Salah satu dari 13 potensi PAD tersebut adalah retribusi pajak minuman keras. Terkait hal itu Komisi C DPRD Kota Jayapura sementara sedang mencarikan alternatif lain untuk mengantikan sumber PAD tersebut.
Penyampaian kebaratan dan usulan itu disampaikan oleh LMA Kabupaten Biak Numfor melalui surat yang di buat dan di tandatangani lalu di kirim oleh Ketua LMA Biak Numfor, David Rumansara bersama Sekertaris Sepnath P. Koibur kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Muh Ridwan Rumasukun di Jayapura.
Lesisas Dawan, Selaku Juru Kampanye ( Jurkam ) Partai Golkar pada kampanye yang dilakukan menyatakan saat ini Partai Golkar Kabupaten Supiori telah memiliki 4 kursi anggota DPRD Kabupaten Supiori pada empat daerah pemilihan ( Dapil ) berbeda, sehingga tinggal ditambah satu kursi maka secara otomat kursi Ketua DPRD Kabupaten Supiori di peroleh oleh Partai Golkar.
Dia mengatakan, secara nasional penyebaran Covid-19 belakangan ini memang mulai meningkat kembali. Sehingga ini yang perlu diantisipasi sedini mungkin. Apalagi belajar dari kasus sebelumnya, fasilitas kesehatan bahkan sulit untuk mengatasi semua pasien yang terpapar Covid-19. Selain itu, pernah terjadi kelangkaan oksigen termasuk alat pelindung diri bagi para tenaga kesehatan.
Kecaman tersebut berbuntut pada adanya aksi demonstrasi dari sekelompok masyarakat yang menolak Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menjabat sebagai PJ Bupati Jayawijaya, aksi tersebut dilakukan dengan cara menutup pintu masuk dan keluar dari gedung Wenehule Hubi Kantor otonom Pemda Kabupaten Jayawijaya.
Pasalnya pada saat setiap kali persidangan dilakukan kebanyakan dari mereka sibuk mengotak – atik hand phone tanpa focus memperhatikan program yang dibahas bersama dalam persidangan.
Walaupun demikian, saat ini juga sudah ada lagi satu korban yang melaporkan dan merasa dirugikan namun masih dilakukan penyelidikan berapa besar kerugian materilnya . Kasusnya sama dijanjikan proyek dan saat ini KH statusnya masih menjadi saksi
Ditegaskan Rasino, terkait hal pihaknya mengaku berdasarkan aturan pergantian ketua DPRD ada tiga hal. Pertama pelanggan kode etik, kedua meninggal dunia dan ketiga perintah dari partai. Sedangkan yang terjadi di DPRD Kabupaten Jayapura adalah perintah partai, dimana Saudara Klemens Hamo sebagai kader Partai Nasdem harus tunduk perintah partai
Dalam sidang putusan itu terlapor Septinus Inggabouw, S.PAK, calon anggota DPRD Kabupaten Supiori dari Partai Persatuan Indonesia ( Perindo ) Kabupaten Supiori dan Titus Ariks Amunauw, calon anggota DPRD Kabupaten Supiori dari Partai Bulan Bintang ( PBB ) Kabupaten Supiori dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.
Penyerahan laporan Pansus DPRD Kabupaten Jayapura diberikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura Nelson Sorontou kepada Pj Bupati Jayapura yang diwakili Asisten II Setda Kabupaten Jayapura Delila Giay.
Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, Manogar Sirait, SIP., Perwakilan DPRD, Sekda Mamteng, Mesir Jikwa, Kapolres Mamteng Kompol Rahman, Ketua Dewan Adat Babor Bagabol, tokoh pendiri Kabupaten Mamteng Roni Pagawak berkesempatan menyalakan lilin Natal secara bergiliran.
Karena selama ini 5 Kelurahan di Kabupaten Jayapura hanya diberikan dana oleh Pemkab Jayapura sekira Rp 200 juta per kelurahan, padahal di tingkat distrik bisa mengelola dana Otsus sampai Rp 1,2 miliar per distrik tentu ini tidak adil.
Bupati Eltinus Omaleng mengatakan Penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini, telah diawali dengan penandatanganan berita acara kesepakatan KUA dan PPAS antara pemerintah daerah dan DPRD pada 7 Desember 2023 lalu.
