PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam masalah ini adalah soal data, sebab data masyarakat miskin yang bersumber dari badan pangan nasional ada 38.825 kepala keluarga yang telah dialokasikan untuk diberikan bantuan pangan berupa beras 10 Kg setiap bulan kepada setiap kepala keluarga.
Khusus di Papua dari sekian banyak Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum ada satupun perusahaan daerah yang dinyatakan sehat.
Dia mengatakan, ada banyak kegiatan yang dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun kota Jayapura dan pekabaran Injil tersebut. Di mana sejumlah kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang pelaksanaannya dalam rentang waktu pelaksanaan HUT Kota Jayapura dan pekabaran Injil di kota Jayapura.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Moudy Hermawan menjelaskan selain program Papua sehat, pihaknya telah menyalurkan Papua Cerdas sebesar Rp1,02 triliun dan Papua Produktif sebesar Rp 5,37 triliun.
Hal ini disampaikan Plt. Asisten I Setda Papua, Yohanis Walilo kepada wartawan belum lama ini. Menurutnya, kondisi fiskal pemerintah yang minim menuntut pengaturan yang efisien terhadap pengunaan dana yang tersedia di setiap perangkat daerah.
Parson mengungkapkan, walaupun demikian untuk pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Jayapura tetap menjadi prioritas, seperti program Dinas PUPR Kabupaten Jayapura peningkatan jalan produksi, jalan lingkungan, jalan utama dan sarana air bersih, tetapi diprogramkan dengan baik.
Aacara penyerahan DPA dihadiri oleh Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek, Kapolres Kabupaten Yalimo, perwira penghubung Kodim 1702 Jayawijaya , Sekda Yalimo Dr. Isak Yando, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Kabupaten Yalimo serta tamu undangan lainnya .
Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya Ludya E. Logo, SSTP, MSi menyatakan jika pihaknya sudah terbreakdown di program kegiatan dan sub kegiatan di 28 OPD termasuk distrik. Contoh untuk program kemiskinan ekstrem itu program kegiatan dan sub kegiatan sudah masuk di 21 OPD, untuk program penanganan inflasi ada di 12 OPD, sedangkan penanganan stunting ada di 10 OPD termasuk distrik.
“Tadi dalam rapat kami dan pihak eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat untuk merubah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam rangka menjawab masalah progam beasiswa mahasiswa unggul Papua,” jelasnya usai memimpin rapat tersebut.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya mendorong agar bagaimana keberpihakan masyarakat utamanya untuk pengentasan kemiskinan Ekstrime dan penanganan stunting dengan memastikan alokasi anggaran keberpihakan terhadap masalah ini.
