan tahap II di papan pengumuman kampung.
Berdasarkan informasi yang diterima media ini, massa yang melakukan aksi blokade berjumlah sekitar 200 orang. Dalam sebuah rekaman video amatir yang beredar, para TKBM juga terlihat membentangkan spanduk berisi 8 tuntuta
Aksi pemalangan tersebut memicu terputusnya akses jalan menuju ke Distrik Asolokobal, Asotipo, Maima, Welesi hingga ke Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo hingga hampir 1 jam. Aksi ini dilakukan agar masyarakat bisa mengha
Kendati demikian, pasca pemalangan itu aktivitas di kampung IPDN itu tetap berjalan normal alias tidak terganggu oleh aksi yang dilakukan pemilik ulayat tersebut.
Hal ini disampaikan langsung Direktur IPDN Papua David E
“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi setiap kali ada pemalangan, kepolisian bersama pemerintah langsung bertindak. Orang-orang yang melakukan pemalangan kami ajak ke Kantor Bupati agar permasalahan bi
Bupati Jayapura Yunus Wonda menjelaskan, persoalan palang di Kabupaten Jayapura harus diseriusi, permasalahan palang dan hak ulayat adalah persoalan penting yang harus ditangani dengan serius.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikdaya) Biak Numfor, Kamaruddin, S.Pd, segera turun tangan ke lokasi bersama jajaran Polres dan Polsek setempat untuk bertemu dengan warga yang melakukan pemalangan. Warga m
"Agar kita bersama-sama menyelesaikan, jangan menyelesaikan sesuatu dengan cara palang, ini hal yang tidak bagus, diharapkan agar masyarakat bisa berpikir positif kedepannya," tambahnya.
FO diduga meninggal setelah menabrak sebuah mobil Mitsubishi Triton yang terparkir di pinggir jalan lokasi kejadian. FO yang jatuh dan tergeletak di jalan kemudian dievakuasi oleh warga yang berada di lokasi ke Rumah Sak
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 07.05 WIT. Warga setempat yang mengetahui hal tersebut pun kemudian berkumpul. Dalam kecelakaan tersebut, tiga orang meninggal duni
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan pemerintah tidak tinggal diam atau lambat, tapi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan alat berat di beberapa titik yang tersumbat untuk mengangkat
Benedikta menjelaskan, sejak bertugas di SMAN 3 Merauke sebagai kepala sekolah, pemalangan yang terjadi ini merupakan yang kedua kalinya. Belrum termasuk pemalangan yang terjadi sebelum bertugas di sekolah tersebut.
Pemalangan pada pintu utama itu sempat membuat anak-anak sekolah tidak masuk ke dalam ruangan mereka membuat Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Agustinus Sugiarta dan kepolisian turun tangan
Rumput ilalang tumbuh subur di tengah lapangan sepak bola yang biasa digunakan pelajar di sekolah tersebut, serta rumput liar menunjukkan kurangnya pemeliharaan dan perawatan yang memadai. Hal ini menyebabkan lapangan
“Pertandingan politik sudah selesai, mari kita bangun Sarmi bersama. Masih ada satu tahapan lagi yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Siapapun pilihan masyarakat, itu adalah hak masing-masing,” kata Bupati
Tujuh bulan dipalang, kondisi Kantor Satpol PP terlihat gelap dan kotor. Sebagian pintu di ruangan kantor rusak. Begitu juga dengan aliran listrik yang rusak dan air PDAM yang tidak mengalir. Pemalangan kantor ini dila
Dina menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya dengan pendekatan persuasif. Ia menilai perlu ada langkah hukum guna memastikan keabsahan lahan tempat sekolah tersebut berdiri.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menjelaskan, setelah media yang berlangsung 3-4 jam itu akhirnya menemukan titik temu dengan pihak adat atau pemilik ulayat. "Mediasi yang berlangsung berjam-jam ini kita berdiskusi dan berbicara dari hati ke hati akhirnya ada titik temu," ujar Abisai Rollo.
Rustan menekankan bahwa penyediaan air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat Jayapura, sehingga diperlukan kolaborasi dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pemilik ulayat, untuk memastikan PTAMJ dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
Sekda Hanna mengakui bahwa permasalahan pemalangan sekolah tersebut menuntut pembayaran, yang mana tanah tersebut sudah dilakukan proses pembayaran dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura memiliki sertifikatnya.