Sebagai Ketua DPRD yang juga ondoafi, Abisai Rollo mengaku banyak mendapat protes dan kritikan dari masyarakat di kampung, terkait pembagian kursi tersebut. Pasalnya disinyalir terjadi pembagian kursi yang tidak sesuai.
Ketua DPR Kabupaten Merauke Sugiyanto, SH, M.Si saat membuka sidang paripurna tersebut mengatakan bahwa RAPBD2024 dan non APBD yang diajukan bupati untuk dibahas dan ditetapkan pada masa sidang saat ini terkesan sedikit terburu-buru mengingat saat ini telah memasuki bulan Desember dimana pembahasan ini lambat dari yang dijadwalkan.
Selain harga barang yang masih stabil, pihaknya juga menemukan stok barang di Pasar Youtefa masih stabil. "Sayur mayur maupun bumbu dapur kami temukan berlimpah, pedagang juga mengaku kalau stok barang sampai saat ini masih stabil," tuturnya.
Padahal desakan untuk menindaklanjuti usul pergantian tersebut terus didorong dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua DPW Partai Nasdem melalui Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Jayapura Rasino.
Menjelang Natal dan Tahun Baru, intensitas kegiatan dan kebutuhan masyarakat di Kota Jayapura cenderung meningkat. Pasca dibukanya gerbang natal pada 1 Desember, berbagai kelompok masyarakat, baik instansi/lembaga pemerintah, swasta hingga berbagai komunitas masyarakat silih berganti merayakan Natal.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I, Jony Y. Betaubun, dan Wakil Ketua II Silas Youwe. "Berbagai masukan dan saran telah kami sampaikan, yang pada prinsipnya rapat ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan kami terhadap pelayanan PDAM Jayapura terkait kesiapan mereka jelang Nataru," kata Joni Y. Betaubun kepada Awak media.
Ronal Young mengatakan, dengan adanya rapat paripurna usul pergantian Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo kepada Cintiya Ruliani Talantan harusnya diproses dengan cepat, tidak boleh seperti sinetron yang tengah dimainkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif di daerah tersebut.
Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan Konsultasi tersebut bertujuan untuk memaksimalkan isi dari Raperda Otsus sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. "Konsultasi ini bertujuan untuk mendengarkan saran dan masukan dari masyarakat adat, sehingga nantinya tahun 2023 ini Raperda Otsus ini bisa disidangkan," kata Abisai Rollo
Salah satunya dari mantan Anggota DPR Papua yang juga Yo Ondofolo Babrongko, Sentani, Kabupaten Jayapura, Ramses Wally bahwa, proses usul pergantian Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo kepada Cintiya Ruliani Talantan harusnya sudah selesai, karena dari surat pergantian yang dikeluarkan DPP Partai NasDem waktunya sudah lebih 2 minggu, tapi karena keterlambatan Pj Bupati Jayapura menindaklanjuti, maka prosesnya molor.
Ketua DPRD Jayawijaya Mathias Tabuni, SE menyatakan berdasarkan keputusan mentri dalam Negeri Nomor : 131.91/829.9 tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya dengan ini mengumumkan usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati jayawijaya yang akan berakhir pada 18 Desember 2023.
Selama menjabat Ketua DPRD Kabupaten Jayapura juga dianggap belum memberikan kontribusi maksimal ke partai, sehingga hal ini juga diperhitungkan oleh Ketua Partai Nasdem Pusat.
Bupati Keerom, Piter Gusbager bersama Wakil Bupati Keerom Wahfir Kosasih bersama masyarakat adat dan tokoh agama, pemuda, perempuan dan adat serta Forkopimda telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Bupati Keerom sejak 3 Agustus 2022 silam.
Pembangunan smelter di daerah penghasil ditegaskan Bupati Omaleng merupakan amanat Undang Undang Minerba yang dibuat oleh pemerintah. Tapi Freeport justru membangun smelter bukan di Timika tetapi ke Gresik, Jawa Timur bahkan sekarang akan dibawa ke Fakfak. “Fakfak mau bangun di daerah mana lagi, daerah sana kan gunung-gunung,” terangnya.
