Dikatakan Max, dengan besarnya anggaran yang turun ke kampung, maka harus berdampak kepada masyarakat dan membawa perubahan sesuai dengan potensi potensi yang ada di kampung masing masing. “Baik itu potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya,” kata Max.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, total realisasi anggaran pemilu itu disalurkan melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 23,8 triliun dan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) lain Rp 2,2 triliun.
"Kami mengharapkan kepada alat-alat kelengkapan dewan yang dibentuk dalam panitia kerja DPRD dapat mengkaji, membedah, sekaligus memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Pj Wali Kota Jayapura," tegasnya.
Bahkan selain anggaran kondisi kantor juga belum mendukung untuk digunakan bekerja. Kursi dan meja di masing – masing ruangan belum disiapkan. Ia khawatir jika persoalan ini tidak disikapi maka ada banyak agenda ataupun program yang bakal terganggu atau batal dilakukan. Iapun mengusulkan penambahan anggaran dengan nominal sekitar Rp 54 miliar.
Oktovianus menjelaskan, program padat karya yang dilaksanakan tahun ini diantaranya pembangunan infrastruktur jalan tailing di distrik, serta timbunan-timbunan di sejumlah sarana prasarana tempat peribadatan, sekolah hingga kesehatan. Pemerintah Distrik Miktim juga melalui program itu akan membangun kantor-kantor lurah.
Karena itu, dia berharap setiap kampung segera melaksanakan kegiatan-kegiatan di kampung sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena sesuai dengan kesepakatan bahwa setiap kampung harus menyelesaikan APBKam-nya 1 tahun anggaran sampai dengan Desember nanti.
Hanya saja yang perlu dilihat kembali mengenai keinginan dari orang tua, yang kadang-kadang ingin melaksanakan kegiatan tersebut di hotel ataupun di gedung di luar sekolah. "Kalau dari saya instruksi itu bagus juga, kita coba lakukan, tetapi itu semua kan tergantung pada orang tua siswa," kata Anton Djoko.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan kehadiran Kemendagri untuk melakukan pemantauan dan fasilitasi tentang penyediaan anggaran Pilkada serentak tahun 2024. Sesuai ketentuan, Pilkada Serentak dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan Ini yang menjadi tantangan bersama OPD–OPD terkait untuk mengalokasikan anggaran, begitu juga didorong untuk intervensi penanganan inflasih dengan melakukan pasar murah yang disubsidikan oleh pemerintah daerah.
Musrenbang yang digelar jajarn Pemkot Jayapura ini telah merumuskan sekitar 1916 kegiatan. Dimana untuk membiayai ribuan kegiatan ini, Pemkot Jayapura mmbutuhkan anggaran sebesar 1,9 triliun lebih.
