Plt Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Selatan Ronald Elvans, kepada media ini mengungkapkan bahwa total dana yang direfocusing pada tahun 2025 ini lebih dari Rp 150 miliar.
Terkait dengan itu, Kepala Kampung Sumber Rejeki Distrik Kurik-Merauke Bambang Irawan dan Kepala Kamung Jagebob Raya Distrik Jagebob Merauke Muriyanto menyatakan keberatannya sehubungan dengan penterkait berharap pemerintah tidak melakukan pemotongan terhadap dana desa yang bersumber pemotongan amnggaran atau refocusing itu.
Refocusing yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ternyata tidak hanya menyasar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Merauke tapi juga 179 kampung yang ada di Merauke.
Menurut Ramses, dengan begitu anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih penting. "Saya sudah instruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah -OPD- di lingkungan Pemprov Papua agar menerapkan instruksi tersebut," ujarnya.
Plh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, Karlos Matuan menyebut, anggaran mereka yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terpangkas Rp 19 miliar, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Salah satu celah untuk mengatasi situasi ini, menurut Rustan adalah terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada. "Kita akan mendorong peningkatan PAD melalui berbagai strategi optimalisasi sumber daya yang ada," ujar Wakil Walikota Jayapura, H. Rustan Saru saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di Jakarta
Tetapi kebijakan itu juga ternyata berimbas pada beberapa lembaga vertikal salah satunya kantor Balai Bahasa Papua yang berada di Waena Kota Jayapura. Lembaga yang memiliki wilayah kerja mencakup seluruh tanah Papua itu, ternyata juga terkena imbas dari pemangkasan anggaran tahun ini.
“Tahun ini Kabupaten Mimika mendapat pengurangan dana transfer ke daerah sekitar Rp 50 miliar, lalu dari dana Otsus efisiensi sekitar Rp7 miliar. Sehingga, sementara ini pengurangan dari pusat sekitar Rp 57 miliar,” kata Yohana saat ditemui wartawan
“Meski jumlah program dan kegiatan mengalami pengurangan, namun OPD tetap bekerja dengan prinsip skala prioritas,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, usai rapat dengan mengumpulkan semua OPD yang ada di lingkungan Pemprov, di kantor gubernur
Anggaran yang diterima itu sama dengan tahun lalu sehingga pihaknya akan mengoptimalkan dalam hal penggunaan. BPBD Papua membawahi sembilan kabupaten dan kota dengan beberapa wilayah rawan bencana alam, baik tanah longsor, banjir, maupun rob.
Ia menerangkan, dari Rp 291 miliar itu, komponen terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat mandatori untuk infrastruktur yang mencapai Rp 181,68 miliar “Angka ini habis tanpa sisa, nihil," tegasnya.
Asisten Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura Elpina Situmorang di Sentani, Jumat, mengatakan bahwa inovasi dan kolaborasi dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya.
Pada aspek pendapatan, pegawai tidak lagi bergantung sepenuhnya terhadap anggaran yang ditransfer dari pusat ke daerah. Tetapi bagaimana memikirkan strategi-strategi untuk menghasilkan pendapatan yang efektif untuk menutupi kekurangan anggaran akibat efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat. “Ini pekerjaan berat bagi kepala daerah yang akan dilantik nantinya,” imbuhnya.
Menkeu pun mengakui bahwa PTN terdampak efisiensi anggaran dari sisi bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, pemangkasan itu hanya berlaku untuk kriteria-kriteria yang tak terkait dengan biaya pendidikan. Meliputi, perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya. Sehingga, kata Menkeu, perguruan tinggi hanya akan terdampak pada item belajar tersebut.
Budi menjelaskan, pemotongan anggaran salah satunya terdampak untuk pegawai pemerintah dalam melakukan perjalan dinas ke luar Papua. Sehingga untuk perjalan yang menggunakan pesawat Trigana Air intra Papua masih belum terdampak.
Seperti diketahui, Kios Pangan Keliling merupakan program dari Dinas Ketahanan Pangan untuk memberdayakan para petani lokal binaan guna memasarkan hasil taninya kepada masyarakat dengan anggaran yang dikelola. Namun, akibat refocusing ini, anggaran yang tadinya dialokasikan untuk pelaksanaan program Kios Pangan Keliling harus dipangkas.
Hanya disini dari analisanya sepatutnya pemerintah pusat mempertimbangkan atau mengkaji kembali terkait pemangkasan anggaran ini. Pasalnya Papua membutuhkan banyak anggaran untuk bisa mengejar ketertinggalan dari berbagai aspek. Tak bisa disamaratakan dengan daerah di wilayah barat yang sudah lebih dulu maju dalam berbagai hal termasuk menyangkut sarana infrastrukturnya maupun sumber daya manusianya.
Himpinan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) merupakan salah satu yang akan terdampak dengan refocusing anggaran ini. Ketua HIPMI Kabupaten Merauke Tommy Kurniawan Siriwa saat dihubungi media ini terkait dengan refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah tersebut mengatakan bahwa salah satu yang akan terdampak adalah para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI.
“Sedang kami ada hitung mudah-mudahan sudah clear, kami sedang hitung rasionalisasi yang sesuai dengan amanat dari pusat, infrastruktur sekian persen pasti hilang, dana seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik pasti hilang,” terang Petrus.
Bahkan kata dia, hal itu sudah mulai nampak, bisa dilihat dari jumlah orang yang melakukan perjalanan melalui penerbangan tidak saja keluar Papua atau sebaliknya, namun dipenerbangan intra Papua juga pasti mulai terasa. Lantas apa yang perlu dilakukan kepala daerah ditengah masa masa sulit ini?.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyebut, efisiensi anggaran yang dilakukan presiden berpotensi melemahkan upaya pemajuan penegakan dan promosi HAM di Indonesia, lebih parah lagi di Papua.
Guru Besar Uncen, Prof.Avelinus Lefaan, mengungkapkan, upaya pemerintah untuk penghematan anggaran negara untuk mendukung program makan bergizi gratis, sebenarnya tidaklah soal. Namun kebijakan ini juga nyatanya berlaku hampir disemua kementerian. Sehingga secara otomatis kebijakan dan jalannya program akan berdampak ke daerah.
Menurut Ramses, survei terbaru yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam pelayanan publik.
Menanggapi hal ini, Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah daerah harus mengikuti apa yang sudah diputuskan pemerintah pusat. Beberapa pos anggaran yang dipangkas tersebut dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.
Menurut Debora, infrastruktur menjadi sektor paling terdampak, sementara sektor lain masih dapat berjalan dengan strategi pengadaan yang lebih terarah. "Oleh sebab itu langkah ini penting agar dampak pemangkasan anggaran tidak semakin memperburuk kondisi ekonomi daerah," ujarnya lagi.
“Ada sebagian besar pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Debora kepada wartawan. Ia pun berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah ada dana infrastrukturnya wajib menyiapkan dokumen perencanaan diantaranya menyediakan kerangka acuan kerja, rancangan kontrak dan lainnya.
Yusran mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, ia berharap Pemkot Jayapura harus lebih kreatif dalam menata dan mengelola aset dan potensi yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Karena itu perjalanan dinas ke luar negeri dikurangi. Nggak usah ke luar negeri kalau perlu, 5 tahun ke depan. Yang perlu keluar negeri yang tugas, untuk atas nama negara boleh. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri," imbuhnya.
Diakui dengan dipangkasnya anggaran tersebut pihaknya tidak bisa menjalankan tugas secara maksimal dan beberapa tugas tentu akan terbengkalai misalnya melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, termasuk belum bisa untuk anggaran operasional kantor baik yang ada di kantor pusat maupun kantor penghubung di daerah.
Dalam wawancara eksklusif, Bupati terpilih Markus Oktovianus Mansnembra juga didampingi Wakil BUpati Terpilih Jimmy Carter Rumabarar Kapisa, menegaskan bahwa konsep "APBD Sehat" bukan sekadar jargon politik, melainkan langkah nyata yang telah dipertimbangkan matang.
Ada enam item dana alokasi transfer ke daerah yang dipotong yaitu Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa.
Menurut Nofdi, pembatalan kegiatan yang rencananya diselenggarakan pada 7-12 Februari di lapangan karang PTC itu imbas dari pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat. "Selain pemotongan itu, daerah-daerah juga diingatkan untuk melakukan efisiensi terhadap pembiayaan kegiatan yang bersifat seremoni," tuturnya.
