Pasalnya sesuai dengan PKPU Nomor 8 tahun 2024, salah satu syarat pencalonan adalah pasangan calon tersebut diusung Parpol maupun gabu ngan atau koalisi Parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPR. Sementara dari 9 Parpol yang berhasil meraih kursi di DPR Kabupaten Merauke ternyata belum ada yang penuhi syarat.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Industri, Provinsi Papua, Herman Bleskadit mengaku masalah antrean BBM jenis solar bukan hanya terjadi di Papua, melainkan semua daerah mengalaminya.
Sementara itu salam sambutan PJ Wali Kota Jayapura L. Chritstian Sohilait mengatakan dengan ditetapkan 8 Perda tersebut, maka sudah menjadi kewajiban eksekutif untuk menindaklanjuti pelaksanaan peraturan-peraturan daerah tersebut.
Juru Bicara Fraksi Gerakan Perubahan Kesejahteraan Solidaritas Rakyat Indonesia Raya, Meti Karangan menyebut anggaran yang bersumber dari dana otsus harus melihat keberpihakan dan lebih mengutamakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat non-fisik.
Pada akhirnya ada 15 anggota dewan yang datang dan memenuhi kuorum, sehingga rapat langsung dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya Ruliani Talantan, namun ada intrupsi dari Fraksi BTI, Fraksi Gerinda, Fraksi PKB minta untuk dilakukan skorsing selama 1 jam.
Dikatakan, sejumlah upaya yang harus dilakukan secara cepat, untuk penyusunan peraturan bupati, untuk penerapan Perda pemungutan pajak dan retribusi daerah, segera diterapkan di lapangan, tentu saja dengan melakukan sosialisasi dan rasionalisasi nilai objeknya.
Dari 25 DPRD Kabupaten Jayapura yang hadir hanya 4 orang saja sehingga tidak memenuhi kuorum dan akhirnya langsung diskors (ditunda) dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya Rulliani Talantan,. setelah sempat membuka beberapa menit karena sudah molor 3 jam lebih yang harusnya dimulai jam 13.00 WIT
Pasalnya, dari total 25 anggota, hanya 4 legislator yang mengisi daftar hadir. Itu seperti yang disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Derek Thimotius Wouw saat membacakan daftar hadir anggota dewan.
Adapun 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura non APBD tahun 2024 yang dibahas dalam sidang dewan tersebut, terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 6 (enam) buah Raperda merupakan hak inisyatif DPRD Kota Jayapura,
Ketua KPU Kabupaten Nduga Yosekat Kogoya menyatakan KPU Kabupaten Nduga telah menetapkan calon terpilih dan perolehan kursi. Ini seharusnya dilakukan usai keputusan Mahkama Konstitusi pada Juni lalu namun setelah pembukaan KPU menskorsing akhirnya hari ini baru dilakukan.
Anton menyampaikan pihaknya saat ini masih membutuhkan dukungan pemerintah terhadap sarana pendukung. Pasalnya pasca gempa yang terjadi pada awal tahun 2023 lalu, beberapa bangun sekolah yang mengalami kerusakan.
Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Caleg Terpilih Periode 2024-2029 untik dilantik menjadi anggota DPR, DPRD adalah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK atau ke KPU sekurang kurangnya 20 hari sebelum pelantikan.
Salah satu diantaranya terkait regulasi pengelolaan PPI yang sampai saat ini belum dilakukan secara maksimal. Hal ini terjadi karena pengelolahan PPI di Kota Jayapura masih diintervensi oleh Dinas Perikanan Provinsi Papua.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempe Wetipo menjelaskan, surat usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika telah sampai di meja Mendagri.
Pembukaan sidang DPRD ini dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Lanny Jaya Alpius Yigibalom SH.MSi, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Lanny Jaya, Kapolres Lanny Jaya AKBP Nursalam Saka, Dandim Letkol Inf. Trioyo Hardianto, SE dan disaksikan lewat zoom meeting dari jakarta oleh Wakil Ketua 1 Wundien Yikwa, SH, Wakil Ketua 2 Dani Yoman.S.Ip
Capaian ini kata dia, terdiri dari 4 komponen, antara lain Pajak Daerah, Rp. 215.079.089.233. Kemudian Retribusi Daerah Rp.32.774.464.104, ditambah hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 6.610.329.780 dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 6.248.206.260.
