Nioluen Kotouki menjelaskan bahwa proses RUU pembentukan DOB di Papua di DPR RI masih tahap pertama pleno tingkat satu dan agenda menetapkan RUU rancana pengusul. “Jadi ini merupakan hak inisiatif DPR RI dan akan dibahaas lagi. Jadi proses ini masih panjang maka kami harapkan masyarakat bisa paham belum ditetapkan,” jelasnya.
ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke saat ini tengah membahas 5 rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non APBD melalui sidang paripurna dewan yang dibuka Ketua DPR Merauke Ir. Drs. Benjamin Latumahina, Selasa (12/4).
Dikatakan Gobai Raperdasus dan Raperdasi yang ditetapkan tahun 2018-2019 yang merupakan Perda inisiatif Anggota DPR Papua yang DPR Papua sudah ambil dan dapatkan hasil fasilitasinya di Kemendagri
Menurut Apolo Safanpo konsep mendirikan fakultas tehnik perkapalan dan motor listrik ini karena didasari dengan semangat anak anak Papua yang punya kemampuan lebih, namun terhambat daya pendidikan yang kurang terfasilitasi.
Pihak pelaku didenda uang Rp 100 juta dan babi 20 ekor. Penyelesaian denda itu dilakukan Sabtu (19/3) di Lapangan Merah Putih Karubaga. Dimana pihak pelaku membayar denda uang Rp 105 juta dan babi 20 ekor, diterima keluarga korban.
Dua kandidat kuat yang diusung oleh sejumlah dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat di 29 kota dan kabupaten di Provinsi Papua merekomendasikan nama Ricky Ham Pagawak (RHP) dan Lukas Enembe (LE).
“Yang disampaikan para pendemo tadi adalah soal penolakan DOB dan meminta DPR segera membuka dialog terbuka dan mengundang elemen masyarakat termasuk mahasiswa. Ini harus dilakukan secara terbuka kemudian ditindaklanjuti ke Jakarta,” kata Jhon usai menemui pendemo, Selasa (8/3).
"Kita memberikan ruangan yang lebih tertib untuk masing-masing dewan agar mereka bisa bekerja dengan nyaman, memikirkan aspirasi masyarakat yang akan disampaikan kepada pemerintah," ujar Wali Kota Benhur tomi Mano saat meresmikan Gedung Baru Kantor DPRD Kota Jayapura, Rabu (2/3)
“ Kita akan lihat hasil kunjungan reses anggota DPRD di Dapil masing-masing dapat terakomodir dalam APBD, artinya apa yang diusulkan oleh DPRD bisa sinkron dengan apa yang diinginkan masyarakat di kampung,”ungkapnya Rabu, (16/2) kemarin.
‘’Karena kita juga banyak tahu bahwa sejuah ini ada banyak aset daerah yang kemudian sudah tidak aktif dan menjadi beban neraca pemerintah daerah. Target kita sebenarnya semata-mata dalam rangka merasionalisasi aset-aset daerah yang tidak bernilai ekonomis itu diputihkan, sehingga tidak menimbulkan beban pada neraca daerah,’’katanya.
Tanggal 9 Februari 2022 kemarin merupakan Hari Pers Nasional. Ketua DPRD Merauke, Ir. Drs. Benjamin Latumahina menyampaikan selamat Hari Pers Nasional Tahun 2022 tersebut. Menurutnya, pers merupakan mitra secara keseluruhan di Kabupaten Merauke sehingga hal tersebut perlu dipertahankan.
Kepada awak media, Benjamin Latumahina mengungkapkan bahwa rapat yang digelar ini terkait rencana paripurna Komisi II DPR RI tentang rancangan undang-undang persetujuan, apakah Rancangan UU diteruskan atau tidak sehubungan dengan pemekaran Provinsi Papua Selatan.
‘’Kita sudah ajukan ke pimpinan dewan untuk dilakukan rapat dengar pendapatan dengan dinas pendidikan, tapi tidak punya arti nanti kalau ternyata ada perombakan di sana.
DPRD Merauke membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pelaksanaan APBD dan Kinerja Tahun 2021 lalu. Sehubungan dengan itu, Pansus B yang menangani permintaan tersebut meminta sejumlah OPD untuk melakukan klarifikasi, sejauh mana OPD yang bersangkutan sudah melaporkan temuan BPK tersebut, Jumat (28/1).
‘’Sekitar 90 persen kampung tersebut dihuni OAP. Kalau jalan-jalan eks transmigrasi selama ini mendapat perhatian, maka kita juga memberikan perhatian yang sama kepada warga kita yang ada di wilayah pesisir pantai tersebut,’’ tandas Cosmas Jem, kepada media ini di ruang kerjanya, Rabu (25/1).
Ketua Komisi C DPRD Merauke, Cosmas Jem menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke dalam hal ini, Bupati Merauke, Drs Romanus Mbaraka, MT, karena sebagian dari pokok pikiran (Pokir) dewan telah diakomodir dalam APBD 2022.
Politisi Partai Golkar itu mempertanyakan peran kepolisian selaku penegak hukum terkait dengan praktik judi togel dan sabung ayam serta peredaran minuman keras di Kabupaten Jayapura belakangan ini.
Gedung Kantor DPRD Merauke mulai tahun ini akan dibongkar untuk pembangunan gedung kantor yang lebih presentatif. Terkait dengan pembongkaran itu, maka gedung yang ada sekarang ini akan dikosongkan terlebih dahulu.
Ketua DPRD Merauke Ir. Drs. Benjamin Latumahina saat dihubungi media ini menjelaskan, setelah APBD 2022 tersebut disetujui oleh DPRD Merauke, selanjutnya dikonsultasikan dengan pemerintah atasan dalam hal ini Gubernur Papua di Jayapura.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya akhirnya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 mencapai Rp. 1.505.340.168.540, pendapatan ini masih dinominasi oleh transfer pendapatan sebesar 97 persen, dana lain –lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 2 persen.
Ketua DPRD Jayawijaya, Mathias Tabuni menyatakan, dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan, salah satu tugas anggota DPRD adalah membuat peraturan daerah. Terkait hal itu, pihaknya telah memprakarsai pembentukan peraturan daerah Perlindungan Terhadap Anak yang Hidup di Jalan dan hal ini sangat didukung fraksi –fraksi dewan.
Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengawali sambutannya pada pembukaan sidang kemarin menyampaikan selamat Natal kepada seluruh hadirin dan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya mantan Wakil Bupati Yahukimo sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Yahukimo Alm. Yuianus Heluka, SH beberapa waktu lalu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke menyetujui anggaran dan belanja daerah Kabupaten Merauke tahun 2022. Persetujuan Rancangan APBD Kabupaten Merauke tahun 2022 itu setelah 7 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Merauke menyampaikan pendapat fraksi masing-masing dan menyatakan menyetujui APBD Kabupaten Merauke 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam sidang ketiga yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Merauke, Selasa (28/12).
-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke akhirnya mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 ditandai pembukaan dan penyerahan dokumen RAPBD oleh Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, kepada pimpinan DPRD Kabupaten Merauke, Kamis (23/12).
Kendati terhitung sejak Rabu (22/12) kemarin, untuk Papua merupakan libur bersama dalam rangka hari Raya Natal, namun libur tersebut tidak berlaku bagi DPRD Kabupaten Merauke.
