"Kita tetap akan memakai APBD Papua. Kita tidak bicara soal dana APBN karena sudah dijelaskan oleh Mendagri bahwa PSU menjadi tanggung jawab APBD Papua. Untuk dari mana yang digeser itu nanti makanya ini akan kami bahas
Penolakan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRP terkait pendapat fraksi-fraksi atas usulan raperdasi yang diajukan gubernur Papua untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRP, Denny Henrry Bonai. Dalam sambutannya, Denny menyampaikan bahwa DPR Papua telah menyetujui dan menetapkan 14 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Propemperda T
Dina menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya dengan pendekatan persuasif. Ia menilai perlu ada langkah hukum guna memastikan keabsahan lahan tempat sekolah tersebut berdiri.
Dalam penyampaian LKPJ tersebut, dipaparkan berbagai capaian kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Untuk realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua tahun 2024 tercatat seb
Adapun Raperdasi dan Raperdasus tersebut antara lain., Perubahan Perdasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pelaku Usaha Orang Asli Papua. Raperdasi ini bertujuan meningkatkan partisipasi pelaku usaha Oran
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya yang telah digelar dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPR dari berbagai provinsi di Tanah Papua.
Anggota DPRP asal pemilihan Kabupaten Boven Digoel dan Mappi meminta pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk mengagendakan pemekaran Kabupaten Muyu di Kabupaten Boven Digoel, lalu pemekaran 2 kabupaten baru di Mappi yakn
Rapat itu digelar guna mengevaluasi pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang 2025 di Kabupaten Boven Digoel, penyampaian isu-isu strategis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pa
Juliana menjelaskan bahwa kewenangan terkait tahapan pemilihan anggota DPRP Pengangkatan tersebut saat ini berada di tangan pemerintah pusat yaitu Kementrian Dalam Negeri.
Ketua Badan Kehormatan DPRP Papua Selatan Daniel Walinaulik seusai membahas tata tertib dan kode etik para anggota DPRP Papua Selatan periode 2025-2030 tersebut mengungkapkan bahwa pembahasan draf tata tertib dan ko
Diketahui kasus itu terungkap setelah korban menceritakan kepada orang tua dan salah satu kakaknya atas apa yang dilakukan oleh P terhadap dirinya. Berdasarkan data yang didapat Cenderawasih Pos, dari Kaka korban mengat
Disini mahasiswa menuntut pencabutan UU TNI UU TNI yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi mengancam hak-hak sipil. Para demonstran tiba menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, dengan sebagian mengenakan almamater kuning-biru sementara lainnya memakai pakaian bebas.
Oleh karena itu, ia mengharapkan kondisi seperti ini jangan dibiarkan begitu saja. Apalagi sudah meresahkan masyarakat. Di Kota Jayapura banyak jalan-jalan yang sebenarnya tidak nyaman bagi pengguna jalan, baik dari strukturnya yang kurang nyaman, kemudian ada juga pohon-pohon yang mengarah jalan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Selain itu, banyak rekomendasi dari masyarakat adat yang diakomodasi dalam seleksi tanpa memenuhi aturan yang berlaku. Pasal 5 ayat 5 Perpansel 2 Tahun 2024 mensyaratkan bahwa pengusulan calon harus disertai dengan keputusan masyarakat adat yang diketahui oleh pemerintah setempat. Namun, aturan ini diabaikan di delapan kabupaten.
"Yah sudah tahu sendiri kan bahwa Koya ini dekat sekali dengan perbatasan (PNG) dan banyak ganja atau narkoba termasuk minuman keras yang berseliweran. Kalau tidak dipagari saya kasihan anak-anak ini," kata penasehat atau pengelola Paroki St Petrus Koya Tengah, Pastor Jhon Jonga saat ditemui Sekwan, DPR Papua, Dr Juliana Waromi, di Koya Tengah
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menjelaskan, setelah media yang berlangsung 3-4 jam itu akhirnya menemukan titik temu dengan pihak adat atau pemilik ulayat. "Mediasi yang berlangsung berjam-jam ini kita berdiskusi dan berbicara dari hati ke hati akhirnya ada titik temu," ujar Abisai Rollo.
Oleh karena itu, Balai Bahasa mendorong sejumlah stakeholder atau pemangku kepentingan terkait, terutama dari pihak DPR Papua untuk memberikan dukungan, sebagai bentuk keseriusan untuk mendorong pelestarian budaya, khususnya bahasa daerah di Papua.