Hanya disini pihak partai baik DPD maupun DPW diminta untuk berhati – hati dalam menentukan siapa yang akan menempati posisi Ketua DPR. Pasalnya jika tidak tepat maka bisa menimbulkan riak – riak di lapangan. Terkait ini sejumlah pemuda dan mahasiswa Yahukimo di Jayapura angkat suara.
Terkait hal tersebut, mantan anggota DPRP Papua sekaligus Yo Ondofolo Kampung Babrongko Sentani Kabupaten Jayapura, Ramses Wally mengatakan, siapapun yang terpilih menjadi DPRD Kabupaten Jayapura, apakah wajah lama dan wajah baru, maka harus bisa menjalankan tupoksinya dengan baik.
Dalam pidatonya Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo yang dibacakan Sekda Kabupaten Jayapura Hana S.Hikoyabi dikatakan, sejak kik off pada bulan November 2023 sampai dengan saat ini, proses penyusunan RPJPD Kabupaten Jayapura tahun 2025-2045 berjalan dengan baik, sesuai mekanisme dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.
Pasalnya ketika undang-undang nomor 2 tahun 2021 disahkan maka saat itu juga perlu diikuti dengan perubahan nomenklatur DPRD menjadi DPRK. Karena itu Gobai menyarankan agar DPRD Kabupaten di seluruh Tanah Papua menggelar sidang paripurna untuk perubahan tersebut.
Pilkada di tahun 2024 ini juga sementara dalam proses tahapan yang sedang berlangsung. Tapi jika kita flashback, pada Pileg dan Pilpres t ahun 2023, belum lama ini, ternyata tidak sedikit yang mengalami gangguan mental, kejiwaan, bahkan merasa sudah hampir putus harapan.
“Harus mengerti bagaimana budaya atau kebiasaan hidup kita di Papua, yang datang bertugas di tanah ini harus memahami itu. Sehingga tidak ada lagi cerita terjadi salah prosedur atau salah praduga bahwa ini OPM lalu ditahan, sebab itu yang memmicu keribuatn di Papua,” sambungnya.
Alotnya rapat dengar pendapat (RDP) di ruang sidang DPRD Biak Numfor bersama Plt Sekda Biak, Asisten I dan II Setda, dan Pimpinan OPD, bersama anggota DPRD Biak Numfor. Wakil Ketua I DPRD Biak Adrianus Mambobo, memimpin jalannya rapat dengar pendapat.
Keempat Raperda tersebut merupkan hasil inisiatif dewan. Adapun Raperda yang dibahas, pertama Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, kemudian Pembangunan Kepemudaan, Penanggulangan Kemiskinan, dan Raperda perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung.
Hal itu ditetapkan dalam Rapat paripurna IV masa sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang penyampaian catatan rekomendasi DPRD Kabupaten Mimika terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2023, yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Kabupaten Mimika, Rabu, 3 Juli 2024.
Lokasi ini jika malam menjadi gelap meski memiliki instalasi lampu jalan. Tak sedikit warga yang mengeluhkan kondisi ini mengingat sudah beberapa kali terjadi kecelakaan bahkan mengorbankan jiwa.
Kepada KPU dan petugas Pantarlih tersebut, Dominikus Ulukyanan menyampaikan terima kasih kepada KPU , PPD, KPPS dan Pantarlih karena telah didatangi untuk dilakukan coklit. ‘’Sebagai masyarakat kami sangat berterima kasih, karena ini sebuah hak. Kalau mereka tidak datang ke sini, maka kemungkinan pada pemilihan nanti kami tidak bisa menggunakan hak tersebut,’’ kata Dominikus Ulukunanan.
Abisai bersyukur karena PT AMJ bisa melihat langsung dan menghitung peluang untuk pendistribusian. "Tadi kami diskusi dan ternyata bisa. Tinggal kami hitung berapa anggaran yang dibutuhkan termasuk berbicara dengan masyarakat adat disekitar sini juga," kata Abisai.
