Sebelumnya anggota DPRD telah menerima rancangan perda dari Eksekutif. Bahkan pihak eksekutif telah menggundang Bapemperda untuk membahas isi dari rancangan perda yang ada.
Klemens mengingatkan Pemkab Jayapura bisa terus memacu kinerja dengan baik di TA 2023. Jangan ada program kegiatan, khususnya fisik pencapaiannya tidak maksimal, sehingga dana yang sudah dimasukkan dalam DPA tidak bisa terserap dengan baik dan bisa terjadi Silpa.
Korban pelanggaran HAM kasus pembobolan gudang senjata Linus Hiluka menyatakan penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Wamena khususnya kasus pembobolan gudang senjata kodim 1702/Jayawijaya tahun 2003 harus ada penengah untuk menyelesaikan kasus ini karena pelaku dan pelaku dan korban tidak bisa menyelesaikan hal ini.
Dengan adanya penambahan gedung ataupun rehab gedung, tentu ini hal yang bagus sehingga bisa memberikan semangat bagi dewan dan pegawai di DPRD Kabupaten Jayapura dalam bekerja melayani aspirasi rakyat.
Untuk mengetahui proses pemekaran kampung dan distrik, DPRD Mimika mengundang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar Jumat (21/7/2023).
Dari Fraksi Bhineka Tunggal Ika (BTI) Sihar L. Tobing keluar dari sidang karena sidang paripurna tidak dihadiri oleh Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo. Ia merasa dewan tidak dihargai, padahal penutupan sidang ini sangat penting, dimana setiap fraksi memberikan pandangannya terkait LKPD TA 2022.
"Selain itu juga ada undangan dari 2 perusahaan di Jepang yakni perusahaan Atraction Himisho yang bergerak bidang usaha pengolahan hasil dan perusahaan zoom teknologi yang bergerak di bidang pengembangan SDM Tenaga Kerja.
Tiga kelompok masyarakat yang sempat bertikai hingga menyebabkan beberapa korban jiwa di Nduga beberapa waktu lalu, akhirnya sepakat untuk berdamai. Hal ini menyusul pertemuan yang difasilitasi oleh Pemda Nduga, Polres Nduga, Kodim Nduga, DPRD Nduga dan juga para tokoh yang ada di Nduga, Rabu (19/7) kemarin.
Komisi C DPR Kabupaten Merauke menyoroti pembangunan jalan Muram Sari, Distrik Semangga Kabupaten Merauke yang baru dibangun melalui APBD 2022 lalu, namun saat ini dilaporkan sudah mulai rusak.
“Belum tahu juga apakah persoalan hutan bakau yang rusak dan ditimbun ini diketahui oleh anggota DPR di Kota Jayapura atau tidak sebab sampai sekarang kami juga tidak tahu ada statemen dari mereka atau tidak, masih sepi – sepi saja,” kata Petronela Merauje, satu tokoh perempuan asal Engros, Kamis (13/7).
Ketua Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu di Tanah Papua, Krisman Fonataba sudah sejalan dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2001 tentang kewenangan lembaga pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Bab III pasal 32 ayat 1-6. Nomenklaturnya mengatur tentang kursi pengangkatan unsur Orang Asli Papua.
“Perbaikan pembangunan Jalan Kemiri-Depapre saat ini sudah sampai di Kertosari dan di ujung sampai Makam Marthen Indey sudah stop. Kami sebagai anggota DPRD Dapil 5 minta kepada Pemprov Papua dan Kabupaten Jayapura bisa dilanjutkan sampai Depapre,’’ungkapnya, Selasa (11/7)kemarin.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2023 sesuai aturan dengan menggunakan sistim zonasi, penerimaan jalur afirmasi dan prestasi. Namun dalam hal ini diduga masih ada sekolah yang melakukan penerimaan peserta didik baru dengan cara jalur khusus melalui titipan atau orang dalam.
"Beberapa minggu lalu saya mendampingi Pj Bupati Jayapura melakukan evaluasi kinerja pemerintahan di Kabupaten Jayapura triwulan kedua di Mendagri. Salah satu pesannya adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura didorong bisa tepat waktu dalam melaksanakan sidang APBD TA 2023, sehingga ini juga harus menjadi perhatian serius,"ungkapnya, Jumat (7/7) kemarin.