Pihak adat merasa ada hal yang harus dijelaskan oleh Sarah Kaigere terkait sengketa lahan di wilayah Buper Waena. Lokasinya yang dimaksud adalah Alobuai. "Kami ingin dengar langsung bagaimana ia mengklaim beberapa lokasi di atas (Buper), salah satunya lokasi Alobuai disamping Gedung Pramuka, Buper," kata Ondoafi Heram, Yansen Ohee di Obhe Ohei Onggi, Kampung Harapan, Sentani
"Kami harapkan adanya tindakan proaktif dari Dinas Pendidikan, untuk melakukan komunikasi antara pemilik hakulayat, agar ada timbul kesepakatan yang mana, proses pasti akan terus berjalan, ada yang melalui pengadilan atau sebagainya, tetapi jangan mengorbankan anak-anak untuk mendapat pendidikan, " katanya kepada Cenderawasih Pos,
Ia menyatakan pihaknya ingin jalan ini segera dibuka, mengingat dalam waktu dekat ini akan ada pelantikan Bupati terpilih di 8 Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, dimana 4 diantaranya memiliki akses jalan dari Jayawijaya Yakni Lanny Jaya, Tolikara, Mamteng dan Yalimo.
Sebab, pasca palang TPU Buper Waena dibuka pihak suku besar Kaigere, butuh waktu selama dua hari bagi warga untuk memastikan kondisi di kawasan pemakaman umum itu betul-betul aman untuk didatangi. Pemberitaan di media massa menjadi salah satu acuan yang dipakai masyarakat untuk mengetahui dan memastikan perkembangan situasi terkait dengan masalah pemalangan TPU itu.
Menurut Evert N Merauje, Pemkot Jayapura akan menghadapi berbagai persoalan dengan baik dan humanis, sama halnya dengan aksi palang yang terjadi di lokasi tersebut. "Muatan palang dari Suku Affar tadi sudah disampaikan, intinya berkaitan dengan kepemilikan lahan," ujar Plt Sekda setelah pemalangan dibuka.
Penutupan kantor tersebut masih berlanjut meskipun kepala Biro Hukum Pemprov Papua Pegunungan telah memberikan penjelasan dan jawaban dari PJ Gubernur via selulernya terkait dengan masalah pelantikan pejabat Eselon III dan IV, Skor Standar Minimal test CASN kemarin dan wacana pengurangan TPP sebesar 75 persen yang ditolak.
Bahkan banyak pihak telah mendesak untuk segera dibuka lantaran sangat merugikan masyarakat banyak namun tetap tidak dibuka. Pihak yang memalang mengklaim memiliki dokumen yang asli dan sah terkait kepemilikan lahan tersebut. Namun Pemkot juga mengklaim memiliki sertipikat kepemilikan.
Disertai bentangan spanduk bertuliskan "Saya Rode Youwe selaku ahli waris dari AMH Makdalena Sibi/Youwe pemilik tanah adat ini melakukan pemalangan Kantor PUPR. Dikarenakan belum bayar ganti rugi, hanya janji dari tahun ke tahun"
Kepala BGP Provinsi Papua, Fatkurohmah, mengungkapkan ada tiga kelompok masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut. Sehingga pihaknya pun menghentikan aktivitas kegiatannya dan saat ini sudah dipindahkan ke kantor Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP), Papua, yang berlokasi di sekitar Kotaraja, Distrik Abepura.
Meski demikian, pelayanan kesehatan tetap dilakukan dengan kondisi seadanya, dengan memanfaatkan salah satu rumah warga yang berada ujung Landasan Bandara Kampung Yabaso. Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Edward Manik Sihotang mengatakan, pelayanan di Puskesmas Khomba belum ada kejelasan.
Dipalang sejak 21 Desember 2024 hingga 6 Februari 2025 menunjukkan jika pemerintah tak memiliki taji untuk menegakkan aturan. Jika benar lokasi tersebut adalah milik pemerintah kota maka mengapa tidak langsung dieksekusi, dibuka palangnya sekalipun harus dilakukan secara paksa. Mirisnya, dampak dari semua, masyarakat lagi yang terbebani.