Materi dari delapan Raperda tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH kepada pimpinan disaksikan anggota DPRD Mimika dalam pembukaan Rapat Paripurna I Masa Sidang III DPRD Mimika tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD pada Rabu (15/11/2023).
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Jayapura Hermes Felle mengatakan, adanya indikasi kasus penipuan yang menimpa KH, maka BK melakukan pertemuan bersama para anggota dewan.
Selain menyiapkan logistik kampanye, tapi juga KPU Kota Jayapura sedang menyusun administrasi untuk logistik Pemilu, seperti surat suara. Dimana pada pemilu kali ini, surat-surat peserta pemilu, hanya mencantumkan nama, dan jenis kelamin dan nomor urut, sementara foto peserta pemilu tidak lagi dicantumkan.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan terkait permintaan DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Pegunugan untuk melakukan PAW terhadap 6 Anggota DPRD Jayawijaya dipastikan pemerintah akan melakukan apabila sekretariat dewan sudah mempersiapkan prosesnya, oleh karena itu pemerintah menunggu itu saja.
Ketua DPD Partai Demokrat Dr. Ones Pahabol , SE, MM menyatakan dalam PAW ini ada aturan baik undang –undang maupun PKPU dan juga anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, maka partai demokrat mengusulkan 9 orang Anggota DPRD dari 3 Kabupaten di Provinsi Papua pegunungan harus di PAW.
Rapat pleno terbuka penetapan DCT tersebut di gelar dengan mengundang pengurus partai politik peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Supiori bersama seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Supiori periode 2024-2028 yang berjumlah 304 orang.
Penyampaian materi RAPBD 2024 ini, kata Politisi dari Partai Nasdem ini agar pembahasandapat tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara nasional. Apalagi, di tahun 2023 ini merupakan tahun politik dengan tingkat kesibukan masing-masing cukup padat.
"Kita berusaha semaksimal mungkin, November itu KUA PPAS sudah ditandatangani dan didorong sidang APBD induk 2024. Oleh karena itu, kami sedang kerja terus setiap hari, sampai malam untuk mempercepat itu," kata Robby Kepas Awi, Kamis (2/11).
Namun jika dianggap masih bisa tercover dengan penggabungan, maka menurutnya sebaiknya tetap digabung. “Kalau menurut saya jika itu sesuai aturan, silahkan saja, tapi ini juga perlu dilihat dari beban kerja,” kata Abisai Rollo saat diwawancarai beberapa waktu lalu di Jayapura.
"Hal yang saat ini sudah terjadi dengan beberapa kali kebakaran di Komplek Perkantoran Bupati Jayapura, maka kami tidak boleh diam, kami minta harus ada evaluasi besar besaran dan menyeluruh,"ungkapnya, kepada wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (31/10)kemarin.
‘’Peristiwa kebakaran ini harus jadi perhatian penting Pemkab Jayapura. Jangan sampai ada kejadian lagi yang bisa menambah kerugian besar di lingkungan Pemkab Jayapura. Sistem keamanan di Kantor Bupati Jayapura harus diperketat,’’ucapnya, Selasa (31/10)kemarin.
"Pemuda itu adalah tulang punggung Negara Republik Indonesia untuk membangun bangsa dan negara. Tulang punggung Tanah Papua, tulang punggung kota Jayapura. Hari ulang tahun Sumpah Pemuda yang ke 95 ini, Saya berharap kepada Pemuda pemudi kita di Indonesia, Papua dan kota Jayapura, kita bersama-sama memajukan di segala bidang. Terutama membangun daerah kita untuk anak cucu kita,"katanya.
"Selain itu kami juga akan mulai melakukan konsolidasi dengan para anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun tingkat pusat," kata Benhur Tomi Mano Kepada Cendrawasih pos, Kamis (27/10).
Focus Group Discussion (FGD) ini melibatkan anggota DPRD Kota Jayapura sendiri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Jayapura, serta praktisi hukum, maupun klompok organisasi yang ada di Kota Jayapura.
Sonny pun mengatakan perpanjangnya masa jabatan Marthen Kogoya untuk memimpin Kabupaten Tolikara, merupakan bentuk kemenangan masyarakat Kabupaten Tolikara, tentu dalam hal ini untuk pembangunan Kabupaten Tolikara."Karena selama setahun menjabat Pj Bupati Tolikara telah banyak terjadi perubahan," tuturnya.
"Kami ingatkan kepada seluruh Kepala Kampung jangan main- main menggunakan dana kampung, karena setiap uang yang digunakan harus ada laporan pertanggungjawaban,"ucap Apolos dari Fraksi Gerinda, Selasa (17/10)kemarin
Pihaknya berharap demikian karena anak-anak asli setempat memiliki daya saing dan nilai tawar yang rendah bila di banding dengan warga bukan asli setempat sehingga tidak mungkin bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD kabupaten / kota pada salah satu daerah di luar Papua.
Wakil Ketua Komisi B, DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman menyatakan Pemerintah Kota Jayapura harus segera memperbaiki guiding block yang ada di Kota Jayapura, sebab menurutnya guiding block yang ada saat ini, hampir seluruhnya rusak.
Ratusan masyarakat Biak Numfor yang berasal dari berbagai wilayah itu kedatangannya ke Kantor DPRD Biak Numfor diterima oleh tiga anggota DPRD Biak Numfor masing-masing Aneta Kbarek, Alfius Adadikam, dan Anthhon Ko bertempat di depan Kantor DPRD Biak Numfor.
Pembukaan sidang paripurna ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Nduga Ikabus Gwijangge, SE, Wakil Ketua I Alimi Gwijangge, Wakil Ketua II Epianus Kogoya, Sekretaris DPRD Kabupaten Nduga Roy Firmansyah, SSos dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Nduga lainnya.
Komisioner Komnas HAM RI Prabianto Mukti Wibowo menyatakan dari kunjungan yang dilakukan pihgaknya sudah melihat bahwa lahan yang ingin dijadikan pusat perkantoran Provinsi Papua pegunungan merupakan lahan subur untuk perkebunan masyarakat yanbg selama ini memang digunakan sebagai sumber kehidupn masyarakat welesi dan Wouma.
Diakui, untuk internal Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp 45 miliar dari APBD induk 2023, yang disetujui TAPD Kabupaten Jayapura dari usulan sebelumnya Rp 54 miliar.
Padahal di kabupaten/kota lainnya di Papua sudah ada yang menganggarkan bahkan menyerahkan dana hibah kepada KPU. Sedangkan di Pemkab Jayapura belum jelas kapan diserahkan dan nilainya berapa, karena Pemkab masih menyesuaikan dengan anggaran daerah.
Ribuan Masyarakat itu memulai aksi long march sejak pagi jam 09.00 WIT dari Lapangan Merah Putih Karubaga dan perempatan jalan Kogome dan jalan giling batu menuju Kantor Dewan Perwakilan Daerah DPRD Tolikara di Gurikme dengan membawa spanduk pernyataan sikap.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke meminta pemerintah Kabupaten Merauke untuk memberikan perhatian kepada sejumlah yang saat ini dikabarkan mengalami krisis air dan pangan. Kampung-kampung tersebut seperti Kampung Tor, Kladar, Sabon dan Dafnawangga.
Sehingga sampai saat ini kepala sekolah tersebut masih menjalankan tugasnya dan ini harus menjadi perhatian serius Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo untuk melakukan evaluasi pelayanan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
Dari pantauan Cenderawasih Pos hampir semua pedagang yang ada di Kota Wamena menutup tempat usahanya mulai dari Supermaket, Minimarket, Pertokoan, konter HP, restoran, café warung makan hingga warung kaki lima dan juga kios –kios kecil hingga mengakibatkan perekonomian di Kota Wamena lumpuh dan menyulitkan masyarakat.
DPRD Biak Numfor menurut Sekertaris DPRD, Judi Wanma telah memasukan Raperda tentang retribusi dan pajak daerah bersama Raperda non APBD lainnya untuk dibahas dan ditetapkan pada tahun 2023.
Catatan tersebut diantaranya Silpa 2022 sebesar Rp 274,274 miliar yang cukup besar diakibatkan dari efisiensi anggaran dan pelaksana dan program kegiatan yang belum terselesaikan.
Permintaan ini disampaikan melalui Pansus Perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun 2023 oleh Wakil Ketua Pansus Johan Frederick Paulus, dalam sidang lanjutan pembahasan Perubahan APBD 2023 dan Non APBD, di ruang Sidang DPR Kabupaten Merauke, Sabtu (23/9).
Permintaan dewan ini disampaikan lewat laporan panitia khusus (Pansus) DPR Kabupaten Merauke terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun 2023 yang dibacakan Wakil Ketua Pansus Johan Frederick Paulus, pada sidang pertama yang digelar di ruang sidang DPR Kabupaten Merauke.
Pembahasan Raperda tersebut diawali dengan pembukaan rapat paripurna dewan dan penyerahan materi Raperda dari Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, kepada pimpinan Dewan diterima Wakil Ketua I DPR Kabupaten Merauke Almaratus Solikah, S. HI, MAP, didampingi Wakil Ketua II Dominikus Ulukyanan, S.Pd, Jumat (22/9) malam.
“pemerintah daerah dan pihak keamanan telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka mengendalikan kondisi tersebut. akan tetapi, pendekatan yang terbaik dalam rangka mengantisipasi persoalan ini adalaah melalui agama,”ungkapnya Kamis (21/9) kemarin
Setelah pemanfaatan pasar itu ditertibkan pihak dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kota Jayapura beberapa waktu lalu. Para pedagang dari Arso Koya ini telah dibatasi aksesnya ke dalam pasar baru Youtefa otonom oleh Disperindag Kota Jayapura. Karena mereka berdagang di luar waktu yang ditetapkan pemerintah.
Lukius Newegalen dalam sambutannya mengatakan, Bupati Puncak, Willem Wandik telah mengabdi di Kabupaten Puncak selama 2 periode berturut-turut dari tahun 2013 sampai 2018 dan 2018 sampai tahun 2023.
Kata Mathias apabila materi tersebut sudah diserahkan dalam waktu dekat ini maka pihaknya akan membahas dan melakukan siidang untuk menetapkan raperda APBD Perubahan tahun 2023 ini sebagai peraturan daerah agar bisa di pergunakan sebagaimana mestinya.
Sihar L Tobing mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengukur urgensi usulan produk hukum daerah dalam Propemperda yang selanjutnya diprioritaskan sebagai prioritas.
"Mengingatkan jangan sampai biasanya ada modus konspirasi, antara TAPD dan Banggar, sehingga anggaran-anggaran yang porsinya untuk masyarakat sesuai RKPD malah dimainkan lain demi kepentingan kelompok tertentu, segelintir orang
"Saat ini progres pengerjaan proyek untuk menambah luasan bangunan gedung sidang paripurna itu baru mencapai 18 persen, sejak mulai dikerjakan pada akhir Agustus 2023," ungkap Kepala Dinas Pertanahan Perumahan dan Pemukiman Rakyat (DP2KP) Jayapura, Terry Ayomi, Jumat (9/9)
Menurut Mantan Rektor Uncen ini, kedua SK tersebut akan segera diterbitkan setelah apa yang menjadi kekurangan telah dilengapi dari Kabupaten Merauke. ‘’Informasi dari Kabiro Pemerintahan bahwa apa yang masih menjadi kekurangan baru saja dilengkapi sehingga kita segera terbitkan SK,’’ jelasnya.
Dalam sidang tersebut Bupati Mamberamo Tengah yang saat ini masih dalam proses hukum di Lapas Kelas I A Makassar Ricky Ham Pagawak , SH, MH juga menyaksikan sidang tersebut yang dihubungkan secara online. Sementara Plt Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kenelak S,Sos Tak Hadir dalam sidang tersebut.
Hal tersebut dirasakan oleh eksekutif sebagai sebuah resonansi mekanisme check and balanced antara DPRD sebagai lembaga legislator dengan pemerintah daerah selaku eksekutor.
Politisi Partai Golkar ini mengaku sangat prihatin dengan kejadian ini, karena yang terbakar, kantornya sepi dan terjadi pada malam hari. Sehingga ia tidak mau menduga atau berspekulasi ini ada apa, apalagi di komplek kantor Bupati Jayapura ada Pos Polisi yang berjaga dan ada petugas Satpol PP, namun masih bisa kecolongan.
Dalam sambutannya, Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak SH, MH meminta maaf kepada seluruh pimpinan Forkopimda , pimpinan dan anggota dewan, Gereja di wilayah Bogo dan seluruh masyarakat di Kabupaten Mamberamo Tengah.