‘’Kami mendorong agar pembahasan dan penatapan APBD perubahan 2023 segera dilakukan. Paling tidak, Agustus 2023, APBD Perubahan 2023 sudah bahas dan ditetapkan,’’kata Wakil Ketua II DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan, S.Pd kepada wartawan, di Kantor DPRD Merauke, Kamis (6/7).
Kepada wartawan seusai memimpin rapat tertutup tersebut mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan BPK terkait dengan pengelolaan aset 2022 lalu, dimana dari catatan BPK yang sebelumnya cukup banyak itu, kini semakin mengecil dan saat ini tinggal sedikit.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Jingga mengakui, KPU RI pada 25 Juni 2023 telah mengeluarkan surat nomor 657/PL.01.4-SD/05 /2023 perihal perbaikan data bakal calon, kemudian KPU Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan perbaikan dokumen Peryaratan bakal calon pada 28 Juni 2023 sampai 9 Juli.
Dengan berakhirnya rapat tersebut maka hasil pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2022, secara resmi menjadi peraturan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo mengungkapkan, dari 25 anggota dewan di Kabupaten Jayapura, akhirnya yang ikut hanya 17 anggota ditambah 6 staf sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura.
Dari hasil rapat tersebut, memutuskan Yuli Rahman sebagai Ketua Panja, dan Laode Muhitu sebagai Wakil ketua. Panitia Panja langsung bekerja sejak senin kemarin dan akan berakhir Sabtu (1/7).
Sebab aksi protes Fraksi Golkar dan KSD waktu itu berkaitan dengan mekanisme rapat. Dan itu ditujukan kepada pimpinan sidang bukan kepada OPD maupun pihak di luar lembaga dewan.
Untuk itu, melalui kegiatan reses terkait masalah beasiswa pendidikan yang sekarang sudah dikembalikan ke kabupaten/kota tentu ini menjadi perhatian DPRD Kabupaten Jayapura. Pihaknya akan mendengar keluhan dari perwakilan orang tua apa yang harus dilakukan dewan dan Pemkab Jayapura.
Ketua Fraksi Golkar Akhmad Sujana mengatakan secara regulasi tindak lanjut pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK oleh DPRD dilakukan paling lambat 2 (Dua) minggu setelah menerima hasil LKPD.
"Saya minta kepada Pemerintah Kota segera bangun hydran kebakaran di Kompleks Pasar Youtefa," ujar Abisai Rollo saat menyalurkan bantuan berupa Paket Sembako kepada korban kebakaran di pokso kebakaran, Jumat (16/6).
Akhamad Sujana juga menyebut selain pembatasan izin, rotasi atau jarak pengembangan Desptore ini juga perlu dibuatkan regulasi yang jelas sehingga tidak mempengaruhi daya jual pelau usaha menengah.
Sebuah penghargaan diberikan mantan Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjend TNI Mustafa Saleh kepada Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo. Penghargaan ini disampaikan oleh Aster Kasdam XVII Cenderawasih, Kol Inf Muhammad Albar.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura melakukan kunjungan kerja (Kunker), soal pengawasan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Distrik Kemtuk untuk dana spesifik grand penggunaan dana Otsus di tahun 2022.
"Jadwal dewan saat ini sedang melakukan Kunker ke lapangan. Masing-masing komisi menindaklanjuti penyerahan LKPD TA 2022 sehingga kita cek di lapangan apakah sesuai atau tidak, sekaligus melihat dan mendengar aspirasi masyarakat,"ungkapnya, Kamis (8/6) kemarin.
Pj Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT maupun Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, atas nama masyarakat Papua Selatan maupun masyarakat Kabupaten Merauke dan pribadi menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Ketua DPRD Merauke, Benjamin Latumahina tersebut.
Dari pantauan media ini, pihak Sekretariat DPRD Merauke melakukan penataan ruangan untuk persiapan pemakaman tersebut. Karena jenazah sebelum dimakamkan, rencananya akan disemayamkan di ruang sidang DPRD Merauke untuk penghomatan terakhir, sekaligus prosesi upacara kenegaraan.
