Ruangan sidang paripurna DPRD Provinsi Papua sontak bergemuruh tepuk tangan bertanda sebagai bentuk dukungan setelah ketua DPR Papua mengumumkan 13 nama anggota dewan yang akan berhenti dan berakhir masa jabatannya pada 31 Oktober 2024 mendatang.
Ada juga yang masih dikelola namun tidak memberi pendapatan sesuai harapan malah harus menyiapkan anggaran untuk maintenance sehingga aset yang seharusnya memberi pemasukan justru terkesan memberatkan beban keuangan daerah.
"Saya mewakili anggota dewan yang lain mengecam keras adanya penembakan ini. Bukan satu dua kali tetapi sudah terlalu sering di wilayah Papua khususnya Puncak Jaya," tegas Thomas kepada Cenderawasih Pos
"Semua yang menentukan DPP Partai Golkar. Kami menunggu saja siapa yang akan dipilih," kata Jansen Monim didampingi Ketua Fraksi Golkar DPR Papua Tan Wie Long pekan kemarin di Kantor DPR Papua. Ia menyebut belum lama ini dilakukan rapat pleno internal DPD Partai Golkar Provinsi Papua dan diusulkan 5 nama calon Ketua DPR Papua.
Dua unsur pimpinan tersebut adalah Jhony Banua Rouw selaku Ketua DPR Papua dan Yunus Wonda sebagai Wakil Ketua 1 DPR Papua. Sedangkan 11 anggota lainnya yakni Yanni, Natan Pahabol, Benyamin Arisoy, Elvis Tabuni, Mustakim, Boy Markus Dawir, Nason Utty, Darwis Massi, Alfred Freddy Anouw, H Kusmanto dan Fauzun Nihayah.
Kurang lebih sebanyak 13 anggota DPR Papua akan meninggalkan gedung terhormat itu pada 31 Oktober mendatang. Tampak hadir dalam acara itu, PJ Gubernur Papua, Remes Limbong, ketua MRP Papua Nerlince Wamuar Rollo dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua.
Ketua Harian DPD Golkar Papua tersebut menjelaskan terkait pernyataaan yang bertolak belakang dengan putusan partai maka putusan tersebut bersifat individu. Dan iapun menegaskan bahwa arah perjuangan untuk Pilkada kali ini sudah diputuskan. Pihaknya juga menyatakan masih solid.
Tak hanya itu Belanja Daerah Pada Tahun 2025 juga alami penurunan sebesar Rp 2,701 Triliun mengalami penurunan sebesar Rp 1,554 Triliun atau 36,53 persen dari tahun 2024 sebesar Rp 4,256 Triliun.
Pada rapat tersebut sebelumnya dilakukan penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Papua terhadap Raperda APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025, dan kemudian dilanjutkan mendengarkan Jawaban Pj Gubernur Papua terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Papua terkait Raperdasi APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025.
Rapat Paripurna ini merupakan tindak lanjut hasil dari finalisasi pembahasan rapat Badan Anggaran DPR Provinsi Papua bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemerintah provinsi Papua dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Banggar dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, didampingi oleh Wakil Ketua l, Yunus Wonda diikuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua dan anggota Banggar.
Berbagai pernyataan satir diantaranya, Keadilan Iklim Tanpa Oligarki, Usut Tuntas Pelaku Perusak Lingkungan, Pohon Tidak Bisa Digantikan Dengan Sawit dan Jangan Pilih Pemimpin yang Tidak Pro Terhadap Lingkungan.
Sebab menurut Setyo, jika pembahasannya dilakukan dengan anggota DPRP yang baru maka itu membutuhkan waktu yang lama. Pertama, perlu dilakukan pelantikan terlebih dahulu. Kedua, alat kelengkapan dewannya harus dibentuk dan lainnya.
“Untuk Panitia Pemilihan (Panpil) sudah terbentuk, sedangkan Panselnya kita sedang menunggu keputusan Panpil di pusat. Dimungkinkan setelah datang baru mereka bisa melakukan tahapan,” kata Musa Isir kepada Cenderawasih Pos,
Menurut penjelasan Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir, untuk kandidat yang terpilih sebagai DPR periode 2024-2029, bila ikut di Pilkada 2024, maka konsekuensinya mereka harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Plt Sekwan Papua Selatan Florentina Kakare ditemui media ini di ruang kerjanya mengungkapkan, jika sata ini pihaknya sedang mempersiapkan pelantikan anggota DPR Papua Selatan terpilih periode 2024-2029 pada tanggal 4 November 2024.
