Dalam wawancara bersama awak media di lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin pagi, Yoga menyebutkan bahwa masih ada persoalan terkait pembayaran lahan. Lanjut dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pem
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menjelaskan bahwa dalam nota kesepahaman tersebut, platform anggaran tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 1,2 triliun lebih mengalami penurunan dibandingkan APBD tahun 2025 yang mencapai Rp 1,
Menurut Tito, sebagian besar kebocoran muncul dari pengeluaran birokrasi dan operasional pegawai. Ia mencontohkan, rapat yang seharusnya cukup dua kali bisa dibuat sepuluh kali, hanya untuk menghabiskan anggaran. Begitu
Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya Agus Logo, S.IP menyatakan, setelah dilakukan sidang perubahan, pihaknya melihat ada beberapa dinas yang harus melakukan penyerapan besar terhadap anggaran pemerintah, seperti dinas pendidi
Padahal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua telah merilis 60 atlet beladiri dari 10 Cabang Olahraga (Cabor) yang telah didaftarkan mengikuti PON Beladiri dan terpaksa batal berangkat.
Dirreskrimum Polda Papua Kombes Achmad Fauzi, mengatakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI menjadi bagian penting dari upaya bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Polri.
Abisai menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jayapura mendukung penuh pelaksanaan program MBG yang merupakan program nasional Presiden Republik Indonesia. Ia menilai, program ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kualit
Diawali dengan pemberkatan oleh Uskup Agung Merauke Mgr Petrus Canisius Mandagi. Setelah pemberkatan, dilanjutkan dengan prosesi adat, dimana seekor babi jantan dibunuh dengan cara ditoki (dipukul pada bagian kepala,red)
Pelantikan yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura ini disaksikan Plt. Sekda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri, para asisten, pimpinan OPD, serta sejumlah stakeholder terkait.
Desi menyebutkan realisasi belanja pegawai baru mencapai 48,23 persen, sedangkan belanja modal berada di posisi 40,42 persen. Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, angkanya relatif lebih baik yakni sudah berada di
Dalam sambutannya, Denny Bonai menjelaskan pembahasan perubahan APBD ini dilakukan sesuai amanat Pasal 161 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terda
Adapun proyek yang tengah dilaksanakan antara lain pembangunan MCK, rehabilitasi gedung sekolah, rehabilitasi ruang kelas, serta pembangunan kantor. Selain itu, pengadaan buku tulis dan perlengkapan alat tulis bagi siswa
Dari pengantar nota keuangan APBD Perubahan dan Raperda tentang penetapan APBD tahun 2025 yang disampaikan Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo perubahan pada struktur APBD Perubahan Tahun 2025 ini terlihat tidak terlalu sig
Jelasnya proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan telah menghasilkan kesepakatan bersama melalui diskusi yang cukup intens antara Badan Anggaran DPRD de
Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M. Monim, mengatakan keputusan itu diambil setelah DPR Papua menerima dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari
Menghadapi situasi ini, Bupati Willem Wandik menegaskan pentingnya menjalani kehidupan yang lebih hemat, efektif, dan efisien. "Kita harus memanfaatkan setiap sumber daya yang ada dengan bijaksana, baik itu waktu, energi
Adapun realisasi anggaran yang paling tinggi berada di OPD Kesabangpol yang mencapai 86 persen. Realisasinya beragam. Selain itu sambung Fatoni, pihaknya juga sedang melakukan evaluasi terkait kegiatan-kegiatan apa saja
“Ini dampak dari kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang terlalu berani menjalankan janji-janji politiknya setelah dilantik. Seperti menaikkan ULP ASN 100 persen dan memberikan gaji kepada kepala suku. Akibatnya, tidak ad
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot, ST, MT, mengungkapkan, bahwa dari sekitar 900 meter jalan Pendidikan tersebut yang masih tersisa yang belum dicor dan diaspal di tahun 2023 l
Ketua DK MRP, Dorince Mehue, menegaskan bahwa keberadaan ruang rapat pleno menjadi kebutuhan mutlak. Pasalnya, DK MRP merupakan salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) permanen di tubuh MRP.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua, Yimin Weya mengatakan, sebelumnya anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Pariwisata sebesar Rp50 miliar. Namun dikarenakan adanya PSU, maka anggaran yang diterima pada Tahun 2025
