alexametrics
28.7 C
Jayapura
Saturday, May 28, 2022

Pokok Pikiran Dewan akan Ditindaklanjuti dalam APBD

WAMENA—Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, Pemerintah Kabupten (Pemkab) Jayawijaya  akan menindaklanjuti pertemuan kepala OPD dengan dewan, supaya pemerintah melihat dan mendengar pokok-pokok pikiran dari DPRD.

“ Kita akan lihat hasil kunjungan reses anggota DPRD di Dapil masing-masing dapat terakomodir dalam APBD, artinya apa yang diusulkan oleh DPRD bisa sinkron dengan apa yang diinginkan masyarakat di kampung,”ungkapnya Rabu, (16/2) kemarin.

Ia mengharapkan, dengan tahapan ini bisa berjalan dengan baik, supaya setiap pembahasan APBD di DPRD, selaku anggota DPRD menanyankan pokok pikiranya kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti.

“Model seperti ini sangat baik, di mana apa yang diusulkkan oleh masyarakat juga disuarakan oleh DPRD, sehingga program yang dilakukan oleh pemerintah juga bisa langsung kepada masyarakat,”kata Jhon Banua, kemarin

Baca Juga :  Minta TNI/Polri Ditarik, Tolak Bantuan Kemensos

Mantan Wakil Bupati Jayawijaya dua periode juga menyatakan, sekarang sistem online, makanya sebelum program masuk pemerintah sudah minta pokok pikiran dari DPRD untuk dimasukkan ke dalam sistem perencanaan program kerja yang akan dilakukan tahun mendatang.

“ Kalau tahun depan itu program yang sudah masuk di tahun ini, itu yang akan menjadi prioritas dari pemerintah daerah, sehingga bisa dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebelumnya,”jelasnya.

Banua menambahkan, mudah-mudahan dengan adanya pokok pikiran dewan ini, apa yang anggota DPRD tampung dari masyarakat, pemerintah bisa mengakomodirnya dalam APBD. Ini salah satu langkah yang baik untuk kerjasama bagaimana aspirasi masyarakat lewat DPRD maupun lewat Pemkab bisa diwujudkan.

Baca Juga :  Demo Tolak DOB Harus Sesuai Aturan

“Pendidikan dan kesehatan dalam DAK, dengan penyampaian pertemuan ini bisa masuk ke dalam sistem pengusulan di DAK di 2023 sudah bisa terakomodir.”tambahnya.

Ia juga memastikan, selama ini setiap pembahasan anggaran, penetapan DAK sudah ada dulu baru pembahasan anggaran, jadi pemikiran-pemikiran DPRD tidak bisa merubah, sehingga ini yang bisa dilakukan mulai dari sekarang.

“ Kita coba ubah sistemnya sehingga program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bisa tertata lebih baik lagi untuk mensejahterakan masyarakat,”tutupnya.(jo/tho)

WAMENA—Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, Pemerintah Kabupten (Pemkab) Jayawijaya  akan menindaklanjuti pertemuan kepala OPD dengan dewan, supaya pemerintah melihat dan mendengar pokok-pokok pikiran dari DPRD.

“ Kita akan lihat hasil kunjungan reses anggota DPRD di Dapil masing-masing dapat terakomodir dalam APBD, artinya apa yang diusulkan oleh DPRD bisa sinkron dengan apa yang diinginkan masyarakat di kampung,”ungkapnya Rabu, (16/2) kemarin.

Ia mengharapkan, dengan tahapan ini bisa berjalan dengan baik, supaya setiap pembahasan APBD di DPRD, selaku anggota DPRD menanyankan pokok pikiranya kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti.

“Model seperti ini sangat baik, di mana apa yang diusulkkan oleh masyarakat juga disuarakan oleh DPRD, sehingga program yang dilakukan oleh pemerintah juga bisa langsung kepada masyarakat,”kata Jhon Banua, kemarin

Baca Juga :  Ratusan Warga Tolikara Datangi Kantor Bulog Wamena

Mantan Wakil Bupati Jayawijaya dua periode juga menyatakan, sekarang sistem online, makanya sebelum program masuk pemerintah sudah minta pokok pikiran dari DPRD untuk dimasukkan ke dalam sistem perencanaan program kerja yang akan dilakukan tahun mendatang.

“ Kalau tahun depan itu program yang sudah masuk di tahun ini, itu yang akan menjadi prioritas dari pemerintah daerah, sehingga bisa dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebelumnya,”jelasnya.

Banua menambahkan, mudah-mudahan dengan adanya pokok pikiran dewan ini, apa yang anggota DPRD tampung dari masyarakat, pemerintah bisa mengakomodirnya dalam APBD. Ini salah satu langkah yang baik untuk kerjasama bagaimana aspirasi masyarakat lewat DPRD maupun lewat Pemkab bisa diwujudkan.

Baca Juga :  Minta TNI/Polri Ditarik, Tolak Bantuan Kemensos

“Pendidikan dan kesehatan dalam DAK, dengan penyampaian pertemuan ini bisa masuk ke dalam sistem pengusulan di DAK di 2023 sudah bisa terakomodir.”tambahnya.

Ia juga memastikan, selama ini setiap pembahasan anggaran, penetapan DAK sudah ada dulu baru pembahasan anggaran, jadi pemikiran-pemikiran DPRD tidak bisa merubah, sehingga ini yang bisa dilakukan mulai dari sekarang.

“ Kita coba ubah sistemnya sehingga program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bisa tertata lebih baik lagi untuk mensejahterakan masyarakat,”tutupnya.(jo/tho)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/