Kapolres melalui Kasat Lantas Polres Jayawijaya AKP Laly Pundu menyatakan Polres Jayawijaya sudah menurunkan tim dari satuan lalulintas untuk melakukan olah TKP terhadap kasus lakalantas yang mengakibatkan dua orang mengalami luka berat seperti patah kaki dan satu orang lainnya mengalami luka dibagian kepala belakang.
Evert N Merauje menegaskan bahwa sebenarnya Pemkot Jayapura tidak ada kaitannya dengan persoalan tuntutan lahan TPU tersebut, karena itu sudah menjadi milik Pemkot. "Lahan tersebut sudah sah milik Pemkot Jayapura dan sudah lunas dengan H. Manang, jika ada pihak lain yang mengkalim silakan buktikan di pengadilan," tuturnya.
"Akibat pemalangan ini, pekerjaan kontraktor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua terhenti selama beberapa minggu. Hingga saat ini, pekerjaan belum bisa dilanjutkan dikarenakan belum bisa memenuhi tuntutan pemilik hak ulayat dengan nominal yang belum terpenuhi," ungkap Direktur Utama PT. Air Minum Jayapura Dr. Entis Sutisna
Kondisi ini lantas dikomentasi Wakil ketua l DPRK Jayapura Max Karubaba. Ia meminta Polresta Jayapura Kota segera mengambil tindakan cepat. Ini karena pemalangan sangat merugikan warga Kota Jayapura.
Dari pantauan Cenderawasih Pos di lokasi, sejumlah mama-mama di Kampung Nafri Distrik Abepura ini, melakukan pemalangan jalan umum dengan menggunakan balok kayu dan meletakan pecahan botol bekas minuman di lokasi pemalangan. Aksi pemalangan juga diwarnai pembakaran ban di pertengahan jalan kampung tersebut, sehingga mengakibatkan aktifitas di ruas jalan tersebut terhambat.
Namun dirinya sayangkan pihak yang memalang tidak hadir dalam pertemuan tersebut."Dari pertemuan ini kita sepakat menyurati Polresta Jayapura untuk membuka palang yang rencananya dalam waktu dekat," ujar Evert N Merauje saat ditemui Cenderawasih Pos di kantor walikota, Kamis (16/1).
Saat ini kawasan pemakaman umum Buper Waena dalam kondisi yang sangat sepi dari aktivitas seperti biasanya, pasca adanya pemalangan yang dilakukan oleh warga yang mengaku sebagai pemilik wilayah atas lahan tersebut. Meski begitu, Aslan masih memilih bertahan di tempat itu, walaupun pulang pergi dari kediamannya.
Menanggapi situasi ini, Pj. Bupati Jayapura Samuel Siriwa menjelaskan untuk SD yang masih dipalang perlu ada pembahasan bersama di para-para adat antara pihak keluarga pemilik tanah, dan pemerintah untuk membahas permasalahan tersebut.
"Sebenarnya dampak dari pemalangan tersebut adalah masyarakat, dan permasalahan pemalangan ini adalah masalah internal antara pihak adat dan pemilik sertifikat tanah, tetapi justru berimbas pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat, " katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (6/1) kemarin.
Dia menegaskan jika tidak ada titik terang yang ditemui oleh pihak tersebut maka Pemkot Jayapura akan mengambil langkah hukum berupa pembongkaran paksa dengan melibatkan aparat keamanan dan kepada pihak yang merasa memiliki lahan tersebut supaya bisa menempuh jalur hukum.
Evert menjelaskan duduk perkara persoalan pemalangan TPU Buper waena itu. Bahwa saat ini tidak ada hubunganya lagi dengan masyarakat atau pelaku pemalangan. Karena Pemkot sudah memiliki sertifikat resmi pemilik lahan itu. Kemudian mengenai sejarah pembelian aset tanah itu diperoleh dari pemilik bersertifikat perseorangan.