Johannes menduga, hal ini dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan fisik di OPD yang belum berjalan. Bahkan, ada juga kegiatan yang sudah berjalan namun belum dilakukan pembayaran uang muka oleh OPD terkait kepada kontraktor
Romanus Kahol mneyebut, jika masyarakat telah memahami jika anggaran 20 persen dari total APBD dialokasikan untuk Pendidikan. Namun yang harus diketahui disini, lanjutnya, bahwa anggaran 20 persen Pendidikan itu tidak se
Meski telah diklarifikasi namun pernyataan lain masih memanaskan kuping terkait kalimat apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat. Ini seolah-olah negara keteteran menggaji tenaga
Kadis DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan dari hasil pertemuan dengan Walikota dan wakil walikota, Yayasan Gema Valentine Papua dan pihak-pihak terkait lainnya, saat ini pihaknya sedang menyiapkan regula
Menurutnya, dengan menyusun perencanaan di tahun ini, akan lebih mempercepat pembangunan di tahun 2026, karena akan lebih banyak waktu yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan fisik. "Penyusunan perencanaan tahu
Ketua Panitia A. Dani melaporkan, pembangunan Pastori yang dimulai tahun 2022 ini menelan anggaran sebesar Rp 621 juta yang diperoleh dari sumbangan umat Paroki Santo Mikhael Kudamati, donatur dan sumbangan dari Pemerint
Ketua DPR Kota Jayapura Theos Revelino B Ajomi menjelaskan bahwa tujuan dan maksud pembentukan peraturan daerah adalah sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta
"Kami mempertanyakan ouput dari (100) Seratus hari kerja Bupati Waropen. Karena kami lihat arahnya tidak jelas dan banyak kebijakan tidak ditepati atau melenceng," kata Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Organisasi Kepemuda
"Kami sudah siapkan perencanaan sejak tahun lalu. Tapi ketika masuk tahun 2025, muncul kebijakan nasional untuk efisiensi anggaran. Ini berlaku di seluruh Indonesia dan tentu juga berdampak ke kita di Kabupaten Sarmi," u
Ada dua hal yang dibahas dalam rapat tersebut, yaitu optimalisasi realisasi anggaran dan penataan organisasi. Ia menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran di seluruh OPD untuk mendukung program-program priorita
Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, menyampaikan bahwa persetujuan terhadap Raperdasi ini merupakan hasil pembahasan intensif yang telah dilakukan oleh DPR Papua, baik melalui Badan Anggaran, komisi-komisi, ma
Ini terkait dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di Kampung Awaso Distrik Inggerus, Waropen yang dilakukan oleh salah satu sekretaris kampung berinisial SB. Dari pelaporan mereka meminta meminta agar ada upaya pen
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum, kritik, serta rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD 2024 yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan. Terutama terkait efisiensi anggaran, kete
Dana Otsus ini juga dibagi dalam tiga bagian diantaranya, Dana otsus 1 % atau Block Grand sebesar Rp. 77.030.400.000, Dana otsus 1,25 % atau Spesifik Grand sebesar Rp. 89.855.791.000 dan terakhir Dana Tambahan Infrastruk
Ketua DPRK Tolikara, Meinus Wenda, S.IP, menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini dilakukan untuk menilai jalannya tugas Ketua DPRK sementara sejak pelantikannya pada 18 Maret 2025 hingga pelantikan pimpinan definitif pada
Menurut Fauzi, berkurangnya kegiatan dan pekerjaan dari pemerintah daerah, termasuk instansi vertikal, turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Salah satu contoh konkret adalah pengurangan perjalanan dinas dan pengawa
Wakil Ketua II DPRP Papua Pegunungan Terius Yigibalom menyatakan dalam rakor tadi DPRP Papua Pegunungan sudah mendengarkan penjelasan dari Pj Sekda bahwa memang ada beberapa program yang belum jalan yang bersumber dari d
“Pagu indikatif RK/AKL tahun anggaran 2026, guna mendukung rencana kerja Polri, Polri telah mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 173,4 triliun. Usulan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 46,8 triliun atau meningk
Anggota DPRK Jayapura jalur Otsus, Nelson Yohosua Ondi mengatakan anggaran yang bisa digeser, itupun harus sesuai dengan aturan. Hal ini saya sampaikan sesuai dengan informasi yang saya terima bahwa ada anggaran yang dig
Dengan dikucurkannya dana desa ratusan miliar ini tentu membutuhkan pengawasan yang ekstra. Apalagi, kasus korupsi di Mimika belakangan ini berhasil mencuat ke publik atas kerja keras aparat penegak hukum (APH).
Menurutnya, untuk mencapai hal tersebut, pihaknya akan melaksanakan beberapa pelatihan, yang akan dibiayai dengan dana otonomi khusus.
"Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1,5 miliar, dari dana Otsus dan akan difokuskan
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.BA menyatakan akan bersikap tegas dalam menindak lanjuti hasil temuan BPK RI atas Pengelolaan Anggaran Tahun 2024 lalu hingga benar -benar tuntas dan tidak menimbulkan
Dengan tinggal selama tiga hari di masing-masing kampung, diharapkan benar-benar bisa dimanfaatkan untuk menyelami berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang ada di setiap kampung. Tak heran setiap aspirasi dan
Kondisi ini sangat memperihatinkan karena menurut Petrus, dalam dua tahun terakhir Mimika mencatatkan hasil buruk dalam hal penyerapan anggaran. Akibatnya, kerap terjadi selisih lebih antara realisasi penerimaan dan peng
Johannes mengatakan bahwa dalam rapat ia telah mendulang berbagai informasi mengenai pelayanan kepada masyarakat, realisasi fisik hingga realisasi keuangan dari masing-masing OPD.
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.Kp menyatakan untuk tahun ini pihaknya belum melakukan perencanaan anggaran untuk melakukan sejumlah kegiatan khususnya dalam melakukan normalisasi kali yang ada di Jayawija
"Kami harus hitung-hitungan karena Sarmi punya pembelanjaan pegawai sudah ada di posisi pas, bahkan lebih. Sementara batasnya 30 persen, tidak boleh lebih. Kalau melebihi, nanti akan jadi teguran dari pusat karena kita
Dijelaskan, Pemerintah Kota Jayapura telah membuat regulasi agar semua pengusaha di Kota Jayapura bisa bermitra dengan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja lokal. Contohnya, ritel modern Alfamidi dan Indomaret harus me
Wamedagri Ribka Haluk mengatakan kehadirannya di Merauke dan memimpin rapat dengan tujuan hanya untuk memastikan dukungan dana PSU Kabupaten Boven Digoel oleh pemerintahan kepada penyelenggara.
"Sampai hari ini, kami di Banggar tidak tahu dari mana saja asal dana PSU ini. Memang ada informasi di media bahwa dana itu diambil dari APBD, tapi tidak ada penjelasan rinci secara resmi," ujar Giovano kepada wartawan,
Menurutnya, FDS bukan sekedar rutinitas yang harus dilaksanakan setiap tahun, dengan konsep yang sama setiap tahunnya."FDS harus memiliki konsep menarik, konsep yang berbeda, tahun ini seperti ini, tahun depan berbeda,
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa mengatakan dari sisi dukunagn anggaran, penyelenggaraan PSU bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Akibat efisiensi anggaran, banyak program-program pemerintah baik yang sudah direncanakan hingga yang tinggal menunggu untuk dieksekusi harus disesuaikan dengan kebijakan tersebut tanpa terkecuali.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara, Dinas Pariwisata (Dispar) Biak Numfor tetap optimis untuk menggenjot sektor pariwisata melalui tiga event unggulan yang direncanakan pada tahun 2025. Kepala Dispar Biak Numf
"Harga kain yang kami tawarkan bervariasi, tergantung dari jenis dan motifnya. Harga terendah dimulai dari Rp 45 ribu/meter, kain batik tulis ada yang Rp 100 ribu/meter, ada juga kain tenun sarimbit harganya mencapai Rp
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa menyebut pembukaan keran dana pusat itu tidak terlau berdampak atau berpengaruh pada Provinsi Papua. Sebab menurut Kapisa, itu hanya pada beb
Sedangkan untuk di Papua, pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2025 dari rilis data Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Adriana Helena Carolina menyebut perekonomian Provinsi Papua berdasarkan besaran Produ
Plt. Kepala Dinas ESDM-PTSP Papua, Dr. Benny Pekei, melaporkan bahwa serapan anggaran instansinya telah mencapai 93,80 persen. Tujuh pekerjaan fisik telah dilaksanakan dan selesai 100 persen, tersebar di Kabupaten Mamb
Pasca pembentukan tiga Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah Provinsi Papua melakukan inventarisasi ulang seluruh aset miliknya. Selain memastikan jumlah aset yang masih ada, langkah ini dilakukan guna menjamin keamanan
“Kami memahami kebijakan larangan pungutan pada acara kelulusan dan pendaftaran siswa baru, karena hal ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi orang tua, khususnya di tengah kondisi sosial yang masih sulit bagi seb
Pasalnya, pendidikan di tanah air masih menemui banyak problematika, salah satunya ketimpangan hak-hak pendidikan anak bangsa. "DPR mendukung segala upaya Pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan nasional serta kese
Rapat Paripurna penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Biak Numfor, Daniel Rumanasen, dan dihadiri oleh seluruh jajaran unsur pimpinan dan anggota DPRK, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur
Kata Carolina, tingkat pengangguran yang meningkat juga menyebabkan daya beli masyarakat melemah, tingginya utang pada level rumah tangga maupun usaha kecil, serta adanya sentiment negatif pada situasi ekonomi saat ini m
Tiga saksi mahkota itu masing-masing, Vera Parinussa (Koordinator Venue PON XX), Reky Douglas Ambrauw (Koordinator Bidang Transportasi), Roy Letlora (Ketua Bidang II Pengurus Besar PON). Ketiganya duduk di kursi saksi, s
Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Sarmi, Eduward P. Dimomonmau, menjelaskan bahwa kondisi geografis Sarmi yang sulit dijangkau menyebabkan kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi sangat tinggi.