Sekwan Juliana tak hanya sekadar bersilaturahmi, tapi ia juga membawa beberapa bantuan berupa beras, Indomie, gula pasir, teh celup, minyak goreng dan telur. “Kegiatan ini biasanya kami lakukan rutin tiap tahun dalam momen ibadah puasa. Kami turun berbagi dengan teman-teman pesantren,” ungkap Juliana kepada awak media.
Ketua Komisi III DPRP Papua Pegunungan Yosia Busup, S.Sos menyatakan setelah pertemuan dengan jajaran pimpinan dan anggota Komisi III, yakni Wakil Ketua Komisi III DPRP Papua Pegunungan, Kamilius Logo,SE. Sekretaris Komisi III DPRP Papua Pegunungan, Takinus Yikwa,S.Ak.,M.AP, serta dua Anggota Komisi III DPRP Papua Pegunungan, yakni Otoni Bahapol,S.Sos dan Thinus Peyon.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pemerintah Provinsi Papua pegunungan memaknai aturan ini sebagai pintu awal mengetahu pola kerja, mekanisme, tatakelola di DPRP Papua Pegunungan, kemudian juga mekanisme konsultasi, Koordinasi, fasilitasi dengan lembaga eksekutif.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr.Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menekankan pentingnya rapat paripurna ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran tugas dan fungsi DPR Papua Pegunungan sebagai lembaga legislatif. Penetapan Tata Tertib DPRP menjadi landasan fundamental yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban para anggota DPR Papua Pegunungan.
Rustan menekankan bahwa penyediaan air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat Jayapura, sehingga diperlukan kolaborasi dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pemilik ulayat, untuk memastikan PTAMJ dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
Kasus ini terkesan mulai kabur karena setelah sebelumnya disidik oleh Polda Papua, kemudian kurang lebih dua bulan lamanya kasus ini kemudian dilimpahkan ke Pomdam XVII Cenderawasih karena diindikasikan pelaku adakan oknum TNI. Namun setelah ditangani Pomdam, tak lama kasus ini dikembalikan ke Polda karena hasil sidik Pomdam belum ada yang indikasi keterlibatan oknum TNI.
"Tahun lalu kami sudah masuk, tetapi asas manfaatnya belum terasa. Oleh karena itu, tahun ini kami akan membangun kembali jalan untuk akses masuk kendaraan ke dermaga," jelas David.
"Kenapa aset-aset ini penting dikelola, karena saat ini PAD kita sangat kecil, apalagi ditambah dengan efisiensi anggaran. Oleh sebab itu, kita ingin aset-aset daerah yang selama ini belum tersentuh dikelola sehingga bisa membantu meningkatkan pendapatan daerah," ujar Yacob Inggratubun.
Dalam hearing tersebut, Dinas PUPR Papua memaparkan bahwa meskipun terjadi refocusing anggaran pada tahun 2025, hal tersebut tidak akan memengaruhi sistem kerja mereka. Hanya saja, beberapa hal teknis mungkin tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana awal.
“Betapa sulitnya menemui Kepala Kesbangpol Papua, bahkan kami menyurat untuk audiens dengan gubernur namun tidak diberi akses. Karena itu, demo ini ditujukan kepada Pj Gubernur Papua, lantaran belum menjawab laporan kronologi bukti pelanggaran yang pernah kami laporkan kepada beliau,” kata Rudolf Hugo Tandia Ayomi, perwakilan dari DPRP jalur pengangkatan utusan Kabupaten Yapen yang mengikuti seleksi.
Wakil Ketua Komisi 5 DPRP, H. Jayakusuma, menjelaskan bahwa aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh para dokter spesialis yang menemui anggota Komisi 5 awal maret lalu. "Itulah yang kami dapatkan dari sejumlah dokter spesialis. Mereka datang bertemu dengan kami di Komisi 5 untuk membahas upaya keterlibatan mereka bekerja di RS Vertikal,” ujar Jayakusuma
Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M. Monim, menegaskan bahwa Hari Perempuan Internasional bukan sekadar refleksi atas pencapaian, tetapi juga panggilan untuk terus bergerak maju dalam memperjuangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan.
