JAYAPURA – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengungkapkan bahwa ia khawatir jika pembahasan APBD perubahan akan molor jika tak segera dilakukan dalam waktu dekat.
Karenanya ia meminta TAPD maupun eksekutif untuk bisa mengirimkan dokuman APBD yang akan dibahas dalam anggaran perubahan. Kata Jhony jika molor maka dikhawatirkan akan berdampak pada program pembangunan tahun 2025.
“Kami saat ini sedang menyiapkan sidang dengan agenda APBD perubahan dan semoga sebelum masa jabatan anggota DPR Papua berakhir semua sudah bisa dituntaskan sehingga kami berharap eksekutif juga harus bisa memasukkan lebih awal sebab jika tidak ini akan berdampak ke depan,” imbuhnya.
Jhony menjelaskan bahwa seperti diketahui bahwa Oktober 2024 anggota DPR Papua yang baru akan dilantik dan ketika itu DPR akan dipimpin oleh ketua sementara.
Selama proses ini dipastikan akan memakan waktu mengingat ada pembahasan lain yang harus diselesaikan semisal pembahasan tata tertib, proses alat kelengkapan dewan dan ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan sehingga jika sampai Januari 2025 maka bisa jadi proses APBD perubahan tidak akan jalan.
”Jadi kami mencoba mendorong pengesahan APBD perubahan lebih cepat sebelum pelantikan yang baru sebab jika terlambat ini akan menimbulkan masalah baru mengingat aturannya pimpinan sementara tidak boleh menandatangani sesuatu yang sifatnya prinsip,” tutup Jhony. (ade/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengungkapkan bahwa ia khawatir jika pembahasan APBD perubahan akan molor jika tak segera dilakukan dalam waktu dekat.
Karenanya ia meminta TAPD maupun eksekutif untuk bisa mengirimkan dokuman APBD yang akan dibahas dalam anggaran perubahan. Kata Jhony jika molor maka dikhawatirkan akan berdampak pada program pembangunan tahun 2025.
“Kami saat ini sedang menyiapkan sidang dengan agenda APBD perubahan dan semoga sebelum masa jabatan anggota DPR Papua berakhir semua sudah bisa dituntaskan sehingga kami berharap eksekutif juga harus bisa memasukkan lebih awal sebab jika tidak ini akan berdampak ke depan,” imbuhnya.
Jhony menjelaskan bahwa seperti diketahui bahwa Oktober 2024 anggota DPR Papua yang baru akan dilantik dan ketika itu DPR akan dipimpin oleh ketua sementara.
Selama proses ini dipastikan akan memakan waktu mengingat ada pembahasan lain yang harus diselesaikan semisal pembahasan tata tertib, proses alat kelengkapan dewan dan ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan sehingga jika sampai Januari 2025 maka bisa jadi proses APBD perubahan tidak akan jalan.
”Jadi kami mencoba mendorong pengesahan APBD perubahan lebih cepat sebelum pelantikan yang baru sebab jika terlambat ini akan menimbulkan masalah baru mengingat aturannya pimpinan sementara tidak boleh menandatangani sesuatu yang sifatnya prinsip,” tutup Jhony. (ade/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
