MERAUKE– Pembahasan berapa jumlah anggaran yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini, KPU, Bawaslu dan Kepolisian untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mendatang masih terus dibahas dan dimatangkan antara pemerintah 4 kabupaten cakupan Provinsi Papua Selatan dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu.
Pembahasan lanjutan tersebut dilakukan oleh Plt Sekda Provinsi Papua Selatan Drs Maddaremmeng, M.Si di Hotel Sunny Day Merauke, Senin (20/11/2023).
Rapat koordinas tersebut dibuka langsung oleh Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST. MT. Sayang tidak ada satupun kepala daerah yang hadir dalam pembahasan dan penentuan berapa besar anggaran yang akan diberikan kepada penyelenggara Pemilu tersebut.
Diketahui bahwa Kemendagri telah mengirim 3 kali surat untuk mengingatkan setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera menandatangani NPHD dengan penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu.
Bahkan, untuk Papua Selatan, Mendagri telah memberikan teguran kepada Pj Gubernur Papua Selatan karena dari 4 kabupaten yang ada di cakupan Provinsi Papua Selatan belum ada satupun kabupaten yang menantangani NPHD tersebut. (Ulo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
MERAUKE– Pembahasan berapa jumlah anggaran yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini, KPU, Bawaslu dan Kepolisian untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mendatang masih terus dibahas dan dimatangkan antara pemerintah 4 kabupaten cakupan Provinsi Papua Selatan dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu.
Pembahasan lanjutan tersebut dilakukan oleh Plt Sekda Provinsi Papua Selatan Drs Maddaremmeng, M.Si di Hotel Sunny Day Merauke, Senin (20/11/2023).
Rapat koordinas tersebut dibuka langsung oleh Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST. MT. Sayang tidak ada satupun kepala daerah yang hadir dalam pembahasan dan penentuan berapa besar anggaran yang akan diberikan kepada penyelenggara Pemilu tersebut.
Diketahui bahwa Kemendagri telah mengirim 3 kali surat untuk mengingatkan setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera menandatangani NPHD dengan penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu.
Bahkan, untuk Papua Selatan, Mendagri telah memberikan teguran kepada Pj Gubernur Papua Selatan karena dari 4 kabupaten yang ada di cakupan Provinsi Papua Selatan belum ada satupun kabupaten yang menantangani NPHD tersebut. (Ulo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