Anggota pansel calon Anggota DPRP Papua Pegunungan melalui jalur pengangkatan, Apris mengaku berkaitan dengan adanya pengurus partai, atau mereka yang masuk dalam daftar calon tetap pada pileg yang lalu masih juga ikut dalam proses seleksi DPRP Papua Pegunungan jalur otsus, karena sesuai dengan peraturan pemerintah 106 tahun 2021, yang memberikan kewenangan kepada pansel untuk membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah.
Denny mengungkapkan rasa syukur karena bisa menyaksikan secara langsung kemeriahan acara jalan sehat tersebut. Ia juga merasa terkesan dengan antusiasme masyarakat setempat dalam menyongsong peringatan HUT Distrik Yapen Selatan yang berlangsung meriah.
Kasus ini bermula ketika dua unit mobil operasional Redaksi Jubi hangus terbakar akibat serangan bom molotov yang dilempari dua orang pelaku bertopeng. Redaksi Jubi telah melaporkan kejadian ini ke Polda Papua. Setelah itu dilimpahkan ke Pomdam XVII Cendrawasih. Hingga saat ini, belum ada kejelasan terkait siapa pelakunya.
Ketua Pansel calon anggota DPRK Provinsi Papua Pegunungan Prof. Dr. Nomensen S Mambraku menyatakan 33 nama calon Anggota DPRP Papua Pegunungan telah ditetapkan dengan hasil yang maksimal oleh pansel yang telah bekerja dengan profesional dan hati yang mulia,
Anggota DPRP Papua Pegunungan Kamelius Logo pernyataan Bupati Jayawijaya di Kantor DPRK Jayawijaya dan Di halaman kantor Bupati Jayawijaya terlalu tendensius, seperti belum move on dari dendaman politik, sehingga diminta kepada Bupati dan Wakil Bupati harusnya fokus untuk menjalankan visi dan misinya.
Pembentukan Pansus ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah sebesar Rp. 155 miliar yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Deny menyatakan bahwa hingga saat ini, baik KPU Papua maupun Bawaslu belum melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRP. Oleh karena itu, Pansus dibentuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.
Deny menyatakan bahwa hingga saat ini, baik KPU Papua maupun Bawaslu belum melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRP. Oleh karena itu, Pansus dibentuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. "Karena dana hibah itu jumlahnya bukan sedikit, ada Rp. 155 miliar, sehingga penting bagi kami mengetahui penggunaannya," ujar Denny di ruang kerjanya, Senin (3/3).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan, evaluasi itu perlu dilakukan untuk mengukjur kinerja mereka, mana yang benar-benar telah melaksanakaqn sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terlebih bisa bekerja sama dengan gubernur dan wakil gubernur dalam mengimplementasikan visi misi dari gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan janji-janji politik sata kampanye.
Adapun alat kelengkapan dewan yang ditetapkan tersebut yakni Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum dan HAM, Komisi II membidangi perekonomian dan keuangan, komisi III membidangi kesejahteraan masyarakat dan komisi IV membidangi pembangunan. Selain komisi, juga badan legeslasi, badan keuangan, badan musyawarah dewan dan badan kehormatan dewan (BKD).
Ketua DPRP Papua Pegunungan, Yos Elopere mengatakan, semua pihak di Papua Pegunungan untuk bersama-sama menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang baik atas putusan gugatan PHPU yang akan dikeluarkan.
‘’Mereka tetap kita undang. Mudah-mudahan Senin depan setelah unsur pimpinan kita sudah balik dari Jakarta. Karena yang ada sekarang baru unsur pimpinan, sementara perangkat dari DPRP Papua Selatan belum terbentuk seperti komisi-komisi,’’ kata Simon Salle, salah satu anggota DPRP Papua Selatan yang menerima mahasiawa saat menggelar demo ke DPRP Papua Selatan, Jumat lalu.
Ketua II DPR Papua Pegunungan Bertus Asso mengatakan, satu tahun lalu mereka melihat perkembangan cukup baik dalam pelayanan pemerintahan di Papua Pegunungan, dimana grafiknya kalau dilihat ini mulai menurun.
Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere, S.IP, M.AP menyatakan program MBG sebenarnya tidaklah negatif namun perlu pengkajian sesuai kondisi provinsi masing-masing, khusus untuk Wilayah Papua Pegunungan perlu ada kajian lagi yang tepat sebelum diterapkan ke masyarakat agar tidak ada pandangan negatif.
