alexametrics
24.7 C
Jayapura
Thursday, June 30, 2022
- Advertisement -spot_img

TAG

DPRD

Dewan Dorong Penggunaan Bahasa dan Sastra Lokal Daerah Port Numbay

"Tidak bisa dipungkiri setiap generasi muda sekarang ini pembelajaran bahasa lokalnya semakin berkurang. Hal itulah dasar dari Komisi D menyusun Perda tersebut", ujarnya.

DPR Sayangkan Lambatnya Penanganan SMPN 1

"Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Kalau tidak salah tiga bulan lalu Bapak Bupati sudah sampaikan dalam waktu dekat akan menyelesaikan masalah bangunan SMPN 1, " kata Sihar Tobing, Jumat (24/6).

Ketua DPRD Minta Anggota Jangan Cari Panggung

Hamo juga menampik, pernyataan Sihar Tobing, yang menyebutkan  pernah menanyakan LHP itu pada rapat paripurna beberapa waktu lalu. "Sebagai anggota etikanya datang dan ketemu ketua," ungkapnya.

LHP Misterius, DPR akan Surati BPK

"Jadi masalah LHP ini sebenarnya kewajiban bukan saja hak untuk tahu saja,  tetapi itu merupakan kewajiban konstitusi anggota DPR untuk mengetahui hasil laporan pemeriksaan BPK terhadap LKPD Bupati Sepanjang 1 tahun terakhir,"ujar Sihar Tobing, kepada sejumlah wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura,  Rabu (22/6)  kemarin.

Dinkes Programkan Pemeriksaan Kesehatan Berskala untuk ASN dan Honorer 

Melalui Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke melakukan pemeriksaan kesehatan secara berskala bagi seluruh ASN dan honorer lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke. Pemeriksaan berskala ini dilakukan bagi ASN dan honorer Sekretariat DPRD Kabupaten Merauke maupun para wakil rakyat yang hadir, Selasa 21/6).

Pemprov Apresiasi Lima Tahun Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil

Apresiasi ini disampaikan saat Sidang Paripurna pengumuman pengusulan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura yang digelar di Kantor DPRD Kota Jayapura, Senin (25/4) kemarin.

DPRD Merauke Tunda Pembahasan Raperda Perizinan Tertentu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke akhirnya menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perizinan tertentu. Dengan penundaan  ini, maka dari  5 Raperda Non APBD yang dibahas oleh DPRD  Merauke, hanya 4  yang disetujui dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah yakni  Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diajukan bupati dan 3 Raperda inisiatif dewan yakni Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, Raperda tentang Penyelenggaraan Perikanan dan Raperda tentang Kepariwisataan.

DPR Papua Sampaikan Aspirasi Penolakan DOB ke Baleg DPR RI

Nioluen Kotouki menjelaskan bahwa proses RUU pembentukan DOB di Papua di DPR RI masih tahap pertama pleno tingkat satu dan agenda menetapkan RUU rancana pengusul. “Jadi ini merupakan hak inisiatif DPR RI dan akan dibahaas lagi. Jadi proses ini masih panjang maka kami harapkan masyarakat bisa paham belum ditetapkan,” jelasnya. 

DPRD Merauke Bahas Lima Raperda Non APBDZE

ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke saat ini tengah membahas 5 rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non APBD  melalui sidang paripurna dewan yang dibuka Ketua DPR Merauke Ir. Drs. Benjamin Latumahina, Selasa (12/4).

Registrasi Draf Raperdasi dan Raperdasus Diminta Dipercepat 

  Dikatakan Gobai Raperdasus dan Raperdasi yang ditetapkan tahun 2018-2019 yang merupakan Perda inisiatif Anggota DPR Papua yang DPR Papua sudah ambil dan dapatkan hasil fasilitasinya di Kemendagri 

Latest news

- Advertisement -spot_img
/