"Untuk tahapan kita mulai pertengahan bulan September ini, rapat kordinasi, forum diskusi, dan pemilihan panitia untuk memilih panitia seleksi," ujar Elchi Meho ke ceposonline.com saat ditemui di ruangan kerjanya di Arso Swakarsa kantor Kesbangpol Keerom, Selasa (05/09).
“APBD Perubahan ini kami tinggal menunggu pihak uncen saja untuk memasukan perhitungan fasilitas untuk mahasiswa kedokteran dari Jayawijaya agar bisa dimasukan dalam APBD Perubahan tahun ini dan juga bisa segera direalisasi,”ungkapnya Minggu (3/9) kemarin.
Lima fraksi menyetujui dalam Sidang APBD P TA 2023 dengan berbagai masukan dan saran. Sebanyak 5 fraksi DPRD Kabupaten Jayapura telah menyampaikan pendapat soal Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun 2023. Lima fraksi dewan tersebut yakni Bhineka Tunggal Ika (BTI), PDIP, PKB, Nasdem, Gerindra.
‘’Sesuai dengan agenda Banmus, seharusnya pelantikan PAW Ketua tersebut diakhir bulan Agustus kemarin. Tapi, karena belum ada sehingga molor lagi,’’ kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut ditemui, Jumat (1/9).
nggaran Belanja Tambahan (ABT) Pemerintah Kota Jayapura tahun 2023 mengalami kenaikan senilai 10% dari total APBD induk 2023 atau sebesar Rp 169.856.879.476.70. Dengan adanya kenaikan tersebut maka APBD perubahan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2003 menjadi Rp1.725.942.902.034.70.
Valentinus yang saat ini ditugaskan menjadi Pj Bupati Mimika pada Rabu (30/8) mengungkapkan, kebijakan ini merupakan amanat Undang Undang Otonomi Khusus yang telah mengalami perubahan dengan mengakomodir aspirasi dari masyarakat Papua.
Artinya tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik untuk bisa menghasilkan Pendapatan Asli Papua (PAD) Kabupaten Jayapura. Untuk itu, Dewan akan membentuk Pansus Aset .
Dalam sidang paripurna IV masa sidang II ini, seluruh fraksi-fraksi DPRD Keerom menyetujui Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2023 dan Raperda Non APBD tahun 2023.
‘’Melalui sidang paripurna terbatas, kita dewan sudah mengumumkan dan menetapkan Sugiyanto sebagai PAW Ketua DPRD Merauke periode 2019-2024. Sidang paripurna terbatas ini sesuai dengan tata tertib DPRD Merauke,’’ kata Politisi Partai Golkar tersebut kepada wartawan sesuai memimpim sidang paripurna terbatas tersebut.
“Perda itu belum ada nomor registrasinya, nomor Perdanya belum diberikan pemerintah daerah, kami masih tunggu dari pemerintah memberikan nomor,”ungkap Mambobo saat ditemui Cenderawasih Pos Rabu,(23/8) di Biak.
Wakil Ketua II DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan, S.Pd, menjelaskan, sidang Paripurna terbatas ini dilakukan setelah Partai Nasdem telah mengajukan naman pengganti dari almarhum Benjamin Latumahina sebagai Ketua DPRD Merauke.
Dimana, seluruh partai politik telah menyusun daftar bacaleg sesuai kuota kursi yang disediakan erdasarkan daerah pemilihan masing-masing. Untuk itu, OAP menurutnya harus dipriorotaskan dan mendominasi.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, ada syarat dan ketentuan yang nanti dikeluarkan KPU, sehingga nanti kalau calon tetap sudah dikeluarkan, barulah dilakukan proses Pergantian Antara Waktu (PAW), karena kalau data itu keluar, maka sudah pasti Anggota DPRD Jayawijaya telah terdaftar sebagai Caleg di KPU.
Masyarakat di Pulau Kimaam yang meliputi beberapa distrik, yakni Distrik Kimaam, Waan, Kontuar, dan Tabonji dilaporkan terancam rawan pangan. Pasalnya, masyarakat di Kampung Distrik Waan dan sejumlah kampung yang ada di pulau Kimaam tersebut mengalami gagal panen umbi-umbian akibat dilanda banjir rob beberapa waktu lalu.