Malah jika diawal hanya ditutup oleh material, kini ditutup menggunakan cor semen dan batu. Alhasil dari penutupan ini ada puluhan jenasah yang harus dialihkan lokasi pemakamannya. Jika sehari bisa 3 hingga 4 jenasah yang dimakamkan maka dengan waktu 13 hari setidaknya ada puluhan jenasah yang terpaksa ditolak dimakamkan di lokasi yang sudah diberi pemerintah Kota Jayapura itu.
Menurut Ondoafi Kampung Waibron Bano, Cristian Done, pemalangan tidak dilakukan untuk uang Natal, melainkan untuk meminta perhatian serius dari Pemerintah agar melakukan pengukuran jalan dan membayarkan hasil pengukuran tanah.
Tresia menjelaskan pemalangan itu berawal sekira pukul 14.00 WIT puluhan orang datang dengan menggunakan mobil blakos putih. Setiba di TKP rombongan ini langsung membentangkan sebuah sepanduk berukuran sedang. Tidak lama berselang datang satu unit truk berwana biru datang bawa timbunan kemudian dibuang tepat di pintu masuk TPU Muslim dan TPU Kristen.
Dengan dibukanya palang tersebut, maka akses keluar masuk di rumah sakit Abepura kembali berjalan normal pelayanan pun berjalan seperti biasanya. "Kami harap kedepannya tidak ada lagi aksi palang memalang, karena tanah rumah sakit ini milik Pemda," ungkapnya.
Sejumlah tuntutan dituangkan dalam sebuah spanduk yang menutupi areal pintu masuk rumah sakit. Tuntutan ini masih seputaran pelunasan lahan rumah sakit yang tak kunjung diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Pemalangan dilakukan dengan menaruh pohon bambu dan daun kelapa muda yang selama ini digunakan sebagai salah satu bahan dalam simbol adat Marind di Merauke. Namun pemalangan ini tidka berlangsung lama, karena Kapolsek Kurik dan jajarannya langsung turun ke tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan pendekatan dan negosiasi dengan masyarakat.
‘’Tapi satu bulan penuh ini kepala sekolah sama sekali tidak masuk. Sementara anak-anak sebenarnya sudah melakukan simulasi UNBK tapi karena kepala sekolah tidak berada di tempat untuk tandatangan sehingga simulasi UNBK itu belum dilaksanakan sampai hari ini,’’ katanya.
Berdasarkan keterangan seorang warga, Taufiq mengatakan, belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Namun, diduga warga melakukan protes karena ada seorang anak yang ditemukan tewas di tengah Jalan Sp1, Mimika.
Komisaris Utama Pt Grahayasa Arshi Utama H. Marzuki saat ditemui di Pulau Numfor mendesak pemerintah daerah untuk segera melunasi sisa tunggakan pembayaran yang telah dijanjikan sebelumnya.
Para pegawai tersebut menempel sejumlah kertas berukuran besar yang di dalamnya tertulis, “Kabag SDM pilih kasih memberikan pekerjaan kepada pendatang baru (guru-guru) di SDM, dan mengabaikan kami yang sudah lama bekerja di bagian SDM sebagai anak asli daerah Amungme Kamoro”.
Pembukaan palang ini setelah dilakukan mediasi antara Dinas Perhubungan, Pemilik Hak Ulayat oleh Polres Merauke. ‘’Mediasinya hari Rabu atau Kamis lalu kalau tidak salah. Dan mulai Senin kemarin, kami sudah mulai aktivitas kembali di kantor itu,’’ kata Walter Mahuze.
Kegiatan yang menganggu hak orang lain itu, biasanya dilakukan oleh oknum-oknum mahasiswa karena dengan berbagai alasan diantaranya tidak puas dengan aturan atau regulasi yang telah dibuat kampus. Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat hingga melakukan aksi demo hilangan pemalangan, yang berakibat aktivitas kampus tidak berjalan normal bahkan proses perkuliahan pun bisa lumpuh.
Aksi tersebut sebagai bentuk protes tidak lolosnya 127 calon mahasiswa baru angkatan 2024/2025 yang menggunakan Jalur Mandiri Seleksi Bersama (JMSB). Sejumlah massa aksi memalang jalan masuk fakultas dan berorasi secara bergilir menyampaikan tuntutannya.
Dalam kegiatan mediasi tersebut Kapolsek menyampaikan mediasi/koordinasi dengan bapak-bapak guna duduk bersama menyelesaikan permasalahan terkait pemalangan Sekolah Dasar Impres yang berada di Jln. Bosnik Raya kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa.
