Anton menyampaikan pihaknya saat ini masih membutuhkan dukungan pemerintah terhadap sarana pendukung. Pasalnya pasca gempa yang terjadi pada awal tahun 2023 lalu, beberapa bangun sekolah yang mengalami kerusakan.
Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Caleg Terpilih Periode 2024-2029 untik dilantik menjadi anggota DPR, DPRD adalah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK atau ke KPU sekurang kurangnya 20 hari sebelum pelantikan.
Salah satu diantaranya terkait regulasi pengelolaan PPI yang sampai saat ini belum dilakukan secara maksimal. Hal ini terjadi karena pengelolahan PPI di Kota Jayapura masih diintervensi oleh Dinas Perikanan Provinsi Papua.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempe Wetipo menjelaskan, surat usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika telah sampai di meja Mendagri.Â
 Pembukaan sidang DPRD ini dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Lanny Jaya Alpius Yigibalom SH.MSi, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Lanny Jaya, Kapolres Lanny Jaya AKBP Nursalam Saka, Dandim Letkol Inf. Trioyo Hardianto, SE dan disaksikan lewat zoom meeting dari jakarta oleh Wakil Ketua 1 Wundien Yikwa, SH, Wakil Ketua 2 Dani Yoman.S.Ip
Capaian ini kata dia, terdiri dari 4 komponen, antara lain Pajak Daerah, Rp. 215.079.089.233. Kemudian Retribusi Daerah Rp.32.774.464.104, ditambah hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 6.610.329.780 dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 6.248.206.260.
Hanya disini pihak partai baik DPD maupun DPW diminta untuk berhati – hati dalam menentukan siapa yang akan menempati posisi Ketua DPR. Pasalnya jika tidak tepat maka bisa menimbulkan riak – riak di lapangan. Terkait ini sejumlah pemuda dan mahasiswa Yahukimo di Jayapura angkat suara.
Terkait hal tersebut, mantan anggota DPRP Papua sekaligus Yo Ondofolo Kampung Babrongko Sentani Kabupaten Jayapura, Ramses Wally mengatakan, siapapun yang terpilih menjadi DPRD Kabupaten Jayapura, apakah wajah lama dan wajah baru, maka harus bisa menjalankan tupoksinya dengan baik.
Dalam pidatonya Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo yang dibacakan Sekda Kabupaten Jayapura Hana S.Hikoyabi dikatakan, sejak kik off pada bulan November 2023 sampai dengan saat ini, proses penyusunan RPJPD Kabupaten Jayapura tahun 2025-2045 berjalan dengan baik, sesuai mekanisme dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.
Pasalnya ketika undang-undang nomor 2 tahun 2021 disahkan maka saat itu juga perlu diikuti dengan perubahan nomenklatur DPRD menjadi DPRK. Karena itu Gobai menyarankan agar DPRD Kabupaten di seluruh Tanah Papua menggelar sidang paripurna untuk perubahan tersebut.