Juliana menjelaskan bahwa penarikan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya penertiban administrasi aset negara. Hal ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024.
Dijelaskan, saat ini sebanyak 22 kendaraan masih terparkir di halaman Kantor Gubernur Papua. Sementara 23 unit kendaraan lainnya telah didistribusikan kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lainnya.
‘’Melalui rapat paripurna ini kami mengumumkan penetapan Bapak Apolo Safanpo sebagai gubernur Papua Selatan terpilih periode 2025-2030 dan Bapak Paskalis Imadawa sebagai wakil gubernur Papua Selatan terpilih periode 2025-2030,’’ kata Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silvianus Silubun, yang memimpin rapat paripurna tersebut didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.
Ketua Komisi IV DPRP, Jhony Y Betaubun, menyampaikan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua saat ini cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui pemanfaatan pos retribusi yang sudah ada.
“Nantinya kami akan melakukan kunjungan kerja ke berbagai kabupaten/kota untuk berkoordinasi dalam bidang pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah agar pembangunan berjalan selaras," tuturnya.
Renovasi GOR yang menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 8,4 Miliar tersebut hingga kini belum bisa digunakan dengan semestinya. Sebab, renovasi bagian dalam dari bangunan GOR itu masih jauh dari kata layak.
Tim yang berjumlah belasan orang itu membawa sebuah spanduk dan beberapa pamlet yang langsung dibentangkan di halaman kantor Gubernur Papua Selatan. Kedatangan mereka tersebut untuk bertemu langsung Pj Gubernur Papua Selatan.
Tatib yang telah tetapkan dalam sidang paripurna jumat pekan lalu masih berada di Gubernur Papua untuk penetapan nomor lembaran daerah. "Nanti saat rapat, hasil penetapan nomor lembaran daerah itu akan diserahkan kepada kami dan langsung disahkan dalam sidang paripurna," ujar Denny.
Thomas Tonggap yang memimpin aksi tersebut mengatakan, pihaknya datang melaporkan Pansel ke Kejaksaan karena merasa dirugikan oleh Pansel. Pasalnya, kata dia, pada verifikasi awal, dokumen dinyatakan lengkap. Namun saat penetapan administrasi, hasilnya berbeda.
Pengukuhan unsur pimpinan dewan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji pimpinan DPRP masa jabatan tahun 2024-2029 yang akan melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua pegunugan.
Alberth menilai bahwa kehadiran pihak luar tidak akan memberi solusi bagi masalah Papua. Menurutnya, konflik yang terjadi selama ini dipicu karena kesenjangan sosial yang mendalam. Masalah ekonomi yang rendah, sumber daya manusia yang sangat terbatas, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan yang tidak kunjung membaik menjadi faktor utama ketidaksejahteraan masyarakat Papua.
Menangapi itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Hernawan Priastomo mengatakan bahwa Penjaminan terhadap peserta yang mengalami kecelakaan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 kemudian ada perubahan Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.
Wakil Ketua Fraksi Gabungan Perubahan Papua DPRP Papua Pegunungan Danius Wenda minta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Pusat penerimaan CPNS, 100% bagi Orang Asli Papua (OAP) dan yang lahir besar Papua Pegunungan.
Pasalnya pemalangan yang berlarut-larut dapat berdampak pada kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang tengah berduka. Ia menegaskan bahwa TPU Buper adalah satu-satunya lahan pemakaman dengan biaya terjangkau, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam sidang tersebut, seluruh anggota DPRP menyetujui hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRP yang kemudian dituangkan dalam Tatib. Ketua DPRP, Denny Henry Bonai, menyatakan hasil sidang ini akan segera diserahkan kepada Gubernur Papua untuk dicatat dalam lembaran daerah.
Kondisi ini pun menimbulkan berbagai pertanyaan dari kalangan masyarakat tak terkecuali anggota DPR. Melalui telepon seluler kepada Cenderawasih Pos, anggota DPRP Papua Albert Merauje, mengatakan yang bertanggung jawab atas ruas jalan Ring Road itu adalah Dinas PUPR Provinsi Papua.
Dalam rapat tersebut, Ramses meminta Pansel DPR Papua Pengangkatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas keberatan dari sejumlah kelompok masyarakat terkait hasil penetapan calon terpilih dan calon tetap anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan.