Sebagai contoh di SMKN 2 Jayapura kurang lebih sebanyak 12 anak yang belum menerima Bosda dari total yang terima sebanyak 256 siswa khusus orang asli papua. Hal itu disampaikan langsung Kepala Sekolah SMKN 2 Bisnis Manajemen Jayapura Elia Waromi kepada wartawan, Kamis (6/2). Elia mengatakan, penyaluran dana Bosda disekolah itu telah berjalan lancar namun kurang lebih sebanyak 12 anak yang belum terima.
“Pemotongan TKD berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 baru saja diterima, dengan dana sektor infrastruktur mengalami pengurangan signifikan,” terang Kapisa. Selain itu, lanjut Kapisa, dana otonomi khusus (Otsus) Papua juga mengalami pemotongan sekitar Rp19 miliar.
Gubernur Ramses memastikan bahwa anggaran untuk bonus atlet sebesar Rp 25 miliar sudah disiapkan. "Bonus yang bisa kami berikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah saat ini adalah Rp 25 miliar," ujarnya.
Direktur Pusat Studi Pembangunan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Papua Universitas Cenderawasih Papua, Julius Ary Mollet menerangkan bahwa Presiden Prabowo lebih melakukan efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas dalam melakukan studi banding dan lainnya. Termasuk yang berjalan dinas ke luar negeri.
Terkait itu, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut ini untuk penghematan anggaran yang benar-benar menyentuh kepada sasaran untuk kepentingan masyarakat, khususnya bagaimana pemenuhan swasembada pangan termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., MM, menyampaikan bahwa setelah APBD dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Papua, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRK melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan sesuai catatan yang diberikan oleh tim evaluasi provinsi.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Provinsi Papua, Abdul Rajab menyebut selama ini tingkat okupansi perhotelan di Jayapura dikarenakan adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, serta perjalan dinas pegawai dari luar dengan menginap di hotel.
Terlebih kata Ramses, anggaran penanganan stunting lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) itu turun langsung ke sembilan kabupaten/kota di Papua. "Anggaran penanganan stunting lewat DAK turun langsung ke kabupaten/kota. Provinsi sebatas mengevaluasi dan mendorong target intervensi yang perlu dilakukan," ucap Ramses
"Hingga saat ini Kabupaten Jayapura belum mempunyai juri yang telah tersertifikasi. Untuk itu melalui anggaran yang ada kami mendorong program ini, agar ke depan kompresi terkait seni dan budaya semakin bermutu, " katanya.
Sekretaris Dinkes Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang menjelaskan, untuk pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura memang cukup besar semenjak ada penambahan semenjak K2, CPNS dan penerimaan P3K.
Program Dana Desa merupakan salah satu implementasi Nawacita pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa juga kampung. Dalam rangka pengaturan dan pengurusan desa maka pemerintah pusat mengucurkan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Kamis (9/1) pekan kemarin, Cenderawasih Pos menyambangi lokasi Budaya Ekpo Waena yaang ada di Distrik Heram. Lokasi yang pernah menjadi pusat budaya, dari berbagai anjungan budaya kabupaten/kota di Tanah Papua sebelum pemekaran ini, kini kondisinya sangat miris dan tidak terawat.
Pihaknya optimis 31 Desember bisa tercapai 90 persen bahkan lebih. “Untuk 100 persen saya rasa tidak, sebab masih ada pekerjaan sisa yang harus diselesaikan. Kalau sudah mencapai 90 persen itu luar biasa,” kata Walilo.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Moudy Hermawan mengungkapkan, alokasi pagu DIPA tahun 2025 untuk satuan kerja Kementerian/Lembaga yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan sebesar Rp 2,12 triliun yang tersebar di 104 Satker pada 29 kementrian dan lembaga yang ada di Papua Selatan.
Valentinus mengatakan bahwa hingga tutup buku tahun 2024 serapan anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika dapat mencapai angka 75 hingga 80 persen. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan lelang untuk pekerjaan-pekerjaan di tahun 2025 mulai Desember 2024 ini.
Pemkot Jayapura akan membuat simulasi ulang di sejumlah sekolah. Misalnya ada satu PAUD, ada satu SD, ada satu SMP, ada satu SMA SMK di setiap distrik. Teman-teman bidang sudah memberikan data jumlah peserta didik
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa meskipun tambahan pegawai sebesar 1.121 untuk CPNS dan 1.200 untuk PPPK ini akan mendukung peningkatan layanan pemerintah, hal tersebut belum diimbangi oleh peningkatan alokasi anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU).
