Sunday, April 28, 2024
30.7 C
Jayapura

Datangi DPR, ASN Minta Perombakan

JAYAPURA – Tak hanya menyampaikan aspirasi langsung ke kantor gubernur di Jl Soa Siu terkait banyaknya ketidakberesan atas pelantikan dan penetapan pejabat di lingkup Pemprov Papua beberapa waktu lalu.

Forum ASN Provinsi Papua juga mendatangi Kantor  DPR Papua di Jl Sam Ratulangi untuk menyampaikan aspirasi. “Kami pikir ini harus dibahas baik sebab banyak yang tidak beres dari pelantikan kemarin. Kalau perlu kami minta aspirasi  kami ini diketahui presiden,” ungkap Nattan Ansanay, Ketua Forum ASN Provinsi Papua usai pertemuan di ruang Bamus DPRP, Senin (25/3).

Nattan menyinggung ketidakberesan semisal adanya dugaan praktek nepotisme. Ia menyebut ada konspirasi. “Anak Pj Sekda yang jauh di bawah kami bisa menempati posisi jabatan sekretaris BKD dan saat ini Plt BKD, ini apa lagi kalau bukan nepotisme. Kami minta ini semua dirombak lagi, dicek lagi,” bebernya.

Baca Juga :  Industri Perhotelan Lokomotif Perekonomian Pariwisata

Iapun menyinggung soal penerapan analisa  jabatan dan sistem merit yang dianggap tidak berjalan dengan baik. “Termasuk keterwakilan Tabi – Saireri juga menjadi aspirasi kami namun itu tidak tercermin sepenuhnya. Anak negeri yang menjabat ternyata hanya sekitar 30 persen dan kami minta pemimpin yakni Pj Gubernur maupun Pj Sekda bisa menyelesaikan ini,” imbuhnya. “Kami juga melihat ada banyak OPD bermasalah,” tutupnya

Sementara perwakilan DPRP, Boy Markus Dawir yang menerima aspirasi menyampaikan bahwa sesuai dengan mekanisme dirinya akan melaporkan ke pimpinan dewan terkait aspirasi ASN Pemprov termasuk ada juga dari masyarakat.

“Sekda sampaikan bahwa penempatan atau pelantikan ini lewat Baperjakat tapi kami  lihat ada yang belum Diklat Pim III Diklat Pim IV,” kata Boy Dawir.  Iapun menyinggung ada beberapa penempatan pejabat yang diyakini  ke depan akan mengalami kendala.

Baca Juga :  Pemprov Sambut Baik Kenaikan UMP Secara Nasional

“Saya beri contoh posisi jabatan di Dinas Sosial bukan dari Dinas Sosial tapi malah dari Dinas Kehutanan. Bagaimana mau majukan OPD kalau memasukkan orang lain sementara pemimpinnya tidak sesuai akhirnya ke depan ini pasti ada kendala,” jelas Boy.

“Pelayanan hari ini menurut ASN dan masyarakat sudah tidak sehat, itu juga aspirasi yang mereka sampaikan,” beber Boy. Dari aspirasi ini dikatakan DPRP akan mengecek jadwal presiden dan menyampaikan aspirasi para ASN. “Karena tadi ASN ingin  aspirasi mereka didengar presiden maka kami coba menindaklanjuti kesana,” tutup Boy. (ade/wen).

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURA – Tak hanya menyampaikan aspirasi langsung ke kantor gubernur di Jl Soa Siu terkait banyaknya ketidakberesan atas pelantikan dan penetapan pejabat di lingkup Pemprov Papua beberapa waktu lalu.

Forum ASN Provinsi Papua juga mendatangi Kantor  DPR Papua di Jl Sam Ratulangi untuk menyampaikan aspirasi. “Kami pikir ini harus dibahas baik sebab banyak yang tidak beres dari pelantikan kemarin. Kalau perlu kami minta aspirasi  kami ini diketahui presiden,” ungkap Nattan Ansanay, Ketua Forum ASN Provinsi Papua usai pertemuan di ruang Bamus DPRP, Senin (25/3).

Nattan menyinggung ketidakberesan semisal adanya dugaan praktek nepotisme. Ia menyebut ada konspirasi. “Anak Pj Sekda yang jauh di bawah kami bisa menempati posisi jabatan sekretaris BKD dan saat ini Plt BKD, ini apa lagi kalau bukan nepotisme. Kami minta ini semua dirombak lagi, dicek lagi,” bebernya.

Baca Juga :  Terancam KKB Warga Pilih Ekodus Tinggalkan Paro

Iapun menyinggung soal penerapan analisa  jabatan dan sistem merit yang dianggap tidak berjalan dengan baik. “Termasuk keterwakilan Tabi – Saireri juga menjadi aspirasi kami namun itu tidak tercermin sepenuhnya. Anak negeri yang menjabat ternyata hanya sekitar 30 persen dan kami minta pemimpin yakni Pj Gubernur maupun Pj Sekda bisa menyelesaikan ini,” imbuhnya. “Kami juga melihat ada banyak OPD bermasalah,” tutupnya

Sementara perwakilan DPRP, Boy Markus Dawir yang menerima aspirasi menyampaikan bahwa sesuai dengan mekanisme dirinya akan melaporkan ke pimpinan dewan terkait aspirasi ASN Pemprov termasuk ada juga dari masyarakat.

“Sekda sampaikan bahwa penempatan atau pelantikan ini lewat Baperjakat tapi kami  lihat ada yang belum Diklat Pim III Diklat Pim IV,” kata Boy Dawir.  Iapun menyinggung ada beberapa penempatan pejabat yang diyakini  ke depan akan mengalami kendala.

Baca Juga :  Titik Egianus Terendus, Kapolda Gabung Tim Cartenz

“Saya beri contoh posisi jabatan di Dinas Sosial bukan dari Dinas Sosial tapi malah dari Dinas Kehutanan. Bagaimana mau majukan OPD kalau memasukkan orang lain sementara pemimpinnya tidak sesuai akhirnya ke depan ini pasti ada kendala,” jelas Boy.

“Pelayanan hari ini menurut ASN dan masyarakat sudah tidak sehat, itu juga aspirasi yang mereka sampaikan,” beber Boy. Dari aspirasi ini dikatakan DPRP akan mengecek jadwal presiden dan menyampaikan aspirasi para ASN. “Karena tadi ASN ingin  aspirasi mereka didengar presiden maka kami coba menindaklanjuti kesana,” tutup Boy. (ade/wen).

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya