Selain tentang kondisi keandalan kelistrikan di Pegunungan Arfak, salah satu fokus pembahasan lain pada pertemuan tersebut yaitu mengenai perluasan layanan kelistrikan khususnya pada Distrik Anggi Gida dan Distrik Hink.
"Hal ini perlu diklarifikasi karena di sekolah tidak ada istilah Pungutan Liar, tetapi selama ini yang dilaksanakan adalah sumbangan dan partispasi yang disepakati bersama oleh Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah dan p
Ketua DPRD Tolikara, Meinus Y. Wenda, S.IP, ketika memimpin kegiatan tersebut, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perhatian wakil rakyat terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian d
Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yocku menjelaskan, dari empat usulan, DPR telah menetapkan Perda Pariwisata di Kabupaten Jayapura, hal ini tentunya dapat meningkatkan potensi dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Jaya
Sebanyak 30 anggota DPRD yang dilantik, mengangkat Meinus Wenda, S.IP dari PDIP (partai peraih kursi terbanyak) sebagai Ketua Sementara DPRD Tolikara. Sedangkan, Ketua I Sementara dijabat Wes Kogoya dari PKS (partai pemenang kursi terbanyak kedua).
Bupati Markus menambahkan, Pemda Biak Numfor melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Zakarias Mailoa, telah melakukan koordinasi dan mempersiapkan segala prosedur terkait pembayaran THR. Berdasarkan laporan TAPD, Bupati memastikan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-14 akan terealisasi paling lambat pada hari Jumat, 21 Maret 2025.
Bupati Tolikara, Willem Wandik dalam sambutannya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena atas limpahan rahmat-Nya, sehingga digelar sebuah acara yang penuh makna yaitu pelantikan anggota DPRD Kabupaten Tolikara. Ia memberikan selamat kepada anggota DPRD atas kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk mengemban sebuah tanggung jawab yang besar.
“Jalan masuk Pasar Sentral dan jalan masuk menuju ke Kampung Wuluebur itu harus ada aparat keamanan Polisi bersama Polisi Pamong Praja harus jaga, tidak boleh ada kendaraan mobil maupun motor lalu lalang, harus terti bkarena ini agenda kenegaraan,” tegas Bupati Willem Wandik.
Menurut Max, pelantikan tersebut nantinya akan berpedoman pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang proses pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di poin ke-8 tentang proses serah terima jabatan dilaksanakan di ibukota kabupaten atau kota.
Kepada Cenderawasih Pos, Lusyana mengatakan bahwa, masyarakat pemilik hak Ulayat tersebut melakukan pemalangan itu sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap Pemkot Jayapura yang selama ini tidak pernah mendengarkan apa yang mereka inginkan.