Pemalangan gereja tersebut setelah sekelompok orang tersebut memasang sepanduk yang bertuliskan 'maaf Pdt. Petrus Tumanan, Saya sengaja melakukan Pemalangan gereja Adonai/GBI diatas tanah adat ini karena masih bermasalah mohon diselesaikan dengan ahli waris', tulisan tersebut terpampang dalam sepanduk berukuran (1 M x 1,5M) dibagian samping pintu masuk gereja.
Dana tersebut sebesar Rp 160 juta. Wakapolres sarmi juga menjelaskan bahwa dirinya datang bersama anggota bertujuan untuk membuka pemalangan karna ini sudah menyalahi aturan apalagi mereka memalang jalan Trans Sarmi Jayapura yang membuat aktifitas kendaraan yang mau ke Jayapura terhambat.
Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo.SIK menyatakan pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari pelaku, dari pasca kejadian 21 kemarin sejak semalam pihaknya telah melakukan olah TKP dan lewat seminggu baru warga membawa saksi untuk memberikan keterangan.
Bupati menjelaskan bahwa dalam satu dua kari kedepan, masalah tersebut akan dibicarakan dengan masyarakat. Dimana masyarakat yang melakukan pemalangan itu minta ganti rugi. Namun jelas dia ada prosedur yang harus dilakukan.
Kapolres Merauke I Ketut Suaryana, SH, SIK menanggapi permintaan dari Dinas Perhubugan Kabupaten Merauke untuk membuka palang, menempatkan personil serta mengeluarkan orang yang melakukan pemalangan terhadap kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke yang sudah berjalan lebih dari 1 minggu.
Salah satu bidan senior Ibu Any mengatakan untuk pelayanan pasien umum tetap dilaksanakan di gedung yang disewakan pihaknya Di mana letaknya tepat di depan bangunan Puskesmas tersebut.
‘’Kami sudah menyurat secara resmi ke Kapolres memohon untuk dapat membuka palang tersebut, menempatkan personel di sana serta membubarkan kelompok masyarakat yang telah melakukan sabotase Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke,’’ kata Walter Mahuze ditemui di Pos Terminal Wamanggu yang sementara ia gunakan untuk berkantor sejak Kantor Dinas Perhubungan di palang.
Adapun tuntutan dari Aksi tersebut yang tertuliskan di spanduk tersebut, diantaranya sebagai berikut, Pertama, Meminta kementerian kesehatan RI segera menyelesaikan pembayaran tanah adat mereka. Kedua, segera menghentikan pembangunan RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan RI diatas tanah adat. Ketiga, Kemenkes RI tidak boleh menjadi mafia diatas tanah adat milik kami.
Hal ini memang menyebabkan aktivitas pemerintahan di kantor Jayapura sedikit terganggu meskipun berdasarkan pengetahuan media ini aktivitas di kantor pemerintah masih berjalan.
Para pemilik hak ulayat tersebut juga bertemu dan diterima oleh Sekretarius Daerah Kabupaten Merauke Yermias Ruben Ndiken, S.Sos di Lantai III Kantor bupati Merauke. Seusai menerima para pemilik hak ulayat tersebut Sekda Yermias Ndiken menjelaskan bahwa pihaknya telah bertemu dengan para pemilik hak ulayat tersebut yang digunakan oleh Dishub Kabupaten Merauke.
Pemalangan terhadap Kantor Pemerintah Kota Jayapura ini dilakukan setelah pemerintah kota Jayapura kembali mengumumkan sebanyak 820 tenaga kontrak dan honorer yang lolos verifikasi dan validasi data untuk selanjutnya mereka mengikuti tahapan ujian dengan menggunakan sistem CAT.
Menurutnya, aksi pemalangan yang dilakukan oleh warga dari Distrik Kurulu ini tak ada maksut dan tujuan lain, mereka hanya ingin mencari tahu kendaraan yang menabrak dua anak tersebut dan siapa sopirnyaoleh karena itu warga terus menanti penjelalasan dari pihak kepolisian terkait perkembangan dari kasus ini.