Wakil Bupati Esau Miram memberikan apresiasi kepada ketua, ketua l, ketua ll dewan perwakilan rakyat daerah atas kerja sama selama lembaga legislatif dan Eksekutif bisa berjalan harmonis, sehingga sidang pertama laporan pertanggungjawaban peraturan pemerintah terhadap DPR bisa berjalan lancar dengan baik.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Anton Bukaleng ini berlangsung di ruang paripurna DPRD, Senin (1/7/2024), dan dihadiri oleh Bupati Mimika Johannes Rettob bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) serta unsur pimpinan dan perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sementara itu Wakil Ketua I DPRD kota Jayapura, Joni Y. Betaubun mengatakan semua fraksi menerima LKPJ Pemkot Jayapura TA 2023, untuk ditetapkan menjadi Perda. Selain itu kata Betaubun, pendapat akhir fraksi-fraksi terkait persoalan CASN, adalah untuk menguatkan pernyataan Pemkot Jayapura soal pembatalan seleksi CASN pada saat pembukaan sidang paripurna.
Dalam Laporan Gabungan Komisi, yang dibacakan oleh Ketua Komisi C, Akhmad Sujana. Komisi A, meminta agar PJ Walikota Jayapura harus menyelesaikan masalah honorer secara baik dan holistik dalam satu kali pengumuman. Sehingga tidak meningalkan beban bagi tenaga honorer. Apalagi dijanjikan pada pengadaan tenaga ASN/PPPKD yang akan datang.
Perempuan bergelar Sarjana Ekonomi itu mengatakan meski PPDB ini mengacu pada tiga persyaratan, seperti jalur prestasi, zonasi, dan mutasi, akan tetapi pada setiap persyaratan ini harus diutamakan putra putri papua terlebih khusus port numbay. Sehingga kemudian tidak menimbulkan perosalan, bahkan hingga pada pemalangan sekolah.
Tidak hanya itu, Banggar dewan juga meminta agar Pemkot Jayapura dapat mewujudkan optimalisasi pencapaian target PAD yang dilakukan pada Tahun 2023, melalui, update data wajib pajak dan wajib retribusi, pengawasan pengelolaan PAD, serta upaya lainnya untuk mewujudkan target PAD.
Ivan menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menerima instruksi dari Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto agar temuan PPATK terkait judi online disampaikan kepada pimpinan masing-masing kementerian dan lembaga negara.
Rosina Kebubun menjelaskan bahwa dari hasil penetapan kursi dan Caleg terpilih yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu, kursi dan suara terbanyak masing-masing diperoleh Partai NasDem, PKB dan PDI-P. Ketiganya masing-masing memperoleh 5 kursi.
Rapat dengar pendapat itu dipimpin langsung Ketua DPR Kabupate Merauke Sugiyanto, SH, MH. Hadir mendampingi Wakil Ketua I DPR Merauke Almaratus Solikah, dan Anggota DPR Merauke asal Kimaam Moses Kaibu . Hadir pula Wakil Ketua II MRP Papua Selatan Paskalis Imadawa.
Lembaga Masyarakat Adat Suku Kimaima dan Makleo mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Kabupaten Merauke untuk mengundang dan menghadirkan instansi terkait untuk pertemuan lanjutan dari aksi demo yang dilakukan Suku Kimaima dan Maklew menolak investasi ke DPR Kabupaten Merauke
Dalam putusan tersebut, Hakim Pengadilan Tipikor Jayapura pada Pengadilan Negeri Jayapura menyatakan terdakwa Anna Marie Tuwok secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.
Penetapan kursi dan Caleg terpilih ini, dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan ke MK. Pleno penetapan kursi dan caleg terpilih dipimpin langsung Ketua KPU PPS Theresia Mahuze didampingi 4 komisioner lainnya dan Sekretaris KPU PPS, partai politik (Parpol) peserta Pemilu serta 4 KPU kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Memberamo, Hengky Dani Yikwa, SE dan dihadiri 17 anggota DPRD Kabupaten Memberamo dari jumlah keseluruhan anggota dewan sebanyak 20 orang.
Melihat kondisi ini, Komisi C mendesak pemerintah segera Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Disperindagkop segera melakukan penertiban kembali lapak tersebut serta pedagang pedagang nakal ini dan diberi sanksi tegas sesuai aturan.