Pasalnya, almarhum yang dikenal sosok yang cukup ramah, humoris dan suka membantu siapa saja itu tidak sedang dalam sakit atau menjalani perawatan di rumah sakit. Bahkan, informasi yang diterima media ini, sebelum kejadian tersebut, almarhum sempat menghadiri pesta pernikahan yang digelar di gedung Belafiesta Merauke.
Sidang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Rapat dan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, S.IP., M.H., anggota DPRD Kabupaten Jayapura dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jayapura, serta unsur Forkompimda Kabupaten Jayapura.
Terkait rencana kunker dewan ke Jepang ini kata Triwarno, sekaligus studi banding dan diharapkan membawa dampak serta perubahan bagi masyarakat, karena dana pembiayaan studi dari APBD uang rakyat, sehingga harus ada dampaknya yang dirasakan rakyat serta membawa perubahan di Kabupaten Jayapura.
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemen mengatakan, studi banding yang akan dilakukan seluruh anggota DPRD Kabupaten Jayapura ke Jepang ini sebagai apresiasi yang diberikan kepada dewan karena mau mengakhiri masa jabatan dan nantinya di Jepang juga akan ada studi banding belajar
Pujiono, SP, salah satu tenaga honorer yang mengaku telah mengabdi sejak 2007 mengungkapkan, kedatangan mereka ke Kantor DPRD Merauke ini untuk menyampaikan kekecewaan terkait dengan pengangkatan tenaga honorer 600 yang telah diumumkan Pemkab Merauke.
"Sangat disayangkan, Satnarkoba Polres Jayapura berarti tidak maksimal. Itu berarti sudah terang benderang ada transaksi jual beli ganja sampai ke anak sekolah. Kok bisa polisi kecolongan," ujar Sihar Tobing, di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Rabu (5/4).
Dimana Sihar menyayangkan, langkah 3 pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura yang tidak membuka sidang dengan alasan yang tidak jelas. Padahal sejumlah pimpinan OPD sudah menunggu lama sejak pukul 13.00 sampai sore hari.
Putusan MA, tertuang pada E-Court Mahkhamah Agung No 30, di mana dalam putusan MA menyebutkan menolak seluruh eksepsi tergugat (Mantan Bupati Tolikara) dan mengabulkan permohonan pelaksanaan keputusan dari para penggugat.
Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Daniel Mebri mengatakan, selain penambahan kursi di DPRD Kabupaten Jayapura, daerah pemilihan atau Dapil juga akan ditambah dari 4 Dapil menjadi 5 Dapil.
Ketua DPRD Merauke, Ir. Drs. Benjamin Latumahina saat ditemui mengungkapkan, 30 anggota DPRD Merauke telah melakukan reses. Hasilnya, aspirasi yang paling banyak diterima para anggota DPRD dari masyarakat terkait masalah jalan dan pendidikan.
Kantor DPRD Kabupaten Dogiyai yang berada di Jl Trans Nabire – Enarotali terbakar. Polisi belum menyimpulkan apa penyebab kebakaran, apakah ada unsur kesengajaan factor lain. Saat ini Kepolisian Resor Dogiyai tengah mendalami kasus kebakaran yang menghanguskan sebagian ruang kantor tersebut.
Yafet pun dengan tegas meminta untuk semua semua pihak yang tidak senang dengan pemerintah maupun pembangunan bisa memilah mana yang berkaitan dan mana yang tidak ada kaitannnya. Gedung sekolah, rumah ibadah atau gereja dan rumah sakit sama sekali tidak ada kaitan karena murni berbicara soal kemanusiaan.
Kesempatan rapat koordinasi dengan Kapolresta Jayaprua Kota Kombes Pol Viktor Dean Mackbon, Selasa (14/3), benar-benar dimanfaatkan sejumlah anggota dewan, dari masing-masing komisi untuk menyampaikan sejumlah permasalahan yang ada di Kota Jayapura.
Sejumlah pedagang Pasar Wamanggu Merauke mengadu ke DPRD Merauke terkait dengan rencana penertiban yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke melalui Tim yang telah dibentuk.