Ramses menyampaikan jika setiap minggu, asisten terkait sesuai dengan bidangnya melakukan evaluasi terkait daya serap anggaran. Diharapkan di November sudah bisa di angka 85 persen.
Hanya saja meski anggaran Port Numbay Sehat telah habis, namun Plt Direktur RSUD Jayapura, dr Aaron Rumainum mengaku pihaknya masih menerima pasien rujukan dari Kota Jayapura. Hanya saja, ada ketentuan yang berlaku.
Dia menjelaskan keterlambatan tersebut disebabkan, karena sering ditundanya pelantikan pejabat definitif atau kepala dinas di kantor dinas tersebut, setelah dinas itu dibentuk berdasarkan aturan sejak Januari 2024.
Menurut Sohilait, Kota Jayapura merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapatkan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dalam melaksanakan percepatan penurunan malaria.
Kondisi medan yang sangat berat ditambah biaya yang harus disiapkan juga tak main - main. Untuk satu pendaki membutuhkan dana yang terkadang di luar nalar untuk satu pendakian. Pendaki yang serius harus menyiapkan dana puluhan bahkan ratusan juta untuk bisa mencicipi puncak yang diselimuti es abadi tersebut.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan, terkait dengan permintaan para petani untuk memberikan pendampingan kepada mereka lantaran dalam kunjungan kerja kelompok tani yang ada di beberapa tempat seperti di Hubikiak, musatfak dan beberapa tempat lainnya mengeluhkan tidak adanya tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL)
Kami harapkan Bamuskam di kampung sudah mendapatkan dokumen rencana penggunaan anggaran di setiap tahapan. Terutama di penggunaan tahap 2 ini dan tahap 3 nanti. Itu diawasi supaya dipahami bahwa belanja anggaran ini ke mana-mana saja," kata Makzi L. Atanay
Pj. Walikota Christian Sohilait mengapresiasi aparat pemerintah Kampung Tobati yang sudah membangun kantor kampung yang lebih representatif. Kantor kampung yang dibangun dengan luas bangunan 26 meter persegi itu diharapkan dapat menjadi tempat atau wadah bagi pemerintah kampung untuk memberikan pelayanan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kampung itu.
Hal ini seiring dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun anggaran 2025 direncanakan mencapai Rp 2,701 triliun, dengan rincian anggaran pendapatan sebesar Rp 2,505 triliun sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 2,701 triliun.
Dia merincikan empat paket pekerjaan itu yakni, paket penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Jayapura, dengan pagu dana senilai Rp 1,6 miliar. Jenis kontraknya multiyears yang dibebankan pada dua mata anggaran APBD Perubahan 2024 dan APBD induk 2025.
"Proses pekerjaan atau pengadaan kontraknya sudah jalan belum, kalau sudah progresnya seperti apa, nanti daya serap dilihat dari situ. Kalau daya serap sudah 50 persen, kenapa belum ditagih, nah kita lihat progresnya begitu," ujarnya.
Tak hanya itu Belanja Daerah Pada Tahun 2025 juga alami penurunan sebesar Rp 2,701 Triliun mengalami penurunan sebesar Rp 1,554 Triliun atau 36,53 persen dari tahun 2024 sebesar Rp 4,256 Triliun.
Pada rapat tersebut sebelumnya dilakukan penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Papua terhadap Raperda APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025, dan kemudian dilanjutkan mendengarkan Jawaban Pj Gubernur Papua terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Papua terkait Raperdasi APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025.
Rapat Paripurna ini merupakan tindak lanjut hasil dari finalisasi pembahasan rapat Badan Anggaran DPR Provinsi Papua bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemerintah provinsi Papua dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot, ST, MT, mengaku jika jalan yang rusak total di Ndalir tersebut dikerjakan sepanjang 3 kilometer tahun ini dengan anggaran sebesar Rp 12 miliar.
Penjabat Walikota Jayapura, Christian Sohilait menegaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi catatannya kepada seluruh staf. Yang pertama, setiap organisasi perangkat daerah harus memastikan semua kegiatan yang direncanakan di APBD induk 2024 harus selesai. Kemudian setiap OPD juga harus memastikan semua kegiatan APBD perubahan 2024 ini sudah harus berjalan.
Anggaran tersebut untuk verifikasi atau pengecekan secara langsung tentang apakah benar para calon gubernur dan wakil gubernur tersebut merupakan orang asli Papua (OAP). Menyikapi itu, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan penganggaran sesuai dengan mekanisme yang ada.