"Kami menggunakan uang pribadi kami, baik dari mendirikan dapur, peralatan yang diperlukan hingga bekerja sama dengan vendor untuk masak, semua anggaran ini belum ada pergantian dari pusat, dan kami harapkan agar pusat b
Namun, jika dibandingkan dengan belanja daerah yang juga tercatat tinggi, anggaran belanja yang direalisasikan hingga 15 April 2025 mencapai sekitar 72% dari yang direncanakan. Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun pe
Selain itu, ia menekankan pentingnya kajian regulasi untuk memastikan legalitas penggunaan dana cadangan bagi PSU. "Harus jelas apakah anggaran cadangan boleh dialokasikan untuk PSU. Di sinilah politik anggaran berpe
Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka menyatakan sejak kemarin anggota DPRK Jayawijaya telah melakukan pertemuan bersama pemerintah daerah dan seluruh OPD yang ada dan melakukan pembagian program dan kegiatan yang akan dilaku
Johannes mengungkapkan, meski Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah lebih dulu tersedia saat dirinya dan wakil bupati mulai menjabat, mereka akan tetap melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah seluruh rencana anggar
Menurut Gubernur Ramses, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sudah BLUD harus mandiri secara keuangan. Namun di lain sisi, Ramses mengaku Pemprov masih tetap memberikan suport.
Menurutnya, dari pendapatan BLUD, 40 persen untuk pembiayaan jasa medis, sedangkan 60 persen untuk biaya gaji bulanan, cicilan tunggakan utang, kebutuhan mendesak, operasional rumah sakit dan penunjang lainnya.
“Kalau dulu kan masih ada yang dari Merauke datang ke Kota Jayapura nginap 2 hingga hari, begitu juga dari Nabire atau Wamena. Sekarang terjadi lokalisasi kegiatan mereka di daerah masing-masing. Itu salah satu impact,
Kepala Otoritas Bandara (Otban) X Rasburhany kepada wartawan sesuai melakukan rapat dengan gubernur Papua Selatan di Kantor Sementara Gubernur Papua Selatan mengatakan bahwa awalnya untuk penerbangan perintis tersebut
Menurutnya, dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh industri perhotelan, tetapi juga merambat ke sektor ekonomi lainnya, termasuk UMKM selaku pemasok bahan baku dan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya
Kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemkot Jayapura, kegiatan Organisasi Perangkat Daerah tak lagi diperbolehkan digelar di hotel-hotel mewah. Tak hanya itu, menjelang akhir tahun pelajaran, biasanya hotel dijadik
Diakui Prof Julius Ary Mollet bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Papua sebenarnya tidak berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Apalagi Papua saat ini masih mengandalkan dana transfer pusat.
Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Hermanus Kensimai menjelaskan untuk penerima Dana Otsus tahun ini besarannya sama dengan tahun 2024 lalu.
Dia mengaku, keputusan tersebut berlaku secara nasional. Karena itu wajib diikuti. Meski demikian tak ada kendala berarti yang dihadapi pihaknya meski beberapa kegiatan tidak dilaksanakan akibat penghematan anggaran
Seperti diketahui, pemerintah pusat saat ini tengah menjalankan instruksi efisiensi anggaran secara nasional. Presiden Prabowo Subianto telah mengawalinya dalam tiga tahap dengan total penghematan sebesar Rp750 triliun.
Kata Daniel Rumanasen, Pemerintah Daerah harus benar-benar melihat skala prioritas, serta arah dari efisiensi ini. Terlebih ada kabar bahwa efisiensi anggaran dari pusat ini akan Kembali di alamai di tahun anggaran berik
Ia menjelaskan bahwa program pembangunan, terutama belanja modal, belum dapat direalisasikan sepenuhnya, lantaran masih menunggu kepastian anggaran. “Belanja modal belum kita laksanakan karena harus melihat kembali kondisi keuangan, mungkin setelah Lebaran baru kita bisa eksekusi,” ujarnya.