Pelayanan pendidikan di Aurina Airu lumpuh total dan layanan kesehatan juga sangat memprihatinkan. Di kampung itu belum memiliki fasilitas maupun tenaga kesehatan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura bersama Sekretaris Komisi C, Ismail Bepa, menyampaikan terkait perencanaan pembangunan lasar baru pihaknya sudah mendapatkan informasi, namun belum ada pertemuan secara langsung dengan Disperindagkop.
Anggota DPRD Kab Jayapura yang juga salah satu tokoh masyarakat di Lembah Grime, Matheis Lewerisa mengatakan, aspirasi pemekaran daerah otonomi baru Grimenawa yang saat ini sedang diperjuangkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara khusus yang ada di Lembah Grimenawa, merupakan satu hal yang sangat tepat dan pantas.
Ketua Komisi DPRD kabupaten Jayapura, Piet Haryanto Soyan mengungkapkan, kegiatan ini juga berkaitan dengan pembahasan Raperda Non APBD."Bagaimana kami nanti dari Komisi C berkoordinasi dengan tim ahli untuk menyusun naskah akademis," beber Piet Haryanto Soyan, Jumat (11/2).
"Dalam kunjungan ini kami menemukan banyak keluhan. Salah satunya sekolah yang memiliki siswa lebih dari daya tampung ruang kelas. Ada yang sekolahnya tidak punya meja kursi," kata Cyntia Ruliani Talantan, S. KM, MH, salah satu anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura kepada wartawan di sela-sela kunjungannya di Distrik Waibu, Kamis (2/2).
Ketua Pansus II DPRD Merauke, Drs. Lukas Patraw, SH, seusai pertemuan tersebut mengungkapkan, rapat ini merupakan yang pertama digelar dan untuk memastikan, apakah rekomendasi dari BPK terkait dengan efektivitas pengelolaan aset daerah tersebut sudah dilaksanakan oleh OPD yang direkomendasikan itu.
Panitia Khusus (Pansus) III yang menangani infrastruktur terkait dengan realisasi paket pekerjaan tahun 2022 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Merauke, Pansus DPD Kabupaten Merauke tersebut menghadirkan 3 pimpinan OPD yakni Kadis PU, Yanuarius Katmok, ST, MT, Kadis Perumahan Rakyat, Johan M. Rantepadang, ST, M.Si dan Inspektur Daerah Kabupaten Merauke, Drs. Rudy Erward Risamasu di ruang sidang DPRD Merauke, Rabu (25/1).
Ketua DPRD kabupaten Jayapura, Klemens Hamo mengatakaan, sebagai wakil rakyat, DPRD kabupaten Jayapura sepenuhnya mendukung upaya pemerintah Kabupaten Jayapura untuk kembali menaikkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya memastikan pelaksanaan APBD induk Tahun 2023, tetap difokuskan untuk progran prioritas sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya.
Rancangan Anggaran Pendpatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk Kabupaten Jayawijaya mencapaiu Rp 1,6 triliun, yang meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain -lain pendapatan daerah yang sah, di mana Tahun 2023 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 1,5 triliun.
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi saat ditemui di Kantor DPRD Jayawijaya menyatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan DPRD Jayawijaya sebelumnya dan saat ini materi RAPBD induk, Tahun 2023 sudah diserahkan ke DPRD Jayawijaya guna dibahas dalam sidang paripurna.
Dengan begitu, maka APBD tahun 2023 secara resmi ditetapkan dan jumlah pendaptan sebesar Rp 1.424.686.370.531. Jumlah pendapatan itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 42.736.438.804, sementara pendapatan transfer sebesar Rp 1.311.749.931.727 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 70.200.000.000.
Gedung Kantor DPRD Merauke yang berada di Jalan Brawijaya, mulai dibongkar untuk memulai pembangunan gedung yang baru, yang lebih representatif. Pembongkaran gedung tersebut dilakukan secara simbolis oleh Ketua DPRD Merauke
Jika satuan Damkar masih menempel dengan Satpol PP dikhawatirkan tugas yang dijalankan tidak akan maksimal. “Saya pikir, kami setuju agar pemadam kebakaran ini membentuk OPD sendiri, tidak lagi bergabung dengan Satpol PP,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Jhon Betaubun saat ditemui di lokasi Rusun Dok IX Jayapura Utara, Rabu (16/11).
