JAYAPURA – Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Tan Wie Long mengaku khawatir bila melihat postur anggaran dari pemerintah pusat yang ditransfer ke Papua untuk tahun 2023. Pasalnya dengan bertambahnya 3 daerah otonomi baru (DOB) paling tidak provinsi induk masih memiliki tanggungjawab untuk membiayai tiga DOB tersebut.
Meski demikian Tan Wie Long mengaku dari tiga DOB ini diyakini satu tujuannya adalah mendorong kesejahteraan bagi masyarakat di Papua. Karenanya ia meminta agar perspektif negative terkait pemekaran dikesampingkan lebih dulu.
“Undang – undang sudah ditetapkan, penjabat gubernur sudah ada tinggal semua tokoh, stakeholder merapatkan barisan membangun daerahnya. Tidak lupa bermitra dengan siapa saja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Tan Wie Long di ruang kerjanya, Jumat (18/11).
Namun kecemasan lain justru lahir dalam hitung – hitungan anggaran. Kata dia jika melihat postur anggaran saat ini di tahun 2022 ada angkanya berada pada Rp 8,9 triliun namun di tahun 2023 postur anggaran dalam RAPBD 2023 hanya sekitar Rp 2,1 triliun. Ini dikatakan sangat kecil sebab anggaran ini jika ditambah PAD sekitar Rp 500 miliar maka masih sulit untuk merancang pembangunan ke depan.
“Dalam perencanaan APBD pendapatan total berkisar Rp 2,9 triliun sedangkan belanjanya sekitar Rp 3,3 triliun. Ini yang kami DPRP, dan eksekutif membahas bersama mencari solusi ke pemerintah pusat sebab kalau bertahan dengan Rp 2,9 triliun maka banyak hal yang akan terganggu,” katanya.
Belum lagi sejatinya lahirnya DOB ini dilakukan secara sepihak diputuskan sepihak oleh pemerintah pusat karena tidak melewati pertimbangan DPRP.
“Harusnya lahirnya 3 DOB ini sudah dengan konsekwensi anggaran tapi yang terjadi seperti pemerintah pusat membagi ‘kue’ secara sepihak sehingga kami di provinsi induk yang kerepotan,” jawab Tan Wie Long.
DPRP akhirnya bersama eksekutif akan membentuk tim untuk menghadap mendagri guna menjelaskan persoalan ini. “Bagaimana mau bergerak dengan Rp 2,1 triliun sementara belanja pemerintah habisnya Rp 3,3 triliun. Itu baru belanja langsung. Bagamana dengan pasien rujukan di 29 kabupaten kota yang semuanya ditanggung provinsi induk,” bebernya.
Ini belum lagi dengan anggaran pendidikan dan kuliah bagi putera puteri yang sedang berkuliah di luar negeri. “Bayangkan kalau pasien semua dirujuk ke Jayapura dan kita juga kekurangan. Itu belum dengan belanja pegawai lainnya, seperti apa Papua nantinya,” tutp Tan Wie Long. (ade/wen)
