Nerlincemenjelaskan bahwa dari hasil diskusi yang dilakukan ternyata tak sedikit Casis yang gugur pada aspek kesehatan. Ada yang buta warna dan kondisi fisik yang tidak masuk kategori. MRP sendiri belum bisa berbuat banyak namun memastikan akan terus mengawal aspirasi para Casis tersebut.
DAU block grand ditransfer setiap bulan, dengan persyaratan harus menyampaikan laporan belanja pegawai di tanggal 5 setiap bulannya. Kemudian DAU spesifik grand, terdiri dari DAU P3K disalurkan dua tahap, DAU kelurahan disalurkan dua tahap, tahap I 50% dan tahap II, 50%. Kemudian DAU pendidikan, DAU kesehatan, DAU Pekerjaan Umum disalurkan dalam tiga tahap, yaitu 30%, 45% dan 25%.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan Untuk Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrembang) sebelumnya telah dilalui dengan Forum Perangkat daerah selama sehari, yang mana forum ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program.
Dikatakan Max, dengan besarnya anggaran yang turun ke kampung, maka harus berdampak kepada masyarakat dan membawa perubahan sesuai dengan potensi potensi yang ada di kampung masing masing. “Baik itu potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya,” kata Max.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, total realisasi anggaran pemilu itu disalurkan melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 23,8 triliun dan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) lain Rp 2,2 triliun.
"Kami mengharapkan kepada alat-alat kelengkapan dewan yang dibentuk dalam panitia kerja DPRD dapat mengkaji, membedah, sekaligus memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Pj Wali Kota Jayapura," tegasnya.
Bahkan selain anggaran kondisi kantor juga belum mendukung untuk digunakan bekerja. Kursi dan meja di masing – masing ruangan belum disiapkan. Ia khawatir jika persoalan ini tidak disikapi maka ada banyak agenda ataupun program yang bakal terganggu atau batal dilakukan. Iapun mengusulkan penambahan anggaran dengan nominal sekitar Rp 54 miliar.
Oktovianus menjelaskan, program padat karya yang dilaksanakan tahun ini diantaranya pembangunan infrastruktur jalan tailing di distrik, serta timbunan-timbunan di sejumlah sarana prasarana tempat peribadatan, sekolah hingga kesehatan. Pemerintah Distrik Miktim juga melalui program itu akan membangun kantor-kantor lurah.
Karena itu, dia berharap setiap kampung segera melaksanakan kegiatan-kegiatan di kampung sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena sesuai dengan kesepakatan bahwa setiap kampung harus menyelesaikan APBKam-nya 1 tahun anggaran sampai dengan Desember nanti.
Hanya saja yang perlu dilihat kembali mengenai keinginan dari orang tua, yang kadang-kadang ingin melaksanakan kegiatan tersebut di hotel ataupun di gedung di luar sekolah. "Kalau dari saya instruksi itu bagus juga, kita coba lakukan, tetapi itu semua kan tergantung pada orang tua siswa," kata Anton Djoko.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan kehadiran Kemendagri untuk melakukan pemantauan dan fasilitasi tentang penyediaan anggaran Pilkada serentak tahun 2024. Sesuai ketentuan, Pilkada Serentak dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan Ini yang menjadi tantangan bersama OPD–OPD terkait untuk mengalokasikan anggaran, begitu juga didorong untuk intervensi penanganan inflasih dengan melakukan pasar murah yang disubsidikan oleh pemerintah daerah.
Musrenbang yang digelar jajarn Pemkot Jayapura ini telah merumuskan sekitar 1916 kegiatan. Dimana untuk membiayai ribuan kegiatan ini, Pemkot Jayapura mmbutuhkan anggaran sebesar 1,9 triliun lebih.
‘’Karena itu banyak sekali personel yang diberangkatkan dalam 1 cabang. Yang terpenting yang berangkat itu atletnya, kemudian pelatihnya, official yang berkaitan dengan administrasinya. Jadi sebenarnya, untuk 1 cabang tidak terlalu banyak personel yang harus berangkat. Tapi yang berangkat yang berkaitan dengan pertandingan saja,’’ jelasnya.
Adapun dasar tuntutannya karena d idalam DPA Disbudpar tahun anggaran 2024, hanya mengakomodir Bidang Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Sementara Bidang Cagar Budaya dan Sejarah, Bidang Budaya, UPT Museum Negeri, UPT Taman Budaya dan UPT Noken sama sekali tidak diakomodir.