Domin menjelaskan, setelah jadwal disusun oleh Bamus kemudian akan digelar rapat dewan untuk menetapkan jadwal sidang tersebut. Selain itu, lanjut Politisi Partai Golkar ini, hari ini juga komisi-komisi akan mengundang OPD mitra kerja dari setiap komisi yang ada di DPRD Merauke.
Ia menjelaskan, pihaknya sangat mendesak dan mengharapkan Biro Hukum Setda Gubernur Provinsi Papua tidak bersantai. "Serius dalam menyusun serta membuat dokumen tersebut, kami kemarin baru selesai berjumpa dengan Bapak John Gobai ketua Fraksi Otsus, Biro Hukum diminta mempercepat penyusunan Perdasi Pertambangan Rakyat," tegasnya.
Antrean BBM, terutama jenis Solar ini, juga menjadi perhatian serius dari Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo, SH, MH. Ia mengingatkan siapa saja untuk tidak bermain atau menimbun BBM hingga menyebabkan makin sulitnya, masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar jenis Solar ini.
"Harapan kita kepada seluruh pemilik hak ulayat, ketika pembangunan sedang berjalan mohon didukung dan kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan hak ulayat, tolong dibicarakan dengan baik," kata Klemens Hamo, Jumat (25/11).
Abisai Rollo mengatakan, dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan sistem informasi pemerintah daerah.
Ketua DPRD Merauke , Ir. Drs. Benjamin Latumahina mengungkapkan, komunikasi yang dibangun antara DPRD Merauke dan Asmat ini salah satunya adalah dalam rangka memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua Selatan dan hal itu sudah terwujud.
Meski demikian Tan Wie Long mengaku dari tiga DOB ini diyakini satu tujuannya adalah mendorong kesejahteraan bagi masyarakat di Papua. Karenanya ia meminta agar perspektif negative terkait pemekaran dikesampingkan lebih dulu.
DPRD Kota Jayayapura melalui komisi D yang membidangi masalah kesehatn ini, mendesak Dinas Kesehatan untuk segera memeriksa sampel dan mengungkap penyebab merebaknya kasus muntaber ini.
Jika satuan Damkar masih menempel dengan Satpol PP dikhawatirkan tugas yang dijalankan tidak akan maksimal. “Saya pikir, kami setuju agar pemadam kebakaran ini membentuk OPD sendiri, tidak lagi bergabung dengan Satpol PP,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Jhon Betaubun saat ditemui di lokasi Rusun Dok IX Jayapura Utara, Rabu (16/11).
"Jika memang ada oknum yang melakukan penimbunan BBM, maka kami (komisi C) akan turun tangan atasi persoalan ini, apalagi jika oknumnya itu dari pihak SPBU, ujar Sujana kepada Wartawan, Selasa (15/11).
Jika ada sanksi karena buang sampah tidak sesuai jadwal maka itu harus dijalankan. Begitu juga dengan RT/RW diminta untuk lebih aktif menginformasikan terkait adanya rumah sewa atau kos – kosan atau kontrakan di lingkungannya yang masuk dalam kategori wajib pajak. Ini dirasa penting sebab dari pajak inilah nantinya bisa digunakan untuk pembangunan jalan maupun lampu lingkungan.
Di mana masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura itu akan berakhir pada tanggal 12 Desember 2022 . Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi kepada media ini di ruang kerjanya, Rabu (2/11).
‘’Kami dari DPRD sangat mendukung rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak pecandu lem aibon tersebut. Karena anak-anak peyandang sosial dan pecandu lem selama ini menjadi salah satu konsen kita,’’ kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Merauke, Laode Kana saat ditemui media ini di ruangannya, Selasa, (25/10).
Baik eksekutif maupun legislative nampaknya belum menemukan kata sepakat dari isi dokumen APBD perubahan itu sendiri. Dari situasi ini besar kemungkinan sidang APBD perubahan tidak akan dilakukan dan langsung diputuskan lewat Peraturan Kepala Daerah atau Perkada.