‘’Kalau keputusan untuk pembentukan Panpil kabupaten itu sudah ada. Tapi untuk keputusan pembentukan Panpil provinsi yang sampai sekarang belum ada,’’ kata Natalis Netep. Karena keputusan terkait pembentukan Panpil tersebut belum turun sehingga pihaknya belum membentuk Panpil apalagi Pansel.
Dari laporan pendaftaran pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota se-Provinsi Papua tahun 2024, terdapat 34 pasangan calon yang akan bertarung.
"Upaya-upaya yang kita lakukan selama ini dan janji saya bahwa kita akan menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemarin waktu kita habis rapat dan kita minta dikirim menggunakan pesawat, Puji Tuhan hari ini sudah datang dan sudah digunakan hari ini juga," sambungnya.
DPR menyatakan barang yang dibutuhkan pasien saat ini sangat urgen untuk itu ia berharap pihak RSUD Dok II Jayapura segera menyediakan barang tersebut segera mungkin agar tidak berberdampak buruk pada pasien dan masyarakat pada umumnya.
Kata dia salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut ialah Rumah Sakit harus menyediakan stok cairan (Acid). Karena masalah sekarang ini terjadi ialah kehabisan cairan untuk melakukan Hemodialisa kepada pasien yang membutuhkan.
Dalam turnamen ini, Israel FC sebagai juara pertama, disusul oleh Berju FC pada juara II dan Nireana FC sebagai juara III. Masing-masing juara mendapatkan trophy dan uang pembinaan. “Turnamen ini sangat bagus sekali dan semangat menjunjung sportifitas dan semakin tahun semakin baik,” ungkap Daniel Yeimo kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (31/8).
Mantan wartawan ini mengatakan, penetapan perolehan jumlah kursi dan calon anggota DPR Papua itu sempat tertunda lantaran adanya sengketa yang harus dituntaskan di Mahkamah Konstitusi. Adanya gugatan beberapa Partai Politik khususnya di Dapil Papua III Sentani, Kabupaten Jayapura.
’’Kalau kita lihat sisa waktu yang ada, masa pengabdian kami di DPR Kabupaten Merauke untuk periode 2019-2024 sisa 2 bulan. Karena tanggal 21 Oktober itu sudah pelantikan anggota dewan baru ,’’ kata Ketua DPR Kabupaten Merauke Sugiyanto, SH, M.Si,
"Ya sudah cukup lama di legislatif dan sudah banyak sekali perdasi-perdasus yang kita buat. Karena itu kami punya kerinduan untuk membantu masyarakat Papua tetapi menurut kami belum maksimal, sehingga saya mengambil keputusan untuk maju dan mengabdi untuk rakyat kita khususnya di kota Jayapura,"
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga mengakui jika sebenarnya penetapan ini telah dilakukan dari beberapa waktu lalu namun karena ada gugatan yang masuk ke MK sehingga KPU RI mengeluarkan surat untuk KPU seluruh indonesia membatalkan sementara penetapan itu, dan hari ini baru bisa dilakukan.
Sebelas yang dianggap penting ini, pertama terkait Kebijakan APBD Perubahan T.A 2024, disusun dengan pendekatan Money Follow Priority Program. Penggunaan anggaran sesuai program prioritas.
APBD Papua sendiri awalnya sebesar Rp 3,024 triliun berubah menjadi Rp 4.295 triliun dalam APBD Perubahan 2024. Ini dengan Anggaran Pendapatan semula sebesar Rp 2,739 triliun berubah menjadi Rp 3,044 triliun atau meningkat 11,13 persen.
Rapat ini merupakan hasil dari finalisasi rapat Badan Anggaran DPR Papua dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi Papua dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terkait Perubahan APBD pemerintahan provinsi Papua Tahun Anggaran 2024.
Massa yang dipimpin oleh Mute selaku koordinator Asosiasi Driver Maxim Kota Jayapura, dan Herman koordinator Maxim kabupaten Jayapura melakukan orasi di depan kantor DPRP. Dalam orasinya, Mute menyatakan bahwa tujuan aksi ini adalah untuk meminta kejelasan atas nasib mereka sebagai driver Maxim di provinsi Papua terutama Kota Jayapura.
