Walaupun demikian, saat ini juga sudah ada lagi satu korban yang melaporkan dan merasa dirugikan namun masih dilakukan penyelidikan berapa besar kerugian materilnya . Kasusnya sama dijanjikan proyek dan saat ini KH statusnya masih menjadi saksi
Ditegaskan Rasino, terkait hal pihaknya mengaku berdasarkan aturan pergantian ketua DPRD ada tiga hal. Pertama pelanggan kode etik, kedua meninggal dunia dan ketiga perintah dari partai. Sedangkan yang terjadi di DPRD Kabupaten Jayapura adalah perintah partai, dimana Saudara Klemens Hamo sebagai kader Partai Nasdem harus tunduk perintah partai
Dalam sidang putusan itu terlapor Septinus Inggabouw, S.PAK, calon anggota DPRD Kabupaten Supiori dari Partai Persatuan Indonesia ( Perindo ) Kabupaten Supiori dan Titus Ariks Amunauw, calon anggota DPRD Kabupaten Supiori dari Partai Bulan Bintang ( PBB ) Kabupaten Supiori dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.
Penyerahan laporan Pansus DPRD Kabupaten Jayapura diberikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura Nelson Sorontou kepada Pj Bupati Jayapura yang diwakili Asisten II Setda Kabupaten Jayapura Delila Giay.
Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, Manogar Sirait, SIP., Perwakilan DPRD, Sekda Mamteng, Mesir Jikwa, Kapolres Mamteng Kompol Rahman, Ketua Dewan Adat Babor Bagabol, tokoh pendiri Kabupaten Mamteng Roni Pagawak berkesempatan menyalakan lilin Natal secara bergiliran.
Karena selama ini 5 Kelurahan di Kabupaten Jayapura hanya diberikan dana oleh Pemkab Jayapura sekira Rp 200 juta per kelurahan, padahal di tingkat distrik bisa mengelola dana Otsus sampai Rp 1,2 miliar per distrik tentu ini tidak adil.
Bupati Eltinus Omaleng mengatakan Penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini, telah diawali dengan penandatanganan berita acara kesepakatan KUA dan PPAS antara pemerintah daerah dan DPRD pada 7 Desember 2023 lalu.
Sebagai Ketua DPRD yang juga ondoafi, Abisai Rollo mengaku banyak mendapat protes dan kritikan dari masyarakat di kampung, terkait pembagian kursi tersebut. Pasalnya disinyalir terjadi pembagian kursi yang tidak sesuai.
Ketua DPR Kabupaten Merauke Sugiyanto, SH, M.Si saat membuka sidang paripurna tersebut mengatakan bahwa RAPBD2024 dan non APBD yang diajukan bupati untuk dibahas dan ditetapkan pada masa sidang saat ini terkesan sedikit terburu-buru mengingat saat ini telah memasuki bulan Desember dimana pembahasan ini lambat dari yang dijadwalkan.
Selain harga barang yang masih stabil, pihaknya juga menemukan stok barang di Pasar Youtefa masih stabil. "Sayur mayur maupun bumbu dapur kami temukan berlimpah, pedagang juga mengaku kalau stok barang sampai saat ini masih stabil," tuturnya.