Menyikapi masalah tersebut Pemkab Jayawijaya menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga korban tabrak lari terhadap dua anak di Distrik Kurulu yang meninggal dunia atas nama Grivin wetipo(8), dan korban luka Suluh Wilil (10) dalam keadaan sekarat dan di rawat di RSUD Wamena pada Jumat (21/6/2024) kemarin sekitar pukul 19.30 wit
Seorang warga bernama Ismi yang melintas di kawasan itu mengatakan, pemalangan ini berlangsung mulai pukul 9.40 WIT karena pemukiman warga yang terendam banjir buntut kali Piuga di Jembatan Kembar meluap setelah diguyur hujan sejak Senin, 10 Juni 2024 sore hingga Selasa dini hari dan menggenangi kawasan itu.
Yustin Walinaulik menegaskan bahwa apabila dalam waktu 14 hari sejak kesepakatan tersebut dibuat, direktur utama dari perusahaan tersebut tidak hadir maka pihaknya akan kembali melakukan pemalangan, bukan lagi di logpond atau HGU tapi pihaknya akan kembali ke tanah milik adat mulai dari Logpond sejauh 3 kilometer.
ketua Tim penolakan kantor Gubernur di Walesi Bonny Lanny mengatakan, pemalangan itu dilakukan karena adanya penyerahan sebuah dokumen tentang tanah oleh sejumlah warga yang pro kepada Pemprov. Tapi Bonny tidak menyebutkan dokumen apa yang diserahkan tersebut.
Pantauan Cenderawasih Pos kemarin, dua gerbang utama, yakni bagian sebelah utara dan gerbang masuk ruangan IGD masih dipalang menggunakam ranting kayu dan spanduk bertuliskan isi tuntutan, status tanah, dan alasan pemalangan.
Hal lain pasal 43 UU OTSUS yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui Hak Hak, Masyarakat Adat Papua. UUPA Nomor 5 tahun 1960, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 PMNA/KBPN Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Serta beberapa acuan lain yang dituangkan dalam spanduk tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke Stephanus Kapasiang, S.Pd, ditemui disela-sela aksi demo para guru di Kantornya mengakui telah menerima laporan adanya pemalangan terhadap SDN Wasur 2 Merauke tersebut. Mantan guru ini menjelaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengna pihak aset darah Kabupaten Merauke dan ternyata lahan tersebut memang belum pernah dibayar.
Ancaman tersebut jika pemerintah pusat tidak menjawab aspirasi mereka untuk segera menurunkan Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun dan Pj Sekda Derek Hegemur, dari jabatannya saat ini.
Pj Bupati Tolikara Marthen Kogoya mengatakan, aksi pemalangan tersebut dilakukan oleh masyarakat Distrik Poganeri dan masyarakat Distrik Wunin karena masalah penghilangan atau pengalihan suara yang diperoleh 3 orang calon legislatif (caleg) yakni Musa Erlak (PSI) dari Distrik Wunin, Marthen Kogoya (PSI) dari Distrik Poganeri dan Otis Wenda (PKN) dari Distrik Poganeri.
Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Sihotang, palang Puskesmas Komba sampai saat ini belum di buka, sehingga pelayanan kesehatan bagi warga yang tinggal di sekitaran Puskesmas Komba sementara dialihkan ke Puskesmas Sentani di Daerah Kemiri.
Kapolres I Ketut Suaryana menjelaskan bahwa informasi yang diperoleh pihaknya pemalangan tersebut terkait dengan tuntutan pemakaian lahan selama kurang lebih 18 tahun dengan jumlah tututan sebesar Rp 83 miliar.
Seperti yang terjadi di lokasi Puskesmas Komba, Sentani, dimana pelayanan di Puskesmas tersebut tidak bisa berjalan dengan baik karena adanya aksi pemalangan, sehingga masyarakat sampai sekarang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan.
Di pintu yang dipalang itu juga sebuah spanduk di pasang yang menjadi ketidakpuasan dari pegawai yang melakukan pemalangan kepada Kepala BWS Merauke Papua Magdalena Tanga. Apalagi pada siang harinya sekitar pukul 14.00 WIT akan ada sertijab sejumlah pegawai diantaranya 2 pegawai OAP yang akan diganti.