Dalam perjalanannya mengunjungi berbagai daerah, ia menemukan berbagai aspirasi masyarakat yang membutuhkan perhatian. Meskipun tergerak untuk membantu, namun pria yang menghabiskan waktu sekolah dari SD hingga SMA di Kabupaten Serui itu menyadari akan keterbatasannya yang hanya sebagai soerang pengusaha.
Terkait dengan itu, Ketua DPR Provinsi Papua Selatan Heribertus Silubun, SH mengatakan, pihaknya mendorong eksekutif untuk dapat mempercepat pembentukan sejumlah Peraturan Daerah yang mengatur penarikan pajak maupun retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah proivinsi.
Ia kaget karena sebelumnya hanya bagian atas tapi saat ini sudah ada juga di bagian bawah dan posisinya sudah dalam bentuk pondasi, batu yang dicor. Selain itu ada juga plang besi yang menutup seluruh badan jalan.
Ramses mengaku sejak Pansel dilantik di Jakarta, sejak awal dirinya sudah mengingatkan agar memilih yang terbaik dari perwakilan Tabi-Saireri untuk membangun Papua. “Saya bersikap netral dan tidak ada cawe-cawe, saya cuman mengharapkan ke Pansel saat itu pilihlah orang-orang yang mampu membawa Papua lebih baik dan sejahtera,” ujarnya.
Di tengah kondisi ini Pemerintah diminta untuk tidak pasrah dengan kondisi yang ada, tetapi harus berinovasi agar PAD Provinsi Papua bisa kembali meningkat, terutama dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada di daerah ini.
Tercatat ada 11 nama calon anggota DPRP jalur pengangkatan terpilih serta 22 calon tetap yang berasal dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Sekretaris Pansel, Hans Kaiwai mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Pj Gubernur Papua sejak Senin (13/1)
Agustinus Joko Guritno menjelaskan, jika sebelumnya calon anggota DPRP Papua Selatan jalur afirmasi yang mengikuti seleksi tersebut didaftarkan oleh LMA, maka sekarang selain nama-nama yang dibawa oleh LMA dari 4 kabupaten cakupan Papua Selatan pihaknya juga mengakomodir calon yang datang mendaftar sendiri. Sebab banyak juga calon yang tidak diakomodir oleh LMA yang datang mau mendaftar mengikuti seleksi.
Wakil Ketua I DPR Papua, Beatrix Monim mengatakan setelah 2 hari pembahasan dua agenda itu telah rampung. Menurutnya, itu hanya penyempurnaan terhadap hasil evaluasi APBD 2025 dan sesuai dengan apa yang telah dipelajari Kemendagri.
Di tahun 2024 lalu, Sekretariat DPRP Papua Selatan mengontrak sebuah Ruko di Jalan Raya Mandala, depan eks Kantor Radar Merauke. Namun setelah anggota DPRP Provinsi Papua Selatan periode 2024-2029 hasil pemilihan dilantik, maka ruko tersebut tidak presentatif untuk digunakan.
Ya, masalah antrian BBM Subsidi jenis solar ini sebenarnya bukan hal baru. Masalah ini kemudian mendapat sorotan keras dari anggota DPRP, Albert Merauje. Dia menyebut fenomena antrian BBM di kota Jayapura itu seperti benang kusut yang sulit terurai dan pastinya ada hal yang kurang beres berkaitan dengan distribusi BBM subsidi di kota Jayapura itu.
Kondisi ini mengharuskan pemerintah maupun legislatif serta intansi lain di Papua untuk lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran. Khusus DPRP memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Kami minta eksekutif juga terbuka. Artinya, keterbukaan itu begini, ada hal-hal yang dievaluasi, ada hal-hal yang dikoreksi oleh Kemendagri, kita berharap eksekutif harus konsekuen dan gentle untuk supaya bisa menerima apa yang sudah dikoreksi oleh Kemendagri," tambahnya.
"Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan sementara yang selama ini telah bekerja dengan baik, memimpin rapat-rapat, memfasilitasi terbentuknya fraksi-fraksi dewan, memfasilitasi penyusunan peraturan DPR Papua tentang Tata Tertib dan Penetapan Pimpinan definitif DPR Papua serta semua pihak yang telah bekerja keras hingga tahapan ini berlangsung dengan baik," kata Denny.