Perubahan APBD TA 2024 Pemkab Jayapura diharapkan bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, dengan memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Apalagi pada bulan November dilaksanakan Pilkada Kabupaten Jayapura dan dibutuhkan pencairan dana hibah untuk penyelenggara Pilkada Kabupaten Jayapura.
Dana Bosda ini diberikan khusus kepada siswa-siswi orang asli Papua Port Numbay. Hal itu dikarenakan sumber dana tersebut berasal dari alokasi anggaran dana khusus (Otsus) senilai Rp 6 miliar dengan pembagian Rp 4 Miliar untuk SMA dan Rp 2 miliar untuk SMK.
Pj Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan untuk tahun ini pemerintah bekerja dengan keterbatasan, sebab APBD untuk tahun ini mengalami defisit yang besar, dan sampai dengan saat ini pihaknya belum mendorong APBD perubahan ke DPRD Jayawijaya.
Dia mengatakan penataan kota terhadap masalah-masalah sosial ini harus dilakukan segera. Karena Kota Jayapura saat ini menuju kota industri dan jasa yang terus berkembang pesat ke depannya. Karena itu perlu dimulai penataan pada bagian-bagian lain yang juga dapat memberikan pengaruh terhadap pengembangan dan kemajuan kota kedepannya.
Wakil Ketua Umum KONI Papua Selatan Soleman Jambormias, mengungkapkan, 103 orang yang diberangkatkan tersebut terdiri dari 30 atlet dari 18 cabor dan 73 pelatih dan official.
"Tadinya pelatih dan official lebih dari 200 orang, tapi karena anggaran yang sangat terbatas, sehingga kita pangkas disesuaikan anggaran yang ada. Yang kita utamakan adalah pelatih," kata Soleman Jambormias.
“Tahun 2023 lalu, pihak Kejati Papua lantang bersuara soal kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 6 triliun hingga Rp 8 triliun. Namun hingga saat ini, menjadi pertanyaan publik sudah sejauh mana keseriusan Kejati dalam menangani tindak pidana korupsi tersebut,” bebernya.
Gubernur mengklaim daya serap saat ini kurang lebih 50 persen dan tidak ada masalah. Bahkan sekarang sedang diusulkan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan Nelson Sasarari, SH, M.MT, mengungkapkan, pemeliharaan marka dan median jalan tersebut merupakan kolaborasi yang dilakukan antara provinsi, balai dan kabupaten. Sebab, marka dan median jalan yang dicat tersebut tidak hanya jalan provinsi tapi juga jalan nasional dan kabupaten.
APBD Papua sendiri awalnya sebesar Rp 3,024 triliun berubah menjadi Rp 4.295 triliun dalam APBD Perubahan 2024. Ini dengan Anggaran Pendapatan semula sebesar Rp 2,739 triliun berubah menjadi Rp 3,044 triliun atau meningkat 11,13 persen.
Rapat ini merupakan hasil dari finalisasi rapat Badan Anggaran DPR Papua dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi Papua dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terkait Perubahan APBD pemerintahan provinsi Papua Tahun Anggaran 2024.
Tiga kabupaten yang mendapat penghargaan yakni Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Tolikara. Acara kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Jingga.
Dimana untuk program padat karya tahap pertama yang sudah dilakukan dalam rangka memperingati HUT Kota Jayapura pada Februari 2024 menelan anggaran sebesar Rp600 juta yang melibatkan 750 tenaga kerja yang dibagi dalam 75 kelompok.
"Untuk menggenjot capaian realisasi penyerapan anggaran tersebut, kami terus mendorong semua OPD agar tertib dalam pelaporan realisasinya dan setiap minggu atau pekan wajib memberikan laporan,”jelasnya.
Meski belum dihubungi, namun Pj Wali Kota ini mengaku bahwa itu akan tetap menjadi program nasional. “Meski kita tidak masuk dalam daftar yang mungkin mereka akan lakukan survey, tapi pasti akan masuk, sebab dia jadi program nasional,” ujarnya.
Plt. Kepala Bapperida Provinsi Papua, Ir. Jhon Wicklif Tegai, MM dalam sambutannya menyamoaikan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mengetahui Informasi perkembangan kemajuan daya serap SKPD yaitu realisasi fisik dan keuangan.