Dalam kunjungan ini, Ketua DPRP Jhony Banua bersama rombongan sekaligus mengikuti ibadah bersama dengan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Turut hadir pula Penjabat Gubernur Papua, Mayjen (purn) Ramses Limbong, Penjabat Walikota Jayapura Lukas Christian Sohilait, dan beberapa anggota DPR Papua dan penjabat lainnya.
Padahal KONI atau kontingen Papua sudah harus menyetorkan kewajiban kontribusi 50:50 akomodasi, konsumsi dan transportasi lokal kepada Panitia Besar PON di Aceh dan Sumut. Jika ini tak segera disetor hingga 14 Agustus maka besar kemungkinan kontingen Papua akan terlunta - lunta mencari penginapan dan konsumsi sendiri.
Selaku Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, ia menyatakan bahwa akan mendorong beberapa pasal dalam Perdasi diantaranya, pasal pendidikan budaya dan pasal yang akan membina dan pengawasan tentang pembentukan komisi masyarakat adat.
Pleno tersebut bakal dijadwalkan kembali usai mendapatkan surat rekomendasi dari KPU RI. Ketua KPU Papua Pegunungan, Daniel Jingga menyatakan terkait dengan pleno penetapan kursi dan penetapan calon terpilih untuk DPRP Papua Pegunungan yang dijadwalkan pada Kamis (1/8) akhirnya ditunda.
Hasil LHP BPK itulah yang kemudian dipaparkan oleh gabungan komisi pada lanjutan rapat pada Selasa (30/7). Tercatat ada 15 “dosa” yang menjadi PR bagi OPD di lingkungan Pemprov. “Gabungan komisi DPRP sekali lagi mengapresiasi atas capaian Opini WTP yang diberikan oleh BPK atas LKPD Tahun 2023 ini. Namun capaian WTP ini seringkali dipertanyakan masyarakat, karena tidak searah dengan capaian Indikator Makro Kinerja Pembangunan Daerah,” kata Kusmanto selaku pelapor di ruang sidang kemarin.
Fraksi PDIP mempertanyakan indikator yang digunakan dari berbagai capaian yang dipaparkan. Kristina Luluporo selaku pelapor menyampaikan bahwa pada catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 lampiran VII raperda ini terdapat 207 tabel data yang disajikan, sebagaimana pada pidato Gubernur Papua terhadap raperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapan dan belanja daerah (APBD) Tahun anggaran 2023.
Hegemur mengatakan setelah mendengar dan memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh Pendapat Dewan yang terhormat melalui Laporan Gabungan Komisi dan Laporan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperdasi tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2023, maka ada beberapa hal yang menurut dia penting dan prioritas untuk semuanya.
“Terkait RSU Abepura, selama itu untuk pelayanan public dan berdampak pada kebutuhan masyarakat maka itu harus diperjuangkan. Apakah itu diambil dari dana cadangan maka saya siap untuk menyetujui ada anggaran yang diambil dari dana tersebut,” beber Jhony Banua di Entrop pekan kemarin.
Hegemur mengatakan setelah mendengar dan memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh Pendapat Dewan yang terhormat melalui Laporan Gabungan Komisi dan Laporan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperdasi tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2023, maka ada beberapa hal yang menurut dia penting dan prioritas untuk semuanya.
Rancangan Perdasi tentang Pertanggung jawaban APBD TA 2023 sendiri merupakan wujud kinerja Pemerintah Provinsi Papua sebagai tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023.
Hanya dikatakan bahwa ia akan mundur dengan syarat apabila semua sudah sesuai dengan waktunya. Artinya jika akan melakukan pendaftaran di KPU maka persyaratan untuk pengunduran diri dipastikan sudah dikantongi.
Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Selatan, Natalis Netep mengungkapkan bahwa pihaknya masih terkendala untuk pembentukan Pansel tersebut. Pasalnya, pihaknya sudah menyurat ke instansi terkait untuk mengirimkan nama-nama ke Kesbangpol Provinsi Papua Selatan tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut.