Adapun pimpinan definitif DPR Papua dipimpin oleh Denny Henry Bonay (Golkar). Wakil Ketua 1 dipimpin Herlin Beatrix Monim dari (NasDem), kemudian Wakil Ketua II Mukri Hamadi (PDI Perjuangan) dan Supriyadi Laling (PKS) sebagai Wakil Ketua III. "Nanti pelantikannya mulai pukul 19.00 WIT," jelas Along sapaannya.
Karena itu dirinya pun sangat setuju jika pemilihan Kepala Daerah kembali dilakukan DPRD. Banyak pertimbangan selama ini terjadi diantara pemborosan anggaran serta untuk mengurangi berbagai resiko. Tan Wie Long sampaikan itu kepada Cenderawasih Pos, seusai mengikuti Natal bersama keluarga DPRP Papua di halaman belakang gedung ll Kantor DPRP Papua pada, Jumat (20/12) malam.
Sebanyak 116 calon ini berasal dari Dapeng Kota Jayapura sebanyak 17 calon, Dapeng Kabupaten Jayapura 21 calon, Dapeng Keerom 7 calon, Dapeng Sarmi 15, Dapeng Mamberamo Raya 7 calon, Dapeng Biak 23 calon, Dapeng Supiori 6 calon, Dapeng Yapen 14 calon dan Dapeng Waropen 6 calon.
Dia mengatakan berdasarkan hasil konsultasi pihaknya kepada Kemendagri ada dua hal yang menjadi perhatian diantaranya Pertama, terkait tata tertib MRP dan Kedua, rencana perubahan peraturan pemerintah kepada Kemendagri.
‘’Terkait dengan penolakan masyarakat adat yang wilayahnya masuk dalam program strategis nasional untuk pembukaan lahan apakah lahan sawah atau program lainnya, kami sebagai perwakian rakyat tentunya akan menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat, sehingga disini yang kita butuhkan bagaimana pemerintah bisa menyikapi ini dengan bijak,’’ kata Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silfinus Silubun, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/12).
Dilantik sebagai Ketua Heribertus Silvianus Silubun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berhasil merebut 7 kursi di DPRP Papua Selatan, kemudian Wakil Ketua I Fadly Burhan dari Partai Nasdem yang merebut 6 kursi DPRP Papua Selatan dan Wakil Ketua II Viktor Ohoiwutun dari Partai Gerindra dengan perolehan 5 kursi di DPRP Papua Selatan.
Kemudian 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 sampai dengan 84 orang. Lalu 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 sampai dengan 44 orang. "Ayat (2) pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi," beber Tan Wie Long.
Charles Gomar menyebut ada beberapa obat yang dijual diatas harga eceran tertinggi tersebut seperti obat darah tinggi. ‘’Bahkan ada satu usaha farmasi yang mengatakan kalau bapak merasa harga tinggi tidka usah beli disini. Bukan masalah belinya atau mahalnya tapi masalah aturannya. Dan ini kebutuhan masyarakat. Apalagi menjelang Desember. Pasti banyak yang kolesterol atau asam urat,’’ jelasnya.
Terkait dengan itu, Ketua Sementara DPR Provinsi Papua Selatan Heribertus Silubun saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya, mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum berpikir ke arah sana untuk memastikan bahwa apakah program strategis nasional ini ketika nanti berjalan.
Heribertus menjelaskan, penandatanganan yang dilakukan sudah melalui proses pembahasan yang cukup panjang dalam satu pekan ini. "Penandatanganan hari ini sudah sudah melalui proses pembahasan yang cukup panjang yang kita lakukan dalam satu minggu belakangan ini secara maraton,"ujar Heribertus.
Sekretaris Pansel, Hans Zadrak Kaiwai menjelaskan tahapan akan diawali dengan pengumuman dan pengusulan calon. Lalu tahapan kedua verifikasi dan validasi, ketiga tahapan seleksi dan terakhir tahapan penetapan anggota DPRP.
Proses sosialisasi yang dilakukan Pansel ini juga menjadi perhatian serius dari Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong. Bahkan, secara tegas Pj. Gubernur Ramses Limbong meminta Badan Kesbangol Papua melaporkan secara periodik setiap tahapan pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui mekanisme pengangkatan.
Menurutnya, pembekalan ini sangat perlu. Karena tidak semua anggota DPR Provinsi Papua Selatan periode 2024-2029 punya pengalaman. Karena ada anggota DPRP Papua Selatan yang memang baru masuk lembaga legeslatif, sehingga perlu dibekali sejumlah pengetahuan yang cukup. Sehingga dalam melaksanakan tugas dapat menyesuaikan.
Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan Budi Sucahyo Agung disela-sela penyuluhan anti korupsi bagi 35 anggota DPRP Papua Selatan itu mengatakan bahwa penyuluhan ini wajib diberikan kepada anggota dewan yang baru dilantik.
Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtra Provinsi Papua Pegunungan Terius Yigibalom, SH menyatakan Pelantikan DPRP Papua Pegunungan yang akan dilakukan merupakan salah satu keberhasilan karena Papua Pegunungan adalah wilayah yang baru dibentuk, namun untuk pelantikan ini memang waktunya berbeda -beda.
Wakil Ketua DPR itu mengatakan, tentu peroses ini harus dilakukan dan tidak dilewati begitu saja sesuai undang-undang, hingga pimpinan DPR definitif ditetapkan. Disampaikannya penetapan DPR definitif dilakukan setelah semua tahapan dan tugas utama dari pimpinan DPR sementara selesai. Untuk itu ia berharap tugas yang diembankan kepada dirinya itu dapat berjalan dengan lancar.
Di usianya saat ini, Hendri telah mencatat sejarah sebagai anggota DPR Papua termuda untuk periode 2024-2029. Pria yang juga pernah membela Klub Sepakbola Pesewar Waropen, dilantik sebagai wakil rakyat pada Kamis (31/10) lalu. Meski muda, Jefri telah menunjukkan tekad besar untuk memperbaiki kondisi daerah asalnya.
Penunjukan ini dimuat didalam SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar perihal Penetapan Pimpinan DPRD Provinsi Papua yang ditandatangani Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jendral (Sekjen) Golkar, Sarmuji di Jakarta, Rabu (30/10) lalu.
"Hal ini mengisyaratkan, bahwa tugas yang bakal dihadapi Dewan masa Jabatan 2024-2029 memang cukup kompleks dan menantang, karena disamping melanjutkan tugas Dewan periode sebelumnya termasuk penyelesaian pekerjaan yang belum tuntas, juga mengingatkan kami untuk terus berupaya mengembangkan dinamika kerja demi terwujudnya kondisi Papua yang lebih nyaman dan sejahtera," ujarnya.
Pelantikan dilakukan di ruang Rapat Paripurna Kantor DPR Papua yang dikemas rapih dan tertib. Memang tidak semua bisa masuk ke dalam ruang sidang apalagi penjagaan jelang pelantikan terbilang ekstra ketat.
“Dari nama-nama tersebut, nantinya kita teruskan keputusannya dari menteri dalam hal ini pemerintah pusat,” kata Ramses. Sebelumnya, Kemendagri melantik 42 anggota Pansel DPRP di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
“Kami sudah melakukan berbagai persiapan termasuk koordinasi dengan pihak keamanan dari kepolisian, Pol PP dan pihak terkait agar pelaksanaannya bisa tertib, lancar dan aman,” kata Juliana kepada wartawan.
Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya pada, Rabu (9/10) di RS Dian Harapan Kota Jayapura. Proses upacara penghormatan terakhir dan penyerahan jenazah diawali dengan pembacaan riwayat hidup yang dibacakan Sekretaris Dewan DPR Papua, Juliana Waromi kemudian dilanjutkan dengan sambutan Rames Limbong.
Adanya tuntutan ini, karena melihat fenomena politik saat ini, dimana LMA tanah Papua sebagai pencetus lahirnya Pasal 6A UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) sama sekali tidak diakomodir sebagai bagian dari panitia seleksi ataupun tim pengangkatan DPRP dan DPRK.
“Saya bersahabat baik dengan beliau sejak 2006 ketika masih menjabat sebagai anggota DPR. Ketika itu beliau (almarhum) masuk masih menggunakan Partai Damai Sejahtera (PDS) Pembaharuan,” cerita Carolus Bolly, salah satu pimpinan almarhum ketika itu sesaat setelah menerima kabar duka tersebut.
"Aturan kami adalah anggota DPR itu diangkat menggunakan SK, dilantik di paripurna maka pemberhentiannya juga harus ada surat pemberhentian yang akan dibacakan di paripurna. Selama itu belum ada maka kami adalah anggota dewan aktif," kata Jhony.