‘’Ini juga harus kita titip ke Komisi V DPR RI. Ternyata lampu dari runway Bandara Mopah Merauke ini banyak yang mati. Sehingga membahayakan pendaratan malam atau cuaca buruk,’’ kata Lodewijk Frederich Paulus.
‘’Untuk agenda dewan selanjutnya adalah melakukan pembahasan Rancangan APBD 2023. Kami sudah ingatkan Pemerintah Daerah untuk segera menyiapkan RAPBD 2023. Kita tunggu saja, kapan dilaksanakan dan dieksekusi untuk disidangkan,’’ kata Wakil Ketua I DPRD Merauke, Hj. Almaratus Solikah, S.HI, saat ditemui di Kantor DPRD Merauke, Selasa (11/10) .
Tak banyak yang mengetahui apa saja yang sudah diperjuangkan oleh DPR termasuk apa saja produk hukum dan kegiatan yang dilakukan selama ini. Bahkan sangking “jauh” nya dengan masyarakat ternyata ada juga yang tidak mengenal siapa saja wakilnya.
‘’Kami dari DPRD Merauke sangat mendukung jika pemerintah pusat mempertimbangkan untuk mengangkat Sekda Provinsi Papua Selatan adalah anak asli Papua dari Selatan Papua,’’ kata Ketua DPRD Merauke, Ir. Drs. Benjamin Latumahina, saat dihubungi lewat telepon selulernya, Senin (10/10).
Selain menerima dan menyetujui APBD Perubahan 2022, DPRD Merauke juga menerima dan menyetujui Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Merauke Tahun 2021, Raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 dan 2 Raperda Non APBD yakni tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Papua.
Dari data yang berhasil dihimpun media ini PDI Perjuangan (PDI-P) dan PERINDO yang bergabung dalam Fraksi Perjuangan Suara Rakyat merekomendasikan Cyfrianus Yustus Mambay S.Pd. M.Si, Erni Renny Tania, SIP dan William R. Manderi SIP. M.Si.
“Pada masa sidang III tahun 2022 ini akan ada dua hal yang akan kita bahas,” ungkap Klemens Hamo dalam pidato pengantarnya di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Senin (12/9).
Mobil Toyota Fortuner telah diserahkan ke Waket I dan Waket II DPRD Kota Jayapura pada Kamis (8/9)kemarin, melalui Pj Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si., kepada Sekwan DPRD Kota Jayapura berlangsung di halaman Gedung DPRD Kota Jayapura.
Anggota Komisi A DPRD Merauke Annas, ST, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (30/8) mengungkapkan, dewan pada prinsipnya mendukung setiap langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke dalam menata pendidikan di Kabupaten Merauke ke arah yang lebih baik.
Namun sebelum dimakamkan, terlebih dahulu diawali dengan daftar riwayat hidup almarhum, sambutan-sambutan dan misa reqium di rumah duka, Jalan Dom, Kelurahan Kelapa Lima Merauke.
Menurutnya, tujuan adanya rapat Banmus tersebut agar program kerja dari pada lembaga dewan yang sempat stagnan selama ini kembali dijalankan. Diapun mengungkapkan dasar dari pada Rapat Banmus tersebut mengacu pada surat yang dikirimkan oleh Mendagri pada tanggal 4 agustus lalu ke DPRD Kota Jayapura.
Ketua Komisi C, Ismail Bepa Ladopurab mengatakan pada Kunker tersebut ada tiga hal utama yang menjadi perhatian serius dari Komisi C. Diantaranya terkait protokol kesehatan, kemudian ijin usaha, serta membahas upaya peningkatan pendapatan hotel di masa pandemi.
Namun Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura itu menyampaikan setelah Mendagri membalas surat yang dilayangkan oleh anggota dewan, terkait subtansi dari pada peraturan tata tertib dewan, tentu surat tersebut akan menjadi acuan bagi kedua belah pihak untuk bisa melihat secara subtansi atas apa yang telah terjadi selama ini.
Keempat fraksi tersebut yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai NasDem, maupun 2 Fraksi Gabungan yaitu Fraksi Bhineka Tunggal Ika (Partai Gerindra, Hanura, dan PKPI) dan Fraksi Kebangkitan Solidaritas Demokrat (Partai PKB, Demokrat dan, PSI).