Ketua DPC Partai Demokrat Ronny Elopere menyatakan, terkait dengan pergantian antar waktu ini, pihaknya dari DPC Partai Demokrat menunggu petunjuk organisasi, sebab pihaknya sudah menerima surat pengunduran diri Ketua DPRD Jayawijaya, Mathias Tabuni dan 5 anggota lainnya.
Dari hasil pertemuan tersebut Plh Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun mengatakan pemerintah akan segera menyelesaikan persoalan tersebut, setelah masyarakat memberikan bukti atas penunggakan pembayaran jalan tersebut.
Dikatakan bahwa dari hasil sidak Anggota Panus menemukan banyak perosalan di dua pasar tersebut. Salah satunya terkait pungutan liar terhadap retribusi lapak. Dimana ada banyak pelaku melakukan pungutan liar di Pasar Otonom.
Sebagai wakil rakyat pihaknya juga merasa sangat prihatin karena ancaman pengrusakan lingkungan yang masih terjadi meskipun di daerah-daerah yang memang tidak diperbolehkan untuk kepentingan pembangunan.
Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura Joni Y. Betaubun dengan segenap jajaran DPRD di Kantor BRI, Wilayah Jayapura, di Klofkamp Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Jumat (4/8) pekan kemarin berlangsung singkat.
Karena menurutnya, di beberapa tempat di Kota Jayapura menjadi tempat yang cukup rawan terjadinya banjir dan tanah longsor. Khusus banjir ini harus benar benar antisipasi dengan benar dan tepat.
‘’Sugiyanto,’’ tandas bupati Romanus Mbaraka kepada wartawan di Merauke, di sela-sela senam sehat bersama dengan para Lansia yang digelar Bapenda Kabupaten Merauke, Jumat (4/8).
"Saya selaku pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kota Jayapura mengucapkan terima kasih kepada Bank Papua, karena telah mensponsori liga 2 Persipura, saya harap Bank Papua dapat kembali mensponsori Persipura," ungkapnya.
Jokowi menegaskan, mekanisme penunjukan sudah ada. Nama yang diusulkan masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikaji sebelum terakhir diputuskan tim penilai akhir (TPA). ”Semuanya terbuka,” katanya memastikan.
Meski telah diaggendakan dalam minggu ini, sambung David Tom Tuwok, semuanya tergantung kepada eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Karena materi tersebut harus diserahkan oleh eksekutif.
Dari pantauan Cenderawasih Pos, meski Pemkot Jayapura telah membangun los tempat jualan di dalam pasar, namun banyak pedagang yang memilih berjualan di tepi jalan masuk ke Pasar Otonom ini. Awalnya, biasa pada sore menjelang malam malam, namun kini juga mulai banyak yang berjualan siang hari.
Abisai Rollo datang menemui langsung sejumlah perwakilan keluarga pemilik ulayat dan meminta masyarakat untuk menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepadanya.
Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo mengungkapkan dengan ditetapkannya Perda Perlindungan Kawasan Teluk Youtefa, maka diharapkan semua pihak menjaga Teluk Youtefa denga baik. Terutama dalam rangka melindungi hutan manggorve di Teluk Youtefa.
Dalam pembukaan sidang yang dipimpin ketua DPRD Mamteng, Hengky Dani Yikwa di Hotel Horisonn Kotaraja, Jumat (28/7), dihadiri Plt. Bupati Mamteng, Yonas Kenelak, S.Sos., Sekda Mamteng, Mesir Jikwa, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Mamteng dan tamu undangan.
Raperda yang dibuat atas inisiatif DPRD meliputi, Raperda tentang Kampung Wisata, Raperda tentang Perlindungan Bahasa dan Sastra Port Numbay, Raperda Perlindungan dan Pengelolahan Kawasan Teluk Youtefa Bagi Kehidupan Berkelanjutan, dan Raperda Perlindungan dan Pengembangan Batik Port Numbay.
‘’Untuk nama Ketua DPR Kabupaten Merauke sudah ada dan telah ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem,’’ kata Romanus Mbaraka, MT yang juga menjabat sebagai bupati Merauke itu kepada wartawan, di Kantor bupati Merauke, Rabu (26/7).