Meski diakui tidak mudah untuk merubah undang – undang, namun menurut Yunus Wonda, apa yang dilakukan MRP saat ini akan menjadi pembahasan pada 5 atau 10 tahun mendatang. Yunus berpendapat meski agak sulit diterapkan tahun ini namun tetap harus disuarakan.
“Ini merupakan asset Pemprov dan kalau diatur baik maka PAD nya bisa lebih dimaksimalkan. Selama ini sudah ada tapi kan kecil jadi perlu dikelola lebih baik,” kata Boy di ruang kerjanya belum lama ini.
“Kami harapkan untuk pembahasan APBD perubahan maupun APBD induk semua disahkan oleh pada masa anggota DPR yang ada saat ini sebab jika menunggu yang baru maka sudah pasti baru disahkan pada tahun 2025,” kata Yunus Wonda di kantor DPRP, pekan kemarin.
Pria kelahiran Puncak Jaya ini mengatakan seharusnya jelang Pemilu yang tersisa beberapa bulan lagi bisa disikapi bijak oleh TNI Polri. Ia meminta jangan karena mengedepankan pengejaran terhadap kelompok berseberangan, akhirnya berdampak pada tidak kondusifnya suatu daerah seperti situasi Puncak Jaya saat ini.
Adanya daerah pemekaran yang mengharusnya dana transfer langsung masuk ke daerah menjadi satu indicator. Selain itu beban daerah terkait belanja langsung juga dianggap cukup mempengaruhi.
Terkait ini Sekretaris DPR Papua, Dr Juliana Waromi mengungkapkan pentingnya memaksimalkan potensi asset yang dimiliki Pemprov untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut bahwa untuk DPR Papua sendiri ada dua asset yang bisa digunakan. Pertama mes DPRP dan kedua lahan parkir belakang gedung baru yang cukup luas.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan dari rapat Banggar tersebut DPR ingin memastikan pihak eksekutif dan KONI telah menyiapkan anggaran untuk PON. “Kami DPR Papua, kami ingin semua atlet bisa ikut PON. Jangan hanya ikut saat jadi tuan rumah, lalu ketika provinsi lain menjadi tuan rumah malah kita tidak berangkat,” kata Jhony usai rapat.
DPR Papua sendiri, kata Jhon, mendukung PON bisa dilaksanakan dan Papua bisa ikut berpartisipasi dalam PON. “Soal pembiayaan, kami DPR Papua sudah dapat surat edaran Mendagri yang kedua, setelah sebelumnya juga mendapat surat edaran yang pertama,” kata Jhon.
“Targetnya Jumat depan 43 unit mobil itu sudah ditarik dari halaman DPRP, ada empat unit mobil yang tidak ditarik untuk operasional DPRP dan itu sudah disepakati bersama,” ucap Patria usai rapat koordinasi pembahasan aset yang dilakukan oleh Pemprov Papua dan DPRP, di Kantor Gubernur, Kamis (11/7).
Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Provinsi Papua, Danny Korwa, mengatakan mobil tersebut dalam pengawasan tim penertiban aset Provinsi Papua yang didalamnya ada Inspektorat bidang aset bersama KPK dan Kejaksaan.
Malah Jhony menyebut bahwa DPR Papua telah meminta Pemprov Papua dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk fokus dan memprioritaskan anggaran bagi kontingen PON Papua.
Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun, mengatakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Provinsi Papua yang mengatur mengenai jaminan terhadap hak politik Orang Asli Papua (OAP).
Penetapan kursi dan Caleg terpilih ini, dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan ke MK. Pleno penetapan kursi dan caleg terpilih dipimpin langsung Ketua KPU PPS Theresia Mahuze didampingi 4 komisioner lainnya dan Sekretaris KPU PPS, partai politik (Parpol) peserta Pemilu serta 4 KPU kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan.
“Kita tidak mungkin mengabaikan mereka yang sudah berlatih keras selama ini dan kita juga baru menjadi tuan rumah sehingga selayaknya kembali menjadi tamu yang baik menghormati undangan tuan rumah,” bebernya.
Pemberhentian ini dilakukan setelah DPRP mengantongi surat dari Mendagri untuk selanjutnya dibacakan dalam ruang sidang. Lima anggota DPR tersebut adalah Frits Tabo Wakasu, Hendrikus Gebze, Yohanis Ronsumbre, Arnold Walilo dan Timotius Wakur.
