Dianggap Mengabaikan Panggilan dari Legislatif
WAMENA – Komisi IV DPR Papua Pegunungan yang membidangi infrastruktur, jalan, jembatan, dan perumahan merasa kecewa atas ketidakhadiran Dinas PUPR dalam tiga kali undangan rapat terkait pembahasan realisasi anggaran tahun 2026 khususnya dalam pembangunan fisik yang dilakukan saat ini.
Ketua Komisi IV DPR Papua Pegunungan, Terius Wakur meminta Gubernur Papua Pegunungan segera memberikan teguran keras kepada Dinas PUPR agar bisa hadir dalam rapat DPR Komisi IV, sebab pertemuan ini dilakukan agar tak lagi terjadi temuan BPK seperti tahun 2025 lalu, tak terulang kembali untuk tahun ini.
“Kami tidak ingin temuan BPK tahun 2025 kembali terjadi pada tahun anggaran 2026. Namun, undangan rapat yang dilayangkan Komisi IV sebanyak tiga kali tidak diindahkan oleh Dinas PUPR. Undangan pertama pada 23 Juni, undangan kedua 30 Juni, dan undangan ketiga 7 Juli 2026 tidak dihadiri oleh Dinas PUPR,” tegas Terius Wakur Rabu (8/7).
Wakur kembali menegaskan jika sikap tidak hadir tersebut menunjukkan kurangnya komitmen dari Dinas PUPR dalam menindaklanjuti agenda penting DPRP yang menjalankan fungsi pengawasan dari Pemerintah, oleh karena itu, Gubernur harus segera menegur Kepala Dinas PUPR guna mempertanyakan alasan ketidak hadirannya selama 3 kali pemanggilan.
Wakur menambahkan, pihaknya menunggu undangan resmi dari Dinas PUPR untuk membahas agenda yang telah ditetapkan. Hal ini penting agar pembahasan realisasi anggaran tahun 2026 dapat berjalan sesuai jadwal, terutama menjelang sidang perubahan anggaran yang akan berlangsung satu bulan ke depan.
Terius Wakur juga mengaku pemanggilan ini karena Komisi IV DPRP Papua Pegunungan ingin mengetahui sejauh mana pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Dinas PUPR Papua Pegunungan dalam kurun waktu semester pertama tahun 2026.
“Sekarang kita masuk pada Semester II Tahun 2026, tak ada salahnya Kami ingin mengetahui realisasi anggaran untuk pekerjaan fisik pada semester satu, sebab dinas PUPR merupakan salah satu dinas besar yang memiliki porsi anggaran dari APBD yang cukup besar,” tutupnya. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
