Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa mengatakan dari sisi dukunagn anggaran, penyelenggaraan PSU bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Akibat efisiensi anggaran, banyak program-program pemerintah baik yang sudah direncanakan hingga yang tinggal menunggu untuk dieksekusi harus disesuaikan dengan kebijakan tersebut tanpa terkecuali.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara, Dinas Pariwisata (Dispar) Biak Numfor tetap optimis untuk menggenjot sektor pariwisata melalui tiga event unggulan yang direncanakan pada tahun 2025. Kepala Dispar Biak Numf
"Harga kain yang kami tawarkan bervariasi, tergantung dari jenis dan motifnya. Harga terendah dimulai dari Rp 45 ribu/meter, kain batik tulis ada yang Rp 100 ribu/meter, ada juga kain tenun sarimbit harganya mencapai Rp
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa menyebut pembukaan keran dana pusat itu tidak terlau berdampak atau berpengaruh pada Provinsi Papua. Sebab menurut Kapisa, itu hanya pada beb
Sedangkan untuk di Papua, pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2025 dari rilis data Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Adriana Helena Carolina menyebut perekonomian Provinsi Papua berdasarkan besaran Produ
Plt. Kepala Dinas ESDM-PTSP Papua, Dr. Benny Pekei, melaporkan bahwa serapan anggaran instansinya telah mencapai 93,80 persen. Tujuh pekerjaan fisik telah dilaksanakan dan selesai 100 persen, tersebar di Kabupaten Mamb
Pasca pembentukan tiga Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah Provinsi Papua melakukan inventarisasi ulang seluruh aset miliknya. Selain memastikan jumlah aset yang masih ada, langkah ini dilakukan guna menjamin keamanan
“Kami memahami kebijakan larangan pungutan pada acara kelulusan dan pendaftaran siswa baru, karena hal ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi orang tua, khususnya di tengah kondisi sosial yang masih sulit bagi seb
Pasalnya, pendidikan di tanah air masih menemui banyak problematika, salah satunya ketimpangan hak-hak pendidikan anak bangsa. "DPR mendukung segala upaya Pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan nasional serta kese