Pasalnya selain data yang dikirim ternyata tidak akurat dan terkesan copy paste, tidak diperoleh kriteria yang jelas tentang capaian kinerja gubernur dan jajaran pemerintah daerah dalam tahun berjalan.
Jangan pemerintah hanya mengadakan satu pekerjaan kemudian ditinggal begitu saja dan akhirnya bangunan atau sarana yang dibangun tidak maksimal akibat tidak bisa dimanfaatkan.
Hingga kini menurutnya jika menghitung waktu persiapan maka tersisa hanya kurang lebih 3 bulan. Dengan waktu yang kian sempit kontingen Papua masih meraba – raba berapa anggaran yang diberikan pemerintah.
Jika selama ini dilakukan pemilihan langsung, disini John melihat bahwa peluang untuk dilakukan secara tidak langsung juga ada. Prosesnya lewat sistem Pilkada Asimetris. Kata John, pemerintah juga pernah memikirkan untuk mengusulkan sistem pilkada asimetris.
Padahal KONI Papua sudah "berteriak" agar Pemprov Papua segera mencairkan dana untuk persiapan sejumlah cabor yang berlaga di PON XXI. Sementara Pemprov Papua pun belum menanggapi permintaan KONI Papua.
“Untuk tujuh daerah di Papua yang sudah penetapan anggota DPRD yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Waropen, Biak Numfor, Keerom dan Kabupaten Supiori,” terangnya.
Satu yang perlu disiapkan adalah posisi jabatan sekda definitive. Salah satu anggota DPR Papua, Boy Markus Dawir mengingatkan agar Pj Gubernur bisa segera melakukan seleksi untuk jabatan sekda definitive.
Pertama terkait dimana perpustakaan dan arsip sudah tidak lagi digabung di P dan P sehingga pihaknya mencoba memanggil untuk mengecek bagaimana dengan LHP BPK termasuk RKPD.
Keluhan ini kemudian dibahas dan dievaluasi dan menurut Jhony seharusnya biaya pendidikan di Jayapura bisa digratiskan. Hal tersebut bukan tanpa dasar, dimana Jhony menyebut APBD Kota Jayapura bisa menutupi semua biaya yang dikeluhkan tersebut.
Itu menurutnya belum dengan uang SPP. Padahal di Buton tempat asalnya tidak ada beban biaya pendidikan alias gratis, namun di Papua ia malah dibebankan biaya yang cukup mahal.
Di sini Jhony Banua menjelaskan bahwa ia sebelumnya masuk lewat Dapil Pegunungan namun kini terpilih dari Dapil Papua sehingga ini menjadi reses pertamanya untuk wilayah Kota Jayapura. Iapun menjelaskan soal tugas fungsi DPR dimana sifatnya berbeda dengan eksekutif yang bisa mengeksekusi.
Pelaksana tugas (Plt) Asisten Bidang Pemerintahan, Setda Provinsi Papua, Yohanis Walilo, menekankan anggota legislatif memegang kendaraan wajib hukumnya mengembalikan ketika berakhir masa jabatan.
“Kalau masih mendaftar di partai politik, tidak masalah, tapi kalau sudah direkomendasi dan mendaftar ke KPU, maka wajib membuat surat pengunduran diri," jelasnya.
Anggota Kelompok Khusus DPR Papua, Yonas Nusi menyampaikan bahwa dari rapat – rapat yang dilakukan, diketahui ternyata dana beasiswa ini tidak hanya diberikan bagi mereka yang tidak mampu dan layak dibiayai, namun ternyata ada juga anak sejumlah pejabat yang menerima aliran dana tersebut.
Ketua MRP Papua, Nerlince Wamuar Rollo, mengungkapkan bahwa bahwa calon kepala daerah, Kabupaten/Kota harus harus Orang Asli Papua. Khusus untuk Kota Jayapura, pencalonan Walikota dan Wakil Walikota harus orang Port Numbay asli.
Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John Gobay menyampaikan bahwa aspirasi bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota di Tanah Papua semua dijabat oleh OAP sejatinya bukan aspirasi baru karenanya Poksus mendukung apa yang sedang diperjuangkan MRP se Tanah Papua.
