‘’Kalau sebelumnya yakni tahun 2022 dan 2023, laporan pertanggungjawaban kita sampaikan ke Kemendagri karena DPRP belum terbentuk. Nah, sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan,
Terkait dengan Situasi penyakit yang sedang diatasi saat ini, Karantina dalam proses mengantisipasi penyebaran virus American Swine Fiver (ASF) agar tidak masuk ke wilayah Papua Selatan.
Ketua Komisi IV DPRP, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni bagi OAP merupakan langkah konkret agar manfaat dana Otsus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia menilai, masih banyak OAP yang
Ia menekankan bahwa rekomendasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut mengatur ten
Sebagai landasan konstruktif bagi kepala daerah dalam meningkatkan pelaksanaan program kegiatan pada setiap urusan pemerintahan baik pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non-pelayana
‘’Walupun ini program strategis pemerintah, tapi saya secara pribadi, sebagai anggota DPRP Papua Selatan menyatakan tidak setuju dan berharap pemerintah bisa meninjau ulang rencana tersebut. Kalau ini tetap dilaksanaka
Hal ini disampaikan oleh Fadly Burhan yang memimpin langsung Tim 1 ke Jakarta untuk menemui mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Provinsi Papua Selatan terutama untuk mahasiswa kedokteran yang mengala
Plt. Kepala Dinas ESDM-PTSP Papua, Dr. Benny Pekei, melaporkan bahwa serapan anggaran instansinya telah mencapai 93,80 persen. Tujuh pekerjaan fisik telah dilaksanakan dan selesai 100 persen, tersebar di Kabupaten Mamb
Hanya saja, Dominikus Ulukyanan belum mau membeberkan terkait sejumlah persoalan Pendidikan yang mereka temukan tersebut dengan alasan pihaknya harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada OPD terkait dalam ha
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Banggar DPRP dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRP, Herlin Beatrix Monim, didampingi Wakil Ketua II, Mukri M. Hamadai. Agenda utama dalam pertemuan ini adalah membahas reloka