“Terkait RSU Abepura, selama itu untuk pelayanan public dan berdampak pada kebutuhan masyarakat maka itu harus diperjuangkan. Apakah itu diambil dari dana cadangan maka saya siap untuk menyetujui ada anggaran yang diambil dari dana tersebut,” beber Jhony Banua di Entrop pekan kemarin.
Rancangan Perdasi tentang Pertanggung jawaban APBD TA 2023 sendiri merupakan wujud kinerja Pemerintah Provinsi Papua sebagai tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023.
Dia mengatakan, total anggaran yang disalurkan pemerintah Kota Jayapura untuk mendukung kegiatan Pilkada di Kota Jayapura itu mencapai Rp 97 miliar. Kesiapan anggaran itu dimulai dari APBD 2023 dan APBD induk 2024.
Dijelaskan Amos, dari anggaran induk Rp 600 miliar tersebut. Dimana Rp 200 miliar diperuntukkan sebagai operasional kantor sementara Rp 400 miliar dialokasikan untuk kegiatan pembangunan atau pengerjaan air bersih, drainase, pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan pengaspalan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan penghargaan bagi Provinsi Papua sebagai salah satu pemerintahan di daerah yang telah 100 persen memberikan dukungan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada penyelengaaran Pemilukada serentak 2024.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan dari rapat Banggar tersebut DPR ingin memastikan pihak eksekutif dan KONI telah menyiapkan anggaran untuk PON. “Kami DPR Papua, kami ingin semua atlet bisa ikut PON. Jangan hanya ikut saat jadi tuan rumah, lalu ketika provinsi lain menjadi tuan rumah malah kita tidak berangkat,” kata Jhony usai rapat.
Bahkan dia menyebutkan ada daerah tertentu yang pemanfaatan anggarannya lebih besar di persiapan dibandingkan dengan mewujudkan program tersebut. Apa yang disampaikan oleh Mendagri Tito karnavian itu terkait dengan efisiensi pemanfaatan anggaran di masing-masing daerah di Indonesia.
DPR Papua sendiri, kata Jhon, mendukung PON bisa dilaksanakan dan Papua bisa ikut berpartisipasi dalam PON. “Soal pembiayaan, kami DPR Papua sudah dapat surat edaran Mendagri yang kedua, setelah sebelumnya juga mendapat surat edaran yang pertama,” kata Jhon.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke Johan Makaba Rantetampang ditemui media ini di ruang kerjanya, mengungkapkan, anggaran untuk membantu saluran parit tersebut dari Dana Alokasi Umum penugasan tahun 2024.
“Soal kekurangan sana sini pasti ada, terlebih dengan anggaran yang sangat terbatas saat ini. Namun kami tetap maksimalkan pelayanan kepada masyarakat, yang terpenting masyarakat tetap kami obati,” kata Aloysius kepada Cenderawasih Pos, Rabu (10/7).
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merauke Anton Kara, ST, ditemui media ini mengungkapkan bahwa, total anggaran yang dihabiskan untuk pengecoran dan pengaspalan jalan menuju Gudang Arang, Distrik Merauke tersebut lebih dari Rp 9 miliar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Jeri Agus Yudianya, menerangkan pada 4 Juni 2024 telah dilakukan monitoring penyerapan yang langsung dipimpin oleh Pj Sekda Papua dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan langsung dilakukan pada setiap perangkat daerah.
Pertama terkait dimana perpustakaan dan arsip sudah tidak lagi digabung di P dan P sehingga pihaknya mencoba memanggil untuk mengecek bagaimana dengan LHP BPK termasuk RKPD.
Atas instruksi tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyatakan Pemprov siap memberikan dukungan anggaran kepada Koni Papua.
Kampung dan kelurahan yang mendapatkan anggaran tersebut diantaranya Kampung Mandiri Jaya, Kampung Kadun Jaya, Kampung Mawokau Jaya dan Narawaripi, Kelurahan Inauga, kelurahan Wonosari Jaya dan Kelurahan Kamoro Jaya.
Diakui, realisasi program kegiatan bagi OPD di lingkungan Pemkab Jayapura harus bisa maksimal. Minimal saat ini sudah terealisasi lebih dari 45 persen. Program fisik juga harus lebih maksimal lagi, karena jika sampai program pekerjaan fisik lambat, maka bisa mempengaruhi transfer dana jika dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), termasuk dana Otsus juga.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh gubernur agar mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 yang berlangsung di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