“Ini bagian tindak lanjut dan sesungguhnya ini sudah lama dimana Juli tahun 2023 lalu kami lakukan pendampingan penyelamatan aset – aset Pemprov Papua dimana ketika itu ada 141 unit di Pemprov dan 90 di DPRP,” kata Dian kepada wartawan di halaman parkir belakang kantor DPRP.
Diskusi ini dilakukan di Jakarta karena menurut John seluruh keputusan negara diambil dan diputuskan di Jakarta sehingga ia mencoba mendengatkan isu ini langsung ke Jakarta. Ini sekaligus membangun koordinasi dengan para pihak di Jakarta untuk sama – sama mengawal aspirasi tersebut.
Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan Drs Agustinus Joko Guritno, M.Si saat membuka kegiatan tersebut agar proses pemilihan dan pengangkatan DPRP dan DPRK harus dilakukan sesuai dengan perundangan-undangan.
“Kami saat ini sedang menyiapkan sidang dengan agenda APBD perubahan dan semoga sebelum masa jabatan anggota DPR Papua berakhir semua sudah bisa dituntaskan sehingga kami berharap eksekutif juga harus bisa memasukkan lebih awal sebab jika tidak ini akan berdampak ke depan,” imbuhnya.
Jika sesuai jadwal, mereka sudah harus bertolak sejak Maret bulan kemarin. Dan sekali lagi persoalan anggaran yang menjadi sandungan. Ketua KONI Papua, Kenius Kogoya mencoba mendorong ini dengan melakukan pertemuan bersama Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw.
Kondisi gedung seperti itu tak ditampik bahkan beberapa waktu lalu karena belum juga diisi akhirnya ia berinisiatif untuk membawa meja dan kursi sendiri dari rumah. “Kemarin memang sempat bawa dari rumah, tapi setelah ada meja akhirnya saya kembalikan. Gedung megah tapi dalamnya kosong,” jelas Nerlince.
‘’Nanti Pansel baik Pansel provinsi maupun pansel kabupaten yang akan melakukan pemilihan. Kemarin perintah pak Pj Gubernur Papua Selatan kepada kami agar dalam minggu ini mulai melakukan sosialisasi sehingga minggu selanjutnya kita mulai rapat untuk melakukan pengkajian dan pembahasan-pembahasan. Kita harapkan bulan Mei sudah mulai dilakukan dengan pembentukan Panpil,’’ jelasnya.
Hanya selama ini harus diakui jika sosok laki – laki selalu mendominasi dan perempuan kerap hanya dijadikan pelengkap. Padahal menurut anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusi seharusnya perempuan diberikan yang baik dengan melihat trek record yang sudah tersaji selama ini.
Dalam aksi tersebut para pendemo membawa empat buah spanduk putih berukuran 1x3 meter yang berisi tuntuan mereka. Dalam aksi demo ini mereka meminta Presiden RI menerbitkan Perpu tentang calon kepada daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus Orang Asli Papua (OAP).
Ketua PKMPB, Krisman Dedi Fonataba menjelaskan bahwa pihaknya juga membahas soal regulasi kursi pengangkatan DPRP dan DPRK diseluruh tanah Papua. Regulasi ini dikatakan merujuk nomor perkara yang pernah diajukan ke MP dan kemudian diadopsi oleh Pansus DPR RI pada 15 Juli 2001 ke dalam UU Nomor 2 tahun 2001 perubahan kedua atas UU Nomor 21 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Sangat kecil dan kalah dari masyarakat di luar Papua. Ini menjadi catatan khusus bagi Kelompok Khusus DPR Papua yang mulai menggodok draf terkait regulasi yang berkaitan dengan proteksi hak politik OAP dalam Pemilu.
“Untuk pembinaan politik kepada perempuan juga masih kami lakukan. Ada yang sudah menjabat dan lolos kami minta mereka berbagi pengalaman, bercerita dan memberikan pendidikan politik kepada mereka yang baru mau berkecimpung,” beber Betty Puy di Engros pekan kemarin.
Nattan menyinggung ketidakberesan semisal adanya dugaan praktek nepotisme. Ia menyebut ada konspirasi. “Anak Pj Sekda yang jauh di bawah kami bisa menempati posisi jabatan sekretaris BKD dan saat ini Plt BKD, ini apa lagi kalau bukan nepotisme. Kami minta ini semua dirombak lagi, dicek lagi,” bebernya.
Adapun dasar penuntutan kuasa hukum Bachtiar Gafar ini, karena pleno suara di tingkat PPD Jayapura Utara, dianggap curang. Sebab diduga oknum PPD berupaya menggelembungkan suara caleg berinisal R. Sehingga yang terjadi klien dari kuasa hukum Relika Tambunan ini tidak lolos menjadi anggota DPRP periode 2024-2029.
"Dan pada kesempatan ini juga saya selaku kepala Kesbangpol Kabupaten Sarmi mewakili Bupati Sarmi mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelengara dalam hal ini KPU dan BAWASLU serta TNI- Polri dan seluruh masyarakat yang telah mengawasi semua tahapan pemilihan umum dengan baik
Sampah-sampah rumah tangga dan para pedagang di pusat kota selalu menumpuk di ujung kali tersebut. Bahkan sampah-sampah tersebut berserakan hingga di terapung di atas air, sehingga mengundang bau yang menyengat dan menganggu pemandangan sekitar kota.
Jayakusma mendapatkan perolehan suara sebanyak 8.874 suara. Dia pun menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat Papua khususnya dapil 1, Abepura, Heram dan Muara Tami yang sudah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada dirinya untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Papua satu periode ke depan.
Proses pleno yang baru ditutup pada jam 04.08 WIT pagi tadi berjalan lancar dan aman, kendatipun masih ada saksi dari beberapa Parpol tidak menerima hasil pleno rekapitulasi ditingkat KPU Provinsi Papua tersebut.
“Maksud saya apakah semua yang dilantik sudah mengikuti proses Diklat Pimpinan?, termasuk apakah sudah mewakili wilayah Tabi Saireri?. Saya pikir dua hal ini penting dan tidak asal mengangkat,” sindir Boy Dawir.
Ramses Wally mengatakan, bicara soal dugaan money politics (politik uang) yang didiga dilakukan oleh ENT, oknum calon anggota legislatif (Caleg) DPR Provinsi Papua dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Jayapura kepada oknum Ketua PPD Waibu inisial DD dengan alasan uang itu ia berikan sebagai sumbangan kedukaan kepada DD, ini tentu tidak masuk akal.
Pasalnya, dari sejumlah aspirasi yang disampaikan ke Kelompok Khusus DPR Papua ternyata dikeluhkan proses seleksi atau tes perwira yang tidak mendapatkan hasil positif. Kebanyakan gagal.
Juliana Waromi nampak berang ketika mendengar dan mengetahui apabila tandatangannya dipalsukan untuk kepentingan yang tidak ia ketahui. Iapun meminta agar kasus ini segera ditindaklanjuti oleh kepolisian agar bisa diungkap semua siapa saja pihak yang terlibat.
Sekadar diketahui, pada 14 Desember 2023 lalu Pemkot Jayapura telah mengumumkan hasil verifikasi dan validasi (Verval) Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga Kontrak Formasi Tahun 2021 adalah sebanyak 1.200 orang. Dimana alokasi formasi CASN sebanyak 836 orang dan alokasi formasi CPPPK 192 orang.
Dengan berakhirnya proses Pemilu tahun 2024 dianggap ada moment yang lebih penting yang patut dipikirkan. Salah satu anggota Kelompok Khusus DPR Papua, Yonas Nusi menyampaikan bahwa penting untuk memilih pemimpin, namun lebih penting bagaimana menata kehidupan untuk tetap bisa bertahan dan lebih baik.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya membenarkan hal itu. Rosina Kebubun mengungkapkan, bahwa Soter Cabui merupakan Bacaleng Provinsi Papua Selatan dari Partai Keadilan Sejahtera pada Dapil II nomor urut 2 pada partai tersebut.
Hanya saja, mekanisme seleksi atau perekrutan anggota DPR kabupaten/kota di Papua dari kusi pengangkatan Otsus ini masih menunggu dasar aturan teknisnya, yakni Peraturan Gubernur Papua.
Menanggapi aspirasi warga tersebut, anggota DPRP, Dr. Kristhina RI Luluporo, SIP.,MAP., menyampaikan akan melakukan komunikasi dengan instansi terkait di jajaran Pemkot Jayapura maupun Pemprov Papua dalam mencarikan solusi mengatasi kesulitan pupuk di tingkat petani.
