SENTANI -Anggota Banggar DPRD Kabupaten Jayapura sekaligus Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Jayapura Eymus Weya mengatakan, penambahan anggaran Rp 6 miliar dalam pembahasan APBD P TA 2023 untuk Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura jangan menyumbang banyak Silpa.
Karena saat ini efektivitas dalam bekerja hanya 60 hari saja, mengingat dewan hanya bekerja di hari Senin sampai Jumat, sedangkan Sabtu dan Minggu tidak kerja.
Diakui, untuk internal Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp 45 miliar dari APBD induk 2023, yang disetujui TAPD Kabupaten Jayapura dari usulan sebelumnya Rp 54 miliar.
Kemudian dalam APBD Perubahan 2023 ini, Sekwan DPRD Kabupaten mendapatkan penambahan Pagu anggaran Rp 6 miliar lebih. Setelah berjalannya waktu dalam pembahasan APBD Perubahan tersebut di akhir tahun ini waktu masih tersisa 3 bulan. Sementara ada beberapa program kegiatan yang harus DPRD Kabupaten Jayapura selesaikan akhir tahun ini.
“Setelah kita hitung-hitung waktu normal 3 bulan ke depan kita bekerja di akhir tahun ini mulai bulan Oktober, November dan Desember bekerja hanya Senin sampai Jumat, sedangkan Sabtu dan Minggu tidak kerja. Dengan berkurangnya waktu kerja, tentu penyerapan anggaran untuk program kegiatan sangat berat sekali ,”ungkap Eymus di Sentani, Rabu (4/10).
Oleh karena itu, apabila dalam waktu tersebut ada juga beberapa program kegiatan dewan yang tidak bisa dilaksanakan tentu akan menanggung banyak Silpa( Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)
Eymus berharap, penyerapan program kegiatan bisa maksimal, jika ada Silpa tahun ini jangan lebih Rp 1 miliar. Pimpinan Dewan maupun Sekwan harus lebih selektif dalam pengelolaan pagu anggaran, supaya kegiatan bisa maksimal di dua bulan terakhir ini dan supaya Silpanya tidak terlalu besar.
Apalagi dalam APBD Perubahan 2023, ada beberapa OPD yang tidak mendapatkan penambahan anggaran tentunya ini sangat disayangkan.
‘’Jika OPD ini menyangkut pelayanan masyarakat seperti Dukcapil maupun dinas lainnya tentu kasihan, sehingga diharapkan dana yang lebih ini bisa diberikan ke OPD yang tidak mendapatkan penambahan anggaran,’’tandasnya.(dil/ary)