Dikatakan, tak hanya itu begitu juga untuk kemiskinan ekstrem, harus persis data pastinya, dalam penanganan satu keluarga atau kepala keluarga bisa lepas dari kemiskinan eksrem, itu apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan layanan, dan berapa kebutuhan anggarannya per setiap kepala keluarga.
Kepala Badan Peremcanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Ir. Yohana Paliling mengatakan, alokasi anggaran tahun 2024 untuk program padat karya meningkat dibanding alokasi tahun 2023 yang hanya senilai Rp2 milliar untuk masing-masing distrik.
Dikatakan, stunting di Kota Jayapura masih cukup tinggi. Jumlah pada tahun 2023 lalu mencapai 2000-an kasus. Di satu sisi upaya penanganannya masih saja terus dilakukan oleh pemerintah.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah meminta dukungan dari DPRD Jayawijaya agar bagaimana pelayanan dengan mengalihkan anggaran yang ada untuk penanganan drainase yang tersumbat dalam kota wamena, tentunya hal ini tak bisa dibiarkan saja namun membutuhkan penanganan dari pemerintah daerah.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam masalah ini adalah soal data, sebab data masyarakat miskin yang bersumber dari badan pangan nasional ada 38.825 kepala keluarga yang telah dialokasikan untuk diberikan bantuan pangan berupa beras 10 Kg setiap bulan kepada setiap kepala keluarga.
Khusus di Papua dari sekian banyak Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum ada satupun perusahaan daerah yang dinyatakan sehat.
Dia mengatakan, ada banyak kegiatan yang dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun kota Jayapura dan pekabaran Injil tersebut. Di mana sejumlah kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang pelaksanaannya dalam rentang waktu pelaksanaan HUT Kota Jayapura dan pekabaran Injil di kota Jayapura.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Moudy Hermawan menjelaskan selain program Papua sehat, pihaknya telah menyalurkan Papua Cerdas sebesar Rp1,02 triliun dan Papua Produktif sebesar Rp 5,37 triliun.
Hal ini disampaikan Plt. Asisten I Setda Papua, Yohanis Walilo kepada wartawan belum lama ini. Menurutnya, kondisi fiskal pemerintah yang minim menuntut pengaturan yang efisien terhadap pengunaan dana yang tersedia di setiap perangkat daerah.
Parson mengungkapkan, walaupun demikian untuk pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Jayapura tetap menjadi prioritas, seperti program Dinas PUPR Kabupaten Jayapura peningkatan jalan produksi, jalan lingkungan, jalan utama dan sarana air bersih, tetapi diprogramkan dengan baik.
Aacara penyerahan DPA dihadiri oleh Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek, Kapolres Kabupaten Yalimo, perwira penghubung Kodim 1702 Jayawijaya , Sekda Yalimo Dr. Isak Yando, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Kabupaten Yalimo serta tamu undangan lainnya .
Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya Ludya E. Logo, SSTP, MSi menyatakan jika pihaknya sudah terbreakdown di program kegiatan dan sub kegiatan di 28 OPD termasuk distrik. Contoh untuk program kemiskinan ekstrem itu program kegiatan dan sub kegiatan sudah masuk di 21 OPD, untuk program penanganan inflasi ada di 12 OPD, sedangkan penanganan stunting ada di 10 OPD termasuk distrik.
“Tadi dalam rapat kami dan pihak eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat untuk merubah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam rangka menjawab masalah progam beasiswa mahasiswa unggul Papua,” jelasnya usai memimpin rapat tersebut.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya mendorong agar bagaimana keberpihakan masyarakat utamanya untuk pengentasan kemiskinan Ekstrime dan penanganan stunting dengan memastikan alokasi anggaran keberpihakan terhadap masalah ini.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tolikara Sekwan Amos Wandik,S.Sos dalam laporannya sesuai surat masuk Penjabat Bupati Tolikara Nomor 900/204.1/BUP/2023 tanggal 14 september 2023 perihal penyampaian materi KUA Tahun Anggaran 2024.
“Banggar DPR mendukung penebalan Bansos dan Perlinsos karena ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi rumah tangga miskin. Hal itu merupakan hak ekonomi dari keluarga miskin sebagai warga negara,” kata Said Abdullah dalam keterangannya, Senin (18/12).