Paskalis Netep menjelaskan bahwa untuk Peraturan Gubernur terkait dengan pegangkatan anggota DPRP dan DPRK tersebut sebelumnya ada perbaikan ke Kementrian Dalam Negeri. Namun perbaikan dari Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pemilihan dan pegangkatan DPRP dan DPRK tersebut telah selesai dilakukan.
DPRD Kabupaten Biak Numfor menyoroti adaya loss penerimaan yang cukup besar di semester berjalan tahun 2024 dalam kategroi pajak dan retribusi daerah. Hal itu dikarenakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah guna peningkatan PAD yang telah disahkan pada 2022 lalu tidak diterapkan sama sekali di lapangan.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Yalimo, yang telah memilih Kota Jayapura sebagai daerah untuk studi banding, dalam rangka finalisasi regulasi untuk peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Yalimo," kata Frans Pekey.
“Untuk tujuh daerah di Papua yang sudah penetapan anggota DPRD yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Waropen, Biak Numfor, Keerom dan Kabupaten Supiori,” terangnya.
Semrawutnya pengelolahan pasar ini terjadi karena ulah oknum pedagang yang semaunya memilih lokasi jualan. Seperti di Pasar Otonom, meski Disperindagkop telah melakukan penertiban dengan membongkar lapak milik pedagang yang ada di luar areal pasar, khususnya di pinggir jalan raya.
DLHK melaporkan bahwa sejak tahun 2019-2024 ini, mereka telah memasang sekitar 158 meteran air untuk bawah tanah di sejumlah tempat usaha, seperti perhotelan, rumah makan, rumah sewa serta pencucian mobil, dan juga tempat lain yang telah dipasang.
Di Pasar Otonom ini, DPRD Kota Jayapura mendapatkan banyak keluhan dari pedagang mulai dari penataan pasar yang semwarut, kondisi bagunan yang rusak, soal keamanan, hingga persoalan pedagang nakal yang berjualan di luar areal pasar, Pedagang ini meminta Pemkot Jayapura untuk lebih tegas menata pasar tersebut, terutama terkait penataan los jualan, serta paling utama menindak pedagang nakal yang berjualan di luar areal pasar.
Penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Keerom pada Pemilu 2024 ini dilaksanakan usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo yang saat ini tengah maju dalam bursa Pilkada Kota Jayapura menyebut bahwa jika berbicara pertumbuhan ekonomi di Jayapura yang minim sumber daya alam (SDA), maka satu hal yang dirasa penting adalah bagaimana menciptakan rasa aman.
Dia berharap dari kerukunan masyarakat Bone, bahkan seluruh warga Sulawesi Selatan di Kota Jayapura ini bersatu membangun Kota Jayapura untuk lebih baik lagi kedepannya.
Ketua DPRD Jayawijaya Dorlince Medlama menyatakan sesuai dengan fungsi dari DPRD melakukan pengawasan maka pihgaknya akan turun ke masyarakat, sebab kehadiran mereka di Lembaga legislative ini merupakan usulan dari setiap distrik sehingga sudah sepantasnya untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.
“Sesuai dengan Fungsi kita, tetap akan dilakukan fungsi control baik peada Pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu kami berharap dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengikuti dan mengetahui mekanismenya agar bisa melakukan pencegahan korupsi,”bebernya
Mantan Sekretaris Dewan Kabupaten Merauke ini menjelaskan bahwa sejak periode pertama almarhum sebagai anggota DPR Kabupaten Merauke periode 2014-2019, beliau adalah seorang yang humoris, santun dengan siapa saja.
“Kita harapkan memang kita harapkan bahwa sebagaimana undang-undang Minerba Pemkab Mimika untuk kepentingan masyarakat mendapatkan apa yang diamanatkan undang-undang, terkait dengan kewajiban-kewajiban yang akan dibayarkan oleh PT Freeport kepada pemerintah,” kata Ida saat ditemui usai rapat.
Hal ini penting untuk menjadi payung hukum dalam melaksanakan kebijakan penempatan penduduk pada kampung dan distrik yang relatif kurang penduduk dan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, untuk dikembangkan menjadi sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan skala menengah dan besar.
