Ini terkait dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di Kampung Awaso Distrik Inggerus, Waropen yang dilakukan oleh salah satu sekretaris kampung berinisial SB. Dari pelaporan mereka meminta meminta agar ada upaya pen
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum, kritik, serta rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD 2024 yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan. Terutama terkait efisiensi anggaran, kete
Dana Otsus ini juga dibagi dalam tiga bagian diantaranya, Dana otsus 1 % atau Block Grand sebesar Rp. 77.030.400.000, Dana otsus 1,25 % atau Spesifik Grand sebesar Rp. 89.855.791.000 dan terakhir Dana Tambahan Infrastruk
Ketua DPRK Tolikara, Meinus Wenda, S.IP, menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini dilakukan untuk menilai jalannya tugas Ketua DPRK sementara sejak pelantikannya pada 18 Maret 2025 hingga pelantikan pimpinan definitif pada
Menurut Fauzi, berkurangnya kegiatan dan pekerjaan dari pemerintah daerah, termasuk instansi vertikal, turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Salah satu contoh konkret adalah pengurangan perjalanan dinas dan pengawa
Wakil Ketua II DPRP Papua Pegunungan Terius Yigibalom menyatakan dalam rakor tadi DPRP Papua Pegunungan sudah mendengarkan penjelasan dari Pj Sekda bahwa memang ada beberapa program yang belum jalan yang bersumber dari d
“Pagu indikatif RK/AKL tahun anggaran 2026, guna mendukung rencana kerja Polri, Polri telah mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 173,4 triliun. Usulan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 46,8 triliun atau meningk
Anggota DPRK Jayapura jalur Otsus, Nelson Yohosua Ondi mengatakan anggaran yang bisa digeser, itupun harus sesuai dengan aturan. Hal ini saya sampaikan sesuai dengan informasi yang saya terima bahwa ada anggaran yang dig
Dengan dikucurkannya dana desa ratusan miliar ini tentu membutuhkan pengawasan yang ekstra. Apalagi, kasus korupsi di Mimika belakangan ini berhasil mencuat ke publik atas kerja keras aparat penegak hukum (APH).
Menurutnya, untuk mencapai hal tersebut, pihaknya akan melaksanakan beberapa pelatihan, yang akan dibiayai dengan dana otonomi khusus.
"Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1,5 miliar, dari dana Otsus dan akan difokuskan