Rapat koordinas tersebut dibuka langsung oleh Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST. MT. Sayang tidak ada satupun kepala daerah yang hadir dalam pembahasan dan penentuan berapa besar anggaran yang akan diberikan kepada penyelenggara Pemilu tersebut.
Haluk menjelaskan, Tahun 2024 seluruh Indonesia termasuk Provinsi Papua Tengah akan menjalankan beberapa agenda penting terutama penyelenggaraan pemilu dan Pilkada serentak.
"Kita sudah dorong seluruh OPD di lingkungan Pemkab Jayapura untuk menggenjot realisasi pekerjaan fisik dan penyerapan keuangan di masa akhir tahun 2023,"ungkapnya, Senin (6/11) kemarin.
Penjabat Sekda kota Jayapura, Robby Kepas Awi meminta semua organisasi perangkat daerah di kota Jayapura supaya memaksimalkan waktu yang tersisa ini untuk mempercepat proses penyerapan anggaran di masing-masing OPD.
Dengan rincian realisasi kata Jeri, untuk belanja operasinal sebesar 81,07 persen. Dengan realisasi fisik 41,12 (untuk kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan serta kegiatan kegiatan yang bersifat non fisik).
Triwarno minta setiap pimpinan OPD harus bisa membuat sebuah inovasi dalam bekerja. Setiap OPD tidak boleh malas tahu dan bekerja secara monoton. Tentunya dengan membuat sebuah inovasi, maka OPD tersebut akan lebih maju dan berkembang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat tentu akan puas mendapatkan pelayanan dari OPD tersebut.
"Saat ini sudah masuk pada minggu ke-4 di bulan Oktober, artinya anggaran kita di tahun 2023, sedikit lagi akan berakhir, sehingga program dan kegiatan yang sudah dicapai oleh masing-masing organisasi perangkat daerah, Minggu lalu kita sudah laksanakan monitoring meja triwulan ketiga. Terima kasih kepada OPD-OPD yang sudah mencapai target penyerapannya. Baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan yang lebih dari 75 persen," kata Widy Hartanti, Rabu (15/10).
Sekda mengungkapkan, penyerapan anggaran jika bisa dilakukan dengan baik sesuai target, tentu menandakan bahwa OPD bisa bekerja dengan baik. Namun jika tidak bisa mencapai target, tentu perlu dipertanyakan kendala apa yang dihadapi, sehingga menjadi perhatian pimpinan daerah dengan memberikan solusi.
Wakil Bupati Merauke H. Riduwan, S.Sos, M.Pd yang juga sebagai Ketua Harian KPA Kabupaten Merauke mengaku prihatin dengan dukungan peganggaran terhadap penanganan HIV di Kabupaten Merauke. Disisi lain, jumlah pengidap HIV-AIDS di Kabupaten Merauke dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukan trand kenaikan.
"Untuk tahapan kita menuju Pemilu serentak 2024, kita baru lakukan koordinasi dan komunikasi. Kalau membuat acara atau pertemuan belum dilakukan karena terkendala administrasi atau pendanaan yang memang belum ada, sehingga kita tetap lakukan komunikasi dan koordinasi saja,"ungkapnya saat ditemui wartawan Cenderawasih Pos di Sentani, Senin (16/10) kemarin.
‘’Dua bulan merupakan waktu paling efektif bagi OPD dalam menjalankan semua program kerja di tahun ini,’’ungkapnya saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Keerom, Senin (9/10).
Diakui, untuk internal Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp 45 miliar dari APBD induk 2023, yang disetujui TAPD Kabupaten Jayapura dari usulan sebelumnya Rp 54 miliar.
nggaran Belanja Tambahan (ABT) Pemerintah Kota Jayapura tahun 2023 mengalami kenaikan senilai 10% dari total APBD induk 2023 atau sebesar Rp 169.856.879.476.70. Dengan adanya kenaikan tersebut maka APBD perubahan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2003 menjadi Rp1.725.942.902.034.70.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memperlihatkan kekecewaannya akibat temuan terkait alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan daerah (APBD) untuk pengentasan stunting yang tidak tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Jayapura secara resmi menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023, di lapangan apel Kantor Bupati Jayapura, Senin (16/1) kemarin.
Plh Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menyampaikan, anggaran yang dibekukan oleh PPATK itu merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Provinsi Papua.