Terkait hal tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Derek Thimotius Wouw telah menyurat kepada Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo agar pembangunan gedung DPRD Kabupaten Jayapura bisa diselesaikan, karena jika tidak maka jika ada rapat atau sidang yang harus dilakukan dewan, maka harus sewa hotel dan tentu ini membuang anggaran. Namun jika sudah ada gedung sendiri, maka tidak ada pengeluaran sewa tempat di luar.
Rapat paripurna memang belum memenuhi kuorum, karena sebagian besar anggota dewan tidak menghadiri rapat paripurna tersebut, namun dari masing- masing Fraksi hadir sehingga rapat paripurna dilanjutkan.
‘’Cukup luar biasa. Kalau kami di Padang dimana Papua ini diisukan cukup ekstrim, malahan kalau ada saudara kita mau tugas di Papua ini ada rasa cemas. Nyatanya disini di Papua Selatan kita tidak ketemu suasana yang mencekam itu. Masyarakatnya ramah-ramah dan baik. Bahkan kamipun putar-putar dan tidak ada persoalan. Semuanya indah dan nyaman, sejuk malahan,’’ kata Suhardi.
Seperti realisasi PAD, Panja LKPJ meminta agar Pemkot Jayapura mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Melakukan kembali pendataan ulang wajib pajak, melakukan monitoring rutin dan evaluasi, meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan.
Diapun meminta kepada DPRD Kota Jayapura dan juga jajaran Pemerintah Kota Jayapura sebagai penyelenggara Pemerintahan serta seluruh komponen Bangsa yang ada di Kota Jayapura untuk berkolaborasi dan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Jayapura.
Menurutnya, persoalan dasar terkait penataan Kota Jayapura bukan hanya tugas pemerintah, ataupun DPRD, tapi komitment dari semua pihak terutama PKL yang dianggap minim, mempedulikan penataan Kota Jayapura.
Kemudian Pemkot Jayapura berhasil menekan angka kemiskinan, dari 11,12 persen, di Tahun 2022 menurun menjadi 10, 546 di tahun 2023. "Tidak hanya itu berkat dukungan Legislatif pertumbuhan ekonomi kita di Jayapura, selama tahun 2023 mencapai menjadi 4,53 persen, daei sebelumnya tahun 2022 hanya 3,87 persen," ungkap PJ Sekda saat membacakan sambutan.
Ketua Pansus Otsus DPRD Kota Jayapura Mukri Hamadi, mengatakan tujuan dari pertemuan itu untuk membahas jumlah kursi pengangkatan di Kota Jayapura. Adapun dari hasil rapat itu, juga mengacu pada aturan bahwa jumlah DPRK Periode 2024-2029 sebanyak 9 orang. Itu akan terbagi ke beberapa kampung di Kota Jayapura.
"Kami mengharapkan kepada alat-alat kelengkapan dewan yang dibentuk dalam panitia kerja DPRD dapat mengkaji, membedah, sekaligus memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Pj Wali Kota Jayapura," tegasnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jayapura (Kesbangpol), Raimondus Mote mengatakan, hal itu diputuskan berdasarkan jumlah kursi DPRD Kota Jayapura hasil pemilu 2024, yakni 35 kursi. Sehingga sepertempat dari jumlah kursi ini, dapatnya 9 kursi pengangkatan dari amanat Otsus.
"Kita akan bedah materi LKPJ TA 2023 yang telah kami terima nanti dengan tim ahli dewan. Selanjutnya kita akan cek turun ke lapangan dengan masing- masing Komisi DPRD Kabupaten Jayapura, apakah materi LKPJ TA 2023 yang kita terima sama tidak di lapangan dengan apa yang sudah dikatakan Pj Bupati Jayapura dalam pidato rapat paripurna tersebut,"ungkapnya, Rabu (24/4) kemarin.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jayawijaya ini berlangsung di ruang sidang DPRD, Pelaksana Tugas Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya, Niko Kossy, SH, mengatakan bahwa pelantikan pimpinan DPRD ini merupakan penyempurnaan alat kelengkapan DPRD.