"Saya harap anggota DPRD tidak saling mempertahankan egonya, karena ini kepentingan masyarakat, jika di internal dewan saja stagnan, bagaimana mungkin mereka bisa kerja untuk masyarakat," tandas PJ Wali Kota, sabtu, (6/8).
Markus Mansnembra dalam LKPJ secara garis besar mengatakan penduduk Sarmi berdasarkan data BPS sebanyak 41.516 jiwa yang terdiri dari 23.428 laki-laki dan 18.780 perempuan dengan populasi penduduk terbanyak ada di Distrik Sarmi 13.813 jiwa dan penduduk terkecil di Distrik Ismari dengan 365 jiwa.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD, Abisai Rollo, S.H.,M.H mengatakan sidang LKPD akan tetap sah tanpa melibatkan anggota dewan. Karena hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Walikota.
"Ada temuan dari BPK dari kegiatan tahun 2021. Salah satunya adanya kelebihan pembayaran terhadap gaji ASN. Mungkin ada honor tapi saya tidak tahu persis, namun dari situ dijelaskan harus dikembalikan," kata Sihar Tobing kepada wartawan di Sentani, Kamis (28/7) kemarin.
Ketua DPRD Merauke, Ir. Drs. Benjamin Latumahina saat dihubungi sehubungan dengan rencana dari bupati Merauke yang akan meminjam Rp 200 miliar untuk memperbaiki jalan rusak tersebut mengatakan, hal itu sudah disampaikan bupati dalam rapat dalam TPAD dengan Banggar beberapa waktu lalu dengan pertimbangan bahwa sesudah Covid ini memang banyak hal yang perlu diperhatikan, bukan hanya infrastruktur tapi juga ekonomi dan lain-lain.
Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo, S.H.,M.H mengatakan tidak adanya titik temu dari hasil mediasi itu, karena adanya perbedaan pendapat terkait pembentukan fraksi baru di DPRD Kota Jayapura.
Markus, salah suatu petugas kebersihan di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura mengatakan, aksi pesta miras di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura itu dilakukan oleh tiga orang pria. Saat itu didapatinya ketika mendatangi kantor itu untuk melaksanakan kegiatan membersihkan Komplek Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Rabu (6/7) sekitar pukul 05.00 pagi.
Katua DPRD Jayawijaya, Mathias Tabuni menyebutkan, DPRD Jayawijaya telah menyetujui dan mengesahkan 4 Raperda yang diusulkan oleh Pemkab disetujui, namun satu Raperda yang tak disetujui yaitu Raperda pembangunan gedung dan bangunan karena perlu ada kajian dari beberapa pihak.
"Tidak bisa dipungkiri setiap generasi muda sekarang ini pembelajaran bahasa lokalnya semakin berkurang. Hal itulah dasar dari Komisi D menyusun Perda tersebut", ujarnya.
"Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Kalau tidak salah tiga bulan lalu Bapak Bupati sudah sampaikan dalam waktu dekat akan menyelesaikan masalah bangunan SMPN 1, " kata Sihar Tobing, Jumat (24/6).
Hamo juga menampik, pernyataan Sihar Tobing, yang menyebutkan pernah menanyakan LHP itu pada rapat paripurna beberapa waktu lalu. "Sebagai anggota etikanya datang dan ketemu ketua," ungkapnya.
"Jadi masalah LHP ini sebenarnya kewajiban bukan saja hak untuk tahu saja, tetapi itu merupakan kewajiban konstitusi anggota DPR untuk mengetahui hasil laporan pemeriksaan BPK terhadap LKPD Bupati Sepanjang 1 tahun terakhir,"ujar Sihar Tobing, kepada sejumlah wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Rabu (22/6) kemarin.
Melalui Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke melakukan pemeriksaan kesehatan secara berskala bagi seluruh ASN dan honorer lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke. Pemeriksaan berskala ini dilakukan bagi ASN dan honorer Sekretariat DPRD Kabupaten Merauke maupun para wakil rakyat yang hadir, Selasa 21/6).
Apresiasi ini disampaikan saat Sidang Paripurna pengumuman pengusulan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura yang digelar di Kantor DPRD Kota Jayapura, Senin (25/4) kemarin.