Bobby menyampaikan bahwa rapat kerja ini tujuannya untuk mengevaluasi program-program yang telah berjalan serta membahas rencana kerja tahun 2025. Menurutnya, sejumlah program prioritas harus tetap dijalankan meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Benyamin Pesurnay mengakui, bahwa kendati sebagian anggaran telah direfocusing, namun untuk pemeliharaan jalan Trans Papua Merauke-Boven Digoel masih teralokasi sebesar Rp 20 miliar.
"Jumlah pegawai yang menerima sebanyak 4284 orang, untuk P3K 359, anggota dewan 35 orang dengan total anggaran yang dikeluarkan 22,3 Miliar lebih," ujar Kepala Dinas BPKAD Kota Jayapura, Desi Wanggai ke Cenderawasih Pos di kantor walikota
Leo Patria Mogot menjelaskan, pemeliharaan dilakukan dengan cara menambal jalan yang berlubang atau rusak berat sehingga dapat dilalui pemudik sata lebaran nanti, meski tidak semua ruas jalan yang rusak terjangkau dengan anggaran tersebut. ‘’Kita sesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada,’’ terangnya.
Hal itu disampaikannya disela-sela pertemuan antara Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua bersama PT Mindya Karya di Salor, Jumat (14/3) lalu.
Dalam hearing tersebut, Dinas PUPR Papua memaparkan bahwa meskipun terjadi refocusing anggaran pada tahun 2025, hal tersebut tidak akan memengaruhi sistem kerja mereka. Hanya saja, beberapa hal teknis mungkin tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana awal.
“KPU kan masih ada SILPA dari anggaran Pilkada Tahun 2024, saya minta mereka bersurat agar langsung menggunakan sisa anggaran tersebut. Terlebih tahapannya sudah mulai pendaftaran sejak 9 Maret kemarin,” ungkapnya.
"Pemotongan anggaran itu sangat berdampak, dalam proses kemandirian dan segala macam. Tetapi kita mencoba menyikapi pemangkasan dengan memaksimalkan anggaran yang ada. Tetap kita berjalan seperti biasanya," ungkap Kalapas Kelas II Abepura, Badarudin kepada Cenderawasih Pos di Abepura,
Anthon menilai anggaran Rp 189 miliar merupakan nilai yang fantastis di PSU Pilkada Gubernur Papua. Untuk itu, Anthon meminta perlu dilakukan pengawasan yang ketat.
“Jangan sampai anggaran yang besar tidak menghasilkan proses demokrasi yang berjalan sebagaimana yang diharapkan rakyat,” tegasnya.
Bahkan, kata dia, dampak ini masih akan terus berlanjut, hingga kemungkinan para pekerja industri perhotelan merumahkan pegawai-pegawai atau karyawannya. Apalagi kata dia aktivitas pemerintah daerah saat ini terutama untuk rapat-rapat menggunakan fasilitas hotel itu sudah turun drastis. Sementara pendapatan hotel ini tidak dipungkiri juga mengandalkan kegiatan-kegiatan dari pemerintah daerah.
Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam Kementrian Agama Provinsi Papua Musa Narwawan, menyampaikan rasa syukur karena Kementrian Agama Republik Indonesia telah membangunkan Pos Observasi Bulan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan tepatnya di Kompleks Yayasan DDI Lampu Satu, Kelurahan Samkai.
"Adapun kenaikkan inflasi tersebut terjadi sejak bulan Januari - Februari 2025 yang mencapai 0,81%, kenaikan angka selama dua bulan ini rata-rata 0,2%," ujar Asisten II Kota Jayapura, Widi Hartanti saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos usai upacara puncak HUT Kota Ke-115 di GOR Herman Rollo Koya Timur
Strategi yang dimaksud antara lain dengan memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan. Memperkuat sinergi, joint program, serta penegakan hukum.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, pembiayaan PSU tetap mengacu pada aturan yang berlaku, yakni bersumber dari APBD. Untuk itu, Pemprov Papua melakukan review terhadap proposal anggaran yang diajukan guna memastikan efisiensi penggunaan dana.
Bupati Mansnembra menyampaikan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia memastikan bahwa anggaran yang tersedia akan dikelola secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Walikota Jayapura, Abisai Rollo mengatakan pelaksanaan HUT kali ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Plt Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Selatan Ronald Elvans, kepada media ini mengungkapkan bahwa total dana yang direfocusing pada tahun 2025 ini lebih dari Rp 150 miliar.