Disampaikan bahwa persoalan penataan pasar di Kota Jayapura memang menjadi perhatian serius DPRD bersama Pemerintah Kota Jayapura. Hanya saja dalam pelaksanaanya di lapangan terkadang berbenturang dengan berbagai kebijakan yang terjadi di luar aturan pemerintah.
Dia pun mempertanyakan kevalidan dari surat usulan Pj Wali Kota Jayapura versi kedua tersebut. Pasalnya di dalam surat tersebut tertera tanda tangan mereka selaku pimpinan di DPRD Kota Jayapura.
Dari hasil rapat pleno DPRD Kota Jayapura, pada Rabu (27/3) lalu, diputuskan Pj Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mendapatkan 4 rekomendasi dari 4 fraksi, Debora Salossa dapat rekomendasi dari 3 fraksi dan Ricky D. Ambrauw di urutan tiga dengan hanya mendapatkan satu dukungan fraksi.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Aloysia Hahare di temui media ini di Merauke membenarkan adanya tambahan perolehan kursi partai berlambang banteng moncong putih tersebut dari yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 11 kursi menjadi 12 kursi. Tambahan 1 kursi itu, kata Aloysia Hahare, diperoleh PDI-P dari Dapil 3 Kabupaten Asmat.
Menurut mereka dari tiga nama yang diusulkan oleh DPRD Kota Jayapura, masing masing berpotensi, serta memiliki track record yang baik. Namun lebih baik, jika yang memimpin Kota Jayapura anak asli Port Numbay sendiri. Sebab merekalah yang paham untuk segala persoalan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun masalah sosial.
DPRD Kota Jayapura telah mengusulkan 3 orang nama calon penjabat Walikota Jayapura yang akan menggantikan, Frans Pekey, sebagai penjabat Walikota Jayapura pada Mei mendatang.
Di satu sisi, Frans Pekey merupakan ASN aktif yang secara aturan tidak diizinkan untuk terlibat dalam dunia politik. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan jika di 2024 nanti Frans Pekey bisa saja mengundurkan diri dari ASN dan merapat ke dunia politik.
Kata Hironimus, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang tahapan sengketa, pembacaan putusan untuk sengketa DPRD hingga DPR RI dijadwalkan pada 10 Juni 2024.
Namun dari hasil voting, Roby Kepas Awi meraih suara terbanyak dengan perolehan 4 suara, kemudian Debora Diana Sallosa meraih 3 suara, dan trakhir Recky Douglas Ambrauw hanya mendapatkan 1 suara.
"Dan pada kesempatan ini juga saya selaku kepala Kesbangpol Kabupaten Sarmi mewakili Bupati Sarmi mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelengara dalam hal ini KPU dan BAWASLU serta TNI- Polri dan seluruh masyarakat yang telah mengawasi semua tahapan pemilihan umum dengan baik
Keduanya diplenokan sejak Selasa malam, dan berakhir Rabu malam kemarin. Setelah pleno itu berakhir KPU Provinsi langsung membawa hasilnya ke KPU Provinsi untuk diumumkan hasil pleno secara keseluruhan.
Dete Abugau mengatakan, KPUD Mimika sendiri baru melaksanakan Pleno penetapan hasil perhitungan perolehan suara pada pemilu 2024, yang berlangsung di Graha Eme Neme Yauware Timika, Mimika, Papua Tengah.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah meminta dukungan dari DPRD Jayawijaya agar bagaimana pelayanan dengan mengalihkan anggaran yang ada untuk penanganan drainase yang tersumbat dalam kota wamena, tentunya hal ini tak bisa dibiarkan saja namun membutuhkan penanganan dari pemerintah daerah.
La Ode (42) pedagang di pasar Otonom mengungkapkan keluhannya terhadap kondisi pasar saat ini. Ia menyampaikan bahwa banyak Orang yang menjual dagangannya di trotoar atau di pinggir jalan sekitar Pasar, jadi pembeli tidak sampai masuk.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam masalah ini adalah soal data, sebab data masyarakat miskin yang bersumber dari badan pangan nasional ada 38.825 kepala keluarga yang telah dialokasikan untuk diberikan bantuan pangan berupa beras 10 Kg setiap bulan kepada setiap kepala keluarga.
Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Kilion Wenda menyatakan, laporan pengalihan suara dari Caleg ini pada perinsipnya sudah diterima oleh Bawaslu dengan bukti C hasil dan D hasil, namun dari Bawaslu menyarankan karena dua distrik ini telah diplenokan sebelumnya, oleh karena itu disarankan caleg mengisi formulir keberatan.
Simpatisan yang diduga dari salah satu Caleg berjumlah sekitar 200 orang melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan yang bertugas mengamankan pleno tingkat Kabupaten di Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya, sehingga ada 14 orang yang langsung diamankan polres Jayawijaya.
Mereka menuntut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Daerah (KPUD) Mimika untuk segera mengembalikan suara Partai Nasdem di daerah pemilihan (Dapil) 5, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua Tengah yang awalnya 2.388 saat pleno distrik hilang di pleno KPUD Kabupaten Mimika.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan Program kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat ini sebenarnya bukan program baru, ini Program yang sudah dianggarkan dalam tahun ini kususnya untuk pelayanan dasar kepada masyarakat, namunsedikit ditingkatkan volumenya.
Dalam aksi demo tersebut coordinator lapangan Simson Asso Meminta untuk KPU Kabupaten Jayawijaya, dan Bawaslu memberikan penjelasan terkait perbedaan hasil perolehan suara tingkat distrik tidak sama dengan hasil suara yang di bacakan oleh PPD.
Selain melaksanakan Rakerda pada kesempatan itu juga dilakukan pemilihan dan pengukuhan pengurus yang baru Asdeksi se-Tanah Papua, dimana ketua dewan pengurus daerah Papua dijabat oleh Derek Wouw yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura.
DPRD,kata Saling, sangat mendukung penuh program tersebut. Pasalnya intake atau sumber mata air di Kota dan Kabupaten Jayapura ini masih menggunakan sumber mata air yang dibangun sejak 20 tahun silam.
Selain itu, Ketua DPRD Intan Jaya Panius Wonda, LO Binda Papua Tengah Kolonel Marinir Totok Nurcahyanto, Anggota DPR Papua, Thomas Sondegau, Dandim 1705/Nabire, Pj Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, KPU Provinsi Papua Tengah, MRP Papua Tengah dan tokoh-tokoh masyarakat Intan Jaya, di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Rabu (24/2/2024).
Dia berharap Pansus nanti tidak hanya mendalami mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura terkait dengan data-data tenaga honorer, tetapi secara menyeluruh harus mengusut tuntas masalah tersebut. "Bukan untuk perekrutan saja, tetapi mengusut tuntas masalah ini," ujarnya.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE,MM menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan DPC Partai Demkokrat Kabupaten Jayawijaya dan juga mengundang Ketua DPRD Jayawijaya namun tidak datang, sehingga pihaknya akan tetap melakukan Proses PAW bagi Ketua dan lima anggota DPRD Jayawijaya yang telah berpindah partai.
Dia mengatakan pembentukan Perda yang yang kemudian menjadi dasar untuk pemisahan unit pemadam kebakaran dari satuan polisi pamong praja menjadi Dinas Pemadam Kebakaran karena melihat kebutuhan dan urgenitas yang terjadi saat ini. Terutama jika dilihat Kota Jayapura yang saat ini sudah mengalami perkembangan pesat baik dalam pembangunan dan kotanya berkembang.
"Kita lihat persiapan KPU Kota Jayapura cukup maksimal, secara bertahap telah mereka kerjakan, sampai pada proses pemungutan suara nanti," kata Mukri selaku ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura.
Merespon kejadian ini, Ketua DPRD Kota Jayapura Abisasi Rollo menegaskan pihak PLN harus segera melakukan evaluasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Terutama dalam menyikapi persoalan kebakaran yang terjadi akhir akhir ini di Kota Jayapura. Termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait instalasi listrik yang aman.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tolikara Sekwan Amos Wandik,S.Sos dalam laporannya sesuai surat masuk Penjabat Bupati Tolikara Nomor 900/204.1/BUP/2023 tanggal 14 september 2023 perihal penyampaian materi KUA Tahun Anggaran 2